tanggungjawabnya selaku tim verifikasi sebagaimana telahdisebutkan dalam Penjelasan V Pemangku Kepentingan dan Pelaku PNPMMandiri Perdesaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal PemberdayaanMasyarakat dan Desa halaman 24 di atas, selain itu terdakwa telah menggunakandana perguliran tersebut untuk dipinjamkan secara pribadi bukan melalui kelompoksimpan pinjam dan bukan atas nama UPK Pecalunagn Sejahtera, sehinggatersebut bertentangan dengan Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana BergulirPoin 10.1.2

empat ratuslima puluh ribu~ rupiah), sedangkan sisanya sebesarRp.1.011.050.000, (satu milyar sebelas juta lima puluh riburupiah) berdasarkan keterangan terdakwa disalurkan olehterdakwa kepada orang lain yang namanya tidak masuk dalamkelompok peminjam pada Desa Gumawang, dan juga untukmenutup pinjaman pinjaman yang macet sebelumnya, namunpernyataan tersebut tidak didukung dengan bukti yang jelas, sertahal tersebut bertentangan dengan ketentuan Penjelasan XPelestarian Kegiatan Dana Bergulir Poin 10.1.2

Bahwa almarhum ALMARHUM, semasa hidupnya telah menikah denganperempuan almarhum Adji Mariam (meninggal dunia pada tahun 2004), danmeninggalkan 5 (lima) orang anak kandung, yakni :10.110.210.310.410.510.6ANAK ;ANAK ;ANAK ;ANAK ;Almarhumah ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 22Juli 2016, semasa hidupnya telah menikah dengan SUAMI, danmeninggalkan 2 (dua) orang anak kandung, yakni :10.1.1 ANAK ;10.1.2 ANAK ;Almarhum ALMARHUM, telah meninggal dunia pada tanggal 24Agustus 2011 dengan tidak meninggalkan

RASYID selaku Ketua UPK tidakterbuka dengan masyarakat atas Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan SPP, dan TerdakwaISNADI RASYID selaku Ketua UPK secara diam diam membuat Kelompok SPPFiktif tanpa diketahu Masyarakat kemudian banyak Kegiatan SPP yang tidak 60iasdipertanggungjawabkan yang mana Terdakwa telah memotong Dana PencairanKegiatan SPP Masyarakat dan tidak menyetorkan Setoran Kelompok SPP keRekening UPK.Bahwa Berdasarkan PTO (Petunjuk Tehnis Operasional ) PNPM MP padaPenjelasan X Nomor 10.1 Angka 10.1.2

namun TerdakwaISNADI RASYID meminjam Dana SPP secara Individu kepada orang lain sesuaidengan surat yang dibuat Terdakwa ISNADI RASYID yang berjudul DaftarMasyarakat Yang Meminjam Dana PNPM MP dari ISNADI RASYID TidakMemakai Tanda Terima tanggal 20 Oktober 20112 dan Surat yang berjudul DaftarMasyarakat Yang Meminjam Dana PNPM MP Dari ISNADI RASYID DenganTanda Bukti Memakai Kwitansi tanggal 20 Oktober 2012.Bahwa Berdasarkan PTO (Petunjuk Tehnis Operasional ) PNPM MP padaPenjelasan X Nomor 10.1 Angka 10.1.2

selaku Ketua UPK meminjam Dana SPPsecara Individu kepada orang lain sesuai dengan surat yang dibuat Terdakwa ISNADIRASYID yang berjudul Daftar Masyarakat Yang Meminjam Dana PNPM MP dariISNADI RASYID Tidak Memakai Tanda Terima tanggal 20 Oktober 20112 danSurat yang berjudul Daftar Masyarakat Yang Meminjam Dana PNPM MP DariISNADI RASYID Dengan Tanda Bukti Memakai Kwitansi tanggal 20 Oktober2012 dan sangat bertentangan dengan PTO (Petunjuk Tehnis Operasional ) PNPM MP pada Penjelasan X Nomor 10.1 Angka 10.1.2

huruf b tentang KetentuanPendanaan Poin 2 yang berbunyi Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secaraIndividu atau dengan kata lain Dana SPP Perguliran diberikan Pinjaman harusberkelompok dan khusus perempuan yang dikategorikan Kelompok berkembang.Bahwa Terdakwa ISNADI RASYID mempergunakan Dana SPP tersebutkepada yang bukan peruntukkannya yang mana sangat bertentangan dengan aturannyadidalam PTO (Petunjuk Tehnis Operasional) PNPM MP pada Penjelasan X Nomor10.1 Angka 10.1.2 huruf b tentang Ketentuan

