Dengan demikian apa yang dilakukan oleh CamatKranggan tidaklah melanggar ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3)Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala16 Bahwa penghitungan suara yang dilakukan oleh PanitiaPemilihan dengan disaksikan oleh saksi dari masingmasingcalon Kepala Desa adalah sesuai dengan tugas danfungsinya, bukan karena pengaruh pihak lain.

dan Pemberhentian Kepala Desa dan PeraturanBupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2007 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten TemanggungNomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desasebagai dasar pelaksanaan pemilihan kepala desa diKabupatenTemanggung ;20 Bahwa karena tidak adanya bukti pelanggaran yangdilakukan dalam proses pemilihan Kepala Desa Purwosari,maka seluruh hasil pemilihan Kepala Desa tersebut adalahsah.

P3 : Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2007tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenTemanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa (Fotokopi darifotokop1); 4. P4 : Berita Acara Pebentukan Panitia Pemilihan Kepala DesaPurwosari tanggal 31 Agustus 2013, beserta daftar hadir(Fotokopi dari fotokopi); 5.

T1 : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Fotokopi darifotokopi); 2. T2 : Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2007tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa (Fotokopi darifotokopi); 3.

dan Pemberhentian Kepala Desa sertaPeraturan Bupati Temanggung Nomor 06 Tahun 2007 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa, Majelis Hakim berpendapat menurut hukumterhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa serta Peraturan Bupati Temanggung Nomor 06 Tahun 2007tentang Petunjuk

Bahwa pelaksanaan pengambilan Sumpah Jabatan danPelantikan Perangkat Desa Sidomulyo tidak tertutup ataupunrahasia sebagaimana undangan pelantikan yang ditujukan kepadaHalaman 18 dari 61 halaman Putusan Nomor : 168/G/2018/PTUN.Smg.Perangkat Desa, Pengurus RT dan RW, Lembaga dan TokohMasyarakat tertanggal 14 Maret 2018; 4.

perangkat Desa Sidomulyo)(foto copy sesuai dengan aslinya) ;Berita Acara Pelantikan Perangkat Desa hari Kamistanggal Lima belas bulan Maret Tahun Dua RibuDelapan Belas) dan Berita Acara Serah TerimaJabatan Sekretaris Desa Sidomulyo KecamatanWonosalam Kabupaten Demak (foto copy sesuaidengan aslinya) ;Daftar Hadir Pelantikan Perangkat Desa Sidomulyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tanggal15 Maret 2018 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;Fotofoto Pelantikan Perangkat Desa dan SerahHalaman 49 dari

; Bahwa Saksi pernah menghadiri sosialisasi tentang PengangkatanPerangkat Desa di Kecamatan pada bulan Februari 2018 tetapi soal waktunya saya tidak begitu ingat; Bahwa pelaksanaan pelantikan Sekretaris Desa sesuai jadwalnya tanggal 15 Maret 2018; Bahwa Saksi pernah membuatkan undangan untuk acara pelantikanyang diundang dalam acara pelantikan adalah semua lembaga yangada di desa termasuk RT dan RW; Bahwa Saksi pernah menerima surat dari para peserta yang tidaklolos yang isinya meminta panitia untuk

Saksi bernama Kamijan, pada pokoknyamenerangkan: Bahwa Saksi pernah diundang dalam acara pelantikan perangkatdesa Sidomulyo Kecamatan Wonosalam KabupatenBahwa Hery Sutrisno sebagai Sekretaris Desa langsung menjalankan tugas setelah dilantik pada hariJum/at; ahwa Para Penggugat tidakhadir dalam acara pelantikan SekretarisDesa; Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal SK pelantikan Sekretaris Desa; Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penempelan SK pelantikandi tempattempat keramaian dan Balai Desa; .

yang ditujukan kepada Perangkat DesaPengurus RT dan RW, Lembaga dan Tokoh Masyakarat tertanggal 14Maret 2018, yang pada saat acara pelantikan tersebut juga dibacakan suratkeputusan objek sengketa, bahwa dengan adanya pemberitahuan tersebutmembuktikan pengangkatan dan pelantikan tersebut dilakukan secaraterbuka, transparan diketahui oleh seluruh masyarakat Desa SidomulyoKecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak dan menolak dalil ParaPenggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat baru mengetahuitanggal

mengetahui pukul atau jam berapaakan berlangsung, karena penyelenggara pengundanganyakni bawahan dari bawahan Tergugat tidak menyampaikanundangan resmi untuk acara pelantikan itu secara patut;Bahwa hingga pukul 19.30 tanggal 6 Januari 2011810.Penggugat masih berada di kantor Pusat PerbukuanKemdiknas, Jalan Gunung Sahari Raya No. 4 Jakarta diLantai 4 Bidang Informasi bersama teman staf, namuntidak ada pemberitahuan apapun dari pihak yangberwenang akan ada pelantikan ;Bahwa undangan resmi yang kemudian

Penggugat' tahusebagai suatu surat Kepala Biro Kepegawaian an.Sekretaris Jenderal Kemdiknas Nomor 1687/A4.2/K/P2011tanggal 4 Januari 2011 hal Undangan pelantikan = dansifat Sangat Segera/Rahasia, adalah setelah acarapelantikan usai.

