Ditemukan 190 data
SAUT MULATUA.SH.MH
Terdakwa:
AMIR SYARIFUDDIN Y, SH. Bin H.M.YUNUS RUKKA
73 — 35
BASIR BOCHARI, SE, M.Si, di bawah sumpah dipersidangan padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang termuatdalam BAP;Bahwa saat ini saksi menjabat selaku Kepala Badan Pendapatan danPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD);Bahwa benar saksi selaku Kepala Dinas BPPKAD memiliki tugas pokoksebagai berikut:1. Menyusun rencana kegiatan/ program Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;2.
EDI SUTOMO, SH.
Terdakwa:
DWI CAHYA FEBRIYANTO
141 — 61
Hikmah Jaya dengan cara transfer ke rekeningnya, setelahterbit SP2D dari BPPKAD Kab. Sampang.Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2018/PN.SBY Hal.30 dari.588. NOER RISKIYAH, S.Sos : Saksi tidak kenal terhadap dokumen SPK Nomor425/16.41/06.Pgw/SPK/434.201/VIII/2017, tanggal 14 Agustus 2017tentang pekerjaan pengawasan rehab ruang kelas SD (3 lokal) Kec.Tambelangan; Bahwa saksi selaku Direktur CV.
81 — 35
Mdnratus lima puluh rupiah) untuk pekerjaan instalansi loundry jikahasilpemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tersebut ingin ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara, yakni Setelah dilakukanpenagihan oleh saksi selaku Inpektorat Kabupaten Batu Bara jika Dinas yangbersangkutan ingin menindaklanjuti maka melakukan penyetoran ke rekeningkas umum daerah melalui Bank Sumut selanjutnya foto copy buku setor dikirim kepada inspektorat dan BPPKAD Kabupaten Batu Bara.Bahwa benar
pokoknya terdakwatidakkeberatan.13.Saksi ABDUL HAMID setelah bersumpah di persidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa benar riwayat Pendidikan saksi, yakni:# SD Tahun 1973 di Havea, SMP Tahun 1976 di Dolok Masihul, SMA Tahun 1980 di Tebing Tinggi, $1 Tahun 2007 di Universitas Teladan Medan,Riwayat Pekerjaan saksi : CPNS di SMP Negeri 1 LabuhanRuku Tahun 1981, PNS di SMP Negeri 1 LabuhanRuku Tahun 1982,i Kasubbag Keuangan di DPPKADTahun 2008, Kabid akutansi di DPPKAD 2011, Sekretaris di BPPKAD
Terbanding/Terdakwa : Ir. SYAIFUL ARMAN, M.Si Bin H. ABDUL RAHMAN WAHID.
173 — 58
TPK/PT.SMRdalam perkara in casu terdakwa tetap membuat Surat Perintah Pembayaran(SPM), sehingga Kepala BPPKAD mengeluarkan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) sampai dengan tahap ke delapan (PPC 008);Menimbang, bahwa SP2D yang dikeluarkan oleh Kepala BPPKAD telahditerima oleh Kontraktor Pelaksana (PT Lampiri Relis) telah menerimapembayaran yang bukan haknya karena pembangunan fisik tidak dilaksanakansessuai dengan laporan perkembangan fisik dan ternyata dikeluarkan SuratPerintah Membayar oleh terdakwa
81 — 26
Boro, RT. 008, RW. 002 Kelurahan Pojok,Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri tepatnya di sebelah utara tempat ibadah umat Hindu(Pura Sekartaji).Atas keterangan Saksi12 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.Saksi13 :Nama lengkap : Heri Sunarko, S.Sos, MM.Jabatan : BPPKAD (Bidang pengelolaan Aset Daerah)Intansi : Kota Kediri.Tempat, tanggal lahir +: Nganjuk, 25 Desember 1969.Jenis kelamin : LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaAgama : IslamTempat tinggal : Jl.
109 — 14
AISYAH tidakkeluar akan tetapi SPPT atas nama ABDUL HADI tanpa dasar apapunmengubahnya dan saya langsung merubah ke BPPKAD merubah SPPTtersebut dari Nama ABDUL HADI ke Hj. AISYAH kembali pada bulan Mei2017.Bahwa AISAH dan ABDUL HADI belum pernah naik haji setahu saksikalau Hj. AISYAH saksi tahu karena beliau naik haji dengan bapak saksitahun 1972 dan sebelum haji nama Hj.