(dua belas ribu tiga ratusdelapan puluh lima meter persegi) Pemegang Hak Susana;10.1.2. Tanah yang terletak di Komplek Perusahaan di Jalan RayaCandi Mas Km. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan SertifikatHak Milik Nomor 124 Lt. 10.320 M? (sepuluh ribu tiga ratus duapuluh meter persegi) Pemegang Hak Susana;10.1.3. Tanah yang terletak di Komplek Perusahaan di Jalan RayaHalaman 18 dari 54 hal. Put.

yangmasuk kedalam lokasi tanah ladang milik Penggugat tanpa ijin,kemudian beberapa kali melakukan rangkaian pencurian PohonpohonKayu lalu menebangnya dengan menggunakan gergaji mesin potongSensouw dijadikan papan serta mencuri buah kelapa milik Penggugatuntuk kepentingan para Tergugat , Il, Ill, IV, V, Vl dan Tergugat VIImerupakan Perbuatan melawan hukum;10.Bahwa adapun total kerugian yang diderita Penggugat sebagaimanadidalilkan pada angka 5, 7 dan angka 8 tersebut diatas dengan rinciansebagai berikut:10.1.2

Tanah Sengketa 2.1 seluas : + 0.740 Ha. atau + 74are (+ 7.400 M2):10.1.2. Tanah Sengketa 2.2 seluas : : + 2.150 Ha atau + 215are (+ 21.500 M2);10.1.3. Tanah Sengketa 2.3 seluas : seluas : + 1.100 Haatau + 110 are (+ 11.000 Mz2);10.1.4. Tanah Sengketa 2.6 seluas : + 30,5 are (+ 3.050 M2);10.2. H. Aminullah menguasai seluas : 203,5 are (20.350 M?),dengan rincian sebagai berikut :10.2.1. Tanah Sengketa 2.4seluas : + 133,5 are (+ 13.350M2), sekarang dikuasai oleh anaknya H.

Adapunpenyaluran sebesar Rp70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tidaktercatat dalam buku kas, sehingga perbuatan yang dilakukan olehTerdakwa SYACHWAN MUCHTAR BIN MUCHTAR LANTARA selakuSekertaris UPK Kec.Kajang dengan memberikan bantuan pinjamansecara individu kepada nama nama tersebut di atas sudah tidak sesuailagi dengan ketentuan ketentuan yang diatur di dalam Petunjuk TeknisOperasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan yakni pada penjelasan XButir 10.1.2 huruf b (2) yaitu UPK tidak diperbolehkan untukmemberikan

Adapunpenyaluran sebesar Rp70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tidaktercatat dalam buku kas, sehingga perbuatan yang dilakukan olehterdakwa SYACHWAN MUCHTAR BIN MUCHTAR LANTARA selakuSekertaris UPK Kec.Kajang dengan memberikan bantuan pinjamansecara individu kepada nama nama tersebut di atas sudah tidak sesuailagi dengan ketentuan ketentuan yang diatur di dalam Petunjuk TeknisOperasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan yakni pada penjelasan XButir 10.1.2 huruf b (2) yaitu UPK tidak diperbolehkan untukmemberikan

25 April 2015 dan tanggal 18 Juni 2015; Bahwa perjanjian tanggal 25 April 2015 adalah untuk Outlet MySalonJababbeka dan perjanjian tanggal 18 Juni 2015 untuk Outlet MySalonGalaxi, dimana Penggugat dalam rekonvensi sebagai Franchisee danTergugat dalam Rekonvensi sebagai Franchissor; Bahwa Outlet MySalon Jababeka sejak Juni 2016 sampai saat ini tidakberoperasi lagi/tutup karena tidak mendapatkan support karyawan/tenagakerja dan system oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam pasal10.1.1, Pasal 10.1.2

10.1.Bahwa TERGUGAT sebagai pemilik hamparan bidang tanah yangberasal dari 4 (empat) Sertifikat Hak Milik yakni:10.1.1 Bidang tanah hak milik No. 61 sisa, NIB 28.05.07.15.00067,sesuai Surat Ukur Tanggal 30 Oktober 2001, No.22/SUKAJADI/2001, Luas 772 M2, terletak di Desa Sukajadi,Kecamatan Karawaci, Kodya Tangerang, Propinsi Banten.Hal. 18 dari 79 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2018/PTBTNDemikian berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 61 sisa/ DesaSukajadi, terakhir tercatat atas nama HERTATI SULIARTA.10.1.2

Pada OBYEK SENGKETA KESATU, luas tanah sudah benaryaitu + 4.542 M2 (Lebih Kurang Empat Ribu Lima Ratus EmpatPuluh Dua Meter Perseg)) ;10.1.2.