Posita gugatan Penggugat menerangkan mengenaiundangan pelantikan, pengambilan sumpah jabatanHalaman 19 dari 48 halaman, Putusan Nomor 94/G/2011/PTUN JKT20(pelantikan) dan pemeriksaan atas nama Penggugat,sementara itu petitum gugatan adalah memintapembatalan Keputusan Menteri Pendidikan NasionalNomor 68/MPN.A4/KP/2011 tanggal 31 Januari 2011, halint membuktikan petitum tidak didukung oleh posita ;.

Penggugat memang mendalilkan bahwaTergugat memberikan undangan pelantikan atas namaPenggugat kepada pihak lain/orang sembarangan, halmana merupakan pelanggaran asas kecermatan (butir 10gugatan). Dalil Penggugat tersebut sama sekali tidakada kaitannya dengan Keputusan Menteri PendidikanNasional Nomor 68/MPN.A4/KP/2011 yang menjadi objeksengketa.

Bahwa dalil Penggugat mengenai undangan pelantikan,pengambilan sumpah jabatan (pelantikan) pejabatstruktural pejabat eselon III tanggal 7 Janual 2011 dilingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, danpemeriksaan atas nama Penggugat adalah dalil yang tidakrelevan dengan objek sengketa, sehingga menurutpendapat Tergugat tidak perlu ditanggapi ;Berdasarkan alasan alasan dan fakta hukum yang dikemukakandi atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis HakimPengadilan Tata UsahaHalaman 27 dari 48 halaman

Bupati dan Wakil Bupati terpilih diKantor Gubernur dan saat itu saksi Yufsar, SH anggotaBrimob ParePare yang diperbantukan dalam pengamananyang bertugas di pintu ring 1 (satu) dan memeriksa terhadaptamu undangan yang hadir yang ingin masuk ke dalam acarapelantikan tersebut kemudian terdakwa yang ingin masukkedalam acara pelantikan tersebut karena tidak memilikikartu. pengenal dari Panitia pelantikan terdakwa tidakdiperkenankan masuk selanjutnya terdakwa mengatakanbahwa dari Pers sehingga saksi Yufsar

;Bahwa Terdakwa diamankan ketika saksi sedangbertugas melaksanakan pengamanan pelantikan Bupatidan Wakil Bupati terpilin dan pada saat itu ditugaskandi pintu ring 1 untuk memeriksa setiap undangan yanghadir kemudian dalam pelantikan tersebut kemudianpada saat itu Terdakwa ingin masuk kemudian kamimelakukan pemeriksaan dan menemukan senjataairsoft gun di tas samping yang tertutup oleh jaketmiliknya.

;Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari2016 sekitar pukul 11.00 Wita saksi sedang melakukanpengamanan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilihdi kantor gubernur dan pada saat itu saksi bertugas dipintu ring 1 dan melakukan Pemeriksaan terhadap tamuundangan yang hadir yang ingin masuk kedalam acarapelantikan tersebut kemudian Terdakwa ingin masuk keacara pelantikan tersebut dan pada saat itu Terdakwatidak memiliki kartu pengenal dari panitia pelantikanbupati terpilih kemudian iya mengaku

;Bahwa Terdakwa ditemukan oleh petugas kepolisianmembawa senjata airsoft gun dikarenakan saat itu Terdakwaingin masuk keacara pelantikan Bupati terpilih namun saat ituada petugas kepolisian yang melakukan pemeriksaan dipintumasuk acara pelantikan Bupati tersebut dan saat itu petugaskepolisan menemukan senjata airsoft gun di dalam tas jinjingmilik Terdakwa.

;:Bahwa tujuan Terdakwa hendak masuk keacara pelantikanBupati saat itu dikarenakan Terdakwa berprofesi sebagaiwartawan majalah 01 sehingga saat itu Terdakwa ingin masukkeacara pelantikan Bupati terpilin untuk melakukanpeliputan.

;Bahwa Panitia Panitia Pemilinan Desa Kadubelang Kecamatan MekarjayaKabupaten Pandeglang sudah melanggar Peraturan Bupati PandeglangNomor : 18 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Pandeglang Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal54:Ayat 5 : Panitia pemilinan melakukan beberapa hal yaitu:a.

/VI/2015, yang berisiperihal permohonan peninjauan kembali hasil pelaksanaan Pilkades di DesaKadubelang dan penundaan pelantikan Kepala Desa terpilin yang ditujukanHalaman 17 dari 88 halaman, Putusan No. 37/G/2015/PTUNSRGkepada Bupati Pandeglang dan suratnya telah ditandatangani oleh SAPRI,calon Kepala Desa, CAKRA sebagai saksi , dan SAHADI sebagai saksi II;22.Dan surat protes yang bernomor: 01/saksi.SPR.KDBI.

Sapri (Penggugat).Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan DaerahKabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa JoPasal 65 ayat (4) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, KeputusanBupati Aquo mengenai Penyelesaian Perselisinan Hasil Pemilihan

dan Pemberhentian KepalaDesa Jo Pasal 59, Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 64 Peraturan BupatiPandeglang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa.