Terbanding/Terdakwa : HIDAYAT Als. DAYAT Bin BASRANSYAH
94 — 36
Abdullah selaku PPK (PejabatPenatausahaan Keuangan).Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan dokumen pencairan kepadaBagian Keuangan untuk dimintakan penerbitan Surat Perintah Membayar(SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang selanjutnyadiserahkan ke bagian BPPKAD untuk melakukan pencairan anggaran.Bahwa setelah dana program dengan kegiatan di Dinas Kesehatan KabupatenNunukan
Abdullan selaku PPK (PejabatPenatausahaan Keuangan).Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan dokumen pencairan kepadaBagian Keuangan untuk dimintakan penerbitan Surat Perintah Membayar(SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang selanjutnyadiserahkan ke bagian BPPKAD untuk melakukan pencairan anggaran.Bahwa setelah dana program dengan kegiatan di Dinas Kesehatan KabupatenNunukan
Abdullan selaku PPK (PejabatPenatausahaan Keuangan).Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan dokumen pencairan kepadaBagian Keuangan untuk dimintakan penerbitan Surat Perintah Membayar(SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang selanjutnyadiserahkan ke bagian BPPKAD untuk melakukan pencairan anggaran.Bahwa setelah dana program dengan kegiatan di Dinas Kesehatan KabupatenNunukan
189 — 81
membahaspelaksanaan kegiatan Program TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) danprogram BMSS (Bakti Manunggal Siliwangi Satata Sariksa) dan tidak ada hubungankeluarga.Bahwa saat rapat koordinasi di Makodim 0604/Krw Saksi bersama atasan Saksibernama Sdr Sobari membahas tentang kegiatan dilapangan (dilokasi) dan membahasmasalah teknis pelaksanaan.Bahwa sekira bulan April 2012 hadir dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan diMakodim 0604/Krw diantaranya dihadiri dari Dinas BPPMD, Cipta Karya, BinaMarga, BPPKAD
28 — 8
samaFotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor1871130809140006 tanggal 11 Maret 2015, dikeluarkan oleh DinasKependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung (bermeteraicukup), tanpa asili;Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon yangbernama ANAK, Nomor 1871LT250220150012 tanggal 23 Maret 2015,dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kota BandarLampung (bermeterai cukup), tanpa asili;Fokopi slip gaji Pemohon bulan Mei 2020, Juni 2020 dan Juli 2020 No:13/Gol.III/d/BPPKAD
1.SIGIT MUHARAM, SH
2.ANDY SUDIRMAN, SH
3.FANDI ILHAM SH
4.OKTAVIABDI SAMSURIZAL
5.SYAHRUR RAHMAN, SH
6.ANDANG SETYONUGROHO, SH,
7.SEPTIAN HERY SAPUTRA SH
8.JEHAN NURUL ASHAR
9.I MADE ADI ESTU NUGRAHAN
10.AGUS KURNIA SANDY, SH
11.FARHAN ZAM ZAM
12.SURYO DWIGUNO SH
13.IZZA AULIA SHAHNAZ
Terdakwa:
BOYMIN, SE
47 — 32
Dana Bantuan Operasional Penyelengaraan (BOP) Tahap I untuk Program Kesetaraan Paket B Setara SMP Kabupaten Bima tahun anggaran 2019 antara lain:
- 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) NOMOR : /03401/LS/2019, tanggal 20 juni 2019.
- 1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung NOMOR SPM : BPPKADPPKD/0551/SPM LS/VI/2019, tanggal 19 juni 2019.
- 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD NOMOR : BPPKAD-PPKD
SPM : BPPKADPPKD/0550/SPM LS/VI/2019, tanggal 19 juni 2019.
- 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD NOMOR : BPPKAD-PPKD/0550/SPP LS/VI/2019, tanggal 19 juni 2019.
- 2 (Dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) NOMOR : BPPKADPPKD/0550/SPP LS/VI/2019, tanggal 19 juni 2019.
