:N 1362655.3593E 354006.4314 P2:N1362640.2202E 3540063388 P3:N 1362640.09E 353996.2084 P4:N1362655.3627E 353996.6159Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat dalammenerbitkan Peta Bidang tanah yang di mohonkan oleh Penggugat untuk menjelaskan tentang posisi tanah yang disengketakan denganmelakukan pengukur dan pengambilan titik koordinat adalah suatuprosedur yang benar menurut undangundang.Bahwa sertifikat milik Tergugat Nomor : M1770 terlihat pada peta bidangtidak ada yang tumpang tindin

membeli bidang tanah tersebut tidakpernah mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain dalambentuk, sebutan, dan cara apapun yang diperkenankan olehhukum termasuk kepada Liza Anggraeni;Oleh karenanya dalamhal ini bisa saja telah terjadi penyimpangan prosedur dalamproses penerbitan Obyek Sengketa (Sertipikat Hak Milik)atasnama Liza Anggraeni maka bertentangan dengan asaskepastian hukum karena dengan dikeluarkannya Obyek Sengketa(Sertipikat Hak Milik) atas nama Liza Anggraeni maka terjaditumpang tindin

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, dari bidang tanah yangdimohon Sertipikat Hak Milik Nomor : 390/Buaran, Sertipikat Hak MilikNomor : 545/Buaran dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 287/Buaran,belum dapat dinyatakan telah terjadi tumpang tindin sebagaimanadimaksud dalam gugatan Para Penggugat, sebab dalam pelaksanaanpengukuran terhadap bidang tanah dimaksud oleh Para Penggugat,Halaman 43 dari 93 Halaman Putusan Perkara Nomor : 1/G/2017/PTUNSRG10.11.dalam pelaksanaannya Tergugat harus memenuhi ketentuansebagaimana

Sedangkan pihak Tergugat II Intervensimelalui Jawaban tertanggal 13 Maret 2017 telah mengajukan GugatanIntervensi / Tussenkomst yang pada pokoknya menjawab (Majelis Hakimmengutip) bahwa secara hukum yang patut dipermasalahkan dan yangmenjadi obyek sengketa adalah Sertifikat tanah milik Para TergugatIntervensi karena diterbitkan dalam kondisi bertumpang tindin denganSertifikat Hak Milik Orang lain sebelumnya yaitu Sertifikat tanah milik ParaPenggugat Intervensi yang telah ada lebih dahulu.

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2015/PN Mpwtumpang tindin dimana sertifikat Tergugat Il Intervensi menindihsertifikat Penggugat, namun sejatinya dalil tersebut disebabkan karenaadanya ketidak tahuan mengenai batasbatas tanahn sesuai saatpengukuran pendaftaran tanah pertama kali (PRONA), yang kemudianpada saat pengembalian batas petugas BPN Kubu Raya danPenggugat melakukan pengukuran yang berbeda dari pengukuranpendaftaran tanah pertama kali/penerbitan sertifikat pertama kali yaitupengukuran dimulai dari Parit

tersebutdiatas, yang kami kutip kembali sebagai bukti Otentik menjelaskan fakta hukum sebagai berikut :Menimbang bahwa terhadap dalildalil Penggugat dalam gugatan.Replik dan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwasertifikat objek sengketa salah letak, melebihi batas tanah/menindihsertifikat milik Penggugat yang diperdebatkan dalam perkara ini MajelisHakim perlu menjelaskan bahwa pada kenyataannya tidak terdapatkesalahan letak, tidak terdapat melebihi batas tanah dan tidak terdapattumpang tindin

dikarenakan adanyadugaan perbuatan curang yang diduga dilakukan oleh Hans Barki danHanna Barki dengan menyembunyikan informasi dengan cara membuatAJB palsu sebagaimana disebutkan diatas, karena jika dilihat dari tahunperistiwa hukum yang terjadi, SHM No. 47 atas nama Hans Barki, SHMNo. 48 atas nama Hans Barki, SHM No. 49 atas nama Hanna Barki danSHM No. 50 atas nama Hanna Barki diterbitkan oleh Tergugat padatahun 1977 yang faktanya berdasarkan putusan PK tersebut nyatanyake4 SHM tersebut ternyata tumpang tindin

Bahwa dengan adanya Putusan PK tersebut yang menyatakanbahwa tanah Penggugat tumpang tindin dengan SHMSHM milik HansBarki dan Hanna Barki, dapat dilihat bahwa Tergugat dalammenerbitkan SHMSHM milik Hans Barki dan Hanna Barki pada tahun1977 telah menyalahi ketentuanketentuan sebagaimana tercantumpada PP No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, karenaseharusnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 sebagaimanaHal. 16 dari 74 Hal.