Sapri (Penggugat).Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan DaerahKabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa JoPasal 65 ayat (4) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, KeputusanBupati Aquo mengenai Penyelesaian Perselisihnan Hasil PemilinanKepala

ayat (3) huruf a dan huruf b adalahdisesuaikan dengan masa jabatan Kepala Desa yang mengangkatnya dandapat diangkat kembali melalui mekanisme dan ketentuan peraturanperundangundangan.Bahwa masa jabatan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat(3) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, Pengesahan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desaberbunyi Kepala Desa sebagaimana pada ayat (1), memegang selama 6(enam) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya

Oleh karena ituPemberhentian Perangkat Desa telah sesuai dengan Peraturan DaerahKabupaten Dompu Nomor 17 tahun 2011 Tentang Tata cara Pencalonan,Pemilinan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desadiatur adalam pasal 14 (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalampasal 2 ayat (3) berhenti:a. Meninggal duniab. Permintaan sendirie DiberhentikanAyat (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf c karena:a. Berakhir jabatan/masa kerja13b.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor: 05tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diperbaharuidengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor: 13 tahun 2013Tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan,14dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 65 ayat (3) Kepala Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 6(enam) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilihkembali

dan pemberhentian perangkatDesa (fotokopi dari fotokopi) ;Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor : 10 tahun2012 tentang perubahan peraturan Daerak KabupatenDompu, Nomor 17 tahun 2011 tentang tata carapencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan danpemberhentian perangkat Desa (fotokopi dari fotokopi);2116.

Bukti T16 : Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor : 12 tahun2013 tentang perubahan peraturan Daerah KabupatenDompu, Nomor 17 tahun 2011 tentang tata carapencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan danpemberhentian perangkat Desa (fotokopi dari fotokopi);17.

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKefamenanu, dengan terangterangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengancaracara sebagai berikut:e Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2011, sekitar pukul 10.00Wita terdakwa AGUSTINUS HALE, S.lp Alias AGUS datang ke GedungBale Biinmafo di Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu,Kabupaten Timor Tengah Utara dengan maksud untuk menghadiri acarapengambilan sumpah dan pelantikan

ilegal, tidak akan ada pelantikan disini, gedung ini akan kamitutup, keluar...Bahwa selanjutnya terdakwa AGUSTINUS HALE, S.IP alias AGUSmengangkat kursi plastik berwarna coklat merk Napoli yang berada di sisikanan gedung pada deretan belakang dan melemparkannya ke arah kacajendela bagian kanan Gedung Bale Biinmafo, tepatnya disamping KantorDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara,sehingga kaca jendela tersebut menjadiKemudian terdakwa mengambil lagi sebuah kursi plastik

,MM serta MIKAEL NAIF (masingmasing dilakukan penuntutansecara terpisah), sehingga menimbulkan rasa takut pada diri paraPegawai Negeri Sipil yang akan dilantik dan diambil sumpahnya dalamkegiatan pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural eselon Il,II dan IV di Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga para PegawaiNegeri Sipil tersebut berusaha menghindar dengan cara berlarimeninggalkan tempat tersebut;Bahwa selain menimbulkan rasa takut pada para Pegawai Negeri Sipilyang akan dilantik dalam

dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan,merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatuyang seluruh atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan dengan caracaraSEA BST Dp = mmm nn nn nnne Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2011, sekitar pukul 10.00Wita terdakwa AGUSTINUS HALE, S.lp Alias AGUS datang ke GedungBale Biinmafo di Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu,Kabupaten Timor Tengah Utara dengan maksud untuk menghadiri acarapengambilan sumpah dan pelantikan

ilegal, tidak akan ada pelantikan disini, gedung ini akan kamitutup, keluar...Klar. 2.

DesaDesa di Kecamatan Sawa yangikut pelantikan adalah 7). Desa Kokapi, 2). Desa Pudonggala Utama, 3). DesaMatanggonawe, 4). Desa Pudonggala, 5). Desa Laimeo; Halaman 13 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN. KDI19.Bahwa meskipun Desa Ulusawa belum mendapat jadwal pelantikan calonKepala Desa terpilin, namun ternyata pada saat pelantikan Calon Kepala DesaUlusawa atas nama Hayuddin ikut serta dalam pelantikan.

Bahwa Pelantikan Kepala Desa Ulusawa yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah(SEKDA) Konawe Utara adalah bertentangan dengan hukum,; Halaman 15 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.

.; Bahwa ketentuan mengenai pelantikan Kepala Desa juga terdapat dalamPeraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2015 TentangDesa.

;Bahwa pelantikan Kepala Desa Ulusawa, yang dilaksanakan oleh SekretarisDaerah (SEKDA) Konawe Utara, adalah tidak sah dan bertentangan denganhukum, karena seharusnya yang melakukan pelantikan adalah Bupati (Tergugat)atau pejabat lain, tetap pejabat lain yang dimaksud adalah Wakil Bupati atauCamat.

Bahwa pelantikan Kepala Desa Ulusawa, yang dilaksanakan oleh SekretarisDaerah (SEKDA) Konawe Utara, adalah tidak sah dan bertentangan denganhukum, karena seharusnya yang melakukan pelantikan, adalah Bupati (Tergugat)atau pejabat lain, tetapi pejabat lain yang dimaksud adalah Wakil Bupati atauCamat. Sehingga dengan demikian, Sekretaris Daerah tidak berwenang untuk melakukan pelantikan tersebut;2.

., Terdakwa langsung pulang kerumah,sesampainya dirumah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa ROMEO ADIONSIANTURI dan menceritakan hal tersebut, selanjutnya JIMMI SIBURIAN AlsJIMMI bersama dengan Terdakwa ROMEO ADION SIANTURI menemui saksiRICARD kembali dan menanyakan tentang si JERY yang telah mengakungakuanggota IPK tersebut, lalu JIMMI SIBURIAN Als JIMMI mengatakan bahwaakan ada pelantikan Ketua IPK di Hotel Tiara Medan, dan meminta sejumlahuang kepada RICARD, karena takut usahanya diganggung oleh

Ya udah la bang kalau abag udahngasi uang kepada si JERY sebesar Rp.50.000., Terdakwa langsung pulangkerumah, sesampainya dirumah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa ROMEOADION SIANTURI dan menceritakan hal tersebut, selanjutnya JIMMI SIBURIANAls JIMMI bersama dengan Terdakwa ROMEO ADION SIANTURI menemuisaksi RICARD kembali dan menanyakan tentang si JERY yang telah mengakuPutusan Nomor 3185/Pid.B/2018/PN MdnHalaman 4ngaku anggota IPK tersebut, lalu JIMMI SIBURIAN Als JIMMI mengatakanbahwa akan ada pelantikan

Babura Sunggal Kec.Medan Sunggal Kota Medan.Bahwa cara Terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi dengancara meminta uang untuk pelantikan Ketua IPK di hotel Tiara Medandengan secara paksa kemudian saksi menyerahkan uang sebesarRp.200.000.Bahwa yang membuat saksi sehingga memberikan uang sebesarRp.200.000 kepada Terdakwa karena saksi takut usaha saksi diganggudan Terdakwa meminta uang secara paksa.Bahwa ada 2 orang yang melakukan pemerasan terhadap saksi yaituTerdakwa dan JIMMI SIBURIAN.Bahwa ada

(dua ratus ribu rupiah) serta adapun alasan Terdakwa meminta uangtersebut untuk biaya pelantikan ketua IPK yang diselenggarakan di hotelTiara Medan .Bahwa Terdakwa meminta uang kepada pengusaha stiker mania sebesarRp.200.000.

(dua ratus ribu rupiah) bersama dengan JIMMI SIBURIAN.Bahwa alasan Terdakwa dan JIMMI SIBURIAN meminta uangRp.200.000 kepada saksi korban untuk biaya pelantikan ketua IPK yangdiselenggarakan di hotel Tiara Medan.Bahwa ada barang yang disita pihak kepolisian dari Terdakwa yaituHandphone merk Mickrosop Lumia warna hitam dan No GSM 082363335959.Putusan Nomor 3185/Pid.B/2018/PN MdnHalaman 9 Bahwa benar JIMMI SIBURIAN ada membawa surat bukti tanda terimaberupa kwitansi.

dan melestarikanadat istiadat yang berkembang dan hidup ditengah masyarakathukum adat, yang merupakan suatu kesatuan hukum adat besertaperangkat pemerintahannya yang telah lama ada, hidup danberkembang serta dipertahankan dalam tata pergaulan hidupmasyarakat, kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah KabupatenMaluku Tengah Nomor : 01 Tahun 2006 tentang Negeri.Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) KabupatenMaluku Tengah Nomor : 03 Tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan dan Pelantikan

Kepala Pemerintah Negeri,ditegaskan pengajuan calon Kepala Pemerintah Negeri haruslah berasaldari matarumah / keturunan parentah berdasarkan garis lurus.Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten MalukuTengah Nomor : 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, mata rumah/keturunan parentah dari Negeri Siri Sori Islam sesuai asalusul danadatistiadat berdasarkan garis lurus adalah merupakan hak dariKeturunan Garis Lurus ADAM PATTISAHUSIWA.Bahwa

kepada pihak lain,kecuali dalam halhal khusus yang ditetapkan berdasarkan hasilmusyawarah matarumah/keturunan yang berhak bersama saniriNegeri,Pasal 37 ayat (1) menyatakan Saniri Negeri atau BadanPermusyawaratan Negeri berkedudukan sebagai unsur penunjangpenyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif danmitra kerja Kepala Pemerintah Negeri/ Negeri Administratif;Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten MalukuTengah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan dan Pelantikan

Raja yang tidak sesuaidengan Adat dan saksi pernah menyatakan keberatan ;Bahwa saksi keberatan terhadap pelantikan Raja karena prosesiadat yang dilakukan dalam pelantikan raja tidak benar ;Bahwa prosesi adat yang dilakukan dalam pelantikan raja tidakbenar yaitu pada masa pemerintahan Raja JOHNI (almarhum) ;Bahwa telah ada Penetapan Mata Rumah Parentah yang telahdilakukan secara sepihak ;Bahwa ada kebaratan terhadap Penetapan mata rumah parentah,namun oleh karena ada 2 (dua) kelompok yang bertentangan

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat KeputusanPengangkatan dan Pelantikan Wiwik Wijayantiningsih / Penggugatmenjadi Kepala Desa DesaKedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi untuk masa jabatan tahun 2013 Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuaidengan posita gugatan Penggugat / Pembanding, intinya ( dari sisi Hukum Tata UsahaNegara ) adalah sebagai berikut :e Bahwa menurut Penggugat/Pembanding, yang menjadi obyek sengketa adalahSurat Keputusan Tergugat

danPemberhentian Kepala Desa Juncto Perbup Ngawi Nomor 5 Tahun 2007 tentangPedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa; dari segi kewenangan pengangkatan Kepala Desaterpilin Desa Kedungputri oleh Tergugat atas nama Tri Wahyudiono yangtertuang dalam Keputusan Bupati Nomor. 188/354/404.012/2013 tentangPemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kedungputri,Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi tanggal 17 Juli 2013 merupakankewenangan Tergugat

, Kewenangan ini adalah Kewenangan Atributif PerdaKabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa JunctoPerbup Ngawi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman PelaksanaanPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa yaitu : a.

Perbub Ngawi Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 36 ayat (1) dan (2);pengangkatan/pelantikan Kepala Desa lKedungputri, Kecamatan Paron,Kabupaten Ngawi atas nama Tri Wahyudiono oleh Tergugat telah proseduralkarena didasarkan pada : a. Surat dari BPD Desa Kedungputri Nomor 06/BPD.VII/2013, tentang Usulan Pemberhentian Kades Kedungputri danPengangkatan Kades Terpilin tanggal 10 Juli 2013 Kepada Tergugat Cq. CamatParon, b.

dan Pemberhentian Kepala Desa danPeraturan Bupati Ngawi Nomor : 5 tahun 2007 tentang Pedoman PelaksanaanPencalonan Pemilihan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, ternyata bahwa dari aspek substansi materiil penerbitan keputusan obyeksengketa adalah sah berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku ; e Bahwa berdasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulanbahwa dari segi kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan obyeksengketa

No.1256 K/PID/2015hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, dengan terangterangan dan dengantenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,yangdilakukan dengan caracara sebagai berikut: Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2011, sekitar pukul 10.00WITA Terdakwa AGUSTINUS HALE, S.IP alias AGUS datang ke GedungBale Biinmafo di Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu,Kabupaten Timor Tengah Utara dengan maksud untuk menghadiri acarapengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural

ilegal, tidak akan ada pelantikan disini, gedung ini akan kamitutup, keluar... keluar... ; Bahwa selanjutnya Terdakwa AGUSTINUS HALE, S.IP alias AGUSmengangkat kursi plastik berwarna coklat merek Napoli yang berada di sisiHal. 2 dari 26 hal.

No.1256 K/PID/2015MARSELUS AFOAN, S.Sos, HENDRIKUS MAKUN dan MIKAEL NAIFserta beberapa orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan wargamasyarakat yang tergabung dalam GARDA TTU masuk ke dalam GedungBale Biinmafo melalui pintu bagian depan, lalu LODOFIKUS MARSELUSAFOAN, S.Sos dan PETRUS DAMIANUS AFAENFAH bersamasamameneriakkan katakata Anjing, babi, keluar... keluar..., tidak akan adamutasi, tidak ada yang melantik, Bupati dan Wakil Bupati ilegal semuanya,ini pelantikan ilegal, tidak akan ada pelantikan

Terdakwa bukananggota dan bukan simpatisan GARDA tetapi sebagai seorang PNSyang saat itu datang ke Gedung Bale Biinmaffo untuk menyaksikanacara pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat eselon Il, III dan IVlingkup Pemerintah Kabupaten TTU ;Fakta dalam persidangan juga menunjukkan bahwa pada saatkejadian, Terdakwa tidak pernah bersamasama dengan temantemanTerdakwa lainnya (Terdakwa dalam perkara tersendiri/displitsing),Hal. 9 dari 26 hal. Put.

tutup, keluarkeluar,tidak pernahsecara bersamasama melakukan perbuatan yang menimbulkan rasatakut kepada semua PNS yang sedang berada di dalam ruangan, dantidak pernah pula secara bersamasama melakukan pengrusakan barang(peralatan pelantikan) yang kemudian menimbulkan kerugian hingganencapai Rp5.415.000,00 (lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah);3.

CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan PemberhentianKepala Desa juncto Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2012tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan PemberhentianKepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan PeraturanDaerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor11 Tahun

2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa.

No. 360/PDT/2014/PT.SMG.Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten BoyolaliNomor 11 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala DesaSebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan DaerahKabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2006 Tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan,Dan Pemberhentian Kepala Desa. Hal inipun dipertegasdengan Keputusan Bupati Boyolali tentang : a.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun2006 tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan, Pelantikan,dan Pemberhentian Kepala Desa juncto Peraturan KepalaDaerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 26 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten BoyolaliNomor 11 Tahun 26 tentang Tata Cara Pencalonan,pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa ; d.

No. 360/PDT/2014/PT.SMG.10.Boyolali Nomor 55 Tahun 2012 tentang Perubahan AtasPeraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2006 TentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenBoyolali Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan PemberhentianKepala Desa Sebagaimana Telah Diubah DenganPeraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahKabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2006 Tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan

haridan jam kerja, akan tetapi pelantikan Sdr.

Sedangkan undangan pelantikan diedarkan padahari itu juga, yakni Jumat, 2 Desember 2016 yang isinya tertulis untukacara pelantikan Tanggal 2 November 2016, sehingga menimbulkankeraguan/kebingunganpada penerima undangan untuk menghadiri acarapelantikan tersebut. Hal itu menunjukan itikad buruk TERGUGATuntuk secara sembunyisembunyi memaksakan kehendaknya dalampengangkatan dan pelantikan Sekretaris Desa Jatiyoso ini.

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 72 Tahun2016 tersebut diatas karena ketentuan hanya menyebutkan hari kerja sedangkanwaktu (jam) pelaksanaan pelantikan tidak diatur.Halaman 21 dari 67 hal Putusan Nomor : 075/G/2016/PTUN.SMGMengenai undangan pelantikan yang oleh PARA PENGGUGAT dikatakan bahwaundangan pelantikan diedarkan pada hari itu juga, yakni Jumat, 2 Desember 2016yang isinya tertulis untuk acara pelantikan tanggal 2 Nopember 2016 adalah benarnamun perlu diketahui bahwa dalam agenda surat keluar

TERGUGAT ketikamelakukan pelantikan terhadap Sdr.

Tugino Hadi Perwito sebagai tokoh masyarakat telah mengajukansurat aduan atau keberatan atas pelantikan Sdr.

tidak terdapat diDPT, jumlah hak pilihnya 11 orang, tetapi lembaran tersebut tanpa diberitanggal, dan tidak dibuatkan berita acara, serta tidak diumukan di BalaiDesa, demikian juga DPT yang sudah jadi tidak diumumkan, dan Penggugattidak diberi waktu untuk mempelajari DPT dan DPT tambahan tersebut,padahal menurut ketentuan Peraturan Bupati Sumenep No.1 Tahun 2013Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten SumenepNomor 21 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan

pencoblosan surat suara, jika dihitung secara kasatmata kurang lebih 20 orang yang diantar; Ada 2 kotak suara, tetapi yang diperlihatkan oleh Panitia kepada saksisaksi, ketiga Calon Kepala Desa, dan kepada pihak MUSPIKA hanya 1kotak suara, sedangkan kotak suara yang satunya tidak diperlihatkan,hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Sumenep No.1 Tahun 2013Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten SumenepNomor 21 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan

Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugatuntuk Nomor dan tanggal SKnya sama semua se Kabupaten Sumenepyang berbeda hanya tentangnya saja menunjuk kepada masing masingDesa, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilin se KabupatenSumenep pada saat itu hanya bersifat seremonial, serta dihukum pulakepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ; Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiSumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013, tanggal 13 Juni 2013,Tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilin atas nama SAHODDIN sebagaiKepala Desa Grujugan, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, yangditerbitkan oleh Tergugat ; 252522 02 =Mewajibkan kepada Tergugat untuk memerintahkan kepada PanitiaPemilihan Kepala Desa Grujugan untuk melaksanakan Pemilihan KepalaDesa Ulang di Desa Grujugan, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;5.

Bahwa, pada tanggal 22 Mei 2013 Tergugat menerima surat dari BadanPermusyawaratan Desa Grujugan Nomor : 141/26/435/420/104/BPD/2013Perihal : Usul Pengesahan Dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih; Buktibertanda T 1 5 nnnn nnn nn nnn nnn nn nn nce en ccc cre cen cee cee ec cnn cen nce oe cae cae cana. Bahwa, terlampir didalam surat dari BPD Desa Grujugan tersebutdiantaranya adalah : 220 02 22 eno nnn nnn nne nenaa.

tetapi Kepala Adat Besar Kecamatan Muara Lawatetap tidak merespon permohonan Penggugat; 6 Bahwa karena permohonan pelantikan kepada Adat Besar Kecamatan MuaraLawa selaku pihak yang berwenang tidak ada tanggapan oleh karenanyaPenggugat mengirimkan Surat Permohonan Pelantikan Kepala AdatKampung Dingin tertanggal 2 Februari 2012 kepada Ketua Presidium DewanAdat Kabupaten Kutai Barat yang isinya menyampaikan situasiketidakjelasan pelantikan Kepala Adat terpilih yang seharusnya dilakukanoleh Kepala Adat

Setelah beberapa kalidi tindaklanjuti oleh Penggugat akhirnya Ketua Presidium Dewan Adatmenyampaikan bersedia melakukan pelantikan pada tanggal 10 Maret 2012sehingga diedarkanlah undangan pada tanggal 6 maret 2012;7 Bahwa sesuai dengan hari yang telah ditentukan pelantikan untuk Penggugatsebagai Ketua Adat yakni pada pada tanggal 10 Maret 2012 Ketua PresidiumDewan Adat Kabupaten Kutai Barat tibatiba berhalangan hadir, karenadalam acara tersebut Kepala Adat Dayak Propinsi Kalimantan Timur jugahadir

DULLAH(Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten) kemudian Ketua PresidiumDewan Adat Kabupaten Kutai Barat menyerahkan piring putih (simboladat) yang maknanya menyerahkan kewenangan Pelantikan Kepala AdatKampung Dingin kepada Kepala Adat Besar Propinsi Kalimantan Timuruntuk melantik Kepala Adat Terpilih (Penggugat) dan untuk itu KetuaPresidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat mengutus salah satu stafadatnya (Bpk. ALI) untuk menyaksikan proses pelantikan tersebut.