- 1 (Satu) lembar Kwitansi pembayaran Dana Bantuan Operasional Penyelenngaraan (BOP) Tahap I Untuk Program Kesetaraan Paket C Setara
c. 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja PengeluaranPPKD NOMOR : BPPKAD-PPKD/2360/SPP LS/XI/2019, tanggal 21 November 2019.
- 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) NOMOR : BPPKADPPKD/2360/SPP LS/XI/2019, tanggal 21 November 2019.
125 — 16
Pontianak melakukanperdamaian dengan para penggugat tersebut;e Bahwa saksi tidak ikut dalam proses persidangan, saksi tidak pernah ikut dalam rapatpembahasan mengenai adanya gugatan tanah tersebut, sepengetahuan saksipembahasan pembahasan mengenai adanya gugatan tanah tersebut ada di bidang AsetDinas Pendapatan dan Pengelolaan keuangan aset daerah BPPKAD Kab.
Bila pengadaan tanah murni( dari tiada menjadi ada ) maka menjadi tupoksi bidang saksi, akan tetapi karenadalam kasus ini posisinya adalan karena adanya gugatan dari pihak lain maka ditangani oleh bidang Aset BPPKAD ( badan pengelolaan pendapatan keuangandanaset daerah;e Bahwa saksi tidak pernah di undang atau di ajak untuk rapat membahas mengenaiadanya gugatan tanah tersebut, saya ikut rapat setalah adanya putusan PNMempawah tersebut;e Bahwa saksi mengetahu pembebasan tanah yang tahun 2006 posisi
Sepengetahuan saya suratsurat tersebut saat ini aslinya ada di bagian Keuangan BPPKAD (Badan pengelolaanPendapatan Keuangan Aset Daerah);Bahwa setelah di lakukan pembayaran ganti rugi tanah tersebut, saksi belummenindak lanjuti untuk proses pengurusan sertifikat ke Kantor Pertanahan denganalasan belum ada anggaran untuk kegiatan tersebut;Bahwa saksi tidak ikut dalam sebagai anggata Tim maupun sebagai Kuasa Bupatidalam dalam pembayaran ganti rugi tanah ke IT yang waktu itu di ajukan gugatannyaoleh
ANWAR MOODUTO
Termohon:
Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kotamobagu Di Dumoga
223 — 94
Kelompok Tani Huyula Desa lloheluma tertanggal 23Oktober 2019;T26 27.Alat Bukti Keterangan Saksi Atas Nama ANTON DJAUHARIselaku Anggota Kelompok Nelayan Penantang Arus Desalloheluma tertanggal 30 Oktober 2019;T27 28.Alat Bukti Keterangan Saksi Atas Nama SISMANTO TAMANIselaku Ketua Kelompok Tani Jago Merah Desa llohelumatertanggal 23 Oktober 2019; 29.Alat Bukti Keterangan Saksi Atas Nama VINDY NERSON KALAY,S.TI. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Satuan KerjaPengelola Keuangan Daerah (SKPKD) pada BPPKAD
Terbanding/Tergugat I : SUKIRNO bin SAIBAN
Terbanding/Tergugat II : NOOR FATASANI bin ROHMAT S. WALDY
Terbanding/Tergugat III : SARASWATI RETNO PUSPITASARI, SH
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab Kudus Jawa Tengah
162 — 107
Mengenaiharga jual beli yang tercantum dalam akta jual beli adalahharga yang telah disetujui oleh para pihak dan telah diverifikasioleh BPPKAD Kabupaten Kudus. Tergugat III selaku PPAThanya menuliskan saja kehendak para pihak yang datang kekantor Tergugat Ill kedalam akta yang dibuat dihadapanTergugat III berdasarkan keterangan para pihak.
JONATHAN S. LIMBONGAN, S.H.
