Ditemukan 1675 data
Urut Berdasarkan
Register : 10-11-2014 — Putus : 27-04-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN SUMENEP Nomor 13/PDT.G/2014/PN.Smp Tanggal 27 April 2015 — HOSEN Dkk
SAHNAN Dkk
78 — 15
SAHNAN Dkk
78 — 15
orang anakyaitu:1.1 BUSATI (almarhum), mempunyai tujuh (7) orang anak yaitu :JUMMADIYAH(almarhum memiliki tiga (3) orang anak yaitu :BUNAW1(Turut Tergugat Ill) ;SAMAWIYAH ( Turut Tergugat IV ) ;ANNAN ( Turut Tergugat V ) ; JUTIYAH ( Turut Tergugat VI ) ;SUTAMA ( Turut Tergugat VII ) ;MUSAHRA ( Turut Tergugat VIII ) ;SAHRAW1(Turut Tergugat IX ) ;BUAT1( Turut Tergugat X ) ;S AMA ( Turut Tergugat XI ) ;1.2 MATTUSEN (almarhum),mempunyai tiga ( 3 ) orang anak yaitu :1.2.1.MAWIYAH( Turut Tergugat ) ;1.2.2
Register : 02-11-2016 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 562/Pdt.G/2016/PN.Sgr Tanggal 13 September 2017 — PENGGUGAT
- M. ZEN USMAN,
- M. AMIR HAMZAH AR,
- M. YUSUF,
- HM. MUHIDDIN HABBAS. SPd,
- HM ARSYAD SH,
- HM. HASYIM ZAKARIA,
- M TASIN HAPIPI,
- NAUFAL HADI,
- MIRWAN PRASETYA Shi,
- RINA KATRINA Spd,
- S U R Y O N O, M. RIFAâÃÂÃÂI,
- ADI PERKASA, BAYU RAHMAN,
- HARIS MAULANA AFFANDI,
- M. HIBBAN SAID,
- HABIBURRAHMAN USMAN,
- DENNY SALAM,
- HJ SITI ZUBAIDAH,
- DWI SUHARTI,
- RASID,
- M. ICHSAN,
- MUJIBURRAHMAN,
- ABU SOFYAN,
- ATIM BURHANI,
- FARDAN
- ISTIANAH
TERGUGAT
- BUPATI BULELENG
- KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULELENG
- KEPALA UPP KECAMATAN BULELENG
- KEPALA SD NEGERI 1 KENDRAN
83 — 32
83 — 32
., yangdidaftarkan pada tanggal 2 November 2016, untuk memanggil pula BadanPertanahan Kabupaten Buleleng sebagai Pihak Ketiga (Vrijwaring) dalamperkara aquo;Bahwa adapun alasanalasan Para Tergugat mengajukan PermohonanPenarikan Pihak Ketiga (Vrijwaring) adalah sebagai berikut:1.2.1 bahwa memperhatikan prinsip berperkara untuk terwujudnyaperadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;1.2.2 bahwa obyek perkara berhubungan dengan Sertipikat Tanah WakafNomor 01 Tahun 2004 tertanggal 20 Juli 2004, yang
Register : 03-08-2020 — Putus : 19-08-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PN Dataran Hunipopu Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Drh Tanggal 19 Agustus 2020 — Pemohon:
LASKAR ONGEN MAREWANE Alias ONGEN
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KEPOLISIAN DAERAH MALUKU Cq KEPOLISIAN RESORT SERAM BAGIAN BARAT Cq KEPOLISIAN SEKTOR TANIWEL TIMUR
118 — 71
LASKAR ONGEN MAREWANE Alias ONGEN
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KEPOLISIAN DAERAH MALUKU Cq KEPOLISIAN RESORT SERAM BAGIAN BARAT Cq KEPOLISIAN SEKTOR TANIWEL TIMUR
118 — 71
Penahanan terhadap Pemohon tidak sah1.2.1 Pasal 1 angka 21 Penahanan adalah penempatan tersangka atauterdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penutut Umum atauHakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yangdiatur dalam undangundang.1.2.2.
Putus : 31-03-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66/B/PK/PJK/2015 Tanggal 31 Maret 2015 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
59 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan sifat /ex specialis dari Kontrak Karya yang mengaturbahwa hasil produksi PT NMR berupa emas batangan adalahterhutang PPN, maka Hakim Majelis IIl dan Mahkamah Agung telahmemutuskan dengan mendasarkan diri pada ketentuan yang terdapatdi dalam Kontrak Karya.Tentunya sangat tidak tepat apabila dalam kaitan dengan UU PPNmaka sifat lex specialis dari Kontrak Karya diakui, tetapi dalamkaitan dengan UndangUndang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,sifat lex specialis dari Kontrak Karya tidak diakui.1.2.2
Putus : 31-03-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17/B/PK/PJK/2015 Tanggal 31 Maret 2015 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)
26 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Artinya, berdasarkan Kontrak Karya,1.2.2.emas batangan tetap merupakan Barang Kena Pajak (BKP) sehinggaPPN masukannya tetap dapat dikreditkan. Timbul sengketa dimanaPihak Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SKP dengan dasar emasbatangan bukan BKP, yaitu berdasarkan Pasal 4A ayat 2 (d) dariUndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 dan PP Nomor 144 Tahun2000. Tetapi, PT.
Putus : 04-12-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2116 B/PK/PJK/2017 Tanggal 4 Desember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HARI SAWIT JAYA
19 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Masukan yangterkait dengan penyerahan CPO dan kernel dapat dikreditkan;Halaman 15 dari 43 halaman Putusan Nomor 2116/B/PK/PJK/2017bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulankoreksi Terbanding atas Pajak Masukan Masa Pajak Desember2008 yang dapat dikreditkan sebesar Rp47.877.645,00 tidak dapatdipertahankan sehingga harus dibatalkan;Bahwa ketentuan perundangundangan yang terkait dengan pokoksengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembaliantara lain sebagai berikut:2. 1.2.2
Register : 28-04-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1005 B/PK/PJK/2017 Tanggal 5 Juni 2017 — PT. GARANSINDO AUTOMOBILE VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
PP/M.VIIB/19/2015 tanggal 26 November 2015 berpendapatbahwa:..berdasarkan Pasal 8 UndangUndang a quomemberikan wewenang atributif untuk menerbitkanPeraturan Pemerintah mengenai kelompok Barang KenaPajak yang tergolong mewah yang dikenai PajakPenjualan atas Barang Mewah dan besarnya tarif PajakPenjualan atas Barang Mewah , dan wewenang atributifkepada Menteri Keuangan untuk menerbitkan PeraturanMenteri Keuangan yang mengatur ketentuan mengenaijenis barang yang dikenai Pajak Penjualan BarangMewah:1.2.2
Register : 10-06-2014 — Putus : 01-07-2014 — Upload : 16-02-2015
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 173/Pid.B/2014/PN.Pkl Tanggal 1 Juli 2014 — dr. EVI LISTYANI PRASETYA Binti LIEM GWAN LIAN
106 — 27
106 — 27
Kaplet Hitam 7 butir,Paket Tiki diduga kosmetik sebanyak 63 Karton terdiri dari:1.2.2.Aqua skin EGF 24 Amp,Acnecitro 40 Amp,Biome GAlpha 20 Amp,.
Register : 10-05-2017 — Putus : 10-07-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN REMBANG Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Rbg Tanggal 10 Juli 2017 — MUHAMMAD SURURI Bin MUSTAâÂÂIN;
100 — 15
100 — 15
dengan menikahi Korban ITA ANA ALFIAH Binti SAMIDAls TOQURON (Alm);1.2 Saksi Korban ITA ANA ALFIAH dengan ibu kandung Korban SITIMUNAWARCOH telah membuat dan menandatangani surat perdamaianyang diketahui Kepala Desa Nglojo, Kec.Sarang Kab.Rembang yakniberupa:1.2.1 Surat Penyataan Tanggal 10 April 2017 (terlampir) yangmenyatakan bahwa Saksi Korban ITA ANA ALFIAH dengan ibukandung Korban SITl MUNAWAROH telah menerimabantuan/santunan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dariTerdakwa MUHAMMAD SURURI;1.2.2
Register : 13-05-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PA GRESIK Nomor 891/Pdt.G/2019/PA.Gs Tanggal 24 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 4
14 — 4
Majelis Hakim yang menyidangkan perkara iniberkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusansebagai berikut :Primair:1.2.2.Mengabulkan permohonan Pemohon;Memberi izin kepada Pemohon (XxxxxxXxXxXXxXXXXXXXXxXx) UNtuk menjatuhkantalak satu raj'i terhadap Termohon (XxxxxxxxxxXXXXXXxXx) di hadapan sidangPengadilan Agama Gresik;Membebankan biaya perkara menurut hukum;Subsidair:Hal.3 dari 45 hal.
Register : 05-03-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 09-12-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR Tanggal 23 Juli 2014 — H. SUNTORO, S.IP., M.Si
70 — 13
70 — 13
Petugas Inventarisasi : 1.2.2.Sekretaris Daerah, sebagai Ketua Tim;Kepala Bagian Tata Pemerintahan SetdaKab.
Putus : 16-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan PN WATES Nomor 195/PDT.G/2016/PN WAT Tanggal 16 Maret 2017 — SUWARSI,dkk
lawan
KANJENG GUSTI PANGERAN ADIPATI ARYO PAKU ALAM X dkk
257 — 540
257 — 540
Eko Wijanarko, masih hidup, sebagai : Penggugat II ;1.2.2. DM. Endah Prihatini, masih hidup, sebagai : Penggugat Ill ;1.2.3. Sarwono Tri Wiharjo, telah meninggal dunia pada 03 Juli 2013 dansemasa hidup telah kawn dengan Siti Maisaroh yang telahmeninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2005, dan dalamperkawnannya telah dilahirkan tiga (3) orang anak yaitu :1.2.3.1. Rangga Eko Saputro, masih hidup sebagai : Penggugat VI ;1.2.3.2. Diah Putri Anggraini, masih hidup, sebagai : Penggugat VII ;1.2.3.3.
Register : 08-12-2013 — Putus : 10-07-2014 — Upload : 31-08-2016
Putusan PA JAMBI Nomor 1037/Pdt.G/2013/PA.Jmb Tanggal 10 Juli 2014 — Pemohon VS Termohon
55 — 7
55 — 7
Menetapkan anakanak :2.1 .Anak 1.2.2 .Anak 2.Berada dalam Asuhan / Pemeliharaan Penggugat Rekonpensi ;3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar akibat perceraian kepadaPenggugat Rekonpensi berupa :Hal. 39 dari 41 Put. No. 1037 /Pdt.G/2013 /PA.Jmb.3.1. Nafkah untuk 2 (dua ) orang anak untuk masa yang akan datang yang masingmasing minimalsebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah ) perbulan sampai anakanak tersebutdewasa atau mandiri ;3.2.
Putus : 07-09-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1396/B/PK/PJK/2017 Tanggal 7 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT HARI SAWIT JAYA
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
seluruh PPN Masukan yang terkait denganpenyerahan CPO dan kemel dapat dikreditkan;Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulankoreksi Terbanding atas Pajak Masukan Masa Maret 2010 yangdapat dikreditkan sebesar Rp 57.869.783,00 tidak dapatdipertahankan sehingga harus dibatalkan;Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 1396/B/PK/PJK/2017Bahwa ketentuan perundangundangan yang terkait dengan pokoksengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembaliantara lain sebagai berikut:2. 1.2.2
Register : 21-06-2016 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 22-05-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 343/PDT.G/2016/PN.JKT.PST Tanggal 5 Januari 2017 — Ny. EMMY SUTANTO,Cs >< NEGARA REPUBLIK INDONESIA c.q. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.q. DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI (PKNSI) c.q. PUPN CABANG DKI JAKARTA/KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG JAKARTA I
170 — 61
170 — 61
Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1.2.2 Perjanjian Kredit No. 171 tanggal17 Desember 1996 jo. Perjanjian Kredit No. 170 tanggal 17 DesemberHal.27 dari 43 hal.Put.No : 343/PDT.G/2016/PN.Jkt. Pst.1996 telah disepakati bahwa apabila Sdr. Darwinto selaku debitur lalaiuntuk melunasi kewajibannya, maka Sdr.
Putus : 12-03-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1146/B/PK/PJK/2014 Tanggal 12 Maret 2015 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
19 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan sifat lex specialis dari Kontrak Karya yang mengatur bahwahasil produksi PT NMR berupa emas batangan adalah terhutang PPN,maka Hakim Majelis Ill dan Mahkamah Agung telah memutuskan denganmendasarkan diri pada ketentuan yang terdapat di dalam Kontrak Karya.Tentunya sangat tidak tepat apabila dalam kaitan dengan UU PPN makasifat lex specialis dari Kontrak Karya diakui, tetapi dalam kaitan denganUndangUndang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sifat lex specialisdari Kontrak Karya tidak diakui.1.2.2
Putus : 11-08-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 82 PK/TUN/2016 Tanggal 11 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN vs PT NUSANTARA ABDI JAYALAND,
68 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 82 PK/TUN/2016 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014: Lampiran:1.2.2 Pendapatan Kehutanan 5.017.016.000.000,001.2.2.1 Pendapatan dana reboisasi 2.440.000.000.000,001.2.2.2 Pendapatan provisi sumber daya hutan 1.790.444.000.000,001.2.2.3 Pendapatan IIUPH (IHPH) 146.250.000.000,001.2.2.3.1. Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman industry 11.250.000.000,001.2.2.3.2.
Putus : 09-06-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 738 K/Pdt/2016 Tanggal 9 Juni 2016 — ARI PRIHARDIYANTO, S.H., ; PT TIGABERLIAN AUTO FINANCE, dkk
178 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
178 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 738 K/Pdt/20162.1.3.Melanggar hak subyektif orang lain;Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;Bertentangan dengan kesusilaan;a9 5 Bertentangan dengan sikap yanp kehatihatianyang sepatutnya dalam masyarakat.1.2.2. Adanya kesalahan;1.2.3. Adanya kerugian;1.2.4.
Register : 08-05-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1051 B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 Juli 2017 — PT. GARANSINDO AUTOMOBILE VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
/PP/M.VIIB/19/2015 tanggal 19 November 2015 berpendapatbahwa:Berdasarkan Pasal 8 UndangUndang a quo memberikanwewenang atributif untuk menerbitkan Peraturan Pemerintahmengenai kelompok Barang Kena Pajak yang tergolongmewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewahdan besarnya tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah , danwewenang atributif kepada Menteri Keuangan untukmenerbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengaturketentuan mengenai jenis barang yang dikenai PajakPenjualan Barang Mewah;1.2.2
Register : 11-04-2014 — Putus : 23-10-2014 — Upload : 13-02-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 24/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl. Tanggal 23 Oktober 2014 — TERDAKAWA ; Abdul Karim,SE., Bin H. Abuhusin
93 — 51
93 — 51
DOKUMEN PENCAIRAN DANA PAKET 2 KAB BENGKULU UTARABERUPA :1.2.2:8.0,1011.12.13.1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 11290 /019/ SP2D LS/JASA/ XII/ 2011 tanggal 30 Desember 2011.1 (satu) Surat Permintaan SPDLS BPBD Prop Bengkulu Nomor : 139/SPDLS/BPBD / XII / 2011 tanggal 22 Desember 2011.1 (satu) Surat Pengantar Nomor : 930/ 513/ SPP LS/BPBD/VIII/ 2011 tanggal26 Desember 2011.l(satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 931/213/SPPLS/BPBD/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011.1 (satu
DOKUMEN PENCAIRAN DANA PAKET 6 KAB BENGKULU SELATANBERUPA :1.2.2:4.Di6.1(satu) Surat Permintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 11279/019/ SP2D LS/JASA / XII/ 2011 tanggal 30 Desember 2011.l(satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 931/216 / SPPLS/BPBD/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011.l(satu) Surat Pengantar Nomor : 930/ kosong / SPPLS/BPBD/XII/2011tanggal kosong Desember 2011.1(satu) Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Lansung (SPPLS) SuratPengantar Nomor : 930 / kosong /SPPLS/BPBD/XII/2011