Terbanding juga menolak karenakeberatan ini telah memasuki pembuktian pokok perkara, sementaraputusan Hakim dalam perkara a quo adalah masih mengenai eksepsiyang menilai bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat /Pembanding secara yuridis cacat hukum karena kurang pihak, makamenjadi sangat beralasan hukum untuk menerima eksepsi dariTergugat / Terbading, jadi belum memasuki fase pemeriksaan pokokperkara.KEBERATAN KEDUABahwa dalam Memori Banding Penggugat / Pembanding tanggal 5November 2018 lembar ke 4 , menguraikan

3 meme 4 4 4 o's meme 4 aw ee Semen wee antidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap gugatan Penggugattersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet OnvankelijkeVerklaard).Jadi amat sangat keliru dan sangat salah jika Penggugat / Pembandingmenyatakan bahwa Hakim Pertama telah menyatakan perkara a quotelah dinyatakan terbukti, sementara pemeriksaan pokok perkara belumdilakukan.KEBERATAN KETIGABahwa dalam Memori Banding Penggugat / Pembanding tanggal 5November 2018 halaman 5, menguraikan

Terbanding semula Tergugat Ill, berpendapat bahwa putusanPengadilan Negeri Makassar yang mengabulkan eksepsi Tergugat dan dalampokok perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima denganpertimbangan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena BadanPertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar tidak ikut digugat, menurutPengadilan Tinggi, pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut cukupberalasan, namun pertimbangan tersebut perlu dilengkapi dan diperbaikitentang amar putusannya, karena tidak menguraikan

Nomor .82/PDT/2019/PT MKSMenimbang, bahwa selain pertimbanganpertimbangan diatas gugatanPenggugat juga tidak jelas dan tegas menguraikan tentang berapa luas danbatasbatas tanah sengketa yang ditempati atau dikuasai oleh para Tergugat,disamping itu gugatan Penggugat juga tidak menguraikan tanah kavling yangmana atau sertifikat yang mana dari ke 5 (lima) kavling tanah itu telah dikuasaimasingmasing oleh para Tergugat;Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat (Sesuai berita acarasidang pemeriksaan

Menimbang, bahwa sebagai bukti adanya perkawinan sah sebagaimanadiuraikan di atas harus dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah dan/atauPenetapan Itsbat Nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama (vide, Pasal 7ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa anak yang lahir dalam perkawinan sahsebagaimana pertimbangan di atas dinyatakan sebagai anak sah, sesuaidengan Pasal 42 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa Pembanding dalam posita gugatannya ternyatatidak menguraikan

Hardewi Sanger yang menurut dalilPembanding sebagai orang tua kandungnya, dicatatkan di Kantor UrusanAgama mana, dan tidak mencantumkan surat bukti perkawinan orang tuanyatersebut yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, serta Pembandingjuga tidak menguraikan dengan jelas dan tegas perkawinan orang tuanyatersebut (jika tidak dicatatakan di KUA), apakah telah memperoleh buktiPenetapan Itsbat Nikah yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Pembanding dalam posita gugatannya juga tidaklengkap

dan sempurna dalam menguraikan ahli waris dari perkawinanalmarhum H.

Gugatan Penggugat Salah Alamat (Eksepsi Error in Persona);2.1,2.2.2.3.Bahwa, Penggugat telah menguraikan dalam gugatannya jikaTergugat II dan Tergugat Ill, bersamasama dengan Tergugat padatahun 2007 berdasarkan keterangan dari penduduk setempat telahmenguasai tanah objek perkara seluas + 103 (seratus tiga) hektar.Terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Hulu, KabupatenLabuhanbatu (sekarang Kecamatan Kualuh Selatan, KabupatenLabuhanbatu Utara) tanpa menelaah dengan hatihati kebenaranketerangan

Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (EksepsiDisqualifikasikan);3.1.Bahwa, Penggugat dalam mengajukan gugatan atas perkara a quo,telah menguraikan bahwasanya Penggugat disamping bertindakuntuk dirinya sendiri juga berkedudukan sekaligus kuasa dariSelamat, Krisman, Murni, Lucius, Asni, Juli, Johanes, Ismail dan R.R.Sri Rumanti, oleh karena pendelegasian hukum secara SubstitusiHal. 13 dari 43 hal. Put.

Bahwa, Penggugat menguraikan dalam gugatannyamengenai luas dan batasbatas dari masingmasing tanahHal. 14 dani 43 hal. Put. Nomor 2068 K/Pdt/2017yang di klaim sebagai milik Penggugat dan ke9 (sembilan)warga masyarakat yaitu Selamat, Krisman, Murni, Lucius,Asni, Juli, Johanes, Ismail dan R.R.

Bahwa Penggugat juga tidak menguraikan dengan jelas danlengkap mengenai luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat Il dan Tergugat Ill dalam dalil gugatannyadimaksud, dimana seharusnya Penggugat menguraikan dariluas Objek Tanah terperkara seluas + 103 Ha (lebih kurangseratus tiga hektar) tersebut;4.3.2.

