., dan Herianto Sinaga,SH, masing masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang diucapkanpada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh HakimKetua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LusiNurmadiatun, SH, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugatmaupun Kuasa Tergugat:Hakimhakim Anggota; Hakim Ketua;Agus Susianto, S.H., M.H Richmond P.B Sitoroes, SH.

., masing masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan, Nomor 33/Pdt.SusPHI/2016/PN.Mdn tanggal 17 Februari 2017 , putusantersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengandihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Panitera Pengganti dan Tanpa dihadiri KuasaPenggugat dan Tergugat .Hakimhakim Anggota : Hakim Ketua,Dian Alifya, SE Richard Silalahi, S.H.Minggu Saragih, SHPanitera

., adalah 5 (lima)orang Hakim termasuk Ketua Pengadilan sebagai Ketua Majelis yang memeriksadan memutus perkara ini;5 Di dalam Pasal 88 ayat (2) UndangUndang Nomor : 2 Tahun 2004 disebutkan:Hakim AdHoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas seorang HakimAdHoc yang pengangkatannya diusulkan oleh serikat pekerja/ serikat buruh danseorang Hakim AdHoc yang pengangkatannya diusulkan oleh organisasi pengusahasebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2).

Pada perkaraperkara PerselisihanHubungan Industrial di luar perkara Nomor : 2/G/2011/PHI.PN.MTR., MajelisHakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara Perselisihan HubunganIndustrial selalu terdiri atas 3 (tiga) orang Hakim yaitu masingmasing Hakim Karirsebagai Ketua Majelis Hakim dibantu oleh 2 (dua) orang Hakim AdHoc masingmasing sebagai Anggota Majelis Hakim.

., inilah terjadi penyimpangan karenaMajelis Hakim terdiri atas 5 (lima) orang Hakim termasuk Ketua Pengadilan sebagaiKetua Majelis Hakim dibantu oleh 4 (empat) orang Hakim yaitu seorang HakimKarir sebagai Anggota Majelis Hakim, 2 (dua) orang Hakim AdHoc dari unsurPengusaha sebagai Anggota Majelis Hakim dan seorang Hakim AdHoc dari unsurSerikat Pekerja/ Serikat Buruh sebagai Anggota Majelis Hakim.

Namun faktadalam persidangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkaraPerselisihan Hubungan Industrial Nomor : 2/G/2011/PHI.PN.MTR., adalah 5 (lima)orang Hakim termasuk Ketua Pengadilan sebagai Ketua Majelis yang memeriksadan memutus perkara ini;Di dalam Pasal 88 ayat (2) UndangUndang Nomor : 2 Tahun 2004 disebutkan :Hakim AdHoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas seorang HakimAdHoc yang pengangkatannya diusulkan oleh serikat pekerja/ serikat buruh danseorang Hakim AdHoc yang

No. 658 K/Pdt.Sus/201152Hakim Karir berjumlah 2 (dua) orang (termasuk Ketua Pengadilan), Hakim AdHocdari unsur Pengusaha ada 2 (dua) orang, sedangkan Hakim AdHoc dari unsurserikat pekerja/ serikat buruh hanya (satu) orang;Di dalam Pasal 92 UndangUndang Nomor : 2 Tahun 2004 telah tegastegasmenyatakan : Sidang sah apabila dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimanadimaksud dalam Pasal 88 ayat (1).

., sebagai HakimAnggota (adhoc), putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbukauntuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh :Subardi, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.HakimHakim Ad Hoc (Anggota) Ketua Majelis tsb,Ida Ayu Mustikawati, SH.,MH. Budhy Hertantiyo, SH.,MH.Supono,SH.,SE.,MM.

TADZWIF MUSTARI,S.H masing masing sebagai Hakim AdHoc selaku Hakim Anggota Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu,putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum olehKetua Majelis tersebut,dengan dihadiri oleh Hakim hakim anggota tersebut, dibantu MEIDTY.S.

MH.masingmasing Hakim AdHoc sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hariKamis tanggal 9 Maret 2017oleh Ketua Majelis didampingioleh HakimHakim Anggota, dibantu oleh AYU TRISNA NOVRIYANI, SH.Halaman 2 dari 3 Putusan PHI Nomor75/Padt.susPHI/2016/PN. PbrMH,sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Penggugat tanpa Tergugat tersebutHakimHakim Anggota Hakim KetuaMUHAMMAD FAUZI, SE. MARTIN GINTING, SH. MHELIAS HAMONANGAN PURBA, SE.

Musyawir, MT Bin Basyaruddin ;Memperhatikan.............33Menimbang, bahwa Hakim AdHoc Drs. H. Rusydi, SH mengajukan pendapat yangberbeda (Dissenting Opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Terdakwa I, Ir.

Said Wazir bin Said Hamzah, dan Terdakwa I, Ir.Musyawir, MT bin Basyaruddin telah didakwa melakukan tindak pidana korupsisebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair sebagaimanatercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.Menimbang, bahwa dakwaan yang didakwakan kepada para Terdakwa adalahdakwaan Subsidaritas, maka Hakim AdHoc Drs. H.