Terdakwa:
YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd alias UNUN
216 — 132
Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 2 (dua) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Data Penerima BOS SMP Periode Juli-September 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan III;
- 2 (dua) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Data Sekolah Penerima BOS SMP Negeri dan Swasta tahap IV Periode (Oktober-Desember) 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: 280/1.20.00/LS/2016 tanggal 17 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor: 2772/1.20.0/SP2D/LS/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
- 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: BPPKAD
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD Dikembalikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi Nusa Tenggara Timur;telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 930.KU.1688.AK/2016 Tahun Anggaran 2016 tanggal 17 Oktober 2016;
KUO BRATAKUSUMA,SH
Terdakwa:
FIKRIN SIREGAR
77 — 19
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 2059 / SPP-LS / SKPKD-DD / XII / 2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk belanja bantuan keuangan dana desa (DD) kepada Desa sebesar Rp295.613.200,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu rupiah)
Dikembalikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Padang Lawas melalui Kuasa Bendahara Umum.Permintaan Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD Nomor : 2059 / SPPLS / SKPKDDD / XII / 2017tanggal 27 Desember 2017.14) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD Nomor : 2059 / SPPLS / SKPKDDD / XII / 2017tanggal 27 Desember 2017 untuk belanja bantuan keuangan dana desa(DD) kepada Desa sebesar Rp295.613.200,00 (dua ratus sembilanpuluh lima juta enam ratus tiga belas ribu rupiah)Dikembalikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah (BPPKAD
Permintaan Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD Nomor : 2059 / SPPLS / SKPKDDD / XIl / 2017tanggal 27 Desember 2017.14) 1 (Satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD Nomor : 2059 / SPPLS / SKPKDDD / XIl / 2017tanggal 27 Desember 2017 untuk belanja bantuan keuangan danadesa (DD) kepada Desa sebesar Rp295.613.200,00 (dua ratussembilan puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu rupiah)Dikembalikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah (BPPKAD
221 — 108
rr) Kegiatan Perjalanan Dinas Kondultasi ke BPPKAD Kab Buru di Namlea dari tanggal 28 Juni s/d 1 Juli 2011 yaitu : - Satu lembar Surat Perintah Tugas Nomor 118 / SPT / VI / 2011 tanggal 28 Juni 2011 atas nama: a. SAID BEHUKU; b. SALMA LESNUSA.
AHMADALJUFRI.Satu lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 117 / SPPD/ VI/ 2011 tanggal 30 Juni 2011;Satu lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas senilaiRp 7.500.000;Satu lembar Surat pejabat yang memberi perintah (Lembaran Merah);Satu lembar Kwitansi Pembayaran.Kegiatan Perjalanan Dinas Kondultasi ke BPPKAD Kab Buru di Namleadari tanggal 28 Juni s/d 1 Juli 2011 yaitu :Satu lembar Surat Perintah Tugas Nomor 118 / SPT / VI / 2011tanggal 28 Juni 2011 atas nama: a.
Satu lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 117 / SPPD /VI / 2011 tanggal 30 Juni 2011; Satu lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas senilaiRp 7.500.000; Satu lembar Surat pejabat yang memberi perintah (LembaranMerah); Satu lembar Kwitansi Pembayaran.Kegiatan Perjalanan Dinas Kondultasi ke BPPKAD Kab Buru diNamlea dari tanggal 28 Juni s/d 1 Juli 2011 yaitu : Satu lembar Surat Perintah Tugas Nomor 118 / SPT / VI / 2011tanggal 28 Juni 2011 atas nama: a. SAID BEHUKU; b.
/PN Ambrr)ss)tt)uu)Kegiatan Perjalanan Dinas Kondultasi ke BPPKAD Kab Buru diNamlea dari tanggal 28 Juni s/d 1 Juli 2011 yaitu :Satu lembar Surat Perintah Tugas Nomor 118 / SPT / VI /2011 tanggal 28 Juni 2011 atas nama: a. SAID BEHUKU;b.
147 — 65
Fotokopi SPPT PBB, NOP:35.71.010.009.0090085.0 tanggal02 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor BPPKAD KotaKediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telahdicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.5C);6. A.
