Bahwa tugas pokok Penggugat sebagai Kepala Kantor PertanahanKabupaten Semarang adalah melaksanakan tugas dan fungi BadanPertanahan Nasional (BPN) di Kabupaten, yaitumelaksanaanpengukuran, pemetaan, pembukuan tanah, melaksanakanpenatagunaan tanah, land reform, pelaksanaan penetapan hak,pendaftaran hak, pemeliharaan data pertanahan, pelaksanaanpengendalian pertanahan, pengelolaan SIMTANAS (Sistem informasiManajemen Pertanahan Nasional) dan pelaksanaan urusanketatausahaan 5 20022222 nono nn no nnn nn

badankeagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisikmenguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanahnegara secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/ataumemperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturanperundangundangan.Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:" sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;" surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah /and reform

badankeagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisikmenguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanahnegara secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/ataumemperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturanperundangundangan.Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:" sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;= surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah land reform

TRIMODO ROEMPOKO, S.Th.DS, dibawah sumpah/janji telah memberikanpendapat sesuai keahliannya pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, Turut Tergugat I dan II tetapi tidakada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan, dan saksi tahu Tergugat I, II,III, serta tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan ;Bahwa Pendidikan Akademis saksi : S1 Theologialulus tahun 1957 di Sekolah Tinggi Theologia Jakarta ; S2 Theologia di Sekolah Tinggi Reform Injili lulus tahun 1964

TRIMODO ROEMPOKO, S.Th.DS. telahdidengar keterangan dan atau pendapatnya di bawah sumpah, dan telah memberikanketerangan dan atau pendapatnya, sebagai berikut : Bahwa Pendidikan Akademis saksi Ahli adalah S1 Theologia lulus tahun 1957 diSekolah Tinggi Theologia Jakarta, S2 Theologia di Sekolah Tinggi Reform Injililulus tahun 1964 di Jakarta ( lulus Mdiv ) ; Bahwa riwayat pekerjaan saksi Ahli adalah Tahun 1957 setelah lulus S1 diangkatmenjadi Pendeta di Wates Kulonprogo sampai tahun 1963 di Gereja

130 Dapat diakses dari :https://casetext.com/case/usvonesiliconvalleybankaccount23 John Malcolm, "Civil Asset Forfeiture: Good Intentions Gone Awry and the Need Reform,"Heritage.com, 20 April, 2015, diakses 3 Februari 2019, https://www.heritage.org/crimeandjustice/report/civilassetforfeituregoodintentionsgoneawryandtheneedreform#ftn38'32 Ibid.'33 Ibid.90Jose Cristobal Guerrero Case (Contoh kasus penerapan civil forfeiture (tanpapemidanaan) di Amerika yang mana para pemilik aset sebenarnya tidakbersalah

Tim Terpadu, http://www.kejaksaan.go.id diaksestanggal 26 Mei 2011.102John Malcolm, "Civil Asset Forfeiture: Good Intentions Gone Awry and the Need Reform,"Heritage.com, 20 April, 2015, diakses melalui : https://www.heritage.org/crimeandjustice/report/civilassetforfeituregoodintentionsgoneawryandtheneedreform#ftn38 pada 3 Februari 2019,Nanda Narendra Putra, NonConviction Based Asset Forfeiture untuk Buru Aset Pelaku Investasillegal, Hukumonline.com, 24 Mei 2017,https://www.hukumonline.com/berita/

T4 : Peta Perencanaan Kegiatan Reforma Agraria (Acces Reform). (Fotocopy dari foto copy) ; Bahwa untuk menguatkan dalildalil Jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensitelah mengajukan bukti berupa foto copy suratsurat yang telah diberi meterai cukup dantelah disesuaikan dengan asli atau foto copynya di Persidangan. Buktibukti tersebut diberitanda T.II.Int 1 sampai dengan T.II.Int 28, dengan perincian sebagai berikut : 1. T.lllInt1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.