, sehingga mengakibatkanketidakjelasan perolehan atas tanah terperkara dimaksud;Tentang Tidak Jelasnya Luas Masingmasing Tanah Yang DikuasaiOleh Para Tergugat;Bahwa Penggugat juga tidak menguraikan dengan jelas danlengkap mengenai luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat ,Tergugat Il dan Tergugat Ill dalam dalil gugatannya dimaksud,dimana seharusnya Penggugat menguraikan dari luas objek tanahterperkara seluas + 103 Ha (lebin kurang seratus tiga hektar)tersebut:Bahwa dengan tidak diuraikan oleh Penggugat

Bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah obscuur libel ;2.1.Dis2.082.4.Bahwa PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas dan terangtentang kualitas/kedudukan hukum TERGUGAT apakah sebagaiPRIBADI atau DIREKTUR CV.

SINAR PRATAMA dalam melakukanpemesanan dan pembelian barangbarang material kepadaPENGGUGAT;Bahwa PENGGUGAT tidak menguraikan dan mencantumkan secarajelas dan terang tentang jenis/bentuk perjanjian yang sah menuruthukum yang telah disepakati antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan TERGUGAT Il apakah perjanjian tertulis dalam bentuk akta otentikatau dibawah tangan atau perjanjian tidak tertulis/lisan ;Bahwa PENGGUGAT tidak menguraikan dan mencantumkan secarajelas dan terang tentang bagian/pasal ketentuan

perjanjian yang telahdilanggar atau belum dipenuhi sebagaimana mestinya oleh TERGUGAT dan TERGUGAT II ;Bahwa PENGGUGAT tidak menguraikan dan mencantumkan secarajelas dan terang tentang jumlah pembelian barangbarang materialsecara keseluruhan mulai dari tahun 2012 dan tahun 2013 dan berapayang telah dibayarkan TERGUGAT dan TERGUGAT Il kepadaPENGGUGAT ;3.

memoribanding dan kontra memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksamaberkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Nageri Batam Nomor86/Pdt.G/2016/PN.Btm. tanggal 15 Desember 2016, serta memori banding dankontra memori banding, maka Majelis Tingkat Banding dapat menyetujui danmembenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbanganHalaman 12 Putusan Nomor 96/PDT/2017/PT.PBRhukumnya telah memuat dan menguraikan

itu permohonan banding tersebut secaraformal dapat diterima ;Dalam KonpensiDalam eksepsiMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membacadan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara besertaturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 4 April 2012Nomor:06/Pdt.G/2011/PN.TDN, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapatdengan putusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertamatentang eksepsi, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuatdan menguraikan

Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutusperkara ini ;Dalam Pokok Perkara :Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membacadan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara besertaturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 4 April 2012No.06/Pdt.G/2011/PN.TDN, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapatdengan putusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertamatentang pokok perkara oleh karena dalam pertimbangan pertimbanganhukumnya telah cermat dan menguraikan

pertimbangan Pengadilan Tinggisendiri dalam memutus perkara ini ;Dalam RekonpensiMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membacadan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara besertaturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 4 April 2012No.06/Pdt.G/2011/PN.TDN, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapatdengan putusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertamatentang rekonpensi oleh karena dalam pertimbanganpertimbangan hukumnyatelah memuat dan menguraikan

Yazid untuk menyerahkan 2(dua) lembar Surat Tanah namun tidak menerangkan dimana dan kapanZosurat tersebut dipalsukan padahal surat tersebut telah dikatakan sah secarahukum di tingkat Mahkamah Agung;Bahwa, dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menguraikan, saksiAgustiawan Bin M.

TENTANG URAIAN YANG TIDAK JELAS UNSUR UNSUR PIDANANYA;Bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum menguraikan tentang unsurunsur dakwaan, termasuk pihak yang dirugikan sesuai dengan Pasal 266 ayat(1) KUHP Jo.

Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak jelas menguraikan peran sertacara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam membuat Surat KeteranganTanah yang diduga palsu;4. Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak menguraikan secara jelassiapa yang mengalami kerugian akibat perbuatan sebagaiman SuratDakwaan Penuntut Umum tersebut;5.

Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak menguraikan secara jelasmengenai waktu (tempus delict) dan tempat (/ocus delicti) terjadinya tindakpidana;2. Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak jelas menguraikan peran sertacara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam membuat Surat KeteranganTanah yang diduga palsu;3.

Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak menguraikan secara jelassiapa yang mengalami kerugian akibat perbuatan sebagaiman SuratDakwaan Penuntut Umum tersebut;Menimbang, bahwa dari segi doktrinal, menurut A.

