Putusan Nomor 481 K/TUN/2016PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karenaPutusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa objek sengketa diterbitkan pada saat Sengketa pada Peradilan TataUsaha Negara masih berlangsung, sengketa tersebut baru berahkir ataumemperoleh Kekuatan Hukum Tetap setelan adanya Putusan

Putusan No. 346/Pdt.G/2013/PN.Bksmelaksanakan tahapantahapan untuk penyelesaianpermasalahan antara Tergugat dan Penggugat sebagaimanadimaksud dalam surat ini, tetapi tidak ada niat baik dariPenggugat untuk menyediakan hunian kos mahasiswa Tergugatsebanyak 3.000 (tiga ribu) orang, maka Tergugat menyatakanPerjanjian Kerja Sama (PKS) antara Tergugat denganPenggugat Nomor: PKS.108/SET06/YPT/2012 dan Nomor:PKS.018/ DIR.MKM/SPKYPT/III/2012, tanggal 2 Maret 2012,berahkir demi hukum pada bulan Agustus 2013

tersebut, telah dimintakan pula pada tuntutan gugatan provisiPara Penggugat, menurut Majelis Hakim, hak atas upah atau sisa kontrak bagi pekerja yangterikat pada perjanjian kerja waktu tertentu yang telah diakhiri hubungan kerjanya sebelumberakhirnya batas waktu perjanjian kontrak yang telah diperjanjikan, telah diatur padapasal 62 Undangundang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dimana pihakyang mengakhiri hubungan kerja wajib membayar ganti rugi sebesar upah sampaibataswaktu perjanjian berahkir

Apalagi ke3 (tiga) seripikat Hak Miliktersebut berasal dari tanah bekas Erpacht No. 38 Desa Soakonora,yang karena tidak dikonversikan dengan hak lain sebagaimana diaturdalam UUPA No. 5 tahun 1960, maka sejak tanggal 24 September1980 telah berahkir haknya, dan menjadi tanah yang lansung dikuasaiNegara.

PKS.108/SET06/YPT/2012 danNomor: PKS.018/ DIR.MKM/SPKYPT/III/2012, tanggal2 Maret 2012, berahkir demi hukum pada bulan Agustus2013; sebagai dasar pertimbangan Pasal 17 ayat (4)perjanjian dimaksud, karena ternyata Penggugat hanyamemiliki dan mampu untuk menyediakan hunian kosMad ft dari 56 hal. Pitusan No. 346. Pdi.

Bahwadengan demikian TERGUAGAT IV tidak dapatbertindak dan tidak memenuhi kwalifikasi sebagaiTERGUGAT, karena bukan merupakan' subyekhukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban.Demikian halnya TERGUGAT V, oleh karenaTERGUGAT IV telah membubarkan diri, makahubungan hukum yang ada antara TERGUGAT IVDAN TERGUGAT V berahkir, sehingga tidak dapatlagi dimintai pertanggungan jawab terkait denganhubungan diantara keduannya.1.6.7.

tanah tersebut telah disewa olehpedagang, yaitu sejak tahun 60 an dan benar toko dan banguan telahdiremajakan semuanya itu dengan biaya dari masyarakat pedagang itu sendiri;Bahwa Tergugat pada tanggal 15 April 2015 telah merobohkan banguanbanguan yang ada diatas tanah tersebut (Blok C dan E) dan sebelumnya telahdiperingatkan dan telah disomasi terlebin dahulu dan akhirnya barulah tanggal15 April 2015 tersebut dilakukan pengosongan (Blok C dan E) ;Bahwa menurut Tergugat Perjanjian tersebut telah berahkir

No. 1227 K/PID/2014pembayaran pelunasan dan Terdakwa Djunaedy Santosa baru padasiangnya tanggal 12 Maret 2010 menarik uang sejumlahRp1.515.000.000, dan kemudian mentranfer sebesarRp1.515.000.000, ke rekening BRI Cabang Magelang untukpelunasan hutang saksi Desak Made Indrayani dan saksi Agus DwiSusanto, karena kalau surat kuasa dibuat tanggal 11 Maret 2010dan ada kuitansi tanggal 11 Maret 2010 lalu apa gunanya suratkuasa dan berarti surat kuasa sudah berahkir pada tanggal 11 Maret2010 itu juga, lalu

dimohonkan banding dengan perbaikan mengenai pertimbangan eksepsi dan pertimbangan perbuatan melawan hukum serta amar putusan, yang amar selengkapnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

Menerima dan mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
Menyatakan Pembanding semula Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad);
Menyatakan berahkir

MENGADILI

DALAM PROVISI:

• Menolak tuntutan Provisi Tergugat;

DALAM EKSEPSI:

• Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad);
3. Menyatakan berahkir dan batal Surat Pesanan yang ditandatangani oleh oleh Penggugat 1

Aceh Tamiang, ProvinsiAceh, dengan memberikan ketentuan sebagai berikut :e Apabila saudara tidak melunasi utang pajak dan biayapenagihan pajak dalam jangka waktu 14 (empat belas) harisejak penyitaan, kami akan segera meminta pimpinan Bankuntuk memindah bukukan harta kekayaan saudara yangtersimpan pada Bank ke kas Negara sejumlah yang tercantumdalam Berita Acara Pelaksanaan Sita; Sebelum jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut berahkir,saudara dapat mengajukan permohonan kepada kami untukmenggunakan

Apalagi ke3 (tiga) obyek seripikat Hak Miliktersebut berasal dari tanah negara bekas Erpacht No. 38 DesaSoakonora, yang karena tidak dikonversikan dengan hak lainsebagaimana diatur dalam UUPA No. 5 tahun 1960, maka sejaktanggal 24 September 1980 telah berahkir haknya, dan menjaditanah yang lansung dikuasai Negara.

