Ditemukan 1873 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-12-2014 — Upload : 23-12-2015
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 01/PDT.G/2014/PN.Blb.
Tanggal 17 Desember 2014 — Penggugat : SAFRIL. Tergugat : 1. PT. BANK CIMB NIAGA,, DKK
61 — 16
  • itu , hal ini berarti bahwa Penggugatlah yangpertama harus membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;Menimbang bahwa sebelum Majelis membuktikan tentang gugatan tersebutMajelis akan meneliti dulu gugatan dari Penggugat dan ternyata dalam gugatanPenggugat point 10 Penggugatpun telah pula mengajukan gugatan yang sama dan atausenada permasalahannya ke Pengadilan Negeri Kelas A Khusus Bandung sehinggaMajelis menilai apabila gugatan Penggugat a quo Majelis periksa dikhawatirkan akanterjadi tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 21-05-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172 K/TUN/2015
Tanggal 21 Mei 2015 — MISRUN , M.Sos., Msi vs I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG., II. TETIONO, DKK DAN NURHASANAH, SH., DKK
55 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kesalahan prosedur, b. kesalahan penerapan peraturan perundangundangan, c. kesalahan subyek hak, d. kesalahan objek hak, e.kesalahan jenis hak, f. kesalahan perhitungan luas, g. terdapattumpang tindin hak atas tanah, h. data yuridis atau data pisik tidakbenar, atau . kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadian Tata Usaha Negara Pontianak agar memberikan putusan sebagaiberikut:1.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 15-12-2020 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 144/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 20 April 2021 — Penggugat:
H. Wawan Setiawan, SE
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
Sandy Sudiana Sobana, Firman Setya, SE., Widi Wulandari
484 — 360
  • WIDI WULANDARI, Merupakan cacat hukum administratifkarena terdapat tumpang tindin Hak atas tanah dengan Sertipikat HakMilik PENGGUGAT;Bahwa setelah PENGGUGAT teliti dan cermati, yang merujuk kepadaOBJEK SENGKETA yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 11052 adalahbukan berada pada objek lokasi atas tanah Milik PENGGUGAT,melainkan bahwa yang merujuk kepada objek lokasi atas tanah a quoberdasarkan pengakuan dan klaim dari HJ.
    WIDI WULANDARI,Merupakan cacat hukum administratif karena terdapattumpang tindin Hak atas tanah dengan Sertipikat Hak MilikPENGGUGAT;Halaman 28 dari 142 Putusan Perkara Nomor : 144/G/2020/PTUN.BDGBahwa dengan demikian atas keputusan TERGUGAT telahmemberikan ketidakpastian hukum kepada PENGGUGAT danbertindak sewenangwenang yang berdampak kerugian nyatakepada PENGGUGAT;21.
    Bahwa sertipikat sebagaisuatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendafataran tanah : harus jelas jenis haknya, nomorhaknya, letaknya (territorial/locus), subjek hak, tanggal penerbitan, Badandan/atau Pejabat Pemerintahan, luas, Gambar Ukur dan/atau GambarSituasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di frasa kalimatyang hanya menyebutkan ...diduga tumpang tindin dengan Sertifikat Hak MilikNo. 11052/Cisaranten Kulon .. bukti T4= bukti T Il
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-12-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1382 K/Pdt/2014
Tanggal 22 Desember 2014 — TUAN HARTANTO ADI, DK VS RIYANTO RAHARDJO, DKK
67 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • di Pengadilan, ternyata tidak ada kewajiban moral bagiKepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan dan jajarannya untukmembuat jelas dan terang status kedua sertipikat yang dianggaptumpang tindih tersebut;Bahwa kebiasaan ini berlangsung sejalan dengan pola pikir MajelisHakim Pengadilan baik di tingkat pertama maupun ditingkat bandingbahwa Majelis Hakim Pengadilan tidak berwenang memerintahkanKepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan untuk menetapkan TitikKordinat dari Obyek Sengketa yang bertumpang tindin