dimaksud pada lembar pendaftaranpertama masingmasing sertifikat dimaksud mencantumkan nimor indukbidang (NIB) yang tidak sama yaitu nomor : 10.26.08.05.19399 dan10.26.08.08.13884 tetapi fakta dilapangan objek sengketa aquo sertifikat hakmilik penggugat berada dibidang lokasi yang sama artinya dalam hal inimajelis hakim berkeyakinan bahwa memang benar telah terjadi tumpangtindin secara keseluruhan terhadap bidang tanah bagian sertifikatsertifikatdimaksud.Bahwa terkait fakta hukum telah terjadi tumpang tindin

Bahwa tidak benar dan karenanya Tergugat sampai V menolaktegas dalil Penggugat dalam poin 9, 10,11 halaman 11 dan jugapada poin 10, 11, 12, halaman17 dalam Posita Gugatan yangmenyatakan mengenai adanya keterangan dan pengakuan dariTergugat XIV yang pada intinya menyatakan bahwa terdapattumpang tindin secara keseluruhan antara Sertifikat Hak MilikNomor 2639/Desa Jatibening terdaftar atas nama BENNA RIASIANTURI seluas 955 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor4878/Jatibening Baru atas nama Ny.

Bahwa TERBANDING sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalampertimbangan pada halaman 10 paragraf ke 4 mengenai adanya tumpangtindin kepemilikan dengan menyebutkan :Menimbang bahwa dari fakta yang telah diakui kebenarannya olehPENGGUGAT dan TERGUGAT , TERGUGAT II, TERGUGAT iil,TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V tersebut hubungannya dengan hasilpemeriksaan setempat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telahadanya tumpang tindin kepemilikan atas tanah yang diakui sebagai milikPENGGUGAT dan sebagai

;Bahwa apabila Penggugat menghendaki SHGB No.213 dibatalkan, makaseharusnya Penggugat menjelaskan secara benar dan terperinci,Sertipikat mana yang telah digabungkan yang tumpang tindin dengan tanah milik Penggugat ;Bahwa perlu Tergugat II Intervensi kemukakan, Tergugat telah bertindaksesual asasasas pemerintahan yang baik melakukan pemeriksaanterlebin dahulu sebelum menggabungkan Sertipikat Hak Guna BangunanNo. 00015, 00017, 00022, 00023, 00024, 00030, 00033, 00044,00210/Desa Dadapan menjadi SHGB

2017,tanggal 15 Desember 2017Jawaban Somasi (Teguran);Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan PendaftaranTanah (SKPT), Nomor : 48/2018, yang diterbitkan olehKantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi pada tanggal16 Januari 2018 atas sebidang tanah yang teletak di DesaDadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangisebagaimana SHM NO.273 yang tertulis atas namaMISARI; Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Bidang Tanah,tanggal 16 Januari 2018 atas SHM No.273 dengan catatanSHM No. 1273 terindikasi tumpang tindin

Astim Sutisna tertanggal 10 April 2014(Sesuai dengan aslinya);Fotokopi Surat Undangan kepada Bapak Mahruf, Dkk.tertanggal 10 April 2014 (Sesuai dengan aslinya);Fotokopi Daftar hadir para pihak dalam pertemuanMediasi permasalahan tumpang tindin tanah yangterletak di Jalan Trikora Kelurahan Guntung Manggis(d/n Guntung Payung) tanggal 12 April 2014 (Sesuaidengan aslinya);Fotokopi Surat dari Murjani, S.H. dan Aji Fadlia Umar,S.H.

Saksimemberitahukan tumpang tindin dan juga melaporkan kepadapimpinan. Saksi tidak pernah kenal Astin tidak juga kenal denganisterinya; Bahwa pada wakiu pengukuran pada obyek yang diukur belum adapembangunan pondasi. Saksi tidak tahu mengapa dalambuktiT.lLIntv.115 = P.18 sebagaimana diperlihatkan kepadanya hanyaHeriyanto Limbri yang tanda tangan, saksi hanya menyampaikandata, masalah tanda tangan bukan saksi yang minta.

Tiwa MudaContractor) sebagaimana tersebut dalarn Akta Notaris Nomor 1tanggal 02 September 1981 yang tercantum luasnya 15 Ha dantanah objek sengketa letaknya tumpang tindin dengan tanahTergugat (/n casu Termohon Peninjauan Kembali I/semulaTermohon Kasasi I/Pembanding Il /In Casu PT. Tiwa MudaContractor) sebagaimana Gambar Situasi Nomor 385sebtanggal 7 Juli 1979, maka Tergugat mengajukan keberatanatas usaha Penggugat (/n Casu Pemohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Kasasi/Terbanding /n casu PT.