Rusydi, SH selanjutnyamempertimbangkan unsurunsur tersebut sebagai berikut;Tentang unsur pertama setiap orang, dan unsur kedua menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Hakim AdHoc menyetujui pertimbanganPengadilan Negeri tersebut. Karena itu unsur pertama dan unsur kedua telah terpenuhi.Tentang unsur ketiga menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang adakarena jabatan atau kedudukan.

HARRIS MAKMUR SEJATI telah terlebih dahulu mengerjakan proyek tersebut.Dalam hal ini Hakim AdHoc melihat bahwa peran menentukan PT. HARRIS MAKMURSEJATI sebagai rekanan bukan pada Terdakwa I. Ir. Said Wazir bin Said Hamzah, tetapiada pada atasan Terdakwa I yaitu Akmal Ibrahim Bupati waktu itu. Akmal Ibrahim lahpenentu menjadikan PT. HARRIS MAKMUR SEJATI sebagai rekanan yang akanmengerjakan proyek.

Said Wazirbin Said Hamzah, tetapi menjadi tanggung jawab saksi Akmal Ibrahim Bupati waktu itu.Maka berdasarkan pertimbangan di atas Hakim AdHoc berpendirian, bahwa unsurmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena Jabatan ataukedudukan oleh Terdakwa I. Ir.

Menyatakan Akta No. 38 dan Akta No. 39 tertanggal 23 Januari 1979tentang perjanjian sewa menyewa yang dibuat dihadapan AmirSjarifuddin, Notaris di Denpasar tidak mempunyai kekuatan hukumyang mengikat dengan segala akibat hukumnya setelah putusanArbitrase adhoc tertanggal 2 September 2010 ;5.Memerintahkan Tergugat dan Tergugat Il, untuk segeramengosongkan tanah milik Para penggugat yang terletak di DesaAdat Intaran No.104, sesuai dengan hak milik pipil 424 persil 46 b,klas Il, seluas 1,805 Ha yang

Nopember 2011 pada intinyatelah mengemukakan keberatankeberatan terhadap PutusanPengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Agustus 2011 Nomor : 556/Pdt.G/2010/PN.Dps. dengan alasanalasan sebagai berikut :1.Bahwa pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama dalamputusannya pada halaman 33, yang menyatakan Akta No. 38 danAkta No.39 tanggal 23 Januari 1979 yang dibuat dihadapan AmirSjarifuddin, Notaris di Denpasar dengan segala permasalahannyadianggap telah selesai atau berakhir melalui putusan Arbitrase AdHoc

diambil alihdan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Bandingdalam memutus perkara ini;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 25 Januari 2017,Nomor: 86 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.JKT.PST, yang dimintakan banding tersebutdapat dipertahankan dan harus dikuatkan;Menimbang, bahwa dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim terjadi perbedaanpendapat dimana Hakim Anggota Ill AdHoc

,CN, danHakim Anggota IV AdHoc Drs. H. RUSYDI, SH tidak setuju dengan KetuaMajelis ESTER SIREGAR, SH.MH, Hakim Anggota II HJ.ELNAWISAH, SH.,MH dan HakimAnggota Ill NYOMAN SUTAMA, SH.

Hakim Angota Ill AdHoc H.HENINGTYASTANTO, SH.,CN, memberikan Dissenting Opinion sebagai berikut:Menimbang, bahwa Hakim Anggota III Ad Hoc berpendapat bahwa unsur kerugianNegara dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.

Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;Selanjutnya Hakim Anggota IV AdHoc membahas unsurunsur tersebut diatas sebagaiberikut;1. Tentang unsur: Setiap orang;Sesuai dengan pertimbangan Pengadilan Negeri, telah terpenuhi;2.

Dan karena itu Terdakwa Editiawarman haruslah dibebaskan daridakwaan Subsider (vrijspraak), diperintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan,biaya perkara dibebankan kepada Negara, serta memulihkan hak terdakwa dalamkemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;Menimbang, bahwa meskipun Hakim Anggota Ill = AdHoc H.HENINGTYAS TANTO, SH.,CN, dan Hakim Anggota IV AdHoc Drs. H.

., Hakim Adhoc masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusantersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis pada persidangan yangterbuka untuk umum dengan didampingi olen kKedua Hakim Anggota yang sama,dibantu oleh DEDEN PERMANA, Sm.Hk., Panitera Pengganti dengan dihadirioleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.Hakim Anggota, Ketua Majelis,ATMARI, SH.MH. Dr.

,masingmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebutdiucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum olehHakim Ketua dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut, dibantu olehDaud M. Diko,S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh para Penggugat dan Tergugat;Hakim Anggota, Hakim Ketua,Ttd TtdBayu Lesmana Taruna, S.H.I.,M.H.