Salinan Putusan Nomor 2817/Pdt.G/2018/PA.JrPerbuatan melawan hukum, dimana dalam positanya Penggugat tidakmenguraikan mengenai perbuatan melawan hukum;Bahwa Penggugat tidak secara jelas dan rinci dalam menguraikan siapapemberi hibah dan siapa penerima dalam akta hibah yang dipermasalahkanoleh Penggugat, namun hanya menguraikan bahwa Para Tergugat menguasaitanah sengketa tanpa hak, sedangkan inti dari perkara aquo adalah gugatanhibah bukan gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak jelasgugatan

MOENADJI MOERDIHA (petitum7), petitum tersebut tidak jelas dan kabur karena dalam posita tidak pernahdiuraikan sehingga bertentangan dengan positanya serta tidak jelas karenasuratsurat tanah yang dimohonkan terlalu umum; Bahwa Penggugat dalam petitum 7 tibatiba memohon untuk menyatakanperbuatan melawan hukum, dimana dalam positanya Penggugat tidakmenguraikan mengenai perbutan melawan hukum; Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci dalam menguraikansiapa pemberi hibah dan siapa penerima

dalam akta hibah yangdipermasalahkan oleh Penggugat, namun hanya menguraikan bahwa ParaTergugat menguasai tanah sengketa tanpa hak, sedangkan inti dari perkara aquo adalah gugatan hibah, buka perbuatan melawan hukum, sehingga tidakjelas gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telahmengajukan repliknya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada prinsip dalilgugatannya, Penggugat dalam repliknya menegaskan eksepsi Para TergugatHal. 15 dari 19 hal.

Salinan Putusan Nomor 2817/Pdt.G/2018/PA.JrPenggugat tidak konsisten dan kurang menguasai obyek sengketa yang digugatdalam perkara ini;Penggugat dalam petitum gugatannya mohon gugatan pembatalan hibah, tetapidalam positanya tidak jelas menguraikan peristiwa hibah yang dimaksud, siapayang memberikan hibah, obyek hibahnya, dan siapa yang diberi/menerima hibah,dan kapan peristiwa hibah tersebut, serta hubungan antara Penggugat danTergugat, sehingga petitum 5 gugatan Penggugat tidak didukung sama sekalioleh

positanya;Penggugat dalam posita 8 gugatannya menyatakan antara MOENADJIMOERDIHA binti SAIYAN (orang tua Penggugat) dengan RASMADIN bintiSAIYAN (orang tua Para Tergugat) adalah hubungan saudara kakak adik, tetapitanah sengketa tersebut tidak ada hubungan waris para pihak yang bersengketa,sedangkan gugatan pembatalan hibah sejatinya tidak bisa dipisahkan dariperiistiwa kewarisan, apalagi obyek sengketa berasal dari harta peninggalanorang tua kedua belah pihak berperkara, Penggugat tidak menguraikan

Mengambil dalam hal ini berarti memindahkan barang dari tempatla ketempat lain, perbuatan mengambil mengakibatkan barang dibawahasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluarcuasaan pemiliknya ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangankwa HERDIANTO BIN ISHOR , mengakui telah melakukan perbuatanngambil ikan dikolam milik saksi Kurdi ; Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur Pencurian inih terpenuhi selanjutnya Majelis akan menguraikan unsur ke

dua ;g Unsur dilakukan pada waktu malam hari ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangana hari minggu tanggal 1 Oktober 2006 sekira jam 24.00 wib bertempat dialang Padang Harapan Desa Padang Bindu Kec.Buay Runjung Timur Kab.Okuelatan, Terdakwa berada dipekarangan rumah milik saksi Kurdi telahelakukan kejahatan dengan mengambil ikanikan dikolam milik saksi Kurdi yGg Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ee iniig telah terpenuhi dan selanjutnya Majelis akan menguraikan

oleh dua orang atau lebih bersamasama ;4 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganTerdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak dilakukan sendiri tapi bersama~ Mawan bin Kani (DPO) dan Ali bin Dadang (DPO), hal ini sesuai keterangan saksiKurdi saat mengetahui dan mendapatkan Terdakwa bersama dua orang temannya tersebut saat berada di areal kolam ikan milik saksi Kurdi ;: Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ketiga initelah terpenuhi, selanjutnya Majelis akan menguraikan

saksi Kurdimya tidak terlaksana karena telah diketahui oleh saksi Kurdi, berdasarkanan fakta tersebut Majelis berkesimpulan Dakwaan Primair JPU yaitu Pasalat (1) ke3e, 4e, 5e dan ayat (2) KUHP tidak terbukti dan tidak terpenuhi ya oleh karena tidak terlaksananya Per eetan Terdakwa bersamanya sematamata bukan karena kehendaknya sendiri tapi diluar hendaknya ;Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair JPU yaitu Pasal 363at (1) ke 3e, 4e, Se dan ayat (2) KUHP tidak terpenuhi Te: selanjutnyaelis akan menguraikan

itu bukan sematamata disebabkanrena pane sendiri ;Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur pasal tersebut Majelis berpendapat ai berikut :Menimbang, bahwa oleh karena uraian unsur pasal dalam dakwaan subsidairml. 2, 3, dan 4 adalah sama unsur pasalnya dengan unsur pasal dalam dakwaan ;imair JPU'maka untuk mempersingkat uraian unsur dalam dakwaan subsidair ini, jelis mengambil alih semua pertimbangan uraian unsur dalam dakwaan piimairA Ded, gan # teorseDut 11 ibang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguraikan

Jaksa Penuntut Umum tidakdiuraikan perbuatan materiil tentang unsur kesengajaan yang dilakukanoleh Terdakwa untuk memberikan keterangan palsu, tetapi PenuntutUmum hanya menguraikan bahwa Terdakwa dalam keterangannya telahmenyampaikan fakta pelaksanaan eksekusi atas tanah berdasarkanPutusan Perdata Nomor : 54/PDT/G/1981 tanggal 10 Desember 1991tidak bersesuaian dengan isi dari putusan tersebut dan berbeda denganBerita Acara Penyerahan yang dibuatkan oleh Terdakwa sendiri selakupetugas Juru Sita pada

dimana undangundang menentukan supaya memberikanketerangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepadaketerangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsudiatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun olehkuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu,Bila kita rinci secara teliti kutipan diatas telah dengan jelas dan meyakinkanbahwa dakwaan kami penuntut umum telah memenuhi ketentuan17sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 Ayat (2) huruf b, mengingatdakwaan telah menguraikan

yang menyatakan penuntutumum telah keliru menerapkan pasal 242 KUHP karena tidak adanyapenetapan Majelis Hakim haruslah dikesampingkan.Selanjutnya dengan tetap konsisten terhadap alasan pengajuan keberatan(eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 Ayat (1) KUHAP, kamiPenuntut umum merasa tidak perlu menanggapi kseluruhan keberatandalam eksepsi penasehat hukum terdakwa terhadap halhal yang menurutkami yang telah masuk dalam materi perkara seperti diantaranya saudarapenasehat hukum terdakwa telah menguraikan

pembahasan mengenairumusan delik dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHP yakni unsur kesengajaanyang seharusnya kita bahas dalam pembuktian nanti baik dalam persidanganmaupun dalam tuntutan Penuntut umum, terlebih yang dimaksud dalam pasal143 ayat 2 hurup b hanya mengatur tentang Uraian secara jelas, cermatdanlengkapmengenaitindak pidanayang didakwakan denganmenyebutkan waktu dan tempat tindak pidanaitu dilakukan , kaitanya21dengan perkara Aquo kami Penuntut umum telah dengan menguraikan tindakpidana yang

secara jelas, cermat danlengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan serta kami penuntutumum juga telah menguraikan waktu dan tempat pidana dilakukan,sehingga pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakandakwaan penuntut umum harus dibatalkan tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan.27Lebih lanjut dapat kami simpulkan juga bahwa saudara Penasehathukum dalam uraiannya, yang substansial adalah keberatan atasterjadinya kesalahan dalam penerapan hukum sehubungan denganpenerapan pasal 242 KUHP

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur (obscuur libel) dan cacatformil karena tidak cermat dan tidak jelas dalam menguraikan gugatan,hal ini dapat terlihat dari format gugatan yaitu tentang hal gugatan yangditulis dengan gugatan warisan tetapi dalam uraian posita diuraikantentang perbuatan melawan hukum;Halaman 8 Putusan Nomor 490/Pdt/2018/PT SMG..

Bahwa gugatan Para Penggugat jelasjelas tidak memenuhi persyaratansebuah gugatan karena tidak menguraikan secara jelas dasar gugatan(grondslag van de lis), yang semestinya menguraikan hubungan hukum(rechtsverhouding), antara Para Penggugat dengan materi objek sengketadan selanjutnya menguraikan hubungan hukum objek sengketa denganPara Tergugat dan Para Turut Tergugat sehingga menyebabkan gugatancacat formildan kabur (obscuur libel);.

Bahwa Para Penggugat juga tidak bisa menguraikan secara sistematistentang objek sengketa karena tidak menyebutkan batas batas tanahyang menjadi objek sengketa sehingga akan menyulitkan ketika akandilakukan pemeriksaan setempat dan berdasarkan yurisprudensiHalaman 9.

Bahwa ketidaksinkronan gugatan Para Penggugat juga dapat dilihat dariuraian posita gugatan Para Penggugat yang tidak menguraikan tentangganti kerugian tiba tiba dalam petitum angka 8 menyatakan menghukumPara Tergugat untuk membayar biaya kerugian karena keterlambatanmengembalikan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat, itupuntidak dijelaskan minta ganti rugi berapa?

Bahwa terhadap posita angka 4 (empat) gugatan Para Penggugat tidakjelas dalam menguraikan harta peninggalan dari almarhum H. Kayin danalmarhnumah Hj. Kusnipah. Para Penggugat hanya menyebut Semasahidupnya almarhum H. Kayin dan almarhumah Hj. Kusnipah disampingHalaman 15.