Dengan begitu, hukum tidak hanya dipahamisebagai dogma yang kaku, melainkan dipahami dan dijalankan sebagaisarana untuk membebaskan (tools of liberation), sarana emansipasisosial (tools of social emancipation), sarana perubahan dan pembaruanmasyarakat (tools of social change and social reform), dan saranaperekayasaan masyarakat (tools of social engineering), di sampingsebagai sarana pengendalian masyarakat (too/s of social control).Upaya bangsa kita untuk menggerakkan upaya penegakan hukumharuslah

Saksi RADEN MOEHAMMAD HARYAMANe Bahwa saksi bekerja di Kantor BPN dibidang Land Reform danKonsolidasi Tanah;e Bahwa sertifikat No 496 Rahmad Effendi Lubis terdaftar pada kantorBPN Kota Depok;e Bahwa saksi akan menjelaskan awal dari kepemilikan atas tanahSertifikat hak milik Nomor 496, Sertifikat Hak Milik Nomor 496dikeluarkan oleh Kantor Agraria yang berubah menjadi KantorPertanahan Nasional Kabupaten Bogor dan pemilik awalnya adalahRH Wisatya pada tahun 1973 lalu beralin kepada Ny Koen Koendariberdasarkan

Penggugat) pada tanggal 18 Januari 1986 dengan harga Rp. 1.350.000(satu juta tiga ratus lima ribu rupiah), dimana jual beli tanah dalam surat bukti P5 dan P6tersebut juga diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Lau Bakeri dan CamatKutalimbaru, dengan demikian telah dilakukan secara terang dan tunai, dan sah secarahukum;Menimbang, bahwa pemberian ijin menggarap/mengerjakan lahan objek perkaraoleh Bupati Deli Serdang adalah dalam rangka /and reform dimana tanah objek perkaratelah ditetapkan sebagai

Jaffer Hussain Marriege Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And in Islam : A Comnporative View , IIU Law Journal, Vol 1 No. 11989, hal 126.

kewajibannyasebagaimana ditentukan dan dipersyaratkan dalam Surat Keputusan KepalaInspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara No.166/XVII/170/ 8/1965, tertanggal 25 September 1965.Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah menelantarkan tanahitu dan telah melalaikan kewajibannya tersebut membayar harga ganti rugisehingga penggugat tidak diberi tanda bukti hak (sertifikat), maka jika faktatersebut dihubungkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara AgrariaNo.11/1997 tentang Penertiban Tanah Retribusi Land Reform

fisikmenguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memeliharatanah negara secara turun temurun dalam waktutertentudan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuanperaturan perundangundangan.2) Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:" sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;Halaman 16 dari 236 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2018/PN Smr= surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah /and reform

badankeagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisikmenguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memeliharatanah negara secara turun temurun dalam waktutertentudan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuanperaturan perundangundangan.2) Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:" sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;= surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah /and reform

Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:v sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;Y surat Sewamenyewa tanah;Y surat keputusan penerima obyek tanah /and reform;Y surat ijin garapan/membuka tanah; atauY surat penunjukan/pembelian kavling tanah penggantiPasal 26: Dalam hal bukti kepemilikan atau penguasaansebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 danPasal 23 tidak ada, pembuktian pemilikan atau

Pasal 23 ayat (2) : Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:Y sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;v surat Sewamenyewa tanah;Y surat keputusan penerima obyek tanah /and reform;Y surat ijin garapan/membuka tanah; atau surat penunjukan/pembelian kavling tanah penggantiBahwa ahli menjelaskan Pasal 26: Dalam hal bukti kepemilikan ataupenguasaan sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21dan Pasal 23 tidak ada, pembuktian

Dan dengan demikian, tidak ada dasar untuksaling menuntut di depan hakim (baca Prof Subekti, Hukum Perjanjian,cetakan ketujuhbelas, 1998, hal 20; bandingkan dengan PenjelasanHukum Tentang Kebatalan Perjanjian, National Legal Reform Program,Jakarta 2010, hal. 1). ; Perjanjian dengan syarat batal, sebagaimana termuat dalam Pasal5S Perjanjian Pengikatan Jual Beli a quo, yang menjadi batal demihukum, karena tidak dipenuhinya syarat tenggang waktu dimaksud,menimbulkan akibat kembalinya keadaan pada kondisi

Bakne), pada tahun1963 bertempat tinggal di Jalan Hang Tuah No. 4, Kebayoran baru, Jakarta, telahmengetahui adanya Ketentuan Larangan Pemilikan Tanah Absentee/Guntaitersebut dan oleh Petugas Panitia Land Reform tingkat Desa Rangkapan Jayamaupun tingkat Kecamatan, telah di beritahukan kepada ayah Tergugat (Alm.HMT. Bakrie) baik dengan cara mendatangi secara langsung maupun dengancara di undang.Bahwa almarhum ayah Tergugat (alm. H.M.T.

