Daerh Tingkat II Jepara.Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. Jateng Nomor188.3/126/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pengesahan PeraturanDaerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Jepara Nomor : 3 Tahun 1993tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Daerah Tingkat IlJepara.Pemberian Tunjangan Kompensasi Karya Bagi Direksi dan PegawaiPDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab.

BuktiT16 : Lembar Disposisi Pemerintah Kabupaten LamonganSekretris Daerh Nomor genda 213 (RDG) tnggl 8 Mei 2019berikut Impirannya Surat Nomor 141/3433/BPD DirekturJendral Bina Pemerinthan Desa, Kementerian DalamNegeri Republik Indonesia, Perihal Tanggapan atasPermohonan Arahan Kebijakan, tanggal 6 Mei 2019(Fotokopi dari fotokopi);17.

bisa merubah draft gaji dersebut ;Bahwa benar Terdkwa HJMasyriah tidak bisa menyerahkan sendiri draft gaji yang telah di koreksi ke BPKKDtanpa adanya tanda tanfan pembuat Daftar Gaji dan Kuasa Pengguna Algfaran ;Bahwabenar yang berhak untuk melampirkan bukti fisik atas perubahan atau mutasi gajiadalah satuan kerja (Dinas) masingmasing ;Bahwa benar dacar BPKKD harusmelampirkan buk4i fisik atas perubahan atau mutasi adalah Peraturan Mentri DalamNegeri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Kinerja Daerh

Tapin dalam mengikuti sosialisasi PP No. 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerh dan Pemantapan Wawasan Berkebangsaan dan Etika Politik bagi Aggota DPRD Propinsi/Kab/Kota di Jakarta pada tanggal 17 s.d 22 April 2012 atas nama Drs H. FAHMI SABERI, M.AP dan Drs. SARMANI. Pengesahan tanggal 30 April 2012.73. 5(lima) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kab. Tapin bagi PNS SET DPRD Kab. Tapin dalam rangka mengantar dan menjemput Ketua DPRD Kab.

YANI,S.Sos dan KHADERIAN, A.Md. pengesahan tanggal 12 April2012.72. 14 (empat belas) lembar SPJ Pembayaran Belanja DPRD Kab.Tapin dalam mengikuti sosialisasi PP No. 02 Tahun 2012tentang Hibah Daerh dan Pemantapan WawasanBerkebangsaan dan Etika Politik bagi Aggota DPRDPropinsi/Kab/Kota di Jakarta pada tanggal 17 s.d 22 April 2012atas nama Drs H. FAHMI SABERI, M.AP dan Drs. SARMANI.Pengesahan tanggal 30 April 2012.73. 5 (lima) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan DinasKeluar Daerah Kab.

109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan Kepala DaerahHalaman 103 dari 111 Halaman, Putusan Perkara Nomor 28/G/2017/PTUN.SMDdan Wakil Kepala Daerah yang mengatur mengenai Besarnya biaya penunjangOperasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkanklasifikasi Pendapatan Asli Daerah, Majelis Hakim akan mengambil sampelPendapatan Asli Daerah kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2016 yangtelah tuntas direalisasikan sebagai berikut: Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan daerh

Surat Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bogor Nomor030/832/Bawasda tanggal 26 Nopember 2002 perihal Laporan HasilPenelitian/Pemeriksaan Aset Daerh Khusus Jalan Tegar Berimandan Pembangunan GOR;d.

tetapiSuku Dhawe sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu;Bahwa didalam Suku Dhawe tidak ada hak tanah peroranganmelainkan yang ada hannyalah Hak Ulayat Tanah Suku Dhawe;Bahwa saksi mengetahuan katakata Mbay Dhawe yang artinyaadalah Mbay didalam Suku Dhawe;Bahwa Ketua Suku yang Merangkap Ketua Fungsionarir Suku Dhaweadalah yang bernama Bapak Ahmad Dhawe;Bahwa tujuan Penyerahan Tanah Suku Dhawe Kepada pemerintahpada saat itu adah tidak lain bertujuan agar berjalannya rodaPemerintahan yang ada di daerh

Tapin dalam mengikuti sosialisasi PP No. 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerh dan Pemantapan Wawasan Berkebangsaan dan Etika Politik bagi Aggota DPRD Propinsi/Kab/Kota di Jakarta pada tanggal 17 s.d 22 April 2012 atas nama Drs H. FAHMI SABERI, M.AP dan Drs. SARMANI. Pengesahan tanggal 30 April 2012.73. 5 (lima) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kab. Tapin bagi PNS SET DPRD Kab. Tapin dalam rangka mengantar dan menjemput Ketua DPRD Kab.

YANI, S.Sos dan KHADERIAN,A.Md. pengesahan tanggal 12 April 2012.72.14 (empat belas) lembar SPJ Pembayaran Belanja DPRD Kab.Tapin dalam mengikuti sosialisasi PP No. 02 Tahun 2012 tentangHibah Daerh dan Pemantapan Wawasan Berkebangsaan dan EtikaPolitik bagi Aggota DPRD Propinsi/Kab/Kota di Jakarta pada tanggal17 s.d 22 April 2012 atas nama Drs H. FAHMI SABERI, M.AP danDrs. SARMANI. Pengesahan tanggal 30 April 2012.73. 5 (lima) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas KeluarDaerah Kab.

