Ditemukan 1040 data
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : I GUSTI NGURAH AGUNG ARY KESUMA. S.H
98 — 75
;
- 1 (satu) Rangkap AsliKeputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 188.44/K.716/2021, tanggal 1 November 2021 Tentang Pemberian Hibah Berupa Uang Kepada Perseroan Terbatas Benuanta Kaltara Jaya Sebagai Unit Pengelola Fasilitas Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Racun (B3) Prov.
- 1 (satu) rangkap legalisir Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara dengan Nomor : 188.44/K.607/2021, tanggal 01 September 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 yang ditandatangani oleh Drs. H. ZAINAL A. PALIWANG, S.H., M.Hum selaku Gubernur Kaltara;
- 1 (satu) rangkap legalisir Surat Sekretaris Daerah Prov.
508 — 29
Perkebunan NusantaraII seluas 32Ha di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya bukti ini diberi tanda (Bukti P10);Foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, SuratKeputusan Tergugat 69 Nomor: 188.44/236/KPTS/2011 tertanggal 15 Maret 2011Tentang Hak Guna Usaha PTPN I (Eks.
Pembanding/Terbanding/Tergugat IV : Iriansyah Diwakili Oleh : Azwar Abdullah Abdilli, SH.
Pembanding/Terbanding/Tergugat VIII : Suriadi alias Geger Diwakili Oleh : Azwar Abdullah Abdilli, SH.
Pembanding/Terbanding/Tergugat XX : Sukirno alias Dona Diwakili Oleh : Azwar Abdullah Abdilli, SH.
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat III : PT. Perkebunan Nusantara II Diwakili Oleh : Sahat Maruba Samosir, SH.
Terbanding/Penggugat I : Suwarno
Terbanding/Penggugat II : Suparman DJ
Terbanding/Penggugat III : Subarjo
Terbanding/Penggugat IV : Hasan Basri
Terbanding/Penggugat V : Misni
Terbanding/Penggugat VI : Suratman
Terbanding/Penggugat VII : Sumawardianto
Terbanding/Penggugat VIII : Syaiful Habib
Terbanding/Penggugat IX : Paidi S
Terbanding/Penggugat X : Riadi
Terbanding/Penggugat XI : Sujono
Terbanding/Penggugat XII : Sudirman
Terbanding/Penggugat XIII : Faridah Anim
Terbanding/Penggugat XIV : Rusdi
Terbanding/Penggugat XV : Bambang Kusnadi
Terbanding/Penggugat XVI : Misran
Terbanding/Penggugat XVII : Toprayitno
Terbanding/Penggugat XVIII : Misrin
Terbanding/Penggugat XIX : Edianto
Terbanding/Penggugat XX : Yusmadi
Terbanding/Penggugat XXI : Sudarman
Terbanding/Penggugat XXII : Haryono
Terbanding/Penggugat XXIII : Adi Paidi
Terbanding/Penggugat XXIV : Jemono
Terbanding/Penggugat XXV : Paiso
Terbanding/Penggugat XXVI : Muliadi
Terbanding/Penggugat XXVII : Mulyadi
Terbanding/Penggugat XXVIII : Subagio
Terbanding/Penggugat XXIX : Marwan
Terbanding/Penggugat XXX : Legimun
Terbanding/Penggugat XXXI : Kasman
Terbanding/Penggugat XXXII : Sutoyo
Terbanding/Penggugat XXXIII : Disman
Terbanding/Penggugat XXXIV : Muhammad Razali
Terbanding/Penggugat XXXV : Sudariono
Terbanding/Penggugat XXXVI : Hendrik Suoth
Terbanding/Penggugat XXXVII : Fitri Hariadi
Terbanding/Turut Tergugat I : Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Cq Kepala Biro Hukum Gubernur Sumatera Utara
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kelurahan Kwala Bingai
Turut Terbanding/Tergugat II : Mesnan, S.Sos
Turut Terbanding/Tergugat III : Jefri
Turut Terbanding/Tergugat V : Surianto
Turut Terbanding/Tergugat VI : Sahmenan
Turut Terbanding/Tergugat VII : Legiman Petir
Turut Terbanding/Tergugat IX : Tio
Turut Terbanding/Tergugat X : Jemingin
Turut Terbanding/Tergugat XI : H. Kuncung
Turut Terbanding/Tergugat XII : Legiyo
Turut Terbanding/Tergugat XIII : Sukianto
Turut Terbanding/Tergugat XIV : Misno alias Agen
Turut Terbanding/Tergugat XV : Solihin
Turut Terbanding/Tergugat XVI : Suwarto Sarinten
Turut Terbanding/Tergugat XVII : Iskandar alias Wiro
Turut Terbanding/Tergugat XVIII : H. Drs. Legimun
Turut Terbanding/Tergugat XIX : Suparman alias Bayok
Turut Terbanding/Tergugat XXI : Ngatino alias Bero
Turut Terbanding/Tergugat XXII : Sunarman
Turut Terbanding/Tergugat XXIII : Adi Prawira alias Bengkong
Turut Terbanding/Tergugat XXIV : Mando Sembiring
202 — 24
Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Samin;
- Sebelah Selaran berbatasan dengan Tanah Bolot;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Amin;
- Menyatakan demi hukum segala surat hak atas tanah yang dimiliki para Tergugat dan para Turut Tergugat serta siapapun yang memperoleh alas hak atas tanah terperkara ( Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44
74 — 37
