• dalam struktur organisasi Badan Pertanahan Nasional.Berdasarkan data kadasterial yang tercatat pada Kasie Pengukuran danPendaftaran tanah, Kantor Pertanahan Jakarta Selatan sebagaimanatersebut pada Surat Kantor Pertanahan Jakarta Selatan cq Kepala SeksiPengukuran dan Pendaftaran Tanah No.I.711.2/16611/S.V/2003 tanggal17 September 2003 dijelaskan bahwa bahwa eigendom verpondingNo.8361 tersebut tercatat afas nama Nederlandsch IndischeSchoengandel Maatschappij Bat'a (perusahaan sepatu BataNederlandsch Indie

  Eigendomverponding No.8361 tersebut terakhir terdaftar atas nama atas namaNederlandsch Indische Schoengandel Maatschappij Bat'a (perusahaansepatu Bata Nederlandsch Indie) berkedudukan di Jakarta berdasarkan AktaNo.44 tanggal 17 Januari 1950. Karena itu gugatan dengan mendasarkan padaex. Eigendom verponding No.8361 tersebut tidak memiliki dasar hukum dankarena itu haruslah ditolak.5.

  Berdasakan Surat Kantor Pertanahan Jakarta Selatan cqKepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah No.I.711.2/16611/S.V/2003 tanggal 17 September 2003 dijelaskan bahwa Eigendom VerpondingNo.8361 tercatat atas nama Nederlandsh Indische SchoenhandelMaatschappij Bat'a (Perusahaan Sepatu Bata Nederlandsch Indie)berdasarkan Akta tanggal 17 Januari 1950 No.44.Dengan demikian data yang sah tentang subjek hukum bekas pemeganghak atas tanah ex.

  Eigendom Verponding No.8361 adalah "NederlandshIndische Schoenhandel Maatschappij Bat'a (Perusahaan Sepatu BataNederlandsch Indie)" berdasarkan Akta tanggal 17 Januari 1950 No.44. satudan lain hal bahwa dengan tidak adanya penguasaan fisik atas tanah exeigendom verponding 8361 oleh Penggugat itu mempertegas bahwaPenggugat memang tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah a quo.Dengan demikian klaim Penggugat atas tanah ex.

• Penolakan tersebut tidak berdasarkan hukum,dengan demikian secara yuridis dapat disimpulkan bahwa Tergugat secara diamdiammenolak permohonan Para Penggugat ;Bahwa rumah yang Para Penggugat tempati adalah rumah negeri yaitu rumahyang disediakan oleh negara untuk Pegawai Negeri, berdasarkan Pasal 1 ayat 1Buurgerlijkke Woning Regeling 1934 (BWR), Keputusan Gouverneur General vanNederlandsch Indie tanggal 20 Maret 1934 No. 24 Stbl.

• P106 :Terjemahan dari Departement van BinnenlandschBestuur Rapport van 22 November 1915 Nomor: 6/A(TOTOEO py )jpsseesesreer nen scemae ee eeeeeeen ee enemeeeeeeMeESAfschrift Extract : uit het Register der Besluiten vanden Gouverneur Generaal in Nederlandsch Indie. Batavia, 14 December 1915 Nomor: 11 pemilikB.P. van Alphenten dezen handelende voor ennamane de te s Gravenhage gevestigdeSemarang Cheribon Stoomtram~ Maatschappij.

  ,senilai f 19.096 Meetbrieven Pekalongan 30 Maart1914 Nomor: 69 (fotocopy);Afschrift Extract : uit het Register der Besluiten vanden Gouverneur Generaal in Nederlandsch Indie. Batavia, 14 December 1915 Nomor: 11 pemilikB.P. van Alphenten dezen handelende voor ennamane de te s Gravenhage gevestigdeSemarang Cheribon Stoomtram Maatschappij.Lokasi Desa Panggoeng ter afdeelingehoofdplaatsTegal seluas 992 m?, senilai f 394,50 MeetbrievenPekalongan 30 Maart 1914 Nomor: 67.

  (fotocopy);Afschrift Extract : uit het Register der Besluiten vanden Gouverneur Generaal in Nederlandsch Indie. Batavia, 14 December 1915 Nomor: 11 pemilikB.P. van Alphenten dezen handelende voor enHalaman 95 dari 139 halaman Putusan Nomor: 023/G/2017/PTUN Smg.107. P107 :108. P108 :namane de te s Gravenhage gevestigdeSemarang Cheribon Stoomtram = Maatschappij.

