Bahwa pelanggaran yang dimaksud juga telah dipertegas dengan suratEdaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans) RI No.SE.13/MEN/SJHK/I/2005, tanggal 7 Januari 2005.. Bahwa dari uraian tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Penggugat mempunyai dasar hukum dan alasanyang kuat untuk menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Para Tergugatkepada Penggugat dan mengajukan gugatan Perselisihan HubunganIndustrial (PHI)..

sebagaimana draftTergugat yaitu SP 1;Ayat (14) yang menjadi pokok permasalahan ini adalah Berjudi, melakukanperjudian dilingkungan perusahaan, Perbedaannya Penggugat langsungmenerapkan pada sanksi PHK, oleh karenanya Tergugat menolak dimanauntuk pelanggaran terkait tindak pidana tetap mengacu pada putusanmahkamah Kontutusi Mahkamah Konstitusi Perkara No. 012/PUU1/2003tanggal 28 Oktober 2004 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap danmengikat serta surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NO.SE

terhadap pekerja yangbersangkutan ;Ayat (15) yang menjadi pokok permasalahan ini adalah Mabuk, minumminuman keras atau minuman yang memabukan Perbedaannya Penggugatlangsung menerapkan pada sanksi PHK, oleh karenanya Tergugat menolakdimana untuk pelanggaran terkait tindak pidana tetap mengacu pada putusanmahkamah Kontutusi Mahkamah Konstitusi Perkara No. 012/PUU1/2003tanggal 28 Oktober 2004 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap danmengikat serta surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NO.SE

Membawa, memiliki ataumengedarkan obat bius, ganja, senjata api, senjata tajam atau barangbarang lainnya yang terlarang kecuali ada ijin, Perbedaannya Penggugatlangsung menerapkan pada sanksi PHK, oleh karenanya Tergugat menolakdimana untuk pelanggaran terkait tindak pidana tetap mengacu pada putusanmahkamah Kontutusi Mahkamah Konstitusi Perkara No. 012/PUU1/2003tanggal 28 Oktober 2004 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap danmengikat serta surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NO.SE

berdasarkan aturan hukum yangberlaku ; Bahwa khusus sanksi yang dilakukan pemutusan hubungan kerja harusdilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu pasal 151 ayat (3)Jo Pasal 155 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 ; Bahwa terhadap pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran bersifat pidanaharus disesuai dengan putusan mahkamah Kontutusi Perkara No. 012/PUU1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapdan mengikat serta surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NO.SE

No.SE 05/M/BW/1998 yang didalam Surat Edaran tersebut telah diaturtentang tindakan lay off yang dilakukan perusahaan terhadap pekerjanya baik tentangwaktu dilakukannya lay off dan sampai kapan lay off tersebut berlangsung disamping itujuga ketentuan tentang upah yang harus diberikan kepada pekerja yang dirumahkan ; Menimbang, bahwa tentang upah yang harus dibayarkan adalah upah pokok dantunjangan yang biasa pekerja terima selama pekerja tersebut dirumahkan kecuali telahdiatur didalam perjanjian kerja

2003 dan surat edaran MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.SE.13/Men/SJHKII/2005 (yangmenyatakan bahwa PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakimpidana yang telah mempunyal kekuatan hukum tetap), da dalil ml jelasketihatan bahwa penggugat masih ingmn bekerja kembali.2.

sertifikasi sebesar Rp84.000.000.000, (delapan puluh empat milyar rupiah) dengan perincian :pembayaran ketiga atas tanah seluas 300.000 m2 sebesar Rp20.025.000.000, (dua puluh milyar dua puluh lima juta rupiah) sekaliguspembayaran kedua atas tanah 200.000 m2 sebesar Rp 63.975.000.000,(enam puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) diberikanpotongan sebesar 7,5% senilai Rp 6.300.000.000, (enam milyar tiga ratusjuta rupiah) dan dijawab oleh PT Wijaya Karya Beton Tbk melalui surat No.SE

milyar rupiah) dengan perincian :Halaman 21 dari 92 Putusan Nomor 589/Pid.B/2020/PN JKT.SELpembayaran ketiga atas tanah seluas 300.000 m2 sebesar Rp20.025.000.000, (dua puluh milyar dua puluh lima juta rupiah) sekaliguspembayaran kedua atas tanah 200.000 m2 sebesar Rp 63.975.000.000,(enam puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) diberikanpotongan sebesar 7,5% senilai Rp 6.300.000.000, (enam milyar tiga ratusjuta rupiah) dan dijawab oleh PT Wijaya Karya Beton Tbk melalui surat No.SE

Fotokopi surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.SE.13/MEN/SJHK/I/2005, diberi tanda T.4 ;5. Fotokopi Petunjuk Pelaksanaan Tes Obatobatan dan alkohol diPTNNT, diberi tanda T.5 ;6. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 194MENKES/SK/V1/2012 tanggal 15 Juni 2012, diberi tanda T.6;7.