Bahwa atas surat tanggapantersebut pelantikan dibatalkan karena pemilihan Kepala Adat Kampung Dinginditinjau ulang atas permintaan Camat Muara Lawa melalui telepon, namun suratpermohonan dari Sempekat Masyarakat Adat Kampung Dingin Nomor 001/SMA/KD/I/2012 tidak direspon / ditanggapi juga permintaan lisan Camat Muara Lawatidak dipenuhi;Bahwa pelantikan tetap berjalan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2012dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Adat Besar Dayak Kalimantan TimurNomor 16/LADKT/VII/2012

Biaya memenuhi syarat administrasi Rp. 20.000.000, (duapuluh juta rupiah.dan mencalonkan diriBiaya acara Pelantikan dan Rp. 65.000.000, (enam >: Penyumpahanyump puluh lima juta rupiahTotal Rp. 85.000.000.

Edi Yanto berdasarkanSurat Keputusan Kepala Desa TiparNomor : 141.32/09/IV/2012 tanggal 17April 2012, padahal Tergugat telahdiperingatkan oleh Camat Rawalo,Bupati Banyumas selaku pimpinan agartidak melakukan pelantikan sdr.

,pada menjelang malam pelantikan, undangan telah diedarkan,kelimalimanya yang akan dilantik sudah hadir, tetapi menjelangmalam hari setelah magrib saksi menerima somasi dari bapakSyamsudin ;Bahwa pelantikannya pada Hari Senin, awal April 2012 ; Bahwa yang meminta penundaan pelantikan itu hasil musyawarahantara Muspika dengan Pak Kades ; Bahwa setelah saksi menerima surat dari Kepala Desa terkait denganpenangguhan pelantikan dan mengembalikan lagi proses penentuanKepala Desa kepada saksi atau panitia

Edi Yanto ; Bahwa ditundanya pelantikan Kholik Hidayat karena ada somasi dariAdvokat Syamsudin ;Bahwa pada waktu saksi mendapatkan undangan, tidak tertulisbahwa akan ada pelantikan Kadus III saudara Edi Yanto, hanya adatertulis undangan untuk menghadiri pelantikan ; Bahwa surat pernyataannya tertulis karena wakil saksi pada waktuitu istilahnya ke luar kota, lalu karena sudah ditandatangani saksi,Halaman 35 dari 67 hal Perkara Nomor : 32/G/2012/PTUN.Smgsaksi suruh membuat surat pernyataan supaya

Namun, oleh karena adanya surat pengaduan dari saudara EDIYANTO melalui kuasanya, Tergugat menunda pelantikan Penggugat hinggatanggal 5 April 2012.

Menyatakan batal keputusan Tergugat berupa Keputusan KepalaDesa Tipar, Nomor: 141.32/09/IV/2012, tanggal 17 April 2012,tentang Pengesahan dan Pelantikan Perangkat Desa Tipar,Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, atas nama EDI YANTO;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan KepalaDesa Tipar, Nomor: 141.32/09/IV/2012, tanggal 17 April 2012,tentang Pengesahan dan Pelantikan Perangkat Desa Tipar,Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, atas nama EDI YANTO;4.

AR sebagai Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa KalampaKecamatan Woha, Keputusan BPD tersebut telah lewat waktu sehinggabertentangan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Bupati Bima Nomor 06Tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenBima Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian di jelaskan dengan lengkap sebagaiberikut:Keputusan BPD tentang penetapan calon Kepala Desa dilakukan paling lambat

Putusan Nomor 273 K/TUN/201318.19.20.Bahwa dengan adanya objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat KemudianCamat Woha melakukan pelantikan dan serah terima jabatan Kepala Desa yangdilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012, yang mana Penggugatmengetahui hal tersebut atas pemberitahuan Samsuddin dan kawankawan;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UndangUndang RI Tahun 1986 yangmenyatakan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluhhari sejak saat diterimanya atau

dan serah terima Jabatan Kepala DesaTerpilih dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2012, juga pada hari, tanggal yangsama dikirim undangan Pelantikan kepada berbagai pihak dan termasuk semua calonKepala Desa Kalampa, Kecamatan Woha (termasuk Penggugat) untuk menghadirisekaligus permakluman/pemberitahuan kepada semua pihak termasuk Penggugat,hal ini sesuai dengan pengakuan Penggugat dalam gugatannya pada poin 15, 16,17,18 dan 19;Kemudian gugatan Penggugat didaftarkan di Panitera Pengadilan Tata Usaha

NegaraMataram pada tanggal Mei 2012 dan diperbaiki tanggal 21 Juni 2012, maka jikadihitung sejak tanggal Pelantikan 22 Februari 2012 atau tanggal diketahuinya SuratKeputusan Bupati Bima yang menjadi objek perkara oleh Penggugat yaitu 22Februari 2012 dan tanggal perbaikan/ resminya gugatan diterima di PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 21 Juni 2012 maka telah melampauitenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 14 dan Pasal 15serta Peraturan Bupati Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk TehnisPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2006 tentang TataCara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan pemberhentian KepalaDesa Pasal 34 dan Pasal 35, tidak mengatur adanya hak pihak yang kalah dalampemilihan Kepala Desa untuk menempuh jalur hukum di Peradilan Tata UsahaNegara, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak;Bahwa terhadap gugatan