• Van Vollenhoven dalam bukunya yang berkepala Adatwetbookjevoor heel Indie tahun 1925 Pasal 25 menyebutkan ongeoorloofdegedraging, dengan kaedah hukumnya adalah e/ke een person of een:15.Bahwa karena penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalahbertentangan dengan hukum dan melanggar hak privat Penggugat makapenguasaan Para Tergugat dikualifikasikan sebagai penguasaan melanggarhukum sesuai dengan pendapat Mr. C.

  Van Vollenhoven dalam bukunyayang berkepala Adatwetbookje voor heel Indie tahun 1925 Pasal 25menyebutkan ongeoorloofde gedraging, dengan berarti e/ke een person ofeen dan Para Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan tanah sengketakepada Penggugat dalam keadaan aman dan tanpa syarat;16.

• 1 (satu) unit STB Indie home.
• 1 (satu) unit Laptop mek Lenovo warna biru beserta charger.
• 1 (satu) unit mouse warna hitam.
• 1 (satu) unit headset warna hitam.

Dikembalikan kepada PT. Semrn Padang Melalui saksi Rony Asrico selaku kepala Humas Semen Padang.

• 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX tanpa TNKB;

Dikembalikan kepada saksi Tati Yusnanda Pgl Tati

6.

• Bahwa, sebelum pisah, Pemohon punya usaha kursi di tempat saksi,tetapi saksi tidak tahu pekerjaan lainnya Pemohon; Bahwa, benar di tempat saksi masih ada sisasisa kayu dan pernah kayusisa itu dijual dan laku Rp 4.000.000,00 (empat juta) kKemudian uang itudigunakan untuk keperluan hidup Termohon dan anaknya, karena selamaini Pemohon tidak pernah memberi nafkah; Bahwa, antara Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah selama 1tahun 6 bulan, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya; Bahwa, Termohon bekerja di Indie

  perkiraan asset yang dimiliki Pemohon dari usahabisnis kayu itu kirakira Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); Bahwa, benar saksi pernah menjadi karyawan Pemohon di bisnis kayutersebut dan digaji Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehari; Bahwa, kirakira asset kayu yang masih tersisa di rumah orang tuaTermohon sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah); Bahwa, antara Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah selama 1tahun 6 bulan, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya; Bahwa, Termohon bekerja di Indie

• nomer 2087 seluaskurang lebih 50.000 m2 yang terletak di daerah kawasan louKota Jakarta, Jakarta Timur, Kecamatan Pulogadung,Kelurahan Kayu Putih.Bahwa ternyata berdasarkan Surat Badan PertanahanNasional Kantor Wilayah DKI Jakarta dengan SuratNo.1037/09/PT/2004 tanggal 18 Agustus 2004 yangditujukan kepada Direktur PT Pulo Mas Jaya, menyatakan:Berdasarkan Kartu Eigendom dan Daftar Buku Kohir yangada pada kami, berkas tanah:Eigendom No. 5725 terakhir tercatat atas namaGouvernement van Nederlandch Indie

  Bahwa namun dalam kenyataannya tanah Eigendom No. 5725tercatat atas nama Gouvernement van Nederlandch Indie(Pemerintah Hindia Belanda) yang terletak di persil Pulo Besar,Wilayah Ancol, Batavia (sekarang Jakarta Utara).3.

  Bahwa ternyata berdasarkan Surat Badan PertanahanNasional Kantor Wilayah DKI Jakarta dengan Nomer suratNo.1037/09/PT/2004 tanggal 18 Agustus 2004 yangdituiukan kepada Direktur PT Pulo Mas Jaya, yangmenyatakan:Berdasarkan Kartu Eigendom dan Daftar Buku Kohir yangada pada kami, berkas tanah Eigendom No. 5725 terakhirtercatat atas nama Gouvernement van Nederlandch Indie(Pemerintah Hindia Belanda) berdasarkan Akta tanggal 31121920 No. 2087, luas tidak tercatat (onbrecht),sebagaimana diuraikan dalam surat

