Pasal 65 ayat (8) yangberbunyi dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), dan ayat (3), tidak terpenuhi , maka demi hukum statushubungan pekerja/ouruh dengan perusahaan penerimaanpemborongan beralin menjadi hubungan kerja pekerja/ouruhdengan perusahaan pemberi pekerjaan ".Dan ketentuan Pasal66 ayat (4) berbunyi," dalam hal ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), AYAT (2) huruf a, huruf b, DAN huruf dSERTA ayat (8) tidak terpenuhi, maka demi hukum statushubungan kerja antara pekerja/oburuh

berdua dantidak boleh melibatkan orang lain khususnya Tergugat III karena TergugatIll telah melakukan proses jual beli antara Tergugat dengan Tergugat IIyang sah secara hukum karena objek yang dijual oleh Tergugat terdaftaratas nama Tergugat dan telah diperiksa di Kantor Pertanahan KotaPalembang sebelum Tergugat III melakukan proses Jual Beli dan BalikNama Sertipikat Hak Milik Nomor : 124/1991 kepada Tergugat Ilsehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat Ill telah sesuai denganperaturan dan ata cara dserta

Tidak ada kerugian PenggugatBahwa Penggugat dalam gugatannya pada butir 15 huruf a, b, c, dan dserta point 2, halaman 4 s.d. 5, menyatakan telah mengalami kerugian.Tanggapan:1) Kerugian Materila. Biaya sewa jasa AdvokatBahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.

tentang Ketenagakerjaan selengkapnya berbunyi: Pekerja/Buruh dariPerusahaan Penyedia Jasa Pekerja Buruh tidak boleh digunakan oleh Pemberikerja untuk melaksanakan kegiatan Pokok atau kegiatan yang berhubunganlangsung dengan Proses Produksi kecuali untuk kegiatan jasa penunjang ataukegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan Proses produksi karena ituditegaskan dalam pasal 66 ayat 4 selengkapnya berbunyi: Dalam hal ketentuansebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat 2) huruf a, huruf b, dan huruf dserta

mengadili perkara ini untuk dapat memanggil dan menghadirkan pihakpihak untuk didengar dipersidanganserta mengadili perkara ini dengan Amar yang berbunyi sebagai berikutPRIMAIR1.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhannnyaMenyatakan sah dan berkekuatan hukum semua Bukti2 yang diajukanoleh Penggugat.Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugatakibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak oleh Tergugat sebagaimanaketentuan dari pasal 151 ayat 3 yo pasal 169 ayat 1 huruf b dan dserta

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undangundang No. 3 Tahun 2006tentang Peradilan Agama dserta SEMA No. 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untukmengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yangmewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agamatempat Pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatatdalam register yang tersedia

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semuanafkahnafkah dan biaya sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf a,b,c dan dserta angka 4 dalam diktum putusan ini kepada Penggugat Rekonvensipada saat sidang ikrar dilaksanakan.Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensimembayar biaya perkara sejumlah Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh saturibu rupiah).Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalamrapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor 442 /B/PK/PJK/2015Bahwa Pasal 1 angka 1 huruf c dan d, Pasal 2 ayat (2) huruf cdan dserta Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2001 tentang Impordan/atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategisyang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun2007 (selanjutnya disebut PP Nomor 31 tahun 2007), menyatakan :Pasal 1 angka 1 huruf c dandBarang Kena Pajak

atas' harta sengketabidang a atas nama pihak Tergugat Bl, dan tindakan Tergugat B,D,E menguasai harta sengketa adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan kaum Penggugat sehinggadapat dikatakan perbuatan para Tergugat tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum. 7720272 0r2 ree enero10.Bahwa berdasarkan kepada uraianuraian diatas jelas jual beli dan penyerahan/pemberian yang dilakukan olehTergugat A kepada Tergugat B dan C,dan sewa menyewayang dilakukan oleh pihak Tergugat B kepada tergugat Dserta

Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf dserta Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenaijumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak disatu sisi dankemampuan ayah pada sisi yang lain;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat tidak memilikipekerjaan tetap, kecuali hanya sebagai sopir ayahnya dengan penghasilanyang tidak menentu.

Menetapbkan PARA TERMOHON secara tanggung renteng untukmengganti harkat dserta martabat PEMOHON yang telah jatun secarasosial maupun psikologis, akibat kelalaian PARA TERMOHON yaituuang pengganti immateriil sebesar Rp. 10.000.000, (Ssepuluh juta rupiah) ;6.

