Ditemukan 135 data
79 — 40
Tapi sejak tahun 2007 ADART beda karena pada tingkatperusahaan ada afiliasi dan yang dibawa adalah AD afiliasinya.Misalnyanya Serikat Pekerja PT Prodia yang dibawa adalah ADadalah PT Prodia;Bahwa sebelum keluar UU No. 21 tahun 2000, mengadop UU No.9 tahun 1992 dikatakan satu perusahaan yang memiliki 10 orangwajiod ikut Jamsostek dan UU No. 21 diadop bahwa syaratmendirikan Serikat Pekerja adalah minimal 10 orang;Bahwa pada saat pencatatan penomoran tahun 2006 Tergugat IlIntervensi tahun 2006 datang
Terbanding/Tergugat I : FADHLURRAHMAN
Terbanding/Tergugat II : MANJURIA M.AMIN
Terbanding/Tergugat III : Effendi
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan Dan Perkotaan
Terbanding/Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Provinsi Aceh Cq Panitia Ganti Rugi Dan Pengadaan Tanah Provinsi Aceh Cq Sekretaris Panitia Ganti Rugi Dan Pengadaan Tanah Provinsi Aceh pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh
Terbanding/Turut Tergugat I : M. DAHLAN AR
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah RI Mendagri Gubernur Provinsi Aceh Bupati Kab Aceh Besar Camat Kec selimum Geuchik Menasah Baro
Terbanding/Turut Tergugat III : JULIANI MUKHTAR, S.H, M.Kn
86 — 54
Rahman ; Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Abu Bakar ;Halaman 60 dari 80 Putusan Nomor 94/PDT/2020/PT BNA3.adadalah hak milik Penggugat ;Menyatakan tindakan Tergugat I, Il dan Ill yang telah mengklaim kepemilikantanah objek sengketa milik Tergugat dan perbuatan Tergugat II dan III yangmengajukan sanggahan kepada Panitia Pengadaan Ganti Rugi Tanah JalanTol Banda Aceh Sigli agar tanah objek sengketa untuk dilakukan ganti rugikepada Tergugat II dan III merupakan perbuatan melawan hukum, sebabtanah
Rudiyanto, S.H.
Terdakwa:
Kasman
412 — 642
Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI ADadalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yangberlaku di Indonesia.3.
116 — 35
atas kemauan sendiri.d) Diberhentikan dengan tidak hormat.e Melanqgarlarangan nqhunian rumahNegara.Hal 45 dari 112 Putusan No.50/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST2) Pasal 11 ayat (12) : Ganti rugi atas segala biayadari penghuni akibat penggunaan danpengosongan rumah negara tidak ditanggung olehnegara.Surat Edaran Pangdam Jaya Nomor SE/234/X1I/2000tanggal 24 Nopember 2000 tentang ketentuan danperaturan penggunaan rumah dinas TNI AD mengaturantara lain sebagai berikut :7) Yang berhak menggunakan rumah dinas TNI ADadalah
373 — 132
Lamongan dapat majelis kabulkan;Menimbang, bahwa terhadap petitum untuk menghukum Tergugat untukmenghapus data tentang okupasi TNI AD dari register okupasi milik TNI AD,maka majelis mempertimbangkan bahwa datadata mengenai okupasi TNI ADadalah merupakan data intern dari TNI AD sehingga penghapusan data tersebutmerupakan kewenangan sendiri dari bagian dari administrasi TNI AD sehinggaterhadap petitum ini majelis tolak;Menimbang, bahwa mengenai petitum untuk Menghukum Tergugatuntuk membayar uang paksa
I PUTU GEDE BUDIADI, SH
Terdakwa:
Harun Al Rasyid
114 — 60
Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui dalam penerimaandan seleksi untuk menjadi Prajurit TNI yang dalam hal ini adalah TNI ADadalah tidak dipungut biaya apapun, namun oleh karena Terdakwamenginginkan suatu keuntungan sehingga Terdakwa memanfaatkankesempatannya yang seolaholah untuk dapat menjadi prajurit TNIadalah dengan menggunakan uang, sehingga Terdakwa memperolahkeuntungan uang yang diberikan oleh Saksi1,Saksi5,Saksi7 danSaksi9 , yang selanjutnya keuntungan tersebut Terdakwa gunakanuntuk kepentingan
32 — 6
Bahwa benar puncak dari permasalahan ini adadalah pada tanggal 20 Juli 2015.Pada hari ke.4 lebaran dirumah orang tua Termohon sekitar 10.00 Wib,ketika ituTermohon sudah membuatkan teh panas yang belum Pemohon minun,saat ituPemohon tidak bebicara dan tibatiba ingin pergi tanpa bilang apaapa,laluTermohon bertanya tapi Pemohon tidak menjawab hanya diam dan tidakHalaman 53 dari 99 hal Putusan nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Prm.mendengarkan Termohon, dan sekejap Pemohon tibatiba langsung marah danmenampar Termohon
109 — 12
, sehingga sekarang luas tanah Asrama Cemara TNI ADadalah sisa 8.468 M? sesuai Sket Lokasi yangdikeluarkan BPN Kota Pontianak pada Peta PendaftaranNomor 49.125.203086, jadi apa yang didalilkan olehPenggugat semua tidak benar untuk itu harus ditolak.. Demikian juga bahwa luas tanah kurang lebih 101 M2?
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAHAN R.I CQ MENTERI PERTAHANAN R.I CQ PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, CQ.KEPALA STAF TNI ANGKATAN DARAT CQ PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER III SILIWANGI CQ KEPALA PERBEKALAN ANGKUTAN DAERAH MILITER III SILIWANGI CQ KOMANDAN DETASEMEN PERBEKALAN ANGKUTAN III CQ KOMANDAN TEMPAT PEMBERIAN PERBEKALAN III PURWAKARTA
Terbanding/Tergugat II : Komandan Komando Distrik Militer Purwakarta Dandim PWK
Terbanding/Tergugat III : Aah Nuryati
Terbanding/Tergugat IV : Cucu Rosiyani
Terbanding/Tergugat V : Iit Karnasih Djuita
Terbanding/Tergugat VI : Yani Muhaerani
Terbanding/Turut Tergugat I : Yeye
Terbanding/Turut Tergugat II : Lurah Kelurahan Nagri Kidul
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Purwakarta
Terbanding/Turut Tergugat IV : CICIERDIS IFANURDIANI, SH.,M.Kn.
Terbanding/Turut Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Keuangan Cq
138 — 66
, sehingga apabila dihitung dari tahun1975 sampai dengan diajukan gugatan tahun 2019 yaitu (20191975 = 44tahun), dihitung uang sewa selama setahunnya yaitu Rp. 10.000.000,(sepuluh puluh juta rupiah), maka sewa yang harus dibayar TergugatRekonpensi yaitu = Rp. 10.000.000, x 44 Tahun = Rp. 440.000.000,(empat ratus empat puluh juta rupiah), secara tunai dan langsung kepadanegara.Berdasarkan diuraikan dan bukti yang dimiliki para PenggugatRekonpensi, dapat membuktikan kepemilikan dan penguasaan TNI ADadalah
233 — 100
Dalam surat ini ditegaskan salah satu bisnis TNI ADadalah asset yang terdapat dalam Yayasan Kartika Eka Paksi(Penggugat) ;Hal 143, Putusan no.85/PDT.G/2013/PN.JKT.PST4 Bahwa pada tanggal 21 September 2007, Pembina YKEP (Penggugat),mengeluarkan Surat Persetujuan Nomor : SP/12/YKEP/IX/2007 (Bukti TT VU5) yangintinya menyetujui pelepasan saham Penggugat di Turut Tergugat VII dengan seijin dariTim Transformasi Bisnis TNI.