  No. 643/PDT/2016/PT.DKIEigendom No. 5725 terakhir tercatat atasnama Gouvernement van Nederlandch Indie(Pemerintah Hindia Belanda) berdasarkanAkta tanggal 31121920 No. 2087, luas tidaktercatat (onbrecht), sebagaimana diuraikandalam surat ukur tanggal 441859 No. 15 yangterletak di persil Pulo Besar, Wilayah Ancol,Batavia (sekarang Jakarta Utara).Surat pernyataan dibawah tangan tentang jualbeli tertanggal 17 Juli 1961 tidak tergambarbahwasannya alm Adam Malik adalah selakupihak pembeli;Kwitansi tanda

• Hukum dan HAMjatim bahwa kegiatan menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual VCD danDVD tidak asli atau bajakan kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaranHak Cipta yang dilakukan terdakwa dengan barang bukti sebanyak 3325 keping VCD danDVD tidak asli atau bajakan diantaranya : DVD film MARTIAL ART KUNGFU VOL 6 COLLECTION.e DVD film FIRED UPe DVD film SUPER TOP RELEASE VOL 2 COLLECTIONe DVD fJm BOX OFFICE INDIE 10 COLLECTION VCD lagu RIDHO RHOMA PLA TINUM HITe VCD lagu PALAPAe VCD

• PakubuwonoVI, No.63 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang memuatketerangan pada pokoknya bahwa berdasarkan penelitian pada PetaPengukuran Dan Pendaftaran Tanah, bidang tanah tersebut adalahTanah Negara bekas Eigendom Verp 6701.Seb tertulis atas nama HetGouvernment Van Nederland Indie. dan berdasarkan PetaPembangunapn .....Pembangunan Khusus Kota Kebayoran Baru bidang tanah tersebutterletak di Blok E/1 (satu) Persil Nomor 85 dan catatan pada BukuRegister Pembangunan Kota Kebayoran Baru (P.C.K) tertulis

  Tergugat pulaoleh Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi ;Bahwa surat yang dikeluarkan oleh BPN Kantor Pertanahan KotamadyaJakarta Selatan tersebut (vide bukti PPK1) memuat informasi yangmenyatakan pada pokoknya bahwa pada Peta Pengukuran danPendaftaran Tanah, tanah terperkara seluas 379 m2 yang terletak di Jl.Pakubuwono VI, No.63 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tersebut adalahtanah Negara bekas Eigendom Verp 6701.Seb tertulis atas nama HetGouvernment Van Nederland Indie

• membuktikan dakwaan tersebut yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :Unsur Barangsiapa;Unsur mengambil barang sesuatu;Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.ey PPUnsur dilakukan Dalam lingkup keluargaAd.1 Unsur BarangsiapaMenimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subyek hukumpidana yang menurut sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) dimana hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie

• Namun saat itu Saksi E.A.SILOOY tidak dapat menunjukkan buktibukti kepemilikan tanah, sedangkanSaksi AMELIA LIKE ANDRIES tidak dapat menunjukan bukti sertifikat hak miliktetapi hanya menunjukkan buktibukti kepemilikan tanah berupa :1) Afschrift In Naam Der Koningin En Van Wege Zijne Excellentie DenGoiverneur Van Nederlandsch Indie, Resident Van Amboina (salinan atasnama Sri Ratu dengan perantaraan paduka tuan Gubernur Hindia Belanda,Resident Amboina). 2) Surat Keterangan pengakuan dari Kepala Desa

  Namun saat itu Saksi E.A.SILOOY tidak dapat menunjukkan buktibukti kepemilikan tanah, sedangkanSaksi AMELIA LIKE ANDRIES tidak dapat menunjukan bukti sertifikat hak miliktetapi hanya menunjukkan buktibukti kKepemilikan tanah berupa :1) Afschrift In Naam Der Koningin En Van Wege Zijne Excellentie DenGoiverneur Van Nederlandsch Indie, Resident Van Amboina (salinan atasnama Sri Ratu dengan perantaraan paduka tuan Gubernur Hindia Belanda, Resident Amboina).2) Surat Keterangan pengakuan dari Kepala Desa

• Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat XXVIII, XXVIII, XXIX Konvensi sebagai pemilik Hak Prioritas Atas Tanah seluas 4. 308 M2 (lebih kurang empat ribu tiga ratus delapan meter persegi) beserta segala sesuatu yang ada dan akan ada di atasnya terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Desa/Kelurahan Selong (dahulu Bekas Eigindom Verponding (EV) No. 1684 seluas 4.308 m2 atas nama Het Gouvernement Van Nederlands Indie atau