Putusan No. 3/PID.SUSTPK/2018/PT.PLK Desember 2016 518.1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran2016Nomor : 188.44/480/DPPASKPD/2016 Badan PendidikanDan Pelatihan Provinsi Kalimantan Tengah. 519.1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran2015 Badan Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi KalimantanTengah. 920. 1 (satu) Bundel Dokumen pertanggung jawaban perjalanan
Pertanggungjawaban BendaharaPengeluaran Tahun 2016, Program Peningkatan Sumber DayaAparatur, Kegiatan Pendidikan Dan Pelatinan Prajabatan Bagi CalonPNS Daerah, Tanggal 30 Desember 2016 517.4 (empat) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban BendaharaPengeluaran Tahun 2016 Program Pendidikan Kedinasan, KegiatanPendidikan Penjenjangan Struktrural , Tanggal 30 Desember 2016 518.1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran2016Nomor : 188.44
1.Suwarno
2.Suparman DJ
3.Subarjo
4.Hasan Basri
5.Misni
6.Suratman
7.Sumawardianto
8.Syaiful Habib
9.Paidi S
10.Riadi
11.Sujono
12.Sudirman
13.Faridah Anim
14.Rusdi
15.Bambang Kusnadi
16.Misran
17.Toprayitno
18.Misrin
19.Edianto
20.Yusmadi
21.Sudarman
22.Haryono
23.Adi Paidi
24.Jemono
25.Paiso
26.Muliadi
27.Mulyadi
28.Subagio
29.Marwan
30.Legimun
31.Kasman
32.Sutoyo
33.Disman
34.Muhammad Razali
35.Sudariono
36.Hendrik Suoth
37.Fitri Hariadi
Tergugat:
1.Irianto Tokek
2.Mesnan, S.Sos
3.Jefri
4.Iriansyah
5.Surianto
6.Sahmenan
7.Legiman Petir
8.Suriadi alias Geger
9.Tio
10.Jemingin
11.H. Kuncung
12.Legiyo
13.Sukianto
14.Misno alias Agen
15.Solihin
16.Suwarto Sarinten
17.Iskandar alias Wiro
18.H. Drs. Legimun
19.Suparman alias Bayok
20.Sukirno alias Dona
21.Ngatino alias Bero
22.Sunarman
23.Adi Prawira alias Bengkong
24.Mando Sembiring
Turut Tergugat:
1.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Cq Kepala Biro Hukum Gubernur Sumatera Utara
2.Kepala Kelurahan Kwala Bingai
3.PT. Perkebunan Nusantara II
162 — 52
Menyatakan demi hukum segala surat hak atas tanah yang dimiliki para Tergugat dan para Turut Tergugat serta siapapun yang memperoleh alas hak atas tanah terperkara ( Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/566/KPTS/2021 tanggal 21 September 2021 kepada Irianto Tokek dkk dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593-17/QB/XI/2018 tanggal 02 Nopember 2018 atas nama Ramadiono dkk ) tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
196 — 169
tersebut untuk standar harga bangunan selain denganmenggunakan dasar Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang RetribusiIzin Mendirikan Bangunan, pengelola IMB juga menggunakan dasar KeputusanBupati Tabalong Nomor : 188.45/087/2009, tanggal 16 Maret 2009 tentangPenetapan Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (HSBGN),Lampiran Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabalong tentangPerhitungan Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara dan LampiranSurat Keputusan Gubernur Kalsel Nomor: 188.44
tersebut untuk standar harga bangunan selain dengan menggunakandasar Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi IzinMendirikan Bangunan, pengelola IMB juga menggunakan dasarKeputusan Bupati Tabalong Nomor: 188.45/087/2009, tanggal 16 Maret2009 tentang Penetapan Harga Satuan Tertinggi Bangunan GedungNegara (HSBGN), Lampiran Surat Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Tabalong tentang Perhitungan Harga Satuan TertinggiBangunan Gedung Negara dan Lampiran Surat Keputusan GubernurKalsel Nomor: 188.44
685 dari 1003 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS TPK/2017/PT.BJM10.Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin MendirikanBangunan, pengelola IMB juga menggunakan dasar Keputusan BupatiTabalong Nomor: 188.45/087/2009, tanggal 16 Maret 2009 tentangPenetapan Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (HSBGN),Lampiran Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabalongtentang Perhitungan Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara danLampiran Surat Keputusan Gubernur Kalsel Nomor:188.44
TOGAP SILALAHI, SH,.MH
Terdakwa:
H. SUKRAN JAMILAN TANJUNG, SE.,MM
39 — 0
Desember 2014 kepada Bupati Tapanuli Tengah perihal Laporan Pertanggungjawaban TA.2014 Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Tapanuli Tengah;
- 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Kegiatan APBN Tahun Anggaran 2014 Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Nomor: 188.44
320 — 122
FIG Project tanggal 22 Maret 2010.547 2 (dua) lembar foto copy dokumen Keputusan Gubernur KalimantanSelatan Nomor : 188.44/111/KUM/2010 tentang Pemberian DispensasiPenggunaan Jalan Umum Untuk Angkutan Hasil Tambang Kalimantan Selatankepada PT.