No. 16 K/Pdt/201 1Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :TeGugatan penggugat Dinilai Kabur dan Tidak Jelas ( Obscuur Libel)Bahwa atas formulasi gugatan Penggugat dalam perkara tidak jelas dankabur, dikarenakan di bagian posita Penggugat menguraikan peristiwahukum yang tidak ada korelasinya dengan perbuatan melawan hukum,dimana Penggugat di bagian perbaikan gugatannya menguraikan telahmembatalkan Ikatan Jual

Atas ketidakjelasan Penggugat menguraikan formulasi gugatannya membuktikan atasgugatan dalam perkara ini dinilai tidak jelas dan kabur (obscuur libel),sehingga dapat berakibat gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima olehMajelis Hakim yang merneriksa dan mengadili perkara ini..

Namun, dalam gugatannyaPenggugat tidak menjelaskan perbuatan hukum apa yang telahdilakukan oleh Para Tergugat.Bahwa baik dalam posita gugatan maupum perbaikan gugatannya,Penggugat justru hanya menguraikan mengenai kerugian yangdiderita olen Penggugat karena adanya pembatalan jual beli antaraPenggugat dengan Sdr. Pohan dan Irwan Wijaya.

tidak memiliki izin di kompleks terminal 42 ;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan WalikotaGorontalo Nomor : 1998 Tahun 2008, tanggal 30 Desember 2008, tentangPembongkaran Bangunan yang tidak memiliki izin di kompleks terminal 42 ;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;Bahwa atas gugata Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya sebagai berikut :1.2.Eksepsi mengenai kewenangan pengadilan (eksepsi kompetensi absolut) ;Bahwa gugatan Penggugat tidak menguraikan

tentang dalildalil yangmenjadi dasar hukum mengenai : kewenangan pembuatan keputusan TataUsaha Negara yang menjadi obyek sengketa, prosedur formal pembuatankeputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa, prosedurmaterial pembuatan keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyeksengketa ;Bahwa gugatan Penggugat hanya menguraikan dalildalil yang merupakantindakan faktual, yang merupakan perbuatan sewenangwenang penguasa(onrechtmatigheid overheidsdaad/OOD), yang bukan merupakan dasargugatan

Gugatan kurang dasar hukum ;Gugatan Penggugat tidak menguraikan dalildalil yang menjadi dasarhukum mengenai : kewenangan pembuatan keputusan Tata UsahaNegara yang menjadi obyek sengketa, prosedur formal pembuatankeputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa, prosedurHal. 5 dari 8 hal. Put.

Nomor 268 K/TUN/2010material pembuatan keputusan tata usaha negara yang menjadi obyeksengketa ;Penggugat hanya menguraikan dalildalil yang merupakan tindakanfaktual, yang merupakan perbuatan sewenangwenang penguasa(onrechtmatigheid overheidsdaad/OOD), yang bukan merupakan dasargugatan Tata Usaha Negara, sehingga menyebabkan gugatanPenggugat kurang dasar hukum dan harus dinyatakan tidak dapatditerima ;b.

dalildalil/ argument Terlawan semula Penggugatsebagai berikut : B Tentang gugatan Terlawan/ Penggugat :Dalam Eksepsi:1 Eksepsi cacat formil := Bahwa gugatan Penggugat/Terlawan, telahmenempatkan pihak yang secara hukum belum cakap/dalam pengampuan (curatik) sebagai pihak yang harusbertanggung jawab secara hukum dalam gugatan iniyaitu Tergugat V yang masih dibawah umur ataudibawah Perwalian sehingga menyebabkan gugatanPenggugat/Tedrlawa mengandung cacat= Bahwa dalam uraian gugatan Penggugat/Terlawan,telah menguraikan

Santi Karya dan menguraikan lagi oleh CV. SantiKarya sendiri. Bahwa dalil Penggugat/ Terlawan demikian sangatbertentangan dengan kaidahkaidah hukum Perseroan,sebab jika Terlawan menggugat CV.

Santi Karyasebagaimana dalam uraian gugatannya, maka yang patut ditempatkan sebagai Tergugat adalah Anggota PerseroPengurusnya bukan di tujukan kepada TergugatTILT,1V,V oleh karena itu gugatan penggugat/Terlawanmengandung cacat formil ;2 Eksepsi Obscuur Libel (Tidak jelas atau kabur): = Bahwa gugatan Penggugat/Terlawan dalam dalilpositanya tidak secara tegas menguraikan perbuatanpesan bahan bangunan dilakukan oleh almarhum M.A.Dupe atau CV.