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapanhukum ;Sedangkan yang berkaitan dengan telekomunikasi, hal tersebut telahdiatur dalam Pasal 28 F, sebagai berikut :Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasiuntuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhakuntuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, danmenyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yangtersedia ;Berkaitan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 dan Pasal 28 Dserta

yang berada diwarung setelah itu Afnisonpergi lagi kesungai;Bahwa saksi Acip mengambil dompet milik koroban yang berada dikantongmilik korban, serta Afnison mengambil sepeda motor korban yang berada diwarung milik korban;Bahwa kondisi pada saat itu remangremang tidak ada penerangan akantetapi terdakwa bisa melihat korban;Bahwa barang milik korban yang sudah saksi Acip dapatkan adalah uangsebesar Rp. 90.000, (sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk saksi Riadi Rp.65.000, (enam puluh lima ribu rupiah) dserta

barang milikkorban yang ada di warung milik korban, kemudian para terdakwa, EDI (DPO)dan Afnison menuju warung korban dan duduk dibronjong batu dekat warungkorban dikarenakan tali tidak terbawa kemudian Terdakwa dan Afnisonmerubah rencana dengan cara mengajak korban kesungai dan mencekikkorban sampai pingsan kemudian mengambil barang milik korban;Menimbang, bahwa saksi Acip memperoleh uang sebesar Rp. 90.000,(sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk saksi Riadi Rp. 65.000, (enam puluhlima ribu rupiah) dserta

Rudi Hartono dserta barang bukti dibawa ke PolresPrabumulih untuk diperiksa lebih lanjut ;> Bahwa saksi mengenal barang bukti tersebut;> Bahwa kondisi penerangan kontrakan tersebut cukup terangkarena ada penerangan dari Lampu ;> Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada memilikiizin dari instansi yang berwenang;> Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan saat akandilakukan penggeledahan dan penangkapan ;> Bahwa terdakwa bukan merupakan

Perjanjian kerja untuk waktutertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1),ayat (2),ayat (4),ayat (5)dan ayat (6) maka demi hukum menjadi Perjanjian KerjaWaktu Tidak Tertentu (PKWTT)Menimbang, bahwa ayat (1) b Surat Edaran Wali Kota Batam Nomor :B.1630/Tk4/V/2012 menyatakan bahwa : Perusahaan yang menyerahkan sebagianpekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja/ouruhtidak memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf dserta

serta dalam potensi amat kuatmengakibatkan sindroma ketergantungan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Kamistanggal 13 Desember 2018 sekira Pukul 10.30 Wib saksi Harold Wilson PhilipsD berangkat ke Cibinong untuk mengambil narkotika jenis shabu kepada saksiFirdaus;Menimbang, bahwa kemudian sekitar Pukul 11.00 Wib saksi HaroldWilson Philips D tiba di ITC Cibinong, kemudian saksi Firdaus menghubungisaksi Harold Wilson Philips D menanyakan posisi saksi Harold Wilson Philips Dserta

Sehingga keputusanTergugat dalam menerbitkan Surat Objek Sengketa yang salahmerujuk aset Tergugat, adalah tindakan yang melanggar asaskecermatan dan kemanfaatan karena telah melanggar kepentinganmasyarakat, dalam hal ini kepentingan Para Penggugat,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf b dan dserta Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;V.

Bahwa tujuan diajukan gugatan intervensi ini untuk mempertahankanhak penggugat intervensi terhadap objek sengketa tanah be:banguanan rumah diatasnya sebagaimana dimaksud dalam poin 2 dserta seluruh harta benda yang ada didalamnya maka penggintervensi memohon dapat pembagian yang adil dan merata sekesepakatan yang telah dibuat yaitu objek sengketa tersebut dmenjadi 3 (tiga) bagian yaitu : Satu bagian untuk penggugat intervensi. Satu bagian untuk ketiga anakanak penggugat intervensi.

walaupun ada upaya hukum bandingdan kasasi (uit voorbijvoraad);Menimbang, bahwa rekonvensi yang diajukan oleh PenggugatRekonvensi tersebut telan diajukannya sesuai pasal 157 dan 158 R.Bg,karenanya dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa tuntutan dalam rekonvensi tersebut dipandangmemiliki hubungan yang sangat erat (innerlijkke samenhangen) dengan konvensikarena merupakan konsekwensi langsung dari permohonan talak yang diajukanseorang suami sebagaimana ketentuan Pasal 105, pasal 149 huruf a, b dan dserta

Tertanggal O02 juli 2012 dan alat bukti tersebutdicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup,lalu oleh Majelis Hakim diberi paraf dan diberi tanda (TII);3 Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor 3524162608109039 tanggal 29 Juni 2012dari Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupatemn Lamongandan alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dserta bermeterai cukup atau oleh Ketua majelis Hakim diberi paraf dantanggal serta diberi tanda (TIII) ;4.Foto