Bakri) berdasarkan suratnya,tertanggal 16 September 1971 yang ditujukan kepada Kepala Agraria KabupatenBogor, telah menerima tanahnya letter C.1730 No. 123 seluas + 12 Ha terkenaketentuan Land Reform dan memohon agar kelebihan luas dan batas maximumdapat dimohonkan kembali untuk diberikan kepada anakanaknya.Bahwa terhadap tanah milik ayah Tergugat (alm. HMT.

,tersebut dilandasi oleh UU No. 5 Tahun 1960, tentangUndang Undang Pokok Agraria (UUPA), UU No. 56/Prp/1960, tentangPenetapan Luas Tanah Pertanian yang selanjutnya dikenal dengan sebutanUndang Undang Land Reform Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 224Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian GantiKerugian dan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan AgrariaNo.SK.XIll/17/Ka/1962, tanggal 12 September 1962, tentang PenunjukanPejabat yang dimaksud dalam Pasal 14 PP No. 221 tahun 1962

/d 12 dan Pasal 14, maka tanahyang dimaksudkan dalam Pasal 71 huruf a, b dan c dibagibagikandengan hak yang bersangkutan, yang menurut prioriteit sebagaiberikut: (a) penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan,(b) buruh tani tetap pada bekas pemilik yang mengerjakan tanah yangDeESANQGKULAN, (C)...eeeceeeceeececeeeteeeeeee eee ee cree OS FMenimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas,ternyata menurut Majelis, Tanah Sengketa milik Gusti Ngurah Agungtersebut tekena Program Land Reform

Terlebih lagi, pendapat tersebut justru bertentangandengan hukum (contradictio in juridique) serta tujuan reformasi dibidangpertanahan (land reform) sejak terbitnya Undangundang Nomor 5 tahun1960 tentang Peraturan Pokok Agraria Jo. PP No. 10 tahun 1961sebagaimana diubah menjadi Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah.

suratsurat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyaatau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sertatelah diberi tanda Bukti T 1 sampai dengan Bukti T 21, sebagai berikut :Halaman 61 dari 83 Halaman Putusan Nomor : 225/G/KI/2019/PTUNJKT.Bukti T1Bukti T 2Bukti T3Bukti T4Bukti T5Bukti T6Bukti T 7Bukti T8Bukti T9Buku hasil penelitian Greenpeace tentang penguasaanlahan dan praktik illegal industri kelapa sawit yangberjudul Final Countdown Now or never to reform

Pst10Tanzah, Penerbit Nasional Legal Reform Program 2010. PT.

., binti Markim Sumedi (alm), bersumpah,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:bahwa saksi adalah PNS pada Kantor Pertanahan Kota Salatiga;bahwa tugas saksi adalah memberikan pertimbangan tehnis pertanahan,penatagunaan tanah, melaksanakan /and reform (terkait retribusi tanah pertanian),serta melaksanakan kegiatan konsolidasi tanah;bahwa konsolidasi tanah di Kel. Kauman Kidul Kec.

Daftar nama Peserta para Petani Penggarap yang diusulkan oleh KepalaDesa Janju untuk ditetapbkan menjadi peserta penerima pembagian tanahObyek Landreform (Redistribusi obyek Reforma Agraria) sejumlah 60orang;b.Surat Pernyataan Tidak SengketaPernyataan dari Kepala Desa Janju bahwa tanah yang diusulkan untukmenjadi obyek Landreform (Redistribusi obyek Reforma Agraria) tidakterkena sengketa atau permasalahan dengan pihak manapun.c.Penyuluhan dan sosialisasi;Untuk memberikan pemahaman mengenai proyek reform

Bahwa perjanjian bagihasil antara Almarhum KOMANG GARA dengan Ketiga orang penyakaptersebut telah sesuai pula dengan Keputusan Panitia Land Reform padasaat itu sebagai implementasi dari pelaksanaan UUPA no. 5 tahun 1960,yang mensyaratkan: Apabila tanahtanah miliknya tidak dikerjakan sendirisupaya mengadakan perjanjian bagi hasil dengan tidak mengadakan penggantian penggarap kecuali halhal yang diperkenankan oleh UndangUndang No.5 tahun 1960;Bahwa pada tahun 1971, dari keseluruhan luas tanah Alamarhum