Santi Karyasendiri (Badan Hukum).Berdasarkan uraianuraian eksepsi tersebut diatas mohonsurat gugatan Penggugat/Terlawan patutlah dikesampingkan atau gugatan Penggugat Tidak DapatDiterima; Dalam Pokok Perkara := Bahwa surat gugatan Penggugat/Terlawan tertanggal 23 Agustus2012, tidak secara tegas dan jelas menguraikan alasan terjadinyawanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh almarhum M.A.Dupe dan para Tergugat ;= Bahwa dalil gugatan Penggugat/Terlawan jika di pahami adalahmasalah hutang piutang

mendalilkan adanya bunga usahaternilai Rp. 200.000.000,( dua ratus juta rupiah), dalil tersebutsangat tidak berdasar, sebab tidak merinci secara jelas dan tegasbunga usaha tersebut di peroleh darimana, oleh karena tuntutanbunga usaha tersebut patut di kesampingkan, demikian jugatuntutan material dari Penggugat/Terlawan sangat tidakberalasan sehingga patut pula di kesampingkan ;= Bahwa dalildalil Penggugat/ Terlawan pada point 23,24, dan 25merupakan dalil yang tidak beralasan menurut hukum, karenatidak menguraikan

tersebut tidaklah dapat dikaitkan dengan kerjasamaantara Penggugat dengan Tergugat yang dimulai pada bulanDesember 2011 sampai dengan pertengahan tahun 2013 telahberahir, pembuatan kesepakatan tanggal 12 Maret 2015 tersebutjauh dari waktu berahirnya kerjasama pada pertangahan tahun2013 dan sematamata kesepakatan tanggal 12 Maret 2015tersebut agar Tergugat mengakui adanya hutang bersamadengan Penggugat pada pihak Bank Mega Salatiga, BankDanamon Ambarawa dan Julie Marie Fondation.Bahwa Penggugat tidak menguraikan

hubungan hukum antaraPenggugat dan atau Tergugat terkait dengan Perjanjian utangpiutang dengan Bank Mega Salatiga, Bank DanamonAmbarawa dan Julie Marie Fondation berdasarkan perjanjianhutang hutang piutang yang menyangkut waktu, jumlah hutang,ketentan pembayaran/penyelesaian hutang dsb;Bahwa yang dijadikan dasar gugatan Penggugat menyangkutkesepakatan tanggal 12 Maret 2015 namun demikian Penggugattidak menguraikan hak dan kewajiban dari Tergugat secara rincitermasuk dasar dibuatnya kesepakatan yang

berpedoman padaperjanjian kredit dengan pihak Bank Mega Salatiga, BankDanamon Ambarawa dan Julie Marie Fondation;Bahwa Penggugat tidak secara jelas menguraikan yang dimaksudwanprestasi karena adanya utang piutang dengan Bank MegaHalaman 7 , Pts.N0.429/Pdt/2017/PT SMGSalatiga, Bank Danamon Ambarawa dan Julie MarieFondation maka gugatan Penggugat terbukti kabur dan tidakjelas oleh karennya gugatan harus di tolak atau setidaktidaknyatidak dapat diterima;4.

eksepsi tentang gugatan kaburdengan alasan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi namuntidak menguraikan secara jelas apa hak dan kewajiban tergugat terhadap utangkepada bank Danamon dan Julie Marie Fondation namun Penggugat hanyamenghubungkan adanya kesepakatan antara Penggugat dan tergugat yangtertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Seventeen Garmindo tanggal 12Maret 2015 menyangkut pembayaran terhadap pihak ketiga (Bank Danamondan Julie Marie Fondation);Menimbang bahwa oleh karena

baik Penggugat dalam gugatannyamaupun tergugat dalam eksepsinya menguraikan adanya kesepakatan antaraPenggugat Dan Tergugat tanggal 12 Maret 2013 maka tidak ada salahnyaapabila melihat bukti yang diajukan oleh Penggugat tentang adanyakesepakatan tersebut ;Menimbang bahwa bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti surat yangdiberi tanda P.1 yaitu Berita Acara Penyelesaikan Seventeen Garmindo yangisinya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk mengakhirikerjasama dalam usaha Seventeen Garmindo

;> Bahwa selanjutnya dari seluruh dalil gugatan selanjutnya, Penggugat tidak adamenguraikan dengan jelas dan rinci tentang keadaan memaksa yang dialamioleh Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat ;> Bahwa dalil Penggugat ini terbukti sebagai dalil yang mengadangada dan tidakdapat dipertanggung jawabkan, apalagi Penggugat adalah seorang anggotaTNI, sehingga tidak logis dan tidak mungkin Penggugat dapat dipaksa olehTergugat yang sudah tua renta ;> Bahwa Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menguraikan

Gugatanpembatalan surat pernyataan ;> Bahwa oleh karena ini cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugatditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;C.Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel> Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh gugatan Penggugat, kecualidiakui secara tegas disini;> Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak menguraikan secara jelasdan tegas tentang alasan yang mendasari diajukannya gugatan, apakah karenaperbuatan melawan hukum, wanprestasi