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 04-03-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 08-07-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 7/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 8 Juli 2021 — Penggugat:
PT. MAHKOTA BUMI MODERN
Tergugat:
1.BUPATI KOLAKA UTARA
2.KEPALA BADAN KORDINASI PENANAMAN MODAL
250 — 166
  • ruang kabupaten, Provinsidan Nasional serta tidak terjadi tumpang tindih dalam pemberian IUP yangberakibat cacat dan dapat menimbulkan kerugian bagi pemerintah, duniausaha dan masyarakat;Bahwa konsideran menimbang huruf b objek sengketa sebagaimanadituliskan pada posita angka 6 tersebut di atas, sangat tidak berdasar karenaterbitnya IUP Eksplorasi milik Penggugat telah melalui tahapan pemenuhansyaratsyarat administrasi yang cukup ketat, lalu kemudian berkait denganmaksud Tergugat mengenai tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 14-03-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 477 PK/Pdt/2012
Tanggal 14 Maret 2013 — TRESNA HIDAYAT VS PT. LIPPO KARAWACI, Tbk
63 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 477 PK/Pdt/2012Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang menyatakan bahwaSHM No. 39/Bencongan, lokasinya tumpang tindin dengan SHGB No. 6957/Bencongan, GS tanggal 19 Juli 1995, No. 11350/1995, luas 4.400 M?, atasnama PT. Lippo Karawaci.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 04-03-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 08-07-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 9/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 8 Juli 2021 — Penggugat:
PT. BUMI SUMBER REJEKI
Tergugat:
1.BUPATI KOLAKA UTARA
2.KEPALA BADAN KORDINASI PENANAMAN MODAL
291 — 130
  • Bahwa konsideran menimbang huruf b objek sengketa sebagaimanadituliskan pada posita angka 6 tersebut di atas, sangat tidak berdasar karenaterbitnya IUP Eksplorasi milik Penggugat telah melalui tahapan pemenuhansyaratsyarat administrasi yang cukup ketat, lalu kemudian berkait denganmaksud Tergugat mengenai tumpang tindin pemberian IUP juga sangattidak berdasar hukum karena dengan diterbitkanya IUP Eksplorasi dalamsuatu wilayah, maka hal itu menandakan bahwa di atas wilayah IUPEksplorasi a quo tidak
Pengadilan PN KENDARI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-12-2014 — Upload : 19-03-2018
Putusan PN KENDARI Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Kendari
Tanggal 16 Desember 2014 — - Drs.H. Kaimuddin Haris Melawan - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dkk
137 — 60
  • membantah segala dalildalil yang diajukan penggugatkecuali terhadap halhal yang diakui secara tegas oleh Tergugat Ill.Bahwa secara administrasi Tergugat dan Tergugat Il menguasai sebagiantanah yang telah terdaftar Sertipikat hak atas tanah dan begitu pula Penggugatyang mendalilkan berdasarkan Hasil Pengukuran Pengembalian batas Sertipikatmilik Pengugat, tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat Ilmasuk sebagian Sertipikat Tanah milik Pengugat, olehnya dengan kenyataantelah terjadi tumpang tindin
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 16-10-2018 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 08-02-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 588/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 10 Juli 2019 — Penggugat:
1.HANISAH MAMUN POTA BUGA
2.ACHSANU ADILANPUTRADJAYA
3.SRI ADILIYATI MAIMUNAH, SH
4.AHSIN IHSANAN
5.ABU DIRHAMSYAH
Tergugat:
1.TONY SURJANA
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA UTARA
179 — 89
  • sebahagian tumpang tindin dengan SertifikatHak Milik No. 53 An. Drs. SAID YAHYA(Sebahagian) seluas 2.050 m?*. Untuk itudisarankan masalah tanah yang tumpang tindihtersebut dapat diselesaikan secara musyawarah Hal 31 dar 45 Putusan Nomor 588/Pdt.G/2018/PN Jkt. Utr.untuk memperoleh mufakat atau penyelesaiandengan upaya hukum lain. Bahwa seandainya benar ( quad non ) Girik C. 1807 Persil 31S.lll seluas + 3.500 m?* milik Almarhum H.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 22-06-2017 — Putus : 13-11-2017 — Upload : 20-04-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 153/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 13 Nopember 2017 — Penggugat:
AMAQ NURHAYATI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
77 — 37
  • Lalu Hasmadi yangmelakukan pengkuran mengatakan bahwa hasil pengukuran/pemetaanGPS, benar terjadi tumpang tindin kepemilikan dimana diatas tanahmilik Penggugatdengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1670, tanggal 3 Agustus 2000. SuratUkur Nomor 370/Sambalia/1999, tanggal 7 April 1999 dengan Luas 9.450m2. atas nama Amaq Nurhayati (Penggugat) yang dikeluarkan olehkepala Kantor Pertanahan Kab. Lombok Timur. terletak di Desa Sambalia,Kec. Sambalia Kab.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Pertanahan
Register : 13-03-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 06/G/2017/PTUN.PLK
Tanggal 5 Juli 2017 — CHAIRUL KASIM Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
136 — 109
  • CHAIRUL KASIM(Penggugat) sesuai Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 24Tahun 1997, maka Tergugat seharusnya menunda proses dan tidakmenerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 07537 Tahun 2014 Desa /Kelurahan : Mentawa Baru Hulu atas nama AKHMAD FAUZLI.23.Bahwa faktanya Sertifikat Hak Milik Nomor : 07537 Tahun 2014 Desa /Kelurahan : Mentawa Baru Hulu atas nama AKHMAD FAUZI (objeksengketa) ternyata telah tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:5134 tahun 2001 An.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-12-2016 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2327 K/Pdt/2016
Tanggal 8 Desember 2016 — LOU BUN HWA vs. ZUBIR, dkk
162 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang tumpang tindin dengan Hak Milik Nomor11540/Desa Sungai Raya atas nama Lou Bun Hwa Terletak di DesaSungai Raya, Kabupaten Kubu Raya (dahulu Kabupaten Pontianak),Provinsi Kalimantan Barat bertanggal 24 Oktober 2011 Nomor134/BAHGP/DV/2011 (Bukti P.10), yakni sebagai berikut:A.
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 12-02-2020 — Putus : 02-03-2020 — Upload : 02-03-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 11/PDT/2020/PT PTK
Tanggal 2 Maret 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
68 — 311
  • No. 973/tahun 1985 letaknya tumpang tindin dengan tanahyang dikuasai Tergugat (Kongregasi Misi), pada waktuPemeriksaan Setempat (PS) letak tanah hak milik Para Penggugatmemang tumpang tindih atau sama letaknya dengan tanah yangdikuasai oleh Kongregasi Misi (Tergugat I), pada waktu perkara ditingkat banding, tingkat kasasi kuasa hukum Tergugat tetapADVOKAT HENDRY ZULKIFLI, SH dan sampailah pada waktuTergugat melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (Pk),Pimpinan Kongregasi Misi(CM)Indonesia diwakili
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-07-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 07-12-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 91/PDT/2016/PT PBR
Tanggal 14 Nopember 2016 — LILIANA CHANDARA Sebagai PENGGUGAT Lawan JAMALUDIN AHMAD, DKK Sebagai TERGUGAT
115 — 56
  • Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2015 dikeluarkan Telaahan Staf Nomor01/14.01/IV2015 dari Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan PemetaanKantor Pertanahan Kabupaten Kampar kepada Kepala Kantor PertanahanKabupaten Kampar mengenai resume kasus tentang tumpang tindin SHMNomor 3965/2007 SU No. an. Susi Yusni dengan SHM Nomor 843/1982an.Liliana Chandra di Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang;c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-04-2015 — Upload : 11-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 216 K/Pdt/2015
Tanggal 30 April 2015 — PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI PADA KEMENTERIAN PENDlDIKAN NASIONAL R.I. vs Tn. WAHIDIN
52 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sedangkan SertipikatHak Milik Nomor 5500/Simpang dan Sertipikat Hak Milik Nomor 6790sampai dengan Nomor 6798 atas nama Termohon Kasasi terbitbelakangan, yaitu setelah tahun 2003Pasal 107 huruf g Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberiandan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaanmenyatakan bahwa tumpang tindin hak atas tanah merupakan cacadhukum administratif yang dapat menjadi alasan pembatalan hak atastanah.Dari uraian