Putusan Nomor 265 PK/Pdt/20142.1.11.3.2.1.11.4.tumpang tindin dengan tanah Penggugat (/n casuPemohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Kasasi/Terbanding /n Casu PT. Yakin Gloria) sendiri (SertifikatHGB Nomor 1286/ Papanggo dan 1287/Papanggoatas nama PT. Yakin Gloria (In Casu PemohonPeninjauan Kembali/semula Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) atau dengan kata lain, bahwahak Penggugat (/n casu Pemohon PeninjauanKembali/ semula Pemohon Kasasi/Terbanding /n casuPT.

TANDI TIRTA MAS sehingga terjadi tumpang tindin dengantanah milik pihak lain; Asas Kepastian Hukum.Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasanperaturan perundangundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiapkebijakan penyelenggaraan pemerintah.

SARIAGROTAMA PERSADA (videT2 = T.lLint.29), selanjutnya masih tercantumdalam dalil gugatannya bahwa Penggugat juga telah memiliki bidang tanahberdasarkan atas perjanjian jual beli rumah dan pemindahan hak pada tanggal29 September 2004 antara Penggugat sebagai pembeli dengan Karsono selakupenjual atas kavling bidang tanah no 445 dan 446 yang terletak di Candi SukuhTimur Ill Kecamatan Semarang Barat (vide bukti P10 dan P11) dimana tanahkavling tersebut telah tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Guna

Bahwalahan Penggugatsebagaimana diterangkan dalam SuratKeterangan Pemilikan Tanah (SKPT) Nomor 593.0/024/SKPT/TB/ 2019tanggal 21 Januari 2019tumpang tindin dengan Objek Sengketa SHM No.1632/2020 milik Tergugat II IntervensiTanggapan : Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik sah dari sebidang tanahsebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik No. 1632/Keramasan,terbit tanggal 06 Februari 2020, Surat Ukur Nomor: 870/Keramasan/2020tanggal 16 Januari 2020; seluas 8.176 M2 (delapan ribu seratus

KantorPertanahan Kabupaten Muara Enim hanya dapat melakukan pemberianhak dan melakukan pendaftaran hak atas tanah seluas 35.310 M2 (tigapuluh lima ribu tiga ratus sepuluh meter persegi) sebagaimana diterangkandalam Seripikat Hak Milik Nomor : O0036/Desa Tanjung Baru tanggal 20Juni 2019, Surat ukur Nomor 60/Tanjung Baru /2019 tanggar 20 Juni 2019:sedangkan selebihnya, seluas + 9.826 M2 (sembilan ribu delapan ratusdua puluh enam meter persegi) tidak dapat diterbitkan hak atas tanahnyakarena terindikasi tumpang tindin

PERBEDAAN BATAS BATAS SEMPADAN TANAHBahwa, dari batasbatas sempadan tanah Tergugat dan Penggugat,tidak ada batasbatas sempadan yang sama, dengan kata lain tidakada keberadaan tanah yang tumpang tindin pada kedua Sertipikattersebut;b).

PERBEDAAN BATAS BATAS SEMPADAN TANAHBahwa, dari batasbatas sempadan tanah Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi,tidak ada batasbatas sempadan yang sama, dengan kata lain tidakhalaman 55 dari 100 Putusan Nomor 52/Padt.G/2018/PN Bkn.ada keberadaan tanah yang tumpang tindin pada kedua Sertipikattersebut;b).

telah tumpangtindin dengan Setifikat Hak Milik Nomor : 691 Tahun 1990, Kelurahan Langkal,Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya dengan Gambar Situai Nomor : 906tanggal 23 September 1989, luas 1.000 M2: (Penggugat) sehigga terjadidualisme kepemilikan ; 222 n concen ne nn cnn nn nn nn ne ncncnns Asas Tertib Penyelenggara Negara, yang menjadi landasan keteraturan,keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelengaraan Negara,dalam perkara ini Tergugat menerbitkan OBJEK SENGKETA sehinggatumpang tindin

Bahwa atas penerbitan objek sengketa, Penggugat mengajukan surat untukdiberikan penjelasan dan solusi kepada Tergugat tertanggal 15 Januari 2019 PerihalTumpang tindih sertifikat hak milik (vide bukti surat P1=T31) dan mengajukanpengembalian batas tanah (vide bukti surat P2) yang kemudian Tergugatmenerbitkan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan BatasNomor: 57/2018 tertanggal 09 September 2018 (vide bukti surat P8=T32) yangmenunjukkan adanya tumpang tindin dan atas dasar tersebut pada