., masingmasing Hakim AdHoc sebagai HakimAnggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbukauntuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mashuni Efendi,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanHalaman 3 dari 4 Putusan PHI Gugatan Nomor 87/Padt.SusPHI/2019/PN SmrNegeri Samarinda, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan oleh KuasaTergugat.Hakim Anggota, Ketua Majelis,M. Indra Prasetyo, S.H., C.N. Henry Dunant Manuhua, S.H.

,MH. masing masing Hakim AdHoc sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua PengadilanNegeri Medan Kelas A Khusus pada tanggal 25 Pebruari 2021 dengan registerNomor 83/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdn, penetapan mana diucapkan pada Kamis, 1April 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebutdengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nalem,S.H., PaniteraPengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus tanpa dihadiri olen Penggugat

Onamba Indonesia yangbersengketa dengan buruh sebagai ketua majelis dengan hakim anggota adhoc PHITony Suryana dari unsur buruh dan hakim adhoc PHI Imas Diana sari (terdakwa)dari unsur pengusaha ;Bahwa gugatan diputus pada tanggal April 2011 hari Jumat , yang dimenangkanoleh pihak PT. Onamba Indonesia ;Bahwa benar untuk PT.

;Bahwa saksi adalah Hakim adhoc Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung ;Bahwa benar saksi adalah salah satu hakim adhoc anggota yang menangani perkaraPT. Onamba Indonesia yang bersengketa dengan pekerjanya , bersama denganAgus Suwargi ,SH . sebagai Ketua Majelis dan anggota satu lagi adalah ImasDianasari (terdakwa ) ;Bahwagugatan diputus tanggal April 2011 dan dimenangkan pihak Penggugat( PT.

;Bahwasaksi adalah Hakim adhoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) padaMahkamah Agung dari unsur serikat pekerja ;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Hakim adhoc PHI pada PengadilanNegeri Bandung ;Bahwa saksi juga mengetahui permasalahan terdakwa yang ditangkap oleh KPKpada tanggal 30 Juni 2011 dari media ;25Bahwa seminggu sebelum peristiwa penangkapan terdakwa datang ke lantai 3Mahkamah Agung , sedangkan ruang kerja saksi di lantai 5 , saksi melihatterdakwa pamit diruang tamu pak Dwi Cahyo

Mike Komar ;Bahwa saksi menerima penetapan sebagai Hakim Anggota dalam majelis tersebutsekitar tanggal 17 Juli 2011 yakni 2 minggu setelah penangkapan terdakwa ;Bahwa Hakim Adhoc pada Mahkamah Agung yang berada di lantai 3 yakniYono Sihono , Buyung Marizal , Arief Soedjito dan Dwi Cahyo ;15. Saksi Dwi Tjahyo Soewarsono , SH.MH.

;Bahwa saksi adalah Hakim Adhoc PHI pada Mahkamah Agung ;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Hakim adhoc pada PengadilanHubungan Industrial Bandung pada waktu acara pembekalan ;Bahwa saksi mengetahui terdakwa menerima uang dari PT.

Buyung Marizal, SH.HakimHakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim AdHoc tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono,SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;HakimHakim AdHoc Ketuattd./ ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono, SH. Marina Sidabutar, SH.MH.ttd./H. Buyung Marizal, SH.PaniteraPenggantiTid./A.K. Setiyono, SH.MH.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.L.a.n.

,sebagai Hakim Hakim Anggota AdHoc dengan dibantu oleh Yoeliati, S.Sos.,M.Si., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat danKuasa Tergugat ; 722222 22 n nnn nnn nnn nnn nn nnn Hakim Anggota, Ketua Majelis,Ttd,Ttd,ISJUAEDI, S.H., M.H.HARI PURNAMA, S.H. M.H. Ttd,SETIA PERMANA, S.T., M.H. Panitera Pengganti ,Ttd,YOELIATI, S.Sos., M.Si. Hal. 3 dari 3 hal. Pen. No. 119/G/2015/PHISby.

JAMARIS, S.H, masingmasing Hakim AdHoc sebagai HakimHakim Anggota,yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Padang Nomor 11/Pdt.SusPHV/2017/PN Pdg tanggal 9Februari 2017, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebutdibantu oleh M. ARI SULTONI, S.H.

., masingmasing Hakim AdHoc sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itujuga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua danHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ninik Rukmini, S.H.,PaniteraPengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Lita Sari Seruni, S.E.,M.H. Mochammad Djoenaidie, S.H.

Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara ;Demikianlah ditetapbkan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada hariKamis, tanggal 6 Juli 2017 oleh kami GEDE PURNADITA, SH selaku HakimKetua, BAYU LESMANA TARUNA, SHI.MH, dan KUSMAYADI SUMBA, SE,masing masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Hubungan Industrial tanggal23 Maret 2017, Penetapan tersebut

,M.H, masingmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkanSurat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanHalaman 2 dari 3 Putusan Nomor 41/Pdt.SusPHI/2019/PN PalNegeri Palu Nomor 41/Pdt.SusPHI/2019/PN Pal tanggal 7 Oktober 2019,penetapan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, diucapkandalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri olehpara Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BERTIN,S.H.