Pasal19 ayat (3) Peraturan Menter i Perdagangan RepublikIndonesia No. 03/MDAG/PER/02/2006 tanggal 16 Februari 2006tentang Pengadaan, Penyaluran Pupuk Bersubsidi jo.

halamanPenetapan Nomor 0047 /Pdt.P/2017/PA WngBahwa Pemohon dan Pemohon II sudah tidak akan mengajukansesuatu hal lagi, dan tetap pada permohonannya, mohon penetapan .Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acarasidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini .PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menter

Surat Menter i Kehutanan dan PerkebunanNo.302/KPTSIV/1999 tanggal 7 ~~ Mei 1999;Halaman 7 dari 80 halaman Putusan Nomor : 10/G/2008/PTUN Jkt8. Bahwa, setiap perpanjangan izin HPH tersebut, Tergugatjuga senantiasa mewajibkan Penggugat untukmengalokasikan atau mengalihkan sahamsaham Penggugatkepada badan usaha lain yang ditentukan. Badanbadanusaha tersebut seperti : BUMN(PT.INHUTANI IV) dan BUMN,Koperasi Departemen Kehutanan Pusat dan Daerah, KUDsetempat dan Koperasi Karyawan ; 9.

Bahwa, Surat Pembaharuan HPH No. 805/KPTSVI/1999tanggal 30 September 1999 sebenarnya bertentangan denganPersetujuan Menter i Kehutanan dan PerkebunanNo.624/MENHUTIV/1996 tanggal 6 Mei 1996 dan PersetujuanMenteri Keuangan Republik Indonesia No.

kelahirananak dan dokumen penting lainnya, sehingga Para Pemohon sangatmembutuhkan penetapan perubahan biodata dalam akta nikah ParaPemohon dari Pengadilan Agama Sidoarjo;Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya faktafaktasebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telahHal 5 dari 8 Penetapan No. 004/Pdt.P/2017/PA .Sdacukup alasan bagi Para Pemohon untuk mengajukan perubahan biodatasuami, istri atau wali dalam akta nikah sebagaimana maksud ketentuan Pasal34 ayat (2), Peraturan Menter

KBM SITE SUKAN, perihal akan diadadakannya Perubahan Harikerja dari 13 hari kerja 1 Hari Off menjadi 6 hari kerja 1 hari Offperubahan hari kerja ini dikarenakan Perusahaan mengalami PenurunanProduksi yang cukup drastis yang dari Produksi 450.000 BCM/bulanTurun Menjadi 150.000 BCM/Bulan, Guna mencegah terjadinyaPemutusan Hubungan Kerja dan juga guna menjalankan amant UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan dan SuratEdaran Menter Nomor SE.197/MEN/PHIPPHI/2008 TentangPencegahan Pemutusan

S.Ked dibawah sumpah jabatan, selaku dokter pada PuskesmasTompobulu yang memeriksa, dengan kesimpulan pada korban terdapat memar ukuransatu senti meter kali dua senti menter di payudara kanan bagian bawah. Terdapatkemerahan di bibir besar dan kecil kemaluan.

S.Ked dibawah sumpah jabatan,selaku dokter pada Puskesmas Tompobulu yang memeriksa, dengan kesimpulan :pada korban terdapat memar ukuran satu senti meter kali dua senti menter dipayudara kanan bagian bawah. Terdapat kemerahan di bibir besar dan kecilkemaluan.

lagimengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makaditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acarapemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonpada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum lslam, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (5) dan34 ayat (2) Peraturan Menter

ROYAL PERMAI TOURS & TRAVEL , yang berdasarkan AktaPendirian No. 199 tanggal 23 Nopember1987 dan Keputusan Menteri KehakimanRepublik Indonesia Nomor : C24579.HT.01.01TH. 1988 tanggal 25 Mei 1988 tentangPersetujuan Atas Akta Pendirian No.199 danKeputusan Menter i Kehakiman RepublikIndonesia Nomor : C3514.HT.01.04.TH.1999tanggal 4 Maret 1999 tentang PersetujuanAtas Perubahan Anggaran Dasar, adalah suatuBadan Hukum Indonesia yang beralamat diJalan Ir. H.