Pengadilan PA SIDOARJO Perdata Agama
Register : 10-12-2019 — Putus : 27-04-2020 — Upload : 27-04-2020
Putusan PA SIDOARJO Nomor 4778/Pdt.G/2019/PA.Sda
Tanggal 27 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
77 — 13
  • Dan olehkarena kedudukan pihakpihak atau subyek yang berbeda bukanlah suatusebab dilenyapkannya azas " Ne Bis In Idem ", Sehingga apabila perkaraini diadili kembali oleh Pengadilan Agama Sidoarjo maka akan terjaditumpang tindin dengan putusan perkara perdata di Pengadilan Negerisidoarjo No. 160/Pdt.G/2007/PN.Sda tertanggal 11 Juni 2008 Jo. PutusanPengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 578/PDT/2008/PT.Sby.tertanggal 22 Desember 2008 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 04-03-2013 — Putus : 02-07-2013 — Upload : 13-09-2013
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 13/G/2013/PTUN.BJM
Tanggal 2 Juli 2013 — ALI AKBAR vs LURAH HANDIL BAKTI
75 — 142
  • sehingga bertumpang tindihdengan tanah hak milik Penggugat adalah telah bertentangan denganAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Balk (AAUPB) dalam hal ini : Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan landasan peraturanperundangundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiapkebijakan penyelenggara negara, dimana tindakan Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketatersebut telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagiPenggugat akan keadaan tanah hak milik Penggugat karenabertumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-03-2013 — Putus : 27-08-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 238/B/PK/PJK/2013
Tanggal 27 Agustus 2013 — BUT CONOCO PHILLIPS INDONESIA INC. LTD VS DIRJEN PAJAK;
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Alasan2 : Terdapat tumpang tindin peraturan secaratidak taat azasHalaman 28 dari 43 halaman. Putusan Nomor 238/B/PK/PJK/2013C. Alasan3 : Dalam prakteknya, saat pemungutansebagaimana diatur dalam PMK 11/2005 sangat sulit ataubahkan tidak mungkin dilakukan oleh Pemungutd. Alasan4 : Pemohon tidak pernah dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak ("PKP") sedangkan PMK 11/2005merujuk kepada Perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Samayang dikukuhkan sebagai PKPe.
Pengadilan PN UNAAHA Perdata
Register : 02-12-2020 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PN UNAAHA Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Unh
Tanggal 25 Mei 2021 — Penggugat:
1.Sabaruddin
2.Ilham Adiguna, S.H.,M.H
Tergugat:
PT. TANI PRIMA MAKMUR (TPM)
101 — 35
  • TaniPrima Makmur, Sabaruddin dan Ilham Adiguna ke lokasi tanah saksisesuai sertifikat 00069 an Djabal Nur Moita, namun saat di lokasi saksitidak bisa pastikan tanah saksi karena saat ini sudah tidak jelas lagi karenasudah di penuhi kelapa sawit dan patokpatoknya hilang digusur, saksitidak tahu lagi apakah tanah saksi masuk dalam objek sengketa atau tidak; Bahwa tidak ada yang menyampaikan tanah saksi dengan Sabaruddinsaling tumpang tindin namun saksi dipanggil untuk dimediasi untukmenentukan posisi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-09-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 444 PK/Pdt/2016
Tanggal 1 September 2016 — HARTONO VS MARIAMAN DAN PEMERINTAH RI DI JAKARTA MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBENUR KEPULAUAN RIAU DI TANJUNG PINANG cq. WALI KOTA TANJUNG PINANG DI TANJUNG PINANG cq. CAMAT KECAMATAN TANJUNG PINANG TIMUR DI TANJUNG PINANG
62 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Put Nomor 444 PK/Pdt/2016Nomor 2745, dirubah jadi Nomor 03422, SHM Nomor 3156, dirubah 3423,SHM Nomor 389, dirubah 3421 dan SHGB Nomor 162) jadi sertifikat yangmana satu yang saling tumpang tindin dengan tanah milik Tergugat ?Terhadap jenis gugatan yang diajukan Penggugat demikian, sudah barangtentu tidak bisa dipahami dan dimengerti sehingga akan membingungkanbagi para pihak maupun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini.