Karang Timbal Rt/Rw 003/086 Kel. Punia Kec. MataramKota Mataram.

Karang Timbal Rt/Rw 003/086 Kel. Punia Kec.

Karang Timbal Rt/Rw003/086 Kel. Punia Kec.

Karang Timbal Rt/Rw 003/086 Kel.Punia Kec.

Karang Timbal Rt/Rw 003/086 Kel.

Menyatakan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang Hak Asuh (Hadhanah) atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (L) lahir di Tangerang tanggal 24 Februari 2009, Umur 3 tahun , hingga anak tersebut berumur dewasa (21) tahun , tanpa mengurangi hak-hak Tergugat untuk berkomunikasi dalam hubungannya sebagai anak dengan orangtuanya secara timbal balik , dengan sepengetahuan Penggugat ;5.

Menyatakan Penggugat (PENGGUGAT ) sebagai pemegang Hak Asuh(Hadhanah) atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAKPENGGUGAT DAN TERGUGAT (L) lahir di Tangerang tanggal 24 Februari2009, Umur 3 tahun , hingga anak tersebut berumur dewasa (21) tahun , tanpamengurangi hakhak Tergugat untuk berkomunikasi dalam hubungannya sebagaianak dengan orangtuanya secara timbal balik , dengan sepengetahuan Penggugat ;5.

Bahwa dari hubungan pemberian fasilitas kredit yg telah telahdisepakati antara Penggugat dengan Tergugat terkandung unsurperjanjian timbal balik dimana masingmasing pihak dibebanikewajiban untuk memenuhi prestasi tertentu secara timbal balikHalaman 8 dari 41 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Sgnsebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit yang telah disepakatiantara Penggugat dan Tergugat I.5.

GUGATAN TIDAK DAPAT DIAJUKAN & DITERAPKAN DALAMPERJANJIAN TIMBAL BALIK DENGAN KEWAJIBAN PEMENUHANPRESTASI SECARA TIMBAL BALIK (EKSEPSI NON ADIMPLETICONTRACTUS).3. PENGGUGAT BUKAN ORANG YANG BERHAK MENGAJUKANGUGATAN (ERROR IN PERSONA).Ad. 1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL).Menimbang bahwa dalam eksepsinya, Tergugat mendalilkan bahwagugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas karena dalam positagugatan maupun petitum gugatan tidak saling mendukung.

Berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut maka eksepsi ini tidak dapat dikabulkan.A.d.2 GUGATAN TIDAK DAPAT DIAJUKAN & DITERAPKAN DALAMPERJANJIAN TIMBAL BALIK DENGAN KEWAJIBAN PEMENUHANPRESTASI SECARA TIMBAL BALIK (EKSEPSI NON ADIMPLETICONTRACTUS).Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa:1.

Bahwa dari hubungan pemberian fasilitas kredit yg telah telahdisepakati antara Penggugat dengan Tergugat terkandung unsurperjanjian timbal balik dimana masingmasing pihak dibebanikewajiban untuk memenuhi prestasi tertentu secara timbal baliksebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit yang telah disepakatiantara Penggugat dan Tergugat I.4.

Terhadap keadaan semacam ini Majelis Hakimberpendapat seseorang tidak berhak mengajukan gugatan apabila diasendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian(Non Adimpleti Contractus), sebagaimana pendapat M Yahya Harahap, SHyaitu dalam perjanjian timbal balik, masingmasing dibebani kewajiban(obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik.

penerapan asas resiprokal yang berkaitandengan jasa yang Pemohon Banding lakukan kepada perusahaanpenerbangan asing dengan jalur penerbangan internasional;Doc.8632 dan Doc.9082/7Bahwa di dalam dokumen ICAO Nomor 8632 mengenai ICAO'sPolicieson TaxationintheField of International Air Transport dan NomorHalaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 206 B PK/PJK/201 1 9082/7mengenai ICAO'sPolicies on Charges for Airportsand AirNavigationServicesdiatur halhal sebagai berikut:e Setiap negara anggota ICAOsecara timbal

Dengan demikian, ketentua diatas memperhatikan asas timbal balik sebagai dasar perlakuan PPNatas transaksi yang berhubungan dengan transportasi udarainternasional.

balik yang perlu diperhatikan;Bahwa dalam kasus lain azas resiprokal ini dipatuhi oleh Indonesiaseperti Konvensi Wina mengenai kekebalan perpajakan (termasukkekebalan pajak tidak langsung) wakilwakil diplomatik, dimana ataspenyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak kepada wakilwakil diplomatik dibebaskan dari PPN atas dasar asas timbal balikwalaupun UU PPN (dalam Pasal 4 huruf a dan c) memenuhi kriteriauntuk dikenakan PPN;Penerapan asas timbal balik di negara lainBahwa sebagai contoh penerapan

balik);Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 206 B PK/PJK/201 1 Bahwa azas timbal balik untuk tidak mengenakan PPN atasjasaangkutan udara luar negeri muncul berdasarkan PerjanjianHubungan Udara Bilateral Pemerintah Indonesia dengan negara mitradimana posisi saat ini Pemerintah Indonesia telah melakukanperjanjianhubungan udara bilateral dengan 71 negara mitra denganrincian: 20 negara mitra telah melaksanakan penerbangan ke/dariIndonesia,ssedangkan perusahaan angkutan udara nasional Indonesiatelah

bailk untuk Pajak penghasilan dan tidakmenegaskan bahwa asas timbal balik tersebut juga diberlakukanuntuk PPN.

sudah di download oleh terdakwa Il denganmenggunakan HP dan telah tersimpan atau dipindahkan ke dalam Laptopterdakwa Il, kemudian terdakwa Il dan terdakwa membeli beberapa lembarkertas COROKOT Ukuran F4 warna putih dan kertas HVS ukuran F4 warnaputin setelah itu terdakwa dan terdakwa II mencetak uang palsu tersebutdengan menggunakan alat printer EPSON L100 Warna Hitam sebanyak 5(lima) lembar dan dalam 1 (satu) lembar kertas tersebut mereka terdakwamembuat menjadi 4 (empat) bagian uang dengan cara timbal

balik, setelahberhasil mencetak uang palsu tersebut mereka terdakwa melihat hasilnyadan ternyata tidak mirip dengan aslinya maka uang palsu tersebut olehmereka terdakwa bakar, lalu pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekirapukul 09.00 Wib mereka terdakwa kembali mencetak uang palsu sebanyak 8(delapan) lembar dan dalam 1 (satu) lembar kertas tersebut dibuat menjadi 4(empat) bagian uang dengan cara timbal balik, setelah selesai mencetakuang tersebut dan mereka terdakwa memanggil saksi Rafid untuk dimintaPutusan

sudah di download olehterdakwa Il dengan menggunakan HP dan telah tersimpan ataudipindahkan ke dalam Laptop terdakwa Il, kemudian terdakwa Il danterdakwa membeli beberapa lembar kertas COROKOT Ukuran F4 warnaputin dan kertas HVS ukuran F4 warna putih setelah itu terdakwa danterdakwa Il mencetak uang palsu tersebut dengan menggunakan alatprinter EPSON L100 Warna Hitam sebanyak 5 (lima) lembar dan dalam 1(satu) lembar kertas tersebut mereka terdakwa membuat menjadi 4(empat) bagian uang dengan cara timbal

kertas tersebutmereka terdakwa membuat menjadi 4 (empat) bagian uang dengan cara timbalbalik ; Bahwasetelah berhasil mencetak uang palsu tersebut mereka terdakwa melihathasilnya dan ternyata tidak mirip dengan aslinya maka uang palsu tersebutolehmereka terdakwa bakar ; Bahwa lalu pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 09.00 Wibmereka terdakwa kembali mencetak uang palsu sebanyak 8 (delapan) lembardan dalam 1 (satu) lembar kertas tersebut dibuat menjadi 4 (empat) bagianuang dengan cara timbal

kertas tersebutmereka terdakwa membuat menjadi 4 (empat) bagian uang dengan cara timbalbalik ,oahwa setelah berhasil mencetak uang palsu tersebut mereka terdakwamelihat hasilnya dan ternyata tidak mirip dengan aslinya maka uang palsu tersebutoleh mereka terdakwa bakar ;Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 09.00Wib Terdakwaterdakwa kembali mencetak uang palsu sebanyak 8 (delapan)lembar dan dalam 1 (satu) lembar kertas tersebut dibuat menjadi 4 (empat) bagianuang dengan cara timbal

menujuh trem kemudianbersembunyi dibawah kolong mobil;Bahwa setelah Securicor mendapati terdakwa dibawahkolong mobil kemudian Securicor mengamankan terdakwa kepos Security selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi PolsekTembagapura; e eee eee eeeBahwa akibat perbuatan terdakwa pihak perusahan PTFreeport Indonesia (Departemen ConcentratingDivision)berdasarkan uji laboratorium Quality ControlLaboratorium PT.FI terhadap sampel pasir concentratetersebut mengandung Tembaga(Cu) ,Emas(Au) ,Perak(Ag),Besi(Fe), Timbal

(Pb)dan Seng(Zn)mengalami kerugian dengantotal asumsi nilai ekonomis sampel adalah Rp.746.295, (tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus Sembilanpuluh lima rupiah)kemudian berdasarkan Surat KeteranganHasil Pengujian Laboratorium PT.Superintending Companyof Indonesia(SUCOFINDO)terhadap sampel pasir concentratetersebut PT.Freeport Indonesia (Departemen ConcentratingDivision)mengalami kerugian berupa Tembaga(Cu) ,Emas(Au),Perak(Ag),Besi(Fe), Timbal(Pb)dan Seng(Zn)serta sisabarang bukti berupa pasir

menujuh trem kemudianbersembunyi dibawah kolong mobil; Bahwa setelah Securicor mendapati terdakwa dibawahkolong mobil kemudian Securicor mengamankan terdakwa kepos Security selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi PolsekTembagapura; +e e ree eee eee Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak perusahan PTFreeport Indonesia (Departemen ConcentratingDivision)berdasarkan uji laboratorium Quality ControlLaboratorium PT.FI terhadap sampel pasir concentratetersebut mengandung Tembaga(Cu) ,Emas(Au) ,Perak(Ag),Besi(Fe),Timbal

membuang tas warnahitam yang bertulisan Rixen lalu terdakwa lari kearah tremlalu bersembunyi dikolong mobil lalu saksi Bayu Ismunantomengambil tas warna hitam yang bertulisan Rixen yang dibuangOleh terdakwa dimana berisikan pasir consentrat dalamkeadaan basah diperkirakan beratnya 12 kg dimana pasirconsentrat tersebut mengandung emas dimana berdasarkan ujilaboratorium Quality Control Laboratorium PT.FI terhadapsampel pasir concentrate tersebut mengandung Tembaga(Cu),Emas(Au) ,Perak(Ag), Besi(Fe) ,Timbal

Setiap Negara Anggota ICAO secara timbal balik memberikanpembebasan pengenaan pajak properti dan modal atau pajakpajakyang serupa, pada kapal terbang dari Negara Anggota ICAO lainnyayang terlibat dalam penyediaan transportasi udara internasional;Halaman 9 dari 46 halaman. Putusan Nomor 141/B/PK/Pjk/201 1b. Berkenaan dengan pajakpajak mengenai penjualan atau penggunaantransportasi udara internasional.

Putusan Nomor 141/B/PK/Pjk/201 1levies, customs duties, excise taxes, and similar fees and charges that are(a) imposed by the national authorities, and (b) not based on the cost ofservices provided, provided that such equipment and supplies remain onboard the aircraft;Surat keberatan dari beberapa maskapai penerbangan internasionalBahwa beberapa maskapai penerbangan internasional, telah menyatakankeberatannya untuk dikenakan PPN atas Jasa Handling ini mengingat adanyaAsas Timbal Balik yang telah

Namun, sesuai dengan kebiasaan internasional apabila jasa tersebutdiserahkan kepada perusahaan penerbangan asing untuk pelayananpenerbangan internasional, tidak dikenakan PPN sepanjang negaratempat kedudukan perusahaan penerbangan tersebut memberikanpembebasan yang sama terhadap perusahaan penerbangan Indonesia(Asas Pembebasan Timbal Balik);Berdasarkan S1001 ini secara eksplisit Indonesia menghormatikebiasaan internasional;Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005Bahwa berdasarkan PP Nomor 26 Tahun

Dengan demikian, ketentuan diatas memperhatikan Asas Timbal Balik sebagai dasar perlakuan PPN atastransaksi yang berhubungan dengan transportasi udara internasional. Halini dapat dipersamakan dengan jasa kebandarudaraan lainnya untukkeperluan penerbangan internasional.

Rachmat Soemitro, SH. hal6061), dimana atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajakkepada wakilwakil diplomatik dibebaskan dari PPN atas dasar AsasTimbal Balik walaupun UndangUndang PPN (dalam Pasal 4 huruf a danc) memenuhi kriteria untuk dikenakan PPN;Penerapan Asas Timbal Balik di negara lainBahwa sebagai contoh penerapan Asas Timbal Balik, Pemohon Bandingmemperoleh beberapa data yang dapat digunakan yang berasal dari beberapaperusahaan luar negeri yang sejenis dengan perusahaan Pemohon

bungkus gula pasir 1 kg an, 3 (tiga) bungkus pepsodentukuran 75 gram, 2 (dua) bungkus sabun mandi merk LUX,6 (enam) botol minyak goreng bimoli ukuran 1 literan,2 (dua) kaleng susu Indomilk, 9 (sembilan) kaleng = susucrimer, 5 (lima) buah sabun mandi Lux, 2 (dua) buahsabun mandi citra, 1 (satu) buah sabun mandi Liebuoy,2 (dua) buah sabun mandi Nuvo, 5 (lima) buah pastagigi Pepsodent, 40 (empat puluh) buah atau 4 (empat)renteng lason merk lavenda, 1 (satu) dus kecil minumankuku bima, 2 (dua) buah timbal

bungkusgula pasir 1 kg an, 3 (tiga) bungkus' pepsodent ukuran 75gram, 2 (dua) bungkus sabun mandi merk LUX, 6 (enam) botolminyak goreng bimoli ukuran 1 literan, 2 (dua) kaleng susuindomilk, 9 (sembilan) kaleng susu crimer, 7 (tujuh) buahsabun mandi Lux, 2 (dua) buah sabun mandi citra, 1 (satu)buah sabun mandi Lifebuoy, 2 (dua) buah sabun mandi Nuvo, 86(delapan) buah pasta gigi Pepsodent, 40 (empat puluh) buahatau. 4 (empat) renteng tason merk lavenda, 1 (satu) duskecil minuman kuku bima, 2 (dua) buah timbal

bungkus gula pasir 1 kg an, 3 (tiga) bungkuspepsodent ukuran 75 gram;2 (dua) bungkus sabun mandi merk LUX;6 (enam) botol minyak goreng bimoli ukuran lliteran;9 2 (dua) kaleng susu indomeilk; 9 (sembilan) kaleng susu crimer; 7 (tujuh) buah sabun mandi lux; 2 (dua) buah sabun mandi citra; (satu) buah sabun mandi lifebuoy; 2 (dua) buah sabun mandi nuvo; 8 (delapan) buah pasta gigi pepsodent; 40 empat puluh buah atau 4 (empat) renteng lasonmerk lavenda;1 (satu) dus kecil minuman kuku bima; 2 (dua) buah timbal

gula pasir 1 kg an, 3(tiga) bungkus pepsodent ukuran 75 gram, 2 = (dua)bungkus sabun mandi merk LUX, 6 (enam) botol minyakgoreng bimoli ukuran 1 literan, 2 (dua) kalenq susu16Indomilk, 9 (sembilan) kalenq susu crimer, 7 (tujuh)buah sobun mandi Lux, 2 (dua) buah sabun mandi citra, 1(satu) buah sabun mandi Lifebuoy, 2 (dua) buah = sabunmandi Nuvo, 8 (delapan) buah pasta gigi Pepsodent, 40(empat puluh) buah atau 4 (empat) renteng lason merklavenda, 1 (satu) dus kecil minuman kuku bima, 2 (dua)buah timbal

(satu) buah sabun mandiLifebuoy, 2 (dua) buah sabun mandi Nuvo, 8 (delapan)buah pasta gigi Pepsodent, 40 (empat puluh) buah atau 4(empat) renteng lason merk lavenda, 1 (satu) dus kecilminuman kuku bima, 2 (dua) buah timbal ukuran 1/2 kgtanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan23DARSONO Bin SUHARDI;Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasatanggal 21 Desember 2010 sekira pukul 02.30 Wib dikomplek pasar Jagong Ds.

atas putusan Majelis Hakim TingkatPertama sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya;Menimbang, bahwa oleh karena keberatankeberatan tersebut mengenaipertimbangan pokok perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akanmempertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya telahmengajukan eksepsi berupa exeptio adimpleti contractus yakni eksepsiterhadap gugatan yang menyatakan bahwa dalam suatu perjanjian denganpemenuhan prestasi secara timbal

Yk.menggugat pihak lainnya apabila pihak tersebut tidak memenuhi apa yangmenjadi kewajibannya atau prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telahdisepakati;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut termasuk eksepsiprosesuil, maka untuk menilai benar atau tidaknya eksepsi tersebut harusditemukan labih dahulu tentang faktafakta adanya perjanjian timbal balik yangtelah mengikat kedua belah pihak yang menuntut dipenuhinya prestasi, olehkarena itu pertimbangan tentang eksepsi tersebut akan diputus

Yk.Acara Perdata, 2005, hal. 461 menyatakan : Eksepsi Non Adimpleti Contractusdapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik. Masingmasingdibebani (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik.

No. 166/B/PK/PJK/2011yang Pemohon Banding lakukan kepada perusahaan penerbangan asingdengan jalur penerbangan internasional;Doc.8632 dan Doc. 9028/7Bahwa di dalam dokumen ICAO Nomor: 8632 mengenai ICAO's Policies on Taxation in the Field of International Air Transport dan Nomor: 9028/7mengenai ICAO's Policies on Charges for Airports and Air NavigationServices diatur halhal sebagai berikut:= Setiap Negara anggota ICAO secara timbal balik memberikanpembebasan pengenaan pajak properti dan modal atau

Air service agreementBahwa perjanjian Bilateral Hubungan Udara (Bilateral Air ServicesAgreement) selalu mencantumkan adanya asas timbal balik, di manaIndonesia juga memilikinya. Dengan kata lain, apabila suatu negara tidakmengenakan PPN atas pelayanan jasa kebandarudaraan untukpenerbangan internasional, maka negara lainnya juga tidak mengenakan,sehingga tidak ada diskriminasi.

No. 166/B/PK/PJK/2011imposed by the national authorities, and (b) not based on the cost ofservices provided, provided that such equipment and supplies remain onboard the aircraftSurat keberatan dari beberapa maskapai penerbangan internasionalBahwa beberapa maskapai penerbangan internasional telah menyatakankeberatannya untuk dikenakan PPN atas Jasa Handling ini mengingatadanya asas timbal balik yang telah disepakati bersama melalui berbagaimacam konvensi tingkat tinggi (ICAO dan IATA);Bahwa dengan

Dalam kasus lainazas resiprokal ini dipatuhi oleh Indonesia seperti Konvensi Winamengenai kekebalan perpajakan (termasuk kekebalan pajak tidaklangsung) wakilwakil diplomatik, dimana atas penyerahan BarangKena Pajak dan Jasa Kena Pajak kepada wakilwakil Diplomatikdibebaskan dari PPN atas dasar asas timbal balik walaupun UUPPN (dalam Pasal 4 huruf a dan c) memenuhi kriteria untukdikenakan PPN;Penerapan asas timbal balik di negara lainBahwa sebagai contoh penerapan asas timbal balik, PemohonBanding

No. 166/B/PK/PJK/20116.246.256.26Bahwa dokumen ICAO Nomor 8632 yang penyusunannyadidasarkan pada ketentuan Pasal 24 Konvensi Chicago juga tidakmenyatakan adanya pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atasjasa yang diterima oleh perusahaan penerbangan internasionalkhususnya jasa kebandarudaraan.Bahwa dalam dokumen ICAO Nomor 8632 hanya diatur masalahpemberlakuan asas timbal bailk untuk Pajak penghasilan dan tidakmenegaskan bahwa asas timbal balik tersebut juga diberlakukanuntuk PPN.