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.SE/15/M.PAN/4/2004 tentang Larangan Pengalihan PNS dariJabatan Guru ke Jabatan Non Guru.ll.

Gugatan Premature Bahwa, Penggugat mendalilkan kesalahan para Tergugat dalam PemutusanHubungan Kerja ( PHK ) adalah merupakan pemutusan hubungan kerja denganpelanggaran berat adalah merupakan gugatan yang prematur karena Penggugatseyogyanya membuktikan kesalahan para Tergugat di Pengadilan Pidanasebelum membawanya ke Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini sesuaidengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.SE 13/Men/SJHK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak UjiMaterial

karena hal tersebut harusdibuktikan terlebih dahulu, dalam hukum positif di Indonesia bahwa azas pradugatak bersalah harus dikedepankan, pelanggaran sebagaimana asumsi TergugatRekonvensi / Penggugat Konvensi sudah merupakan pelanggaran berat pidanayang memerlukan pembuktian di acara peradilan pidana sebagaimana ketentuanpelanggaran berat pidana yang diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatjuncto Surat Edaran Menakertrans RI No.SE

Perusahaan tidak melakukan upaya pencegahan PHK sebagaimanadiaturdalam surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.SE.643/2005tanggal 26 September 2005 dan Surat Direktorat JenderalPembinaanHubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. B.265/PHIJSKPPHI/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 ;c.

Bersama merupakan UndangUndang bagiPenggugat sehingga harus ditaati dan dilaksanakan oleh kedua belah pihaksehingga pemutusan hubungan kerjanya tidak harus ada putusan Hakim Pidana ,sehingga Pemutusan Hubungan Kerjanya haruslah diputus terhitung akhir bulanJuni 2011 dan terhadap pemutusan hubungan kerja Penggugat tidak bertentangandengan UndangUndang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jo PutusanMahkamah Konstitusi No.012/PUUI/2003 Jo Surat Edaran Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi RI No.SE

debitur telah dinyatakanoleh putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatanhukum yang tetap debitur telah cidera janji dan bukan pernyataansecara sepihak yang dinyatakan oleh pemegang hak tanggungan ;Bahwa dengan demikian karena tidak ada janji bahwa untukpernyataan cidera janji tersebut dapat dinyatakan secara sepihakoleh pemegang hak tanggungan untuk menjual obyek haktanggungan maka penjualan secara lelang seharusnya mendasarkanSurat Edaran Kepala Badan Urusan Hutang dan Lelang Negara No.SE

/2019/PT.DKI 17.46287980 O0 17 6257081 2017 21/07/2017 449.639.970 A4.908.99a4 17 de267982 2017 24/07/2017 311.428.400 oh eesaa 17 0267983 2017 25/07/2017 257.525.390 20.100.0825 ty de2e798d 2017 26/07/2017 745.497.850 (Oe (836 1746247996 2017 02/08/2017 A288 4.984.21537 1746248000 2017 07/08/2017 49.842.155 4.984.21538 ty 46248002 aun 14/08/2017 282.1118 29.211.13539 Ty ae24B004 z0n7 15/08/2017 AOE SI 4.595.795Ao 17 46248005 2017 16/08/2017 92,184,940 5.218.494Al 17 46248007 ame 18/08/2017 tee nO.se

Mitra Bisnis yaitu. sesuai dengan Surat Edaran No.SE.003/DIRBM/07 tanggal 8 Januari 2007 ( dokumen ditunjukan dandiserahkan sebagai bukti); Bahwa pejabatpejabat Bank Mega di kantor cabang Pembantu di UripSumoharjo, dahulu yang memproses kridit atas nama Hardjono adalah :a) Sdr. Bagus Handoko Putro Blasius Koordinator Kredit KoordinatorCapem Surakarta Urip Sumoharjo)b) Pimpinan cabang Capem Surakarta Urip Sumoharjo Sdr. CitawatiMarhenniningsih;c) Sdr.