OBJEK PEMOHONAN :22enn ecco ce nnn ence c eens Perbuatan Termohon yang tidak menetapkan dan/atau melakukankeputusan dan/atau tindakan terhadap Surat Permohonan tanggal 31Oktober 2016, perihal Permohonan Pelantikan sebagai KAPITALAUKampung Buha Periode 20152021, atas nama Pemohon BARSELDORITS DENDALUHE. (fiktif positif) ;PUTUSAN No.04/P/FP/2016/PTUN.Mdo, Halaman 3 dari 42halaman(Ssesuai pasal 53 angka (3) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan) .B.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonanan kepada Pengadilan untukmemperoleh putusan penerimaan permohonan karena sampaidengan batas waktu yang ditentukan, Termohon = yang tidakmenetapkan dan/atau) melakukan keputusan dan/atau tindakanterhadap Surat Permohonan tanggal 31 Oktober 2016, perihal :Permohonan Pelantikan sebagai KAPITALAU Kampung Buha Periode20152021, atas nama Pemohon BARSEL DORITS DENDALUHE (fiktif(sesuai dengan pasal 53 angka (4) UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Mewajibkan kepada Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukankeputusan dan/atau tindakan terhadap Surat Permohonan tanggal 31Oktober 2016, perihal : Permohonan Pelantikan sebagai KAPITALAUKampung Buha Periode 20152021, atas nama Pemohon BARSELDORITS DENDALUHE sesuai peraturan perundangundangan yangIGT TE KU jeeeseee senescence nee retirees em Hn Sere ee3.

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ;Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut,PUTUSAN No.04/P/FP/2016/PTUN.Mdo, Halaman 8 dari 42halamanTermohon melalui kuasanya telah mengajukan Tanggapannya secara lisanpada persidangan tertanggal 24 Nopember 2016, yang pada pokoknyamengemukakan dalildalil bantahan sebagai berikut : Bahwa setelah membaca keseluruhan Permohonan dari Pemohon yaitupertama Pemohon meminta kenapa Bupati tidak melaksanakan pelantikan Bahwa alasanalasannya yaitu

tingkat kampung tidak mengambilkesimpulan di serahkan kepada panitiaKabUPateN jqnnn=nnennnne presen cenn tenn cenmecnarnnenan Bahwa saksi sebagai Panitia dan Bendahara, pada waktu pemilihan belumada Penetapan dan juga belum ada Berita Acara Hasil Pemilihan olehkarena belum sempatdiketik/dibuat ; Bahwa yang diserahkan kepada Panitia Kabupaten adalah PenetapanDraw, dan keberatan dari Delly Papehe karena sama memperoleh suara Bahwa pada bulan Maret 2016 musyawarah dan mufakat Kampung Buhatidak ada pelantikan

Pasal 3, pasal4, pasal 5 ayat (1), pasal 5 ayat (2)Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor : 5tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemiliohan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa jo. 5 ayat (3), 5 ayat (4)Peraturan Bupati Sampang Nomor : 8 tahun 2007tentang Petunjuk Pelaksanaan PeraturanDaerah Kabupaten Sampang Nomor : 5 tahun2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, makadapat ketahui dengan jelas bahwa Ketua PanitiaPemilihan Kepala Desa (P2KD)

Foto Copy ijazah MTsN / MAN/ PGAN/ dan surat keterangan Penggantiijazah yang rusak/hilang dilegalisir olehKepala Sekolah yang bersangkutan dan KepalaKantor Departemen Agama bagi yang berijazahMTsN/MAN/PGAN;53Sesirtst Beans Sohne ean Blo. 0 Sill VF wwe: woase 121s exncen meBahwa Sesuai dengan Pasal 8 huruf (d)Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomer 5tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentiankepala Desa Jo.

Pasal 8 huruf (d) PeraturanBupati Sampang Paraturan Bupati Sampang Nomer8 Tahun 2007 tentang Petunjuk PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomer 5tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentiankepala Desa, Jo.

Pasal5huruf (f huruf (f) Peraturan Daerah Kabupaten SampangNomer 5. tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian kepala Desa tahun 2006 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian kepala Desa, maka P2KD berhakmelakukan seleksi administratif dan memeriksakelengkapan' administratif bakal talon dan hasilPemeriksaan administratif ditetapkan oleh P2KD,begitu. juga bakal calon kepala desa SUPARTO yangsetelah diperiksa oleh P2KD ternyata tidak memenuhisyarat

Pasal 11. ayat (2) Peraturan DaerahKabupaten Sampang Nomer 5 tahun 2006tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentiankepala Desa yang berbunyi57"Permohonan Pencalonan Kepala Desa diajukansecara tertulis kepada panitia pemilihandengan dilampiri berkas Persyaratan yangditetapKan= 3 seexn+sseseeeesscmne eee snene semePasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanDaerah Kabupaten Sampang Nomer 5 tahun2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentiankepala Desa