perubahan identitas yang tercatat dalam buku KutipanAkta Nikah karena adanya kesalahan penulisan tanggaal lahir dalamAkta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio KabupatenLamongan dengan nomor : 140/49/IV/2012 tanggal 27 April 2012,Tanggal Lahir Pemohon di dalam Kutipan Buku Nikah tertulis 17September 1990 seharusnya adalah 19 September 1993, sehinggaPemohon dalam mengurus persyaratan akta kelahiran anak mengalamikesulitan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2)Peraturan Menter

telah melakukanperbuatan melawan hukum berkaitan pemberian SuratPeringatan Ketiga yang bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1)Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor93/PMK.06/2010.2.Bahwa Berdasarkan Pasal 99 Peraturan Menteri Keuangan Nomor27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 Tentang PetunjukPelaksanaan Lelang disebutkan bahwa :Pada saat peraturan ini berlaku, Peraturan Menteri KeuanganNomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksaan Lelangsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter

SuratPeringatan Ketiga yang bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1)Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor93/PMK.06/2010.2.Bahwa Berdasarkan Pasal 99 Peraturan Menteri Keuangan Nomor27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 Tentang PetunjukPelaksanaan Lelang disebutkan bahwa :Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G/2018/PN WsbPada saat peraturan ini berlaku, Peraturan Menteri KeuanganNomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksaan Lelangsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter

dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorB781/Kua.13.33.20/Pw.01/10/2017 tanggal12 Oktober 2017 yang dikutipdari Kutipan Akta Nikah Nomor:.81/2 tanggalO1 Februari 1973 yang telahdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KandatKabupaten Kediri, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada ParaPemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Urusan AgamaKecamatan Kandat Kabupaten Kediri, untuk dilakukan perubahan pada aktanikahnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menter

.33/Pdt.P/2017/PA WngPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P1, P2, P3, P4, P5, dan P6, bermeterai cukup, bukti yang berupa foto copy telahsesuai dengan aslinya, maka buktibukti tersebut telah memenuhi syarat sebagaialat bukti surat dan dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang samasebagaimana aslinya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menter

Maka dilakukan proses lelang terhadapasetlobjek sengketa a qo oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dalLelang (selaku Tergugat IV), sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal4dan pasal 9 Peraturan Menter; Kuangan Nomor .93/P~K.06/2009 yaitu:~ 'Pasal 4: Pengelolaan aset yang dikelola oleh Menteri Kuangan dapatdlakukan dengan cara: Penagihan melalui panitia Urusan Piutang Negara; Penjualan; Pemanfaatan; Penetapan Status Penggunaan".~ "Pasal 9 ayat (1): Penjualan. aset property dilakukan mefalui KantorPelayanan

peringatan/teguran dalampelunasan utang Pengugat, dan atas aset Penggugat tersebut tidak pemah dilakukansita, Penggugat sangat keberatan dengan perbuatan TergugatTergugat tersebut,karena TergugatTergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;.Menimbang, bahwa TergugatTergugat telah menyangkal datil gugatanPenggugat tersebut dengan dalih bahwa tindakan yang dilakukan oleh TergugatTergugat atas objek sengketa sudah tepat dan berdasar hukum karena statusnyamenjadi kekayaan negara dibawah pengelol~an Menter

sekarang teJah diambil alin oleh BPPN, untuk itu Majelis Hakim berpendapatbahwa perbuatan BPPN bermaksud akan menjual aset jaminan Penggugat tidakmelalui proses atau tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana dalam PeraturanPemerintah diatas adalah merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan perundangundangan;Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh BPPN terhadap aset jaminan milikdebitur/Penggugat tersebut sangat menentukan sekali atau akan berpengaruh dengan 30oleh pihak lain yang dipercayakan oleh Menter