Urip Sumoharjo, Surakarta) dalammelaksanakan kegiatan operasional khususnya penyaluran kredityang bersangkutan harus tunduk pada Surat Edaran No.SE.003/DIRBM/ 07 tanggal 8 Januari 2007 tentang PedomanPenelitian Dokumen Legal Dalam Melakukan Transaksi DenganNasabah, Debitur atau Mitra Bisnis sebagaimana disebutkan dalamangka romawi Ill (Petugas Peneliti), angka 2 (Transaksi dengandebitur) point 2.1 Petugas Peneliti knusus untuk pemeriksaan ataskebenaran Dokumen Legal yang diterima dalam rangka Transaksidengan

SE.003/DIRBM/ 07 tanggal 8 Januari2007 tentang Pedoman Penelitian Dokumen Legal Dalam Melakukan TransaksiDengan Nasabah, Debitur atau Mitra Bisnis Petugas Peneliti knusus untukpemeriksaan atas kebenaran Dokumen Legal yang diterima dalam rangkaHalaman 93 dari 100 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN SktTransaksi dengan Debitur adalah pejabat / staff pemasaran Kantor Pusat,Kantor Cabang, atau Kantor Cabang Pembantu, Surat Edaran No.SE.003/DIRBM/07 tanggal 8 Januari 2007 tentang Pedoman PenelitianDokumen

No. 012/PPUI/2003 tanggal 28 Oktober 2004 Jo Surat EdaranKamenterian Tenaga Keria dan Transmiorasi No.SE.13/MEN/SJHK/2005Angka Wijaya Majelis berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat yangmendalilkan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugatkarena kesalahan berat yang dilakukan Para Penggugat adalah masihpremature, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima dan harus ditolak (Niet OnvankelijkeVerklaard);Menimbang, bahwa Para Penggugat menuntut agar

Girik, perlu dijelaskan kepadaPenggugat bahwa Girik bukanlah tanda kepemilikan hak melainkan bukti pembayaran pajakbumi dan bangunan, sehingga sangat kabur bila Penggugat menyatakan bidang tyanah yangdimiliki Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta adalah miliknya sebagaimana dimaksudketentuan Putusan MARI No.34 K/Sip/1960 tanggal 19 Februari 1960 Bahwa Surat Petuk/Girik bukan Tanda Bukti Hak Atas tanah melainkan hanya bukti pembayaran PBBselanjutnya ditindaklanjuti dengan surat Edaran Dirjen Pajak No.SE

Bahwa jika efisiensi yang dimaksudkan oleh Tergugat dalam rangkamemenuhi menyelamatkan perusahaan maka pemberhentian adalahmerupakan upaya terakhir yang harus didahului dengan upayaupayalainnya seperti mengurangi upah dan fasilitas manager dan atau upayalainnya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja danTranmigrasi Rl No.SE.907/Men/PHIPPHI/X/2004, tanggal 28 Oktober 2004tentang Pencegahan Pemutusan Kerja Massal ;Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugattidak

Sayrifuddin Jakarta 6.570.000 Surat Bukti No.571 tgl 02November 200649 Fattah Hidayat, (Jakarta 6.605.000 Surat Bukti No.SE,MM 572 tgl 02November 200650 Fattah Hidayat, (Jakarta 6.605.000 Surat Bukti No.SE,MM 591 tgl 08November 200651 Drs. Jakarta 6.605.000 Surat Bukti No.H.Bachramsyah 592 tgl 08November 200652 Sri Eka Jakarta 6.570.000 Surat Bukti No.Takariyati, 593 tgl 08SH,MM November 200653 Drs. H.

berasal dari depositoPenggugat di Bank Internasional Indonesia Cabang Jayapura yang sudah jatuhtempo kemudian dipindahbukukan ke rekening superpundi tersebut;Bahwa proses membuka rekening Superpundi Nomor : 1057182777 tersebut,Tergugat I mendatangi Penggugat dengan membawa aplikasi pembukaanrekening kemudian meminta data identitas dan tandatangan Penggugat;Bahwa Penggugat setiap menyetor uang rekeningnya selalu dilakukan olehTergugat I dengan mendatangi Penggugat karena sesuai Surat Edaran Direksi No.SE

Bahwa sebagaimana dalam putusan mahkamah Konstitusi No.012/PUU1/2003, tanggal 28 Oktober 2004 yang amar putusannya pada pokoknyamenyatakan ketentuan pasal 158 undangundang ketenagakerjaan Nomor13 tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyaikekuatan hukum tetap yang mengikat dan Surat Edaran Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tanggal 7 januari 2005 No.SE.13/MEN/SJHK/I/2005 bahwa penyelesaian perkara PemutusanHubungan Kerja karena pekerja melakukan kesalahan berat

KebonjatiNomor : 17/PUK Fsp Farkes RSK/X/2007 tanggal 2Nopember 2007 yang ditujukan kepada KADISNAKER KotaBandung, perihal Laporan Pelanggaran UU No.21 Tahun2000 tentang Serikat pekerja ;Foto copy Surat Edaran Menteri Tanaga kerja danTransmigrasi No.SE.13/MEN/SJHK/I/2003 tentang PutusanMahkamah Konstitusi atas Uji Materil UndangundangNo.13 Tahun 2003 ;Foto copy Surat dari Dinas Tanaga kerja No.567/1455Disnaker tanggal 02 April 2008 yang ditujukan kepadaPimpinan Unit Kerja FARKES/Reformasi ;Foto copy