Tapin dalammengikuti sosialisasi PP No. 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerh danPemantapan Wawasan Berkebangsaan dan Etika Politik bagi Aggota DPRDPutusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm Hal 100 dari 16173.7A.75.76.77.78.Propinsi/Kab/Kota di Jakarta pada tanggal 17 s.d 22 April 2012 atas namaDrs H. FAHMI SABERI, M.AP dan Drs. SARMANI. Pengesahan tanggal 30April 2012.5 (lima) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Keluar DaerahKab. Tapin bagi PNS SET DPRD Kab.

Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab unit kerja SKPD.10.Mengelola barang milik daerh yang menjadi tanggungjawab unit kerja yangdipimpinnya.11.Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja SKPD12.Melaksanakan tugastugas kuasa pengguna anggaran berdasarkan pelimpahanoleh pejabat Pengguna anggaran13.Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pengguna anggaran pada SKPDmasingmasing.Selain daripada itu sesuai dengan Surat Edaran bersama dari Menteri Dalam NegeriRI dan Kepala Lembaga Kebijakan

Keuangann Daerah, yang menyebutkan Setiap pengeluaranharus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleholeh pihak penagih ;5) Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan"Keuangan Daerh

tentangPengelolaan Keuangann Daerah, yang menyebutkan Setiap pengeluaranharus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yangdiperoleh oleh pihak penagih ;Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,menyebutkan Keuangan Daerh

tentangPengelolaan Keuangann Daerah, yang menyebutkan Setiap pengeluaranharus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yangdiperoleh oleh pihak penagih ;Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,menyebutkan Keuangan Daerh

Keuangann Daerah, yang menyebutkan Setiap pengeluaranharus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yangdiperoleh oleh pihak penagih ;5) Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,menyebutkan Keuangan Daerh

Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Sutanty untuk dicarikan tanahdan dapat di daerh Tegalgondo milik Munip, Sulastri, Abdul Jalil danSalahudin. Menjadi 4 persil tetapi harganya saksi lupa. Bahwa harga tanah sudah dibayar secara bertahap hingga 8 bulan dansudah lunas dan tidak ada masalah.

Tanjung Pinang Nomor : 449.a/KEPDIR/PDAM/2009 tanggal 10 Juni 2009 tentang Pembentukan StafPenggunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa PerusahaanDaerah Air Minum Tirta Janggi yang dibiayai oleh dana hibah PemerintahPropinsi Kepulauan Riau, sejak tanggal 17 April 2009 sampai dengan tanggal26 Januari 2010 atau setidaktidaknya antara bulan April 2009 sampai denganJanuari 2010 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampaidengan tahun 2010, bertempat di Kantor Perusahaan Daerh

Waris tersebut dikeluarkanoleh kantor desa tetapi Saksi tidak tahu siapa yang membuatnya.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnyamenyatakan keberatan dan akan menyampaikan keberatan tersebut pada saatpembelaan, atas pernyataan tersebut saksi menyatakan tetap padaketerangannya;16.Saksi Misdaryati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi mengerti dan membenarkan keterangan saksi saat diperiksa dipenyidik; Bahwa saksi mengetahui ada masalah tanah di daerh

siapa yang membuatnya.Halaman 76 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN PkbTerhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnyamenyatakan keberatan karena Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkansurat menyurat tersebut atas pernyataan tersebut saksi menyatakan tetap padaketerangannya;16.Saksi Misdaryati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi mengerti dan membenarkan keterangan saksi saat diperiksa dipenyidik; Bahwa saksi mengetahui ada masalah tanah di daerh

Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab unit kerjaSKPD.10.Mengelola barang milik daerh yang menjadi tanggungjawab unitkerja yang dipimpinnya.11.Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja SKPD12.Melaksanakan tugastugas kuasa pengguna anggaran berdasarkanpelimpahan oleh pejabat Pengguna anggaran13.Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pengguna anggaran padaSKPD masingmasing.Selain daripada itu sesuai dengan Surat Edaran bersama dari Menteri DalamNegeri RI dan Kepala LembagaKebijakan

ItjahB Asli Surat Pernyataan, tertanggal 6 Juni 1976,C Asli Keputusan Gubernur Kepala Daerh khusu ibukotaJakarta memberikan IMB kepada Ny.

Tapin dalam mengikuti sosialisasi PP No. 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerh dan Pemantapan Wawasan Berkebangsaan dan Etika Politik bagi Aggota DPRD Propinsi/Kab/Kota di Jakarta pada tanggal 17 s.d 22 April 2012 atas nama Drs H. FAHMI SABERI, M.AP dan Drs. SARMANI. Pengesahan tanggal 30 April 2012.73. 5 (lima) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kab. Tapin bagi PNS SET DPRD Kab. Tapin dalam rangka mengantar dan menjemput Ketua DPRD Kab.

YANI,S.Sos dan KHADERIAN, A.Md. pengesahan tanggal 12 April2012.72. 14 (empat belas) lembar SPJ Pembayaran Belanja DPRD Kab.Tapin dalam mengikuti sosialisasi PP No. 02 Tahun 2012tentang Hibah Daerh dan Pemantapan WawasanBerkebangsaan dan Etika Politik bagi Aggota DPRDPropinsi/Kab/Kota di Jakarta pada tanggal 17 s.d 22 April 2012atas nama Drs H. FAHMI SABERI, M.AP dan Drs. SARMANI.Pengesahan tanggal 30 April 2012.73. 5 (lima) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan DinasKeluar Daerah Kab.

1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 Tentang RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerh Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022, Oktober 2022

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI Drs. THEODORUS LETO AMA HADJON,M.Si.