tentang tatacara pengelolaan kekayaan Negara olehMenteri Keuangan (Pasal 6 ayat (1,2,3), dengan membagi/mengelompokan kekayaanNegara atas 3 kelompok, sedangkan aset kreditljaminan Penggugat yang olehTergugat disebutkan sebagai objek sengketa adalah kekayaan negara yang termasukkelompok sebagaimana yang disebut dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 2 yaitu 37termasuk kekayaan negara yang terkait dengan Hak Tanggungan yang ditangani ,oJehPanitia Urusan Piutang Negara ;Menimbang, bahwa dengan Peraturan Menter

, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas terbuktilahbahwa terhadap Kekayaan Negara eks BPPN tidak secara serta merta menjadiKekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan yang tidak tunduk terhadapperaturan perundangundangan,tetapi aset jaminan kredit eks keJoJaarBPPN menjad;Kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan, oleh Menteri KeuanganKekayaan Negara disebut sebagai Aset Kredit yang diserahkelolakan kepada PTPengelola Aset, yang pengelolaannya diatur dengan Peraturan Menter

lagimengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makaditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acarapemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonpada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (5) dan34 ayat (2) Peraturan Menter

Putusan Nomor 2 P/HUM/202022.23.24.tetap mempertimbangkan kualitas agar fungsi pelayanan pemerintahkepada masyarakat dapat lebih baik;Mengenai argumen Para Pemohon yang menyatakan bahwadengan dikeluarkannya Peraturan Menter!

Peraturan Menter PANRB Nomor 61 memberikan jaminankepastian dan perlindungan bagi peserta SKD yang ulusberdasarkan PermenPAN 37 untuk ikut tahapan SKB;b. Diperlukan persyaratan dan kondisi tertentu bagi peserta SKDyang tidak lulus berdasarkan PermenPAN 37 untuk mengikutitahapan SKB sebagaimana yang diatur dalam Permenpan 61;c.

Peraturan Menter' PANRB Nomor 61 Tahun 2018 tetapmenjamin peserta yang lulus SKD berdasar Peraturan MenteriPANRB Nomor 37 Tahun 2018 untuk mengikuti SKB. Dengandemikian, keadilan, kepastian hukum dan perlindungankepentingan peserta yang lulus SKD berdasar Peraturan MenteriPANRB Nomor 37 Tahun 2018 tetap dikedepankan;Halaman 39 dari 58 halaman.

Oleh karena itu, Pemerintahmenerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 61 Tahun2018 dalam rangka optimalisasi pemenuhan kebutuhanPegawai Negeri Sipil yang memadai dan tetapmempertimbangkan kualitas agar fungsi pelayananpemerintah kepada masyarakat dapat lebih baik; Telah jelas bahwa norma yang diatur dalam Pasal 3Peraturan Menter PANRB Nomor 61 Tahun 2018memberikan landasan dan kepastian hukum bagi pesertaseleksi CPNS Tahun 2018 yang tidak memenuhinilaiambang batas kelulusan SKD sesuai dengan PeraturanMenter

Putusan Nomor 2 P/HUM/202041.42.43.44.45.Peraturan Menter PANRB Nomor 61 Tahun 2018 juga tidakmencabut Peraturan Menteri PANRB Nomor 36 Tahun 2018 danPeraturan Menteri PANRB Nomor 37 Tahun 2018, namunmerupakan peraturan yang melengkapi aturan teknis pengadaanCPNS Tahun 2018 sehingga tidak menggantikan Peraturan MenteriPANRB Nomor 37 Tahun 2018;Kembali kami tegaskan bahwa ketentuan teknis mengenai tahapanseleksi sudah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 36Tahun 2018 sehingga Peraturan Menteri

Kom selaku pemeriksa atas perintan KepalaLaboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaanterhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklatberlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) linting kertas berisikan daundaun kering denganberat Netto 0,161 Gram pada tabel pemeriksaan adalah Positif Ganja yangterdaftar sebagai golongan nomor urut 08 pada Lampiran Peraturan Menter!