  Menyatakan Tergugat Rekonvensi (KEMENDIKBUDRISTEK R.I.) bukan pemilik dan atau tidak berhak atas obyek terperkara a quo berupa Tanah seluas 4. 308 M2 (lebih kurang empat ribu tiga ratus delapan meter persegi) beserta segala sesuatu yang ada dan akan ada di atasnya terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Desa/Kelurahan Selong (dahulu Bekas Eigindom Verponding (EV) No. 1684 seluas 4.308 m2 atas nama Het Gouvernement Van Nederlands Indie

  atau semua pihak yang ditempatkan olehnya untuk menyerahkan secara langsung dan sekaligus obyek terperkara a quo berupa Tanah seluas 4. 308 M2 (lebih kurang empat ribu tiga ratus delapan meter persegi) beserta segala sesuatu yang ada dan akan ada di atasnya terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Desa/Kelurahan Selong (dahulu Bekas Eigindom Verponding (EV) No. 1684 seluas 4.308 m2 atas nama Het Gouvernement Van Nederlands Indie

  Tergugat Rekonvensi (KEMENDIKBUDRISTEK R.I.) untuk melaksanakan penghapusbukuan Barang Milik Negara (BMN) atas Tanah seluas 4. 308 M2 (lebih kurang empat ribu tiga ratus delapan meter persegi) beserta segala sesuatu yang ada dan akan ada di atasnya terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Desa/Kelurahan Selong (dahulu Bekas Eigindom Verponding (EV) No. 1684 seluas 4.308 m2 atas nama Het Gouvernement Van Nederlands Indie

• C.Van Vollenhoven dalam bukunya yang berkepala Adatwetbookje voorheel Indie tahun 1925 pasal 25 menyebutkan ongeoorloofde gedraging,dengan kaedah hukumnya adalah ; elke een person of een.15 Bahwa karena penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalahbertentangan dengan hukum dan melanggar hak privat Penggugat makapenguasaan Para tergugat dikualifikasikan sebagai penguasaan Melanggarhukum sesuai dengan pendapat Mr. C.

  Van Vollenhoven dalam bukunyayang berkepala Adatwetbookje voor heel Indie tahun 1925 pasal 25menyebutkan ongeoorloofde gedraging, dengan berarti elke een personof een dan para TERGUGAT harus di hukum untuk menyerahkan tanahsengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan aman dan tanpa syarat.16 Bahwa selaian para tergugat untuk dihukum mengembalikan tanah sengketatersebut, dan segala suratsuratyang tibuk berhubungan dengan tanah sengketaharus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

• Nomor 294 PK/Pdt/2016delapan meter persegi) dengan dasar Verfonding 6934 tertulis atas nama HetGovernment Van Nederlandsche Indie, maka penerbitan sertifikat hak pakaitersebut patut dipertanyakan, mengingat tanah objek sengketa dalam perkaraa quo adalah nyatanyata tanah hak adat milik Para Penggugat seluas12.100 m? dimasukkan dalam Verfonding 6934 dengan luas 14.198 m?

  Direktur Pengurusan Hak Tanah Nomor393.33/2573/Agr tanggal 20 Juli 1987 ditujukan kepada Gubernur DKIcq Kepala Direktorat Agraria; Surat Gubernur DKI Jakarta cq Kepala Direktorat Agraria denganSurat Nomor 1.7111.2/989/HP/S/tanggal 22 Juni 1987 yang ditujukankepada Walikota Madya Jakarta Selatan cq Kepala Kantor AgrariaJakarta Selatan;Bahwa ternyata berdasarkan data yang ada pada instansi pemerintah/Kelurahan Kuningan Barat ternyata Verfonding 6934 tertulis atas nama HetGovernment Van Nederlandsche Indie

  Direktur Pengurusan HakHakTanah Nomor 393.33/2573/Agr tanggal 20 Juli 1987 ditujukankepada Gubernur DKI cq Kepala Direktorat Agraria; Surat Gubernur DKI Jakarta cq Kepala Direktorat Agrariadengan Surat Nomor 1.7111.2/989/HP/S/tanggal 22 Juni 1987yang ditujukan kepada Walikota Madya Jakarta Selatan cqKepala Kantor Agraria Jakarta Selatan;Bahwa ternyata berdasarkan data yang ada pada Instansi Pemerintah/Kelurahan Kuningan Barat ternyata Verfonding 6934 tertulis atas namaHet Government Van Nederlandsche Indie

  seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulandengan sesama warga, atau terhadap harta benda orang lain;Bahwa untuk memahami substansi dari perubahan melawan hukumharus mengacu pada rumusan di atas;Bahwa dalam perkara a quo sesuai fakta hukumnya benar Tergugat telah melakukan pensertifikatan tanah objek sengketa sehingga keluarSertifikat Hak Pakai Nomor 75 tanggal 24 Juli 1987 atas nama Tergugat ,yang berasal dari Eigendom Verponding Nomor 6934 tertulis atas namaHet Goeverment Van Nederlandsche Indie

  membuktikan objek sengketa berasal dari tanah milik adatbukan berasal dari Eigendom Verponding Nomor 6934;Bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh pihak Penggugat baik darialat bukti surat maupun alat bukti saksi, ternyata ada kesesuaian faktayang saling melengkapi sehingga membuktikan adanya fakta hukumberkaitan dengan status objek sengketa;Bahwa sebaliknya Para Tergugat mendalilkan objek sengketa adalahberasal dari Eigendom Verponding Nomor 6934 tertulis atas nama HetGoeverment Van Nederlandsche Indie

• No. 0167/Pdt.G/2018/PA.Ba.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas dapatdisimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerusterjadi perselisinan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumIslam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 290;Ane 5 2 Ile le Zaz ipo Cel 3) 3 sell lll indie heelgbltel oye 3 dal plasArtinya : bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengakuselalu

• dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaError in Persona atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie

• Features vali dari anakanaknya yang belum dewasa (Tergugat IIsampai dengan Tergugat V) dan di dalam hal akan mengalihkan/memindah tangankan atau menjual harta warisan yang berupa tanahsengketa yang ditinggalkan oleh Putu Suardana almarhum, harusmendapat ijin dalam bentuk penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;(vide: halaman 45 putusan Pengadilan Negeri) berarti Majelis Hakimberpendapat bahwa Para Tergugat tunduk kepada dan berlaku bagimereka Hukum Perdata Eropa (Burgerlijk Wetboek voor Nederlands Indie

  putusan Dalam Rekonvensi angka 2 dan angka 4)Bahwa padahal penggolongan penduduk (dahulu di Hindia Belanda) yangberakibat kepada berlakunya hukum bagi masingmasing golonganpenduduk, sebagamana ditentukan dalam asal 163 dan pasal 131 IndischeStaatsregeling (IS) kedalam golongan Eropah (Europeanen), golonganBumi Putera (/nianders), dan golongan Timur Asing (VreemdeOosterlingen) adalah penggolongan penduduk berdasarkan ras bukanberdasarkan agama (vide: Grondslagen den Rechtsbedeeling inNederlandsch Indie

• Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun danharmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dadukhul), sehingga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernamaMochammad Reggha Indie Dewangga, berusia 6 tahun;4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidakselamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat danTergugat bulan Agustus 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaranterus menerus;5.

• 2015/PN .Jkt.Tim.kurang lebih 50.000 m2 yang terletak di daerah kawasan lbu Kota Jakarta,Jakarta Timur, Kecamatan Pulogadung, Kelurahan Kayu Putih.Bahwa ternyata berdasarkan Surat Badan Pertanahan Nasional KantorWilayah DKI Jakarta dengan Surat No.1037/09/PT/2004 tanggal 18Agustus 2004 yang ditujukan kepada Direktur PT Pulo Mas Jaya,menyatakan:Berdasarkan Kartu Eigendom dan Daftar Buku Kohir yang ada pada kami,berkas tanah:Eigendom No. 5725 terakhir tercatat alas nama Gouvernement vanNederlandch Indie

  Utara.GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN EROR IN PERSONA1.Bahwa sebagaimana dikemukakan dalam eksepsi Error in Obyekto makaterlihat bahwasannya Penggugat telah dibohongi oleh Turut Tergugat yang seolaholah menyatakan bahwa tanah Eigendom No. 5725 tercatatatas nama Njoo Seng Hoo adalah milik dari ahli waris Adam Malik yangterletak di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta TimurProvinsi DKI Jakarta.Bahwa namun dalam kenyataannya tanah Eigendom No. 5725 tercatatatas nama Gouvernement van Nederlandch Indie