RALI DAYAN PASARIBU, SE.SH
Terdakwa:
SINTONG GULTOM
198 — 88
1 bundel
291
Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/91/KPTS/Tahun 2015 tanggal 13 Pebruari 2015 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah masa jabatan 2010-2015 dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah masa jabatan 2015-2020.
1 bundel
4
ANTON SUJARWO BS, S.STP, MM
KOMPOL HONGKOP SIHOMBING, SH
292
Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/16/KPTS/Tahun 2015 tanggal 12 Januari 2016 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah (memberhentikan dengan hormat Alm. AMIRJAN SITUMEANG dan mengangkat Saudara JULIANUS SIMANUNGKALIT).
RALI DAYAN PASARIBU, SE.SH
Terdakwa:
SIDELI ZENDATO
62 — 54
1 bundel
291
Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/91/KPTS/Tahun 2015 tanggal 13 Pebruari 2015 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah masa jabatan 2010-2015 dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah masa jabatan 2015-2020.
1 bundel
4
ANTON SUJARWO BS, S.STP, MM
KOMPOL HONGKOP SIHOMBING, SH
292
Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/16/KPTS/Tahun 2015 tanggal 12 Januari 2016 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah (memberhentikan dengan hormat Alm. AMIRJAN SITUMEANG dan mengangkat Saudara JULIANUS SIMANUNGKALIT).
100 — 10
. : 188.44/0571/KUM/2010 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Prov. Kalsel TA 2011;5 Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 188.47/01/KUM/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2010;6 Nota Dinas dari Kepala Biro Kesra kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Prov. Kalsel.
Copy Keputusan gubernur Kalimantan Selatan nomor : 188.44/07/KUM/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2010. Lengkap368.
Copy keputusan gubernur Kalimantan selatan nomor 188.44/071/KUM/2010 tanggal 29 januari 2010 tentang pemberian bantuan keuangan atas beban anggaran 2010 pada belanja daerah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2010 pada kegiatan bantuan pembinaan keagamaan, bantuan untuk peningkatan kerukunan umat beragama dan bantuan sosial kemasyarakatan. Lengkap370.
Copy keputusan gubernur Kalimantan selatan nomor 188.44/0571/KUM/2010 tanggal 30 Desember 2011 tentang penunjukan Bendahara pengeluaran pembantu satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2011. Lengkap371. Copy DPA-SKPD tahun anggaran 2010 Biro Kesejahteraan Rakyat no reg. DPA 1.20.03.05-041/2010 tanggal 03 Desember 2010 Rp. 57.219.000.000,-. Lengkap372.