.Bahwa TERGUGAT sebagai pemilik hamparan bidang tanah yangberasal dari 4 (empat) Sertifikat Hak Milik yakni:10.1.1 Bidang tanah hak milik No. 61 sisa, NIB = 28.05.07.15.00067,sesuai Surat Ukur Tanggal 30 Oktober 2001, No.22/SUKAJADV2001, Luas 772 M2, terletak di Desa Sukajadi,Kecamatan Karawaci, Kodya Tangerang, Propinsi Banten.Hal. 18 dari 79 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2018/PTBTNDemikian berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 61 sisa/ DesaSukajadi, terakhir tercatat atas nama HERTATI SULIARTA.10.1.2

mengelolalimbah B3 atau pembuangan limbah B3, impor limbah, B3atau Limbah B3;(d) Pencemaran air laut dan atau perusakan laut(terumbu karang, mangrove & padang lamun);(e) Kerusakan lingkungan akibat illegal logging danpembakaran hutan;(f) Kerusakan lingkungan akibat kegiatanpertambangan dan illegal mining;(g) Kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan danpembakaran lahan, usaha perkebunan illegal;(h) Pelanggaran tata urang, pelanggaran tata ruangyang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakanlingkungan;10.1.2

denganmenggunakan pendekatan pendapatan (income approach)dengan metode Discounted Cash Flow (DCF) dan denganasumsi usia produktif tanaman mencapai 22 tahun (SampaiHal. 146 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKITM22) adalah senilai Rp. 55.388.555/Ha sehingga untukkerugian tanaman kelapa sawit seluas 129,18 Ha, jumlahseluruh kerugian Penggugat Rekonvensi adalah:129,18 Ha x Rp. 55.388.555 = Rp. 7.155.093.522,00(Tujuh milyar seratuslima luluh lima juta Sembilan puluh tiga ribulima ratus dua puluh dua Rupiah)10.1.2

Indriaty Bagoe, SE Binti Damsi Bagoe, mendapat 1/180 bagian;10.1.2. Rini Artaty Bagoe Binti Damsi Bagoe, mendapat 1/180 bagian;10.1.3. Didi Wahyudi Bagoe, S.Kom Bin Damsi Bagoe, mendapat 2/180 bagian; 10.2. Ramly Hamzah Bin Adjun Hamzah, mendapat 4/90 bagian;10.3. Fatmah Hamzah Binti Adjun Hamzah, mendapat 2/90 bagian;10.4. yarief Hamzah Bin Adjun Hamzah, mendapat 4/90 bagian;10.5. Ratna Hamzah Binti Adjun Hamzah, mendapat 2/90 bagian;10.6.

No. 242 K/Pdt.Sus/2012melakukan persekongkolan dalam Tender pengadaan 20 (dua puluh) unitLokomotif CC 204 dalam Tahun 2009 tersebut dengan memaksakanmasuknya tindakan Penunjukan Langsung yang dilakukan Pemohonsebagai suatu Tender, sebagaimana dipertimbangkan oleh Termohondalam butir 10.1.2 hal. 88 Putusan yang berbunyi : Bahwa pelaku usahayang dimaksud dalam perkara ini adalah General Electric (GE)Transportation yang merupakan badan hukum berupa perseroan yangdidirikan di Amerika Serikat, melakukan

dan pengembalianpinjaman secara langsung dari kelompok ke UPK;6 Tidak disalurkan ke kelompok yang mempunyai reputasi jelek dalammeminjam; 7 Jika disalurkan ke kelompok dengan pola executing harus memenuhipersyaratan sebagai Lembaga Pengelola Pinjaman;b Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Departemen DalamNegeri Nomor : 414.2 / 3717 / PMD tanggal 5 November 2008 perihalPetunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan padaPenjelasan X tentang Pengelolaan Dana Bergulir point 10.1.2

Halaman 123 dari 565 Putusan Nomor : 192/Pid.Sus/2014/PN.Sby1246 Tidak disalurkan ke kelompok yang mempunyai reputasi jelek dalammeminjam;7 Jika disalurkan ke kelompok dengan pola executing harus memenuhipersyaratan sebagai Lembaga Pengelola Pinjaman; b Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Departemen DalamNegeri Nomor : 414.2 / 3717 / PMD tanggal 5 November 2008 perihalPetunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan padaPenjelasan X tentang Pengelolaan Dana Bergulir point 10.1.2

.6 Tidak disalurkan ke kelompok yang mempunyai reputasi jelek dalammeminjam.Halaman 389 dari 565 Putusan Nomor : 192/Pid.Sus/2014/PN.Sby3907 Jika disalurkan ke kelompok dengan pola executing harus memenuhipersyaratan sebagai Lembaga Pengelola Pinjaman.b Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Departemen DalamNegeri Nomor : 414.2 / 3717 / PMD tanggal 5 November 2008 perihalPetunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan padaPenjelasan X tentang Pengelolaan Dana Bergulir point 10.1.2

kelompok dan pengembalianpinjaman secara langsung dari kelompok ke UPK.6 Tidak disalurkan ke kelompok yang mempunyai reputasi jelek dalammeminjam.7 Jika disalurkan ke kelompok dengan pola executing harus memenuhipersyaratan sebagai Lembaga Pengelola Pinjaman.Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Departemen DalamNegeri Nomor : 414.2 / 3717 / PMD tanggal 5 November 2008 perihal PetunjukTeknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan pada Penjelasan X tentangPengelolaan Dana Bergulir point 10.1.2

Uang sewa selama 1 (satu) tahun sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) di kalikan selama 5 tahun sebesarRp.1.000.000,000, (Satu milyar rupiah).10.1.2. Apabila dihitung secara bisnis uang sewa tersebutmenghasilkan sebesar Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah).Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi = untukmembayar biaya ganti rugi baik secara materil maupun moril kepadaPenggugat Rekonvensi.11.1.

dan pengembalianpinjaman secara langsung dari kelompok ke UPK.6 Tidak disalurkan ke kelompok yang mempunyai reputasi jelek dalammeminjam.7 Jika disalurkan ke kelompok dengan pola executing harus memenuhipersyaratan sebagai Lembaga Pengelola Pinjaman.b Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Departemen DalamNegeri Nomor : 414.2 / 3717 / PMD tanggal 5 November 2008 perihalPetunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan padaPenjelasan X tentang Pengelolaan Dana Bergulir point 10.1.2

dan pengembalianpinjaman secara langsung dari kelompok ke UPK.13 Tidak disalurkan ke kelompok yang mempunyai reputasi jelek dalammeminjam.14 Jika disalurkan ke kelompok dengan pola executing harus memenuhipersyaratan sebagai Lembaga Pengelola Pinjaman.d Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Departemen DalamNegeri Nomor : 414.2 / 3717 / PMD tanggal 5 November 2008 perihalPetunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan padaPenjelasan X tentang Pengelolaan Dana Bergulir point 10.1.2

Sbya Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Departemen Dalam NegeriNomor : 414.2 / 3717 / PMD tanggal 5 November 2008 perihal Petunjuk TeknisOperasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan pada Penjelasan X tentang PengelolaanDana Bergulir point 10.1.2 tentang Mekanisme Pengelolaan huruf c mengenai TahapanPengelolaan, menyatakan bahwa : Tahapan pengelolaan mengacu pada mekanismependanaan dana bergulir dengan ketentuan sebagai berikut:1 Pengajuan usulan pinjaman kelompok.Kelompok membuat usulan

kelompok dan pengembalianpinjaman secara langsung dari kelompok ke UPK.6 Tidak disalurkan ke kelompok yang mempunyai reputasi jelek dalammeminjam.7 Jika disalurkan ke kelompok dengan pola executing harus memenuhipersyaratan sebagai Lembaga Pengelola Pinjaman.Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Departemen DalamNegeri Nomor : 414.2 / 3717 / PMD tanggal 5 November 2008 perihal PetunjukTeknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan pada Penjelasan X tentangPengelolaan Dana Bergulir point 10.1.2

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, objeksengketa adalah batal demi hukum sehingga Tergugat wayjib mencabut kembali objek sengketa, a Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat sangatlah kelirudan tidak berdasar, sehingga patutlan kiranya Tergugatmenolak dengan alasan yang mendasar kepada peraturansebagai berikut:10.1 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara pasal 129 menyebutkan :10.1.1 Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negaradiselesaikan melalui upaya administratif;10.1.2 Upaya

Kebijakan Umum, huruf b Tujuan, yang dinyatakankegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaanbertujuan, angka :1. memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepadamasyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha,2. pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuaidengan tujuan program;3. peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir ditingkat wilayah pedesaan,eangka 10.1.2.

Pemegang Hak Susana. ..........10.1.2. Tanah yang terletak di Komplek Perusahaan di Jalan RayaCandi Mas Km. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan SHMNomor : 124 Lt. 10.320 M? Pemegang Hak Susana. ...........10.1.3.10.1.4.10.1.5.10.1.6.10, 1.7.10.1.8.17Tanah yang terletak di Komplek Perusahaan di Jalan RayaCandi Mas Km. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan SHMNomor : 446 Lt. 6.450 M?