pada halaman 4 poin 7 dari surat gugatannya yangpada intinya menyatakan Bahwa, dengan peristiwa penyerobotan tanahmilik Penggugat tersebut, maka Penggugat telan melaporkan Tergugat dan Tergugat II kepada pihak yang berwajib (Kepolisian) pada tanggal 27Maret 2018.00... 0... cece cece ee eee ee eee eee eeeBahwa atas dalil Penggugat tersebut dapat kami jawab sebagai berikut :Bahwa Penggugat tidak mengerti dan memahami arti tumpang tindih fisikdengan penyerobotan tanah, apabila benar terjadi tumpang tindin

penguasaan fisik masingmasing pihak di lapangan; Tanda kuning itu batas sesuai sertifikat Hak Milik Penggugat; Tanda biru batas sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2869; Tanda merah yaitu batas Sertifkat Hak Milik Nomor 2923; Penggugat sudah membangun tembok sebelum para Tergugatmembangun tembok;Halaman 66 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Kpg Dari hasil pengukuran, masingmasing pihak sudah menguasai sesuaidengan sertifikatnya masingmasing jadi tidak ada penyerobotan; Terjadi tumpang tindin

PENDAHULUANBahwa sebelum pemeriksaan dalam perkara quad non dilanjutkan, makaTergugat akan menyampaikan beberapa fakta yang harus diketahui olen MajelisHakim dalam perkara in casu yaitu: Bahwa permasalahan atas tumpang tindin kepemilikan tanah miliktergugat dengan tanah milik Penggugat berawal sejak bulan November2015, dimana pada saat itu Penggugat dan rekannya bernama Imardinitelah mengganggu lahan milik Tergugat dengan menggunakan alat beratHalaman 7 dari 35 Putusan perdata gugatan Nomor 139/Pdt.G

;Bahwa Checking sertifikat itu atas dasar ada perdamaian dan membayarRp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah ) dipotong kasbon dan memintake pihak Pak Abdul Rasyid Shaleh untuk menyiapkan legalitas untuktransaksi tersebut yaitu checking dan keterangan waris atas namasanwasih tersebut, cuma sampai saat ini checking tersebut belum selesaikarena menurut informasi Notaris, itu tumpang tindin dengan tanahangkatan udara ;Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan benar dan tidakkeberatan

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenanguntuk mengadili Perkara a quo.03.1Bahwa berdasarkan dalildalil Penggugat dalam gugatannyayang juga mendalilkan memperoleh hak atas tanah sebagaimanadimaksud dalam gugatan Penggugat pada halaman 6 romawi IVangka 1 adalah menyangkut Kepemilikan atas tanah yangtumpang tindin dengan Kepemilikan atas tanah TergugatHalaman 36 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor 19/G/2018/PTUN.SMD03.203.3Intervensi sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak MilikNomor

EWF, maka pihak atau orang tersebut harus berhadapandengan Terdakwa, selanjutnya supaya penjualan tanah dapat meyakinkan PT.KK bahwa tanah tersebut tidak terjadi tumpang tindin penguasaannya,Terdakwa bersamasama dengan saksi M. Zaki menentukan tentang letak tanahyang sudah diganti rugi oleh PT. EWF dan kemudian dibuat dalam bentuk :berita acara surat pernyataan / penjelasan kedudukan lokasi lahan wilayahDesa Teluk Jambu yang diganti rugi oleh PT.

ruang wilayah HTIyang akan dialokasikan bagi masyarakat serta Peraturan bersama 4 Kementrian(PU, Kehutanan, BPN dan Kemendagri) menetapkan Permen no PB. 3/2014tentang penyelesaikan hak hak rakyat di kawasan hutan, yang melibatkanmasyarakat desa sebagai anggotanya juga memerlukan dokumen perijinan inidalam format shp yang dapat diakses publik secara cepat oleh tim IP4T yang dikoordinir BPN disetiap kabupaten dgn merujuk pada ajuan masyarakat, untuksegera menetapkan status 30.000 desa yang bertumpang tindin

Asas kepastian hukum, terbukti tanah Penggugat dokumentasihukumnya tumpang tindin dengan dokumentasi hukum yangditerbitkan Tergugat.2. Asas ketidakberpihakan, terbukti Tergugat dalam penerbitanSertipikat Hak Milik (SHM) berpihnak kepada atas nama sertipikatkarena faktanya walaupun batasbatas tanah tidak jelas namunSertipikat tetap diterbitkan.3.

Asas keterbukaan, terbukti Tergugat tidak pernah menjawab danmenjelaskan serta bersikap terbuka atas surat yang Penggugatlayangkan perihal adanya tumpang tindin dokumentasi hukum atastanah milik Penggugat.6. Asas pelayanan yang baik, terbukti Tergugat bersikap tidakresponsif atas surat pemberitahuan yang Penggugat layangkan,bahkan sampai detik ini Surat Penggugat tidak pernah dijawab.25.