Pembanding/Penggugat III : Soleman Sattu Diwakili Oleh : Petra Edhi
Pembanding/Penggugat XVII : Jafeth Diwakili Oleh : Petra Edhi
Pembanding/Penggugat XVIII : AMINAH Diwakili Oleh : Petra Edhi
Pembanding/Penggugat XX : Samsudin Diwakili Oleh : Petra Edhi
Terbanding/Tergugat I : Menteri Pertahanan RI
Terbanding/Tergugat II : Tentara Nasional Indonesia C.q Panglima TNI yang beralamat Markas Besar TNI Mabes TNI
Terbanding/Tergugat III : Tentara Nasional Indonesia C.q Panglima TNI C.q Kepala Staf TNI Angkatan Darat
Terbanding/Tergugat IV : Tentara Nasional Indonesia c.q. Panglima TNI C.q Kepala Staf TNI Angkatan Darat C.q Direktur Zeni Angkatan Darat
Terbanding/Tergugat V : TNI C.q. Panglima TNI C.q Kepala Staf TNI Angkatan Darat C.q. Pangdam Jaya
Terbanding/Tergugat VI : PT. Continental Paramitra
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
Terbanding/Turut Tergugat II
133 — 86
Bahwa obyek sengketa yang berupa tanah dan bangunan Rumah Dinas TNI ADadalah milik sah TNI AD didasarkan pada Sertifikat Hak Pakai Nomor:00141/Kelurahan Mampang Prapatan a n Pemerintah Republik Indonesia c.q.Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, seluas : 29.101 M2 tertanggal 27September 2016, sebagaimana diatur dalam:1) Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah, dinyatakan : "Sertifikat adalahmerupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alatpembuktian
38 — 20
Tentang tuntutan pidana tambahan dipecatdari1)dinas TNI AD.Bahwa Penasihat Hukum memandangtuntutan Oditur Militer yaitumenghukum Terdakwa dengan pidanatambahan dipecat dari dinas TINI ADadalah sangat memberatkan Terdakwakarena terlalu utopis rasanya jikaberharap bahwa setiap' prajurit harusbebas dari DOSA yang dapat merusakdisiplin, bukankah setiap satuanlingkungan TNI melekat fungsipembinaan personil ?.
124 — 53
Bahwa Marine Inspector adalah suatu wewenang yang diberikan kepadaseseorang yang berhubungan dengan kelaiklautan dan keselamatan dalampelayaran;Bahwa keahlian Marine terutama adalah untuk menilai perlengkapan danperalatan yang berkaitan dengan keselamatan kapal seperti life jacket, life buoy,sekoci, alat nafigasi, kapasitas muatan, dan lainlain;Bahwa standar yang ditetapkan tentang perlengkapan keselamatan yang ada diatas kapal ikan seperti misalnya untuk life jacket, standar minimal yang harus adadalah
SIGIT HENDRADI, SH
Terdakwa:
OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN bin ADE SUDARMA.
2714 — 13662
menerangkan, sebelum RIJAL (orang Cirebon) berangkatke Suriah, saksi diperintahkan oleh ROIS untuk belajar caracarapemesanan tiket dan Pisa untuk Suriah, saksi bertemu langsungdengan RIJAL (orang Cirebon) yang saat itu ngekos di simpang empatDago dekat dengan Mc Donald masuk gang, kostkostan tersebut 2(dua) lantai, Kamar kost RIJAL pintu nomor 3 dari pintu gerbang. saksitinggal dikamar kostan tersebut selama 1 (Satu) minggu, belajarnyamenggunakan 2 (dua) buah laptop milik RIJAL, Adapun yang saksipelajari adadalah
366 — 365
Desa adadalah penyelenggaraan urusan pemerintahandan kepentingan masyartakat setempat dalam sistem pemerintahan negarakesatuan RI; Bahwa sesuai peraturan bupati no. 17 tahun 2015 prosedur penerimaanmeliputi penerimaan melalui bendahara desa, penerimaan melalui bank,melalui petugas pemungut sesungguhnya sesuai prosedural penyetoranmelalui kepala desa tidak diatur karena jelas prosedur hanya ada 3mekanisme yang digunakan penerimaan melalui bendahara desa, melaluibank, dan melalui petugas pemungut;