Zaenal Arifin dan Hakim Johantiono (halaman 27 29)"pahwa mengenai kelaziman di dunia Internasional tentangdikecualikan jasa pelabuhan yang melayani jalur internasional danpengenaan PPN dan azas timbal balik di dalam perjanjian bilateraltelah ditegaskan dalam Konferensi Jenewa Tahun 1948.

Pembebasan PPN tersebut dilakukan hanya kepada negara yangmemberikan perlakuan sama terhadap pesawat angkutan udara niaganasional sesuai dengan asas timbal balik (reciprocal).

Dengan demikian, ketentuanketentuan hukum di atas seharusnya tetap dianggap sebagai suatu dasarhukum yang mutlak dan dapat dipergunakan oleh Pemohon di dalamtransaksi jasa kepelabuhan tahun 2004 tersebut;Ketentuan internasional tentang asas timbal balik/resiprokalKelaziman di dunia internasional tentang dikecualikannya jasa pelabuhanyang melayari jalur internasional dari pengenaan PPN dan azas timbal balikdi dalam perjanjian bilateral telah ditegaskan dalam Konferensi Jenewatahun 1948.

Domes Ltd (Singapore) Qingdao(CNTAO)Jakarta(IDJKT)Xiamen(CNXMN) Negaranegara asal kapal internasional di atas merupakan negaranegarayang juga menganut azas timbal balik dan termasuk di dalam ketentuan SE02/1990, yaitu: Singapura, Taiwan, dan Jepang.

Putusan Nomor. 165/ B /PK/PJK/2014pengecualian PPN terhadap jasa kepelabuhan yang diberikan kepada kapalinternasional karena asas timbal balik/resiprokal sebenarnya merupakansuatu kebiasaan internasional yang sudah sangat lazim diterapkan di banyaknegara di dunia;Terdapat Putusan Pengadilan Pajak dan Putusan Mahkamah Agung untukkasus yang serupa ;Putusan Banding No. PUT10177/PP/M.VI/16/2007;Sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, kami jugamerujuk kepada Putusan Banding No.

disimpulkan bahwapasien Muhammad Irsyad Hanafi dapat merespon secara baik komunikasitimbalbalik dengan lawan bicara, pasien/Terdakwa Muhammad Irsyad Hanafimasih dapat mengingat secara detail setiap angka secara baik dalam arti memoriingatan terdakwa masih baik walaupun agak lambat, pasien/TerdakwaMuhammad Irsyad Hanafi masih bisa melakukan aktifitas sendirian untukkegiatan ringan dan tingkat ketergantungan ringan.Terdakwa/pasien Muhammad Irsyad Hanafi tidak mau berbicara dan meresponkomunikasi timbal

Muhammad Irsyad Hanafi dalam kondisi stroke pernahdisidangkan untuk perkara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi PenyalahGunaan Anggaran Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tahun 2012di Kabupaten Timor Tengah Untara dengan pidana penjara selama 4 (empat)tahun.Bahwa berdasarkan pendapat ahli sebagaimana yang terungkap dalam persidanganmaka Penuntut Umum berkesimpulan :Terdakwa Muhammad Irsyad Hanafi dapat mengikuti persidangan dan dapatmelakukan komunikasi dan merespon secara baik komunikasi timbal

Biomed, SpS)ahli menyimpulkan bahwa terdakwa bisa berkomunikasi akan tetapi sengaja tidakmau merespon komunikasi timbal balik dengan lawan bicara dan untuk mengatasi halitu harus ditangani oleh ahli Psikiater dan ahli Radiologi (dr. Edwin H.

pemeriksaanAnatomi tubuh apakah pasien/Terdakwa Muhammad Irsyad Hanafi dapat mengikutipersidangan, ahli tidak bisa berpendapat karena yang bisa menjawab hal tersebutadalah ahli syaraf.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidakmempertimbangkan untuk memberi kesempatan kepada ahli psikiater untukmemeriksa Terdakwa sebagaimana keterangan dokter ahli syaraf pada saat memjawabpertanyaan hakim, karena menurut dokter ahli syaraf pada saat melakukan observasi,terdakwa dapat merespon secara baik komunikasi timbal

Exceptio Non Adimpleti Contractus ;Bahwa sebenarnya dalam hal ini melekat perjanjian Timbal Balik.Masingmasing dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi Prestasisecara timbal balik ;Bahwa Penggugat seharusnya dengan sadar telah melakukanperbuatan yang dilarang Hukum (UndangUndang) karena kewajibannya lahmenjaga nama baik Perusahaan dimana Tergugat bekerja sertamelaksanakan tugas sebagaimana yang telah ditetapbkan kepadanya untukitu ;Bahwa dengan dilaksanakannya kewajiban Penggugat dalammenjaga

Karena TermohonKasasi dalam hal ini wajib dan melekat azas perjanjian timbal balik.