  Bahwa ternyata berdasarkan Surat Badan Pertanahan NasionalKantor Wilayah DKI Jakarta dengan Nomer surat No.1037/09/PT/2004 tanggal 18 Agustus 2004 yang ditujukan kepada DirekturPT Pulo Mas Jaya, yang menyatakan:Berdasarkan Kartu Eigendom dan Daftar Buku Kohir yang ada padakami, berkas tanah Eigendom No. 5725 terakhir tercatat atas namaGouvernement van Nederlandch Indie (Pemerintah HindiaBelanda) berdasarkan Akta tanggal 31121920 No. 2087, luas tidaktercatat (onbrecht), sebagaimana diuraikan dalam

  Bahwa ternyata berdasarkan Surat Badan Pertanahan NasionalKantor Wilayah DKI Jakarta dengan surat nomor 1037/09/PT/2004tanggal 18 Agustus 2004 yang ditujukan kepada Direktur PT PuloMas Jaya, mengenai letak tanah Eigendom No. 5725, menyatakan :Berdasarkan Kartu Eigendom dan Daftar Buku Kohir yang ada padakami, berkas tanah Eigendom No. 5725 terakhir tercatat atas namaGouvernement van Nederlandch Indie (Pemerintah HindiaBelanda) berdasarkan Akta tanggal 31121920 No. 2087, luas tidaktercatat (onbrecht

  tertanggal empatApril seribu seribu delapan ratus lima puluh Sembilan (441859) serta suratHak Tanah tertanggal tiga puluh satu Desember seribu Sembilan ratus duapuluh (81121920) Nomor 2087, tidak ada kaitannya dengan tanah sengketakarena Eigendom Verponding Nomor 5725 tidak dapat dibuktikan olehPenggugat karena telah disangkal oleh Tergugat dan Turut Tergugat 1karena berdasarkan bukti T.IVPR IA, bukti T.I/PR IB dan bukti yang diajukanTT.L3 terakhir tercatat atas nama Gouvernement van Nederlandch Indie

• Eigendom VerpondingNomor 9 dan Nomor 33 yang terdaftar pada KantorPertanahan Kota Medan atas nama Het GovernmentNederland Indie telah diberikan kepada Deli SpoorwegMatschappij (DSM) di Indonesia pada tahun 1918 denganHak Konsesi;2. NOVUM kedua:Overeenkomst, tertanggal 2123 Oktober 1948 antara N.V.Deli Spoorweg Matschappij dengan N.V. Geo Wehry andCo. (Bukti P PK 02);Bahwa Bukti P PK 02 pada pokoknya berisi mengenaihalhal antara lain :i.

  Putusan Nomor 125 PK/Pdt/20143434sampai dengan saat ini terhadap lahan objek sengketamasih terdaftar sebagai Eigendom Verponding Nomor 9dan Nomor 33 dan terdaftar pada Kantor Pertanahan KotaMedan atas nama Het Government Nederland Indie;Dengan demikian, berdasarkan Bukti P PK01, Bukti P PK02,Bukti P PK 03, dan Bukti P PK04 tersebut membuktikan danmenegaskan bahwa riwayat tanah dari lahan objek sengketadalam perkara a quo adalah aset kekayaan Deli SpoorwegMatschappij di Indonesia berupa tanah dan

  Eigendom Verponding Nomor 9 danNomor 33 yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Medanatas nama Het Government Nederland Indie;yang secara yuridis telah beralin menjadi asetaset kekayaan milikPemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 41 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan KeretaApi dan Tilpon Milik Belanda;5.

  berdasarkan Bukti P PK 05 tersebut menyatakandan menegaskan terhadap tanahtanah Hak Barat (videBukti P PK01, Bukti P PK02, Bukti P PK03, dan BuktiP PK04) yang dikuasai atau dimiliki oleh PemohonPeninjauan Kembali (vide Bukti P PK05) tetapdimantapkan statusnya menjadi milik negara (dalam hal iniadalah Pemohon Peninjauan Kembali) meskipun sampaidengan saat ini masih tercatat sebagai EigendomVerponding Nomor 9 dan Nomor 33 dan terdaftar padaKantor Pertanahan Kota Medan atas nama HetGovernment Nederland Indie

  Eigendom Verponding Nomor 33 terdaftar azn.2.Gouvernment van Netherlands Net Indie, yang telahberakhir haknya tanggal 24 September 1961 berdasarkanbukti surat T.14 s.d. 17.17, TT1 dan TT9 (vide Halaman51 dokumen Putusan PN Nomor 314);Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1040 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 415 Jo.