262 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
Stadium (BB I752/BB II341);49)2 (dua) lembar Risalah Pembangunan Main Stadium di UniversitasRiau (BB753);50)1 (satu) lembar Draft Surat dari Kepala Biro Hukum, Organisasi danTatalaksana kepada Kadispora Provinsi Riau Nomor : 180/HK/tanggal 23 Agustus 2010 perihal Kesimpulan Rapat PembahasanRanperda tentang Pengikatan Dana Anggaran Tahun Jamak untukPembangunan Venues PON XVIII (BB I754 / BB II342);51)1 (satu) bundel Surat tentang Draft Telaahan Pembentukan KomitePembangunan Venues PON XVIII Nomor : 188.44
Main Stadium (BB I752/BB II341);38)2 (dua) lembar Risalah Pembangunan MainStadium di Universitas Riau (BB753);39) 1 (satu) lembar Draft Surat dari Kepala BiroHukum, Organisasi dan Tatalaksanakepada Kadispora Provinsi Riau Nomor:180/HK/tanggal 23 Agustus 2010 perihalKesimpulan Rapat Pembahasan Ranperdatentang Pengikatan Dana Anggaran TahunJamak Untuk Pembangunan Venues PONXVIII (BB I754/ BB II342);40)1 (satu) bundel Surat tentang DraftTelaahan Pembentukan KomitePembangunan Venues PON XVIII Nomor:188.44
668 — 215
(BB753);1 (satu) lembar draft Surat dari Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana kepada Kadispora Provinsi Riau Nomor: 180/HK/tanggal 23 Agustus 2010 perihal Kesimpulan Rapat PembahasanRanperda tentang Pengikatan Dana Anggaran Tahun JamakUntuk Pembangunan Venues PON XVIII (BB I754/ BB II342); 1 (satu) bendel Surat tentang draft Telaahan Pembentukan KomitePembangunan Venues PON XVII Nomor: 188.44/DISPORA/931tanggal 9 Agustus 2010 (BB I755/ BB II343); 1 (satu) buah buku catatan warna krem bertuliskan
(BB753);1129) 1 (satu) lembar draft Surat dari Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana kepada Kadispora Provinsi Riau Nomor: 180/HK/ tanggal23 Agustus 2010 perihal Kesimpulan Rapat Pembahasan Ranperdatentang Pengikatan Dana Anggaran Tahun Jamak UntukPembangunan Venues PON XVIII (BB I754/ BB II342); 1130) 1 (satu) bendel Surat tentang draft Telaahan Pembentukan KomitePembangunan Venues PON XVIIl Nomor: 188.44/DISPORA/931tanggal 9 Agustus 2010 (BB I755/ BB II343); 938 Putusan Nomor 50/Pid.Sus
(BB753);1 (satu) lembar draft Surat dari Kepala Biro WHukum, Organisasi dan Tatalaksana kepada Kadispora Provinsi RiauNomor: 180/HK/ tanggal 23 Agustus 2010 perihal KesimpulanRapat Pembahasan Ranperda tentang Pengikatan DanaAnggaran Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues PONXVIII (BB I754/ BB II342);1 (satu) bendel Surat tentang draft Telaahan Pembentukan Komite Pembangunan Venues PON XVIIl = Nomor:188.44/DISPORA/931 tanggal 9 Agustus 2010 (BB 755/ BBIIl343);1 (satu) buah buku catatan warna krem bertuliskan
165 — 25
Copy Keputusan gubernur Kalimantan Selatan nomor : 188.44/07/KUM/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2010.3.
Copy keputusan gubernur Kalimantan selatan nomor 188.44/071/KUM/2010 tanggal 29 januari 2010 tentang pemberian bantuan keuangan atas beban anggaran 2010 pada belanja daerah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2010 pada kegiatan bantuan pembinaan keagamaan, bantuan untuk peningkatan kerukunan umat beragama dan bantuan sosial kemasyarakatan;5.
Copy keputusan gubernur Kalimantan selatan nomor 188.44/0571/KUM/2010 tanggal 30 Desember 2011 tentang penunjukan Bendahara pengeluaran pembantu satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2011.6. Copy DPA-SKPD tahun anggaran 2010 Biro Kesejahteraan Rakyat no reg. DPA 1.20.03.05-041/2010 tanggal 03 Desember 2010 Rp. 57.219.000.000,-7. Copy Revisi DPA SKPD tahun anggaran 2010 biro kesejahteraan rakyat no reg.
157 — 34
Copy Keputusan gubernur Kalimantan Selatan nomor : 188.44/07/KUM/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2010.3.
Copy keputusan gubernur Kalimantan selatan nomor 188.44/071/KUM/2010 tanggal 29 januari 2010 tentang pemberian bantuan keuangan atas beban anggaran 2010 pada belanja daerah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2010 pada kegiatan bantuan pembinaan keagamaan, bantuan untuk peningkatan kerukunan umat beragama dan bantuan sosial kemasyarakatan5.
Copy keputusan gubernur Kalimantan selatan nomor 188.44/0571/KUM/2010 tanggal 30 Desember 2011 tentang penunjukan Bendahara pengeluaran pembantu satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2011.6. Copy DPA-SKPD tahun anggaran 2010 Biro Kesejahteraan Rakyat no reg. DPA 1.20.03.05-041/2010 tanggal 03 Desember 2010 Rp. 57.219.000.000,-.7. Copy Revisi DPA SKPD tahun anggaran 2010 biro kesejahteraan rakyat no reg.