Kom selaku pemeriksa atas perintah KepalaLaboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaanterhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklatberlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) linting kertas berisikan daundaun kering denganberat Netto 0,161 Gram pada tabel pemeriksaan adalah Positif Ganja yangterdaftar sebagai golongan nomor urut 08 pada Lampiran Peraturan Menter!

Kom selaku pemeriksa atas perintahn KepalaLaboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaanterhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklatberlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 mlpada tabel pemeriksaan adalah Positif THC (tetrahyrocannabinol) yangterdaftar sebagai golongan nomor urut 08 pada Lampiran Peraturan Menter!

termos plastic berlak segel lengkap dengan label barangbukti setelan dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) botol plastic berisiurine dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam beriata acara ini disebutBB 2.KESIMPULAN :Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada PemeriksaBidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara LaboratorisKriminalistik disimpulkan bahwa :1.BB 1 seperti tersebut diatas Positif metamfetamina yang terdaftarsebagai Golongan (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menter

Samir, Sst, Mk, M.A.P Nrp: 62031974dan terdaftar dalam golongan nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menter!

identitas yang lain, menimbulkan kesulitan bagi Pemohon danPemohon II dalam melengkapi data pribadi Pemohon dan Pemohon II dankesulitan dalam mengurus Kepentingan lain yang berkaitan dengan dokumendokumen Pemohon dan Pemohon II ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyatapermohonan Pemohon tentang pembetulan nama dan tanggal lahir begitupulaPemohon pembetulan tanggal lahir atau identitas Pemohon dan Pemohon IIdapat dibenarkan dan sesuai dengan maksud pasal 34 ayat (2) Peraturan Menter

berdiri di atas Sertipikat Hak Milik Nomor 40 berubahmenjadi SHM No.06137,seluas 4.534 M2 (empat ribu lima ratus tigapuluh empat meter persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Selatan,Kabupaten Kotabaru, Kecamatan Batu Licin, Desa Sarigadung; Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah milikTergugat yang berdiri di atas Sertipikat Hak Milik Nomor05039/Sarigadung, sesuai Surat Ukur nomor : 11/Sarigadung/2007tanggal 10 September 2007 seluas 15.900 M2 (lima belas ribusembilan ratus menter

Utr.Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, Kecamatan BatuLicin, Desa Sarigadung;Terhadap tanah milik Tergugat yang berdiri di atas Sertipikat Hak MilikNomor 05039/Sarigadung, sesuai Surat Ukur nomor : 11/Sarigadung /2007 tanggal 10 September 2007 seluas 15.900 M2 (lima belas ribusembilan ratus menter persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Selatan,Kabupaten Tanah Bumbu, Kecamatan Simpang Empat, DesaSarigadung;Terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat yang berdiri di atasSertipikat Hak

Sarigadung, sesuai Gambar Situasi nomor : 1267/PT/1989tanggal 27 September 1989seluas 4.534 M2 (empat ribu lima ratustiga puluh empat meter persegi), terletak di Provinsi KalimantanSelatan, Kabupaten Kotabaru, Kecamatan Batu Licin, DesaSarigadung;Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah milikTergugat yang berdiri di atas Sertipikat Hak Milik Nomor05039/Sarigadung, sesuai Surat Ukur nomor : 11/Sarigadung/2007tanggal 10 September 2007 seluas 15.900 M2 (lima belas ribusembilan ratus menter

Terhadap tanah milik Tergugat yang berdiri di atas Sertipikat Hak MilikNomor 05039/Sarigadung, sesuai Surat Ukur nomor11/Sarigadung/2007 tanggal 10 September 2007 seluas 15.900 M2(lima belas ribu sembilan ratus menter persegi), terletak di ProvinsiKalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kecamatan SimpangEmpat, Desa Sarigadung; Terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat yang berdiri di atasSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 787/Kelurahan Bongkaran,sesuai Surat Ukur nomor : 1152/1988 tanggal 27