Dengan keikutsertaan asuransi tersebut diatas maka jika didalam hal debiturmeninggal dunia sebelum perjanjian berahkir / pinjaman debitur belum lunas,seluruh kewajiban debitur kepada PD BKK Eromoko akan ditanggung olehpihak asuransi .Pencairan / realisasi kredit an SUTRIS sebesar Rp. 750.000.000, (tujuh ratus limapuluh juta rupiah) di PD BKK Eromoko Cabang Bulukerto tanpa menggunakanasuransi karena permohonan asuransi An (Alm) SUTRISNO Alias SUTRIS ditolakoleh pihak asuransi yang bekerjasama dengan

Dengan keikutsertaan asuransi tersebut diatas maka jika didalam hal debiturmeninggal dunia sebelum perjanjian berahkir / pinjaman debitur belum lunas,seluruh kewajiban debitur kepada PD BKK Eromoko akan ditanggung olehpihak asuransi .Pencairan / realisasi kredit an Sutris sebesar Rp. 750.000.000, (tujuh ratus lima puluhjuta rupiah) di PD BKK Eromoko Cabang Bulukerto tanpa menggunakan asuransikarena permohonan asuransi An (Alm) Sutrisno Alias Sutris ditolak oleh pihakasuransi yang bekerjasama dengan

Gembong Muria Hadi, Msi) selaku anggotaDewan Pengawas dan saksi selaku anggota Dewan Pengawas berahkir tanggal 26Oktober 2012 ;Bahwa tugas pokok saksi selaku Dewan Pengawas di PD BKK Eromoko berdasarkanSK Direksi PD. BKK. Eromoko Nomor : 581/27/SK.DIR/XIV2009 tanggal 31 Desember2009 yaitu :v Menetapkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh pemegang saham,menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan .

LauFabianus), saksi membenarkan surat tersebut ;Bahwa jika jangka waktu kontrak sudah berahkir dan dana belum bisadibayarkan, maka dianggarkan ulang dengan kontrak yang sudah ada,karena DAK sudah berpindah ke Kas Daerah, sehingga tidak jadi masalahdan tidak akan merugikan rekanan;Bahwa pencairan cek pembayaran 70 % dicairkan pada tanggal 17Desember 2007 sesuai dengan SP2D yang tertanggal 12 Desember 2007;Bahwa sepengetahuan saksi khusus SPP untuk Barang dan Jasa dengandokumen pendukung dipersiapkan

Johanes Hermanto yang telah berahkir masa berlakunya pada tanggal 2-6-2012;

gugatan ini didaftarkan hak kelolahmasih dikuasai oleh Tergugat V yang ditunjuk oleh Tergugat IV, hal initentu bertentangan dengan ketentuan pasal 75 UndangUndang No.20 tahun 2011 Tentang Rumah Susun yang menyatakan;Pasal 75 ayat (1) : Pelaku pembangunan wayjib memfasilitasiterbentukanya Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan RumahSusun (P3SRS) paling lambat sebelum masa transisi sebagaimanaHalaman 16 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Jkt.Seldimaksud pada pasal 59 ayat (2) berahkir

Varuna Tirta Prakasya (persero) Nomor: LAI-5/CAJK/ C.2/4/20112 tanggal 13 April 2012 untuk periode yang berahkir 31 Desember 2011 dengan angka perbandingan tahun 2010 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Chatim Atjeng Sugeng & Rekan No Izin Usaha 1102/KM.1/2011;

Varuna Tirta Prakasya (persero) Nomor: LAI-4/CAJK/ C.2/4/20112 tanggal 6 Maret 2013 untuk periode yang berahkir 31 Desember 2012 dengan angka perbandingan tahun 2011 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Chatim Atjeng Sugeng & Rekan No Izin Usaha 1102/KM.1/2011;

penyusunan program kegiatan di seksiKeselamatan teknik dan sarana ;e Bahwa terhadap pengadaan armada busway paket dan paket II tahun 2012saksi diangkat sebagai Ketua Tim Tehnis dengan tugas : membantuperencanaan, melakukan pengawasan, evaluasi, memberikan usulan danmasukan pada pelaksanaan pekerjaan pengadaaan busway serta memberikanlaporan hasil pelaksanaan kepada kepala dinas selaku PA (PenggunaAnggaran) ;Bahwa pengadaan busway paket dan II tahun 2012 sekitar bulan Juli 2012ditandatangani kontrak dan berahkir

C.P.A, C.A Nomor: LAI-5/CAS/S.2/3/2017 yang berahkir 31 Desember 2016

18.1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegesLaporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT. VTP Untuk Periode yang berahkir 31 Desember 2017 dengan angka perbandingan Tahun 2016;

19.1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegeslaporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT.

VTP untuk periode yang berahkir 31 Desember 2018 dengan angka perbandingan Tahun 2017;

20.1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegesLaporan Penilaian Aset a.n. PT. VTP dari KJPP Toto Suharto dan Rekan Nomor: 00610/2.0055-17/PI/10/0285/0/XI/2019;

21.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegesResume Penilaian Aset PT.

Vauna Tirta Prakasya (VTP) tanggal 31 Desember 2020 serta untuk Tahun yang berahkir pada tanggal tersebut dan Laporan Auditor Independen.

C.P.A, C.A Nomor: LAI-5/CAS/S.2/3/2017 yang berahkir 31 Desember 2016

VTP untuk periode yang berahkir 31 Desember 2018 dengan angka perbandingan Tahun 2017;

Vauna Tirta Prakasya (VTP) tanggal 31 Desember 2020 serta untuk Tahun yang berahkir pada tanggal tersebut dan Laporan Auditor Independen.