Bahwa selanjutnya dari seluruh dalil gugatanselanjutnya, Penggugat tidak ada menguraikan dengan jelas dan rinci tentangkeadaan memaksa yang dialami oleh Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat ; Bahwa Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menguraikan dengan jelastentang bagaimana Tergugat memaksa Penggugat agar mau membuat SuratPernyataan dimaksud, kecuali Penggugat hanya beralasan tidak mengerti metodemaupun proses pendataan tanah;Bahwa oleh karena itu dalil gugatan Penggugat adalah tidak

mengetahui apakah karena Wanprestasi / tidak dilaksanakannyaPerjanjian oleh pihak pihak atau karena adanya perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh pihak pihak dalam perjanjian dimaksud menurut hemat MajelisHal 12 dari 15 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2020/PN Mdntelah menyangkut pokok perkara yang memerlukan pembuktian di persidangan,oleh karenanya eksepsi yag demikian tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak menguraikan

kerugian yang dialamioleh Penggugat, terbukti dari posita dan petitum gugatan sama sekali tidakmenyinggung tentang ganti kerugian.Bahwa dengan demikian cukup jelas bahwagugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur, dan gugatan yang demikianharuslah ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang demikian Majelis berpendapatbahwa setelah Majelis mencermati dalil gugatan dan petitum gugatan Penggugatmenurut hemat Majelis Penggugat tidak jelas menguraikan

Lamba , sehingga tidak jelas dasar hukum dankejadian atau peristiwa hukum yang mendasari Gugatan Penggugat / Pembanding ;Menimbang, bahwa dalam menguraikan Surat Gugatan seharusnyaPenggugat / Pembanding menguraikan kronologis kepemilikannya / Riwayat atas objeksengketa yang berasal dari orang tuanya sehingga menjadi milik Penggugat /Pembanding sebagaimana permohonannya dalam petitum Gugatan pada poin No. 4;Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa selain dari H. Ridobin H.

Lamba yang lain yang harus menjadi pihak atau sekurang kurangnya di dudukkan sebagai Turut Tergugat untuk menjadikan perkara ini menjadituntas dan tidak menimbulkan masaalah baru ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut tidakjelas hubungan antara posita dan petitum Gugatan dan tidak menguraikan kronologis /riwayat atas objek sengketa yang berasal dari orang tua Penggugat / Pembanding, makaGugatan yang demikian adalah merupakan Gugatan yang tidak jelas dan kabur( Obscuur Libel

dengan batas batasnya masing masing, in casu Penggugat danPenggugat Il, menguraikan hak kepemilikan atas tanah secara terpisah,quod non apabila Penggugat , dan Penggugat Il, meminta PengadilanNegeri masohi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo pada poin 2 petitum gugatan untuk menetapkan secara hukum tanahsengketa adalah hak dari Penggugat , dan Penggugat Il, sangat tidakberalasan menurut hukum karena tidak menguraikan luas dan batas batasyang dimiliki Penggugat , maupun Penggugat

hukum masing masing Penggugat , (Ricky Justein Seipalla) yangseakan akan memiliki sebidang tanah dan Penggugat Il (Hong DiayantoFransisca) yang seakan akan memiliki 2 (dua) bidang tanah, dan batasbatasnya juga berbeda, tetapi petitum dalam pokok perkara poin 2,Penggugat dan Penggugat Il meminta/nemohon agar majelis Hakim yangftmemeriksa perkara aquo menetapkan secara hukum tanah sengketaadalah hak dari Penggugat , dan penggugat II, In casu terdapat kontradiksidengan posita karena petitum tidak menguraikan

(lima ratus tiga puluh delapan meterpersegi), sebagaimana disebut dalam posita (2) dan sebagian tanah milikPenggugat Il, sebagaimana disebut dalam posita (3) selanjutnya disebutsebagai tanah sengketa ;Bahwa ternyata Penggugat , maupun penggugat Il dalam poin 5 positagugatan tidak jelas menguraikan obyek gugatannya in casu pada poin (2)dan poin (3) posita gugatan, diketemukan adanya uraian 2 subyek hukummasing masing Penggugat (Ricky Justein Seipalla) seakan akanmemiliki sebidang tanah dan penggugat

Il (Hong Diayanto Fransisca)seakan akan memiliki 2 (dua) bidang tanah dengan luas dan batas batasyang berbeda, namun dalam poin (5) posita gugatan tidak menguraikanbatas batas yang dianggap oleh Penggugat maupun penggugat Ilsebagai tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat, In casu batasbatas obyek gugatan (batas tanah sengketa) yang diajukan olehPenggugat maupun penggugat Il tidak jelas.Bahwa, oleh karenanya gugatan penggugat maupun penggugat Il tidakjelas menguraikan batas batas tanah sengketa