Masingmasing dibebani kewajiban dalam (Obligation) untuk memenuhi presentasisecara timbal balik, karena Termohon Kasasi tidak mau melaksanakan tugasatau menolak mutasi secara diamdiam sehingga dengan demikian dianggap(patut diduga) Wanprestasi/ingkar janji oleh karenanya tidak timbul kewajibanbagi pihak lain, vide Pasal 1338 KUHPerdata dan 1365 KUHPerdata, sehinggaPertimbangan Majelis Hakim terasa timpang (berat sebelah) dan tidak tepatkarena kepentingan Purusahaan yang beritikad baik juga seharus

Timbal (Pb) 0,439. Platina (Pt) 0,0510. Tembaga (Cu) 0,0311. Molybdenum (Mo) 0,03 dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka barang bukti serbuksampel serbuk pasir warna hitam tersebut tersusun oleh unsurlogam terbesar adalah Merkuri (Hg : 44,22 %)1 (Satu) bungkus plastik warna orange berisi serbuk pasir warnahitam dengan berat + 2.231,0 gram yang diberi kode BB: B. No. Elemen Presentase (% )1. Merkuri (Hg) 63,152. Besi (Fe) 31,12Se Antimony (Sb) 4,734. Titanium (Ti) 0,735. Timbal (Pb) 0,216.

Timbal (Pb) 0,246 Platina (Pt) 0,06 dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka barang bukti serbuksampel serbuk pasir warna hitam tersebut tersusun oleh unsurlogam terbesar adalah Besi (Fe : 41,34 %) dan Merkuri (Hg : 37,16%)Ill.

Timbal (Pb) 0,439. Platina (Pt) 0,0510. Tembaga (Cu) 0,0311. Molybdenum (Mo) 0,03 dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka barang bukti serbuksampel serbuk pasir warna hitam tersebut tersusun oleh unsurlogam terbesar adalah Merkuri (Hg : 44,22 %)b. 1 (satu) bungkus plastik warna orange berisi serbuk pasir warnahitam dengan berat + 2.231,0 gram yang diberi kode BB: B. No. Elemen Presentase (% )1. Merkuri (Hg) 63,15 Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2018/PN Msh 2. Besi (Fe) 31,123.

Timbal (Pb) 0,216 Platina (Pt) 0,07 dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka barang bukti serbuksampel serbuk pasir warna hitam tersebut tersusun oleh unsurlogam terbesar adalah Merkuri (Hg : 63,15 %)1 (Satu) bungkus plastik warna orange berisi serbuk pasir warnahitam dengan berat + 1.683,4 gram yang diberi kode BB: C. No. Elemen Presentase (% )1. Merkuri (Hg) 37,162. Besi (Fe) 41,343; Antimony (Sb) 20,87A. Titanium (Ti) 0,325. Timbal (Pb) 0,246.

Setiap Negara anggota ICAO secara timbal balik memberikan pembebasanpengenaan pajak properti dan modal atau pajakpajak yang serupa, padakapal terbang dari Negara anggota ICAO lainnya yang terlibat dalampenyediaan transportasi udara internasional;b.

Namun, sesuai dengan kebiasaan internasional apabila jasa tersebutdiserahkan kepada Perusahaan Penerbangan Asing untuk pelayananpenerbangan internasional, tidak dikenakan PPN sepanjang Negara tempatkedudukan perusahaan penerbangan tersebut memberikan pembebasanyang sama terhadap Perusahaan Penerbangan Indonesia (asaspembebasan timbal balik);Berdasarkan S1001 secara eksplisit Indonesia menghormati kebiasaaninternasional;PP Nomor 26 Tahun 2005Bahwa berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2005 tanggal 30 Juni

2005mengenai pembebasan PPN untuk avtur penerbangan internasional (salah satuHalaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor 142 B PK/PJK/2011pelayanan jasa kebandarudaraan), dinyatakan penyerahan avtur kepadamaskapai penerbangan untuk keperluan penerbangan internasional diberikanfasilitas tidak dipungut PPN sepanjang perjanjian pelayanan transportasi udaramencantumkan asas timbal balikBahwa PP ini mengacu pada perjanjian pelayanan transportasi udara yangmerupakan perjanjian internasional dan bilateral

Rachmat Soemitro, SH. halaman 6061), dimana atas penyerahanBarang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak kepada wakilwakil Diplomatikdibebaskan dari PPN atas dasar asas timbal balik walaupun Undang UndangPPN (dalam Pasal 4 huruf adanc) memenuhi kriteria untuk dikenakan PPN;Penerapan asas timbal balik di negara lainBahwa sebagai contoh penerapan asas timbal balik, Pemohon Bandingmemperoleh beberapa data yang dapat digunakan yang berasal dari beberapaperusahaan luar negeri yang sejenis dengan perusahaan Pemohon

Bandingdimana atas tagihannya kepada perusahaanpenerbangan Indonesia atas jenisjasa yang sama tidak dikenakan pajak yang sejenis dengan PPN;Bahwa pemerintah Indonesia yang berdasarkan kebiasaan internasionatelah memberikan pembebasan PPN atas dasar timbal balik, maka apabilaPemerintah Indonesia tidak akan lagi mematuhi kebiasaan internasional tersebut,yaitu dengan mengenakan PPN secara sepihak, berdasarkan sopan santuninternasional seharusnya diumumkan terlebih dahulu atas pengenaan PPNtersebut

/Kec.Kranggan, Kota mojokerto, dirumah Terdakwa tersebut ditemukanbarang bukti berupa 1 ( satu ) kresek hitam, 1 ( satu ) plastik yang berisiganja, 1 ( satu ) plastik bekas yang terdapat isolasi dan seluruh barangbukti tersebut adalah milik Terdakwa;Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut milik kamibertiga yang berasal dari membeli secara patungan, dibeli dari seorangbernama panggilannya Geyeng sebanyak 1 timbal / 1 garis seharga Rp.141.000.000, (Satu juta rupiah), pada hari Sabtu

tanggal 21 pril 2018sekira jam 22.00 wib;Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut milik kamibertiga yang berasal dari membeli secara patungan, dibeli dari seorangbernama panggilannya Geyeng sebanyak 1 timbal / 1 garis seharga Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah), pada hari Sabtu tanggal 21 pril 2018sekira jam 22.00 wib;Bahwa uang pembelian narkotika jenis ganja tersebut dibeli secarapatungan, uang saksi Jhoni Hendra Wijayadan saksiAgung DwiPrasetyo masingmasing sebesar Rp 200.000, (dua

/Kec.Kranggan, Kota mojokerto, dirumah Terdakwa tersebut ditemukanbarang bukti berupa 1 ( satu ) kresek hitam, 1 ( satu ) plastik yang berisiganja, 1 ( satu ) plastik bekas yang terdapat isolasi dan seluruh barangbukti tersebut adalah milik Terdakwa;Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut milik kamibertiga yang berasal dari membeli secara patungan, dibeli dari seorangbernama panggilannya Geyeng sebanyak 1 timbal / 1 garis seharga Rp.1.000.000, (satu juta rupiah), pada hari Sabtu

tanggal 21 pril 2018sekira jam 22.00 wib;Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut milik kamibertiga yang berasal dari membeli secara patungan, dibeli dari seorangbernama panggilannya Geyeng sebanyak 1 timbal / 1 garis seharga Rp.161.000.000, (Satu juta rupiah), pada hari Sabtu tanggal 21 pril 2018sekira jam 22.00 wib;Bahwa uang pembelian narkotika jenis ganja tersebut dibeli secarapatungan, uang saksi Jhoni Hendra Wijayadan saksiAgung DwiPrasetyo masingmasing sebesar Rp 200.000, (

Lab. 4403/NNF/2018 tanggal 16 Mei 2018,bahwa barang bukti nomor 4255/2018/NNF berupa 1 (satu) linting rokokberisikan irisan daun, batang dan biji yang bercampur tembakau denganberat netto 0,638 gramtersebut dinyatakan positif mengandungMetamfetamina, yang diakui narkotika jenis ganja tersebut milik terdakwabersama dengan saksi Agung Dwi Prasetyo dan saksiJhoni HendraWijayaberasal dari membeli secara patungan, dibeli dari seorang bernamaGeyeng sebanyak 1 timbal / 1 garis seharga Rp. 1.000.000, (satu

Mkl ; Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;DALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; Menyatakan perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat secara adat dan telah diberkati di Gereja adalah sah menurut hukum adat Toraja ; Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tetap mempunyai tanggung jawab secara timbal balik kepada

Toraja untukdicatatkan ;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka Penggugatmohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale agar berkenansegera memeriksa dan mengadili perkara tersebut danmenjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi = sebagaiberikut : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karenaPEPCEPAlaN jennne:ssesscessnesneecneetrsen cesses neerneeneernenee10Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tetap mempunyaitanggung jawab secara timbal

sebagai berikut:Bahwa berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1961 dan 1963 yang telah disahkanoleh Pemerintah Republik Indonesia dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan DiplomatikBeserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211), antara lain diatur bahwakepada Perwakilan Negara Asing dapat diberikan pembebasan pajak denganasas timbal

balik;Bahwa barang perwakilan negara asing diatur dalam Pasal 25 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan "PembebasanHalaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 296/B/PK/PJK/2017bea masuk diberikan atas impor: a. barang perwakilan negara asing besertapara pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik:Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 17 Tahun2006 tentang Kepabeanan bahwa (1) Pengembalian dapat diberikan terhadapseluruh atau

memilikidokumen PP8/PP19 pada saat melakukan pembelian kendaraan dari PemohonBanding, maka bea masuk yang Pemohon Banding bayarkan pada saatmelakukan impor kendaraan tersebut dikeluarkan dari harga jual dan akandimintakan pengembalian kepada Terbanding;Bahwa jika kemudian bea masuk ini tidak dapat dimintakan pengembailian,maka beban bea masuk akan menjadi beban Pemohon Banding dan hal initidak sesuai dengan konvensi wina, karena beban bea masuk tersebutseharusnya menjadi beban Negara karena asas timbal

Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 1 huruf a UndangUndang Nomor17 Tahun 2006 disebutkan bahwa Pembebasan Bea Masuk diberikanatas impor barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnyayang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik sementaradalam Pasal 1 angka 13 UndangUndang 17 Tahun 2006menegaskan bahwa dalam undangundang ini yang dimaksud denganimpor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam DaerahPabean;.

Pasal 2 menyatakan: Pembebasan bea masuk dan cukai diberikanatas impor milik perwakilan Negara Asing beserta pejabatnyadalam upaya menunjang tugas/fungsi diplomatik perwakilannegara asing di Indonesia berdasarkan azas timbal balik;b. Pasal 6 ayat (1) menyatakan: Pembebasan bea masuk diberikanatas impor atau pembelian kendaraan bermotor dalam keadaanjadi (CBU) oleh Pejabat Perwakilan Negara Asing, denganketentuan:a.

GUGATAN TIDAK DAPAT DIAJUKAN & DITERAPKAN DALAMPERJANJIAN TIMBAL BALIK DENGAN KEWAJIBAN PEMENUHANPRESTASI SECARA TIMBAL BALIK (EKSEPSI NON ADIMPLETICONTRACTUS)Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Padt.Plw/2019/PN SDAa.

Bahwa ketika PELAWAN faktanya terbukti telah melakukan Wanprestasidengan menunggak pembayaran hutang kepada TERLAWAN , namunPELAWAN dalam gugatannya malah mendalilkan TERLAWAN telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum.d.Bahwa dari hubungan pemberian fasilitas kredit yang telah disepakatiantara PELAWAN dengan TERLAWAN terkandung unsur PerjanjianTimbal Batik dimana masingmasing pihak dibebani kewajiban untukmemenuhi Prestasi tertentu secara timbal balik sebagaimana tertuangdalam Perjanjian Kredit yang

Bahwa karena masingmasing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhiprestasi secara timbal balik maka pihak yang tidak memenuhikewajibannya dalam perjanjian tidak berhak menggugat & Tergugat dapatmengajukan exceptio non adimpleti contractus (vide M. Yahya Harahap,SH., dalam Buku Hukum Acara Perdata, hal. 461, Penerbit Sinar Grafika,Cetakan ke V april 2007).h.

Menyatakan gugatan PELAWAN tidak dapat diterima karenaGUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)dan/atau GUGATAN KABURI TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)dan/atau GUGATAN TIDAK DAPAT DIAJUKAN & DITERAPKANDALAM PERJANJIAN TIMBAL BALIK DENGAN KEWAJIBANPEMENUHAN PRESTASI SECARA TIMBAL BALIK (EKSEPSI NONADIMPLETI CONTRACTUS). DALAM POKOK PERKARA1. Menyatakan gugatan PELAWAN tidak dapat diterima atau menolakgugatan PELAWAN2. untuk seluruhnya.3.

IWAN SUMARGO selaku Cessor atau pihak yang menerimapengalihan piutang atas pinjaman kredit dari Terlawan I.2)GUGATAN PELAWAN KABUR (Obscuur Libel)3)GUGATAN TIDAK DAPAT DIAJUKAN & DITERAPKAN DALAMPERJANJIAN TIMBAL BALIK DENGAN KEWAJIBAN PEMENUHANPRESTASI SECARA TIMBAL BALIK (Eksepsi Non Adim pletiContractius)Untuk Terlawan I, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :1) Eksepsi mohon dikeluarkan sebagai pihak2) Eksepsi gugatan Pelawan obscuur Libel.Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh

Perjanjian menerbitkan perikatan antara dua pihak yangmembuatnya, yaitu adanya hak dan kewajiban yang timbul di dalamnya;Menimbang, bahwa perjanjian dimaksud adalah perjanjian timbal balikdan perjanjian sepihak. Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yangmenimbulkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak.

Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PTA.Smg.Menimbang, bahwa pada setiap perjanjian timbal balik hak dan kewajibandi satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain, sehinggadianggap selalu ada prinsip bahwa kedua belah pihak harus secara bersamasama memenuhi kewajibannya dan samasama menerima haknya. Karena itutidak logis apabila salah satu pihak menuduh wanprestasi terhadap pihak lain,sedangkan ia sendiri wanprestasi.

Bilamana debitur selaku Tergugat dapat membuktikankebenaran tangkisannya, maka Tergugat tidak dapat dimintakanpertanggungjawaban apaapa atas tidak dilaksanakannya perjanjian tersebut;Menimbang, bahwa salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik yanglalai dalam memenuhi kewajibannya tidak dapat diminta pemenuhannya olehpihak lain.

Tangkisan berdasarkan prinsip exception non adimpleti contraktusdapat diajukan dalam perkara kepailitan;Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara a quo telahmengajukan eksepsi non adimpleti contraktus, sangkalan dalampersetujuan timbal balik yang di Kemukakan oleh satu pihak bahwa pihaklawan juga berada dalam keadaan lalai, dengan demikian tidak dapatmenuntut pemenuhan prestasi, maka berdasarkan Pasal 36 KHES, bahwapihak dapat dianggap ingkar janji, apabila karena kesalahannya : a.

Dalamperjanjian tersebut masingmasing pihak telah dibebani hak dan kewajibansehingga terjadi hubungan timbal balik, masingmasing dibebani kewajiban(obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik, pada perjanjian sepertiini seseorang tidak berhak mengajukan gugatan apabila dia sendiri tidakmemenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat selaku Nasabahtelah nyata tidak memenuhi kewajibannya yaitu tidak membayar angsurankepada Tergugat