93 — 16
Copy Keputusan gubernur Kalimantan Selatan nomor : 188.44/07/KUM/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2010.3.
Copy keputusan gubernur Kalimantan selatan nomor 188.44/071/KUM/2010 tanggal 29 januari 2010 tentang pemberian bantuan keuangan atas beban anggaran 2010 pada belanja daerah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2010 pada kegiatan bantuan pembinaan keagamaan, bantuan untuk peningkatan kerukunan umat beragama dan bantuan sosial kemasyarakatan5.
Copy keputusan gubernur Kalimantan selatan nomor 188.44/0571/KUM/2010 tanggal 30 Desember 2011 tentang penunjukan Bendahara pengeluaran pembantu satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2011.6. Copy DPA-SKPD tahun anggaran 2010 Biro Kesejahteraan Rakyat no reg. DPA 1.20.03.05-041/2010 tanggal 03 Desember 2010 Rp. 57.219.000.000,-.7. Copy Revisi DPA SKPD tahun anggaran 2010 biro kesejahteraan rakyat no reg.
132 — 16
Copy Keputusan gubernur Kalimantan Selatan nomor : 188.44/07/KUM/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2010.3.
Copy keputusan gubernur Kalimantan selatan nomor 188.44/071/KUM/2010 tanggal 29 januari 2010 tentang pemberian bantuan keuangan atas beban anggaran 2010 pada belanja daerah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2010 pada kegiatan bantuan pembinaan keagamaan, bantuan untuk peningkatan kerukunan umat beragama dan bantuan sosial kemasyarakatan5.
Copy keputusan gubernur Kalimantan selatan nomor 188.44/0571/KUM/2010 tanggal 30 Desember 2011 tentang penunjukan Bendahara pengeluaran pembantu satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2011.6. Copy DPA-SKPD tahun anggaran 2010 Biro Kesejahteraan Rakyat no reg. DPA 1.20.03.05-041/2010 tanggal 03 Desember 2010 Rp. 57.219.000.000,-.7. Copy Revisi DPA SKPD tahun anggaran 2010 biro kesejahteraan rakyat no reg.
95 — 0
Copy Keputusan gubernur Kalimantan Selatan nomor : 188.44/07/KUM/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2010.3.
Copy keputusan gubernur Kalimantan selatan nomor 188.44/071/KUM/2010 tanggal 29 januari 2010 tentang pemberian bantuan keuangan atas beban anggaran 2010 pada belanja daerah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2010 pada kegiatan bantuan pembinaan keagamaan, bantuan untuk peningkatan kerukunan umat beragama dan bantuan sosial kemasyarakatan5.
Copy keputusan gubernur Kalimantan selatan nomor 188.44/0571/KUM/2010 tanggal 30 Desember 2011 tentang penunjukan Bendahara pengeluaran pembantu satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2011.6. Copy DPA-SKPD tahun anggaran 2010 Biro Kesejahteraan Rakyat no reg. DPA 1.20.03.05-041/2010 tanggal 03 Desember 2010 Rp. 57.219.000.000,-.7. Copy Revisi DPA SKPD tahun anggaran 2010 biro kesejahteraan rakyat no reg.
AJI RAHMADI, SH.MH
Terdakwa:
IDA KOMALA. SE Binti ABDUL KADIR
220 — 126
- 1 (satu) bendel Keputusan Gubernur NTB Nomor 188.44/417/2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi NTB Pada PT. BANK NTB, PD. BPR NTB, PT.Gerbang NTB Emas dan PT. Suara Nusa Media Pratama Tahun Anggaran 2013.
- 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 145 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Pada PD. BPR LKP Dalam Taliwang dan Pada Perusahaan Daerah BPR-LKP Seteluk Tengah.
DWI SETYADI, SH, MH
Terdakwa:
YOGA RESTYANTO, S.T.,M.Ars.
89 — 39
tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan, tanggal 6 Agustus 2009;
24.4.2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 April 2012;
24.4.3. Keputusan Gubernur kalimantan Tengah Nomor : 188.44/201/2011 tentang Pemberian Hibah Uang kepada Universitas Palangka Raya, tanggal 15 Juni 2011;
24.4.4. Keputusan Gubernur kalimantan Tengah Nomor : 188.44/467/2012 tentang Pemberian Hibah Uang kepada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012, tanggal 19 Desember 2012.