menelitisecara cermat dan seksama berkas perkara banding a quo dan turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 19 Desember 2014 Nomor09/Pdt.G/2014/PN.Msh serta memperhatikan dengan seksama Surat MemoriBanding yang diajukan pihak Tergugat/Pembanding yang ternyatasubstansinya tidak ada memuat halhal baru yang perlu dipertimbangkan,dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkanputusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbanganpertimbanganhukumnya telah memuat dan menguraikan

dipenuhi atau tidak,Penggugat juga tidak menguraikan secara rinci pada posita gugatan;Bahwa begitu juga petitum 4 yang menyatakan: Menyatakan menuruthukum bahwa pencabutan secara sepihak oleh Para Tergugat s/d XI danseterusnya harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima, karena dalam posita gugatan Penggugat tidak menguraikansecara tegas dan rinci kenapa dan apa sebabsebab Akta tersebut harusdinyatakan batal menurut hukum dan apakah syarat perjanjian tersebuttelah dipenuhi

atau tidak oleh PenggugatPara Tergugat, Penggugat jugatidak menguraikan secara rinci pada posita gugatan, (vide YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975);Bahwa begitu juga petitum 5 yang menyatakan: Menyatakan tetap syahmenurut hukum surat kuasa dan seterusnya harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena Penggugat tidakmenguraikan secara tegas dan rinci dalam posita gugatan, kenapa sebabsebab surat kuasa tersebut harus dinyatakan sah

dan apakah syaratperjanjian tersebut telah dipenuhi atau tidak, Penggugat juga tidakmenguraikan secara rinci pada posita gugatan;Bahwa petitum 6 yang menyatakan: Menghukum dan memerintahkankepada Para Tergugat s/d XI secara tanggung renteng dan seterusnyaharus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karenaPenggugat tidak menguraikan secara tegas dan rinci dalam posita gugatan,kenapa sebabsebab Akta perjanjian tersebut harus dinyatakan sah danapakah syarat perjanjian tersebut

telah dipenuhi atau tidak oleh Penggugatdan apa langkah2 Penggugat untuk menyelesaikan kasus tersebut danberapa biayanya, Penggugat juga tidak menguraikan secara rinci padaposita gugatan;Bahwa petitum poin 7 yang menyatakan: Menyatakan menurut hukumbahwa apabila Para Tergugat s/d XI tidak bersedia dan seterusnya harusditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karenaHal. 9 dari 22 hal.

Putusan Nomor 2086 K/Pdt/201412.13.14.15.Penggugat tidak menguraikan secara tegas dan rinci dalam posita gugatan,dan selain itu amar putusan pengadilan harus jelas dan tegas (final, konkrit)tidak boleh multi tafsir serta berobentuk kalimat perintah, selain ituPenggugat juga tidak menguraikan secara rinci pada posita gugatan;Bahwa petitum poin 8 yang menyatakan: Menghukum dan memerintahkankepada Para Tergugat s/d XI atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya dan seterusnya harus ditolak atau setidaktidaknya

Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscuur libel) dengan alasan danpertimbangan hukum sebagai berikut :e Dalam posita gugatan Penggugat, mendalilkan bahwa tergugat I telahbeberapa kali meminjam uang untuk modal usaha kepada Penggugat, akantetapi Penggugat tidak mampu menguraikan perihal tanggal berapa danberapa uang pinjaman tergugat I pertama sekali, berapa dan tanggal berapapinjaman Tergugat I yang kedua kali dan berapa pula pinjaman tergugat Iyang ketiga kalinya dan seterusnya hingga mencapai

total pinjaman sebesarRp. 927.620.000, ;e Dalam gugatan Penggugat tidak menguraikan, keuntungan apa yang didapatpenggugat atas uang yang dipinjamkan Penggugat kepada tergugat I kapandikembalikan dan bagaimana proses pengembaliannya, apakah secaramengangsur atau sekaligus ;e Dalil gugatan Penggugat posita atau 3 maupun dalam dalil gugatanPenggugat lainnya, Penggugat tidak menguraikan secara tegas kedua unitrumah tersebut apakah sudah diserahkan atau masih akan diserahkan, apakahhanya terhadap kedua

unit rumahnya saja atau termasuk tanah dimana keduaunit rumah tersebut didirikan dan selanjutnya terhadap kedua unit rumahtersebut Penggugat tidak menguraikan secara tegas milik siapa rumahtersebut, apakah milik tergugat I ?

gugatannya12Penggugat tidak mampu menyebutkan tanggal berapa dan berapa uangpinjaman tergugat I pertama sekali, berapa dan tanggal berapa pinjamanTergugat I yang kedua kali dan berapa pula pinjaman tergugat I yang ketigakalinya dan seterusnya hingga mencapai total pinjaman sebesar Rp.927.620.000, sebagaimana dalil gugatan Penggugat posita I ;Bahwa mengingat jumlah uang pinjaman Tergugat I sebagaimana dalamdalil gugatannya posita yakni sebesar Rp. 927.620.000, namun Penggugattidak ada sama sekali menguraikan

perihal tanggal berapa