Terbanding/Tergugat : BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
Terbanding/Turut Tergugat I : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PURWOREJO
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Bank BPD Jateng
Terbanding/Turut Tergugat III : TUSIMAN TORO
Terbanding/Turut Tergugat XXI : PT. Bank Danamon Tbk., Up. Bank Danamon Kantor Cabang Utama
Terbanding/Turut Tergugat XXII : PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk. Kantor Cabang Purworejo
Terbanding/Turut Tergugat XXIII : YAN SUDARYANTO
Terbanding/Turut Tergugat XXIV : DEBY SETYA KUMALAWATI
Terbanding/Turut Tergugat XXV : OLIVIA MONICA
Terbanding/Turut Tergugat XXVI : LUSIANTO BUDOSENO
Terbanding/Turut Tergugat XXVII : HERMAN PRATIKNO
Terbanding/Turut Tergugat XXVIII : MUDZAKIR
Terbanding/Turut Tergugat XXIX : KOSIYAH
Terbanding/Turut Tergugat XXX : YAN WIBOWO SANTOSO
Terbanding/Turut Tergugat XXXI : PT. BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta
Terbanding/Turut Tergugat XXXII : LUKMAN SANTORO
Terbanding/Turut Tergugat XXXIII : AMIR FAISAL
Terbanding/Turut Tergugat XXXIV : CHEN DJOO SIANG
Terbanding/Turut Tergugat XXXV : CHEN DJOO OEE ING
Terbanding/Turut Tergugat XXXVI : NYOO KWI THAIJ
Terbanding/Turut Tergugat XXXVII : TAN LANG ING
76 — 50
Asisten Ekonomi danPembangunan di BPPKAD Kabupaten Purworejo pada tanggal 23 Oktober2019, Penggugat telah menyampaikan surat bernomor : 05/IWD/P/Sk/X1/19tertanggal 21 November 2019 yang pada pokoknya berisikanpemberitahuan perihal keinginan Penggugat untuk melanjutkan kerjasamamemperpanjang perjanjian tanah HPL No. 01 yang tersebut dalam suratperjanjian Nomor : 590/2430/1989 mengingat bahwa Penggugat TIDAKPERNAH MENYAMPAIKAN DASAR HUKUM dan pertimbangan eksplisitlainnya perihal keputusan pengahiran
AGUSTINI,SH
Terdakwa:
ARSEH HASIBUAN, SH
98 — 79
ALAM AGRO ABADI, yang berisikan :
- 2 (dua) lembar Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/0318/2018, tanggal 11 Mei 2018 yang ditujukan Kepada DLHK Pertanian, BAPPEDA, BPPKAD;
- 1 (satu) berkas Permohonan Izin Lokasi Nomor : 058/DPMPTSP/IV/18, tanggal 19 April 2018 dan 3 (tiga) lembar lampiran disposisi;
- 1 (satu) berkas fotocopy warna/Scan Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 04/12.03.400.9/IV/
1.DEMIANUS E PALAPIA, SH
2.ENDANG ANAKODA, SH
3.WILLIAM MARCUS SEBASTIAN.SH
Terdakwa:
MUH.YUSUF RUMALEAN alias UCU
153 — 94
Memantau penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank danlembaga keuangan yang telah ditunjuk;Bahwa alur pencairan dana desa dan alokasi dana desa adalah Suratpenyaluran DD/ADD dari Pemdes ke Sekda kemudian surat penyaluran dariPemdes dan Sekda itu dibawa bersama dokumennya dibawa ke BPPKADdisampaikan ke bagian Umum BPPKAD, setelah itu) surat tersebutdidisposisikan ke pimpinan BPPKAD selanjutnya surat tersebitdidisposisikan ke pimpinan ke Bidang Kuasa BUD kemudian diteruskan keBendahara SKPKD untuk
diterbitkan SPM, setelah itu dikembalikan kepimpinan untuk menandatangani SPM setelah itu barulah diterbitkan SP2Dkemudian diparaf oleh Kasi Perbendaharaan lalu diberikan kepada KabidKuasa BUD untuk ditandatangani selanjutnya diberikan kepada staf KuasaBUD dan diesrahkan kepada bendahara Desa;Bahwa dokumen yang dibawa dari Pemdes ke BPPKAD adalah APBDDesadan RAB;Bahwa Desa Rarat tidak pernanh menyerahkan Bukti LaporanPertanggungjawaban Keuangan ke Dinas Keuangan;Halaman 135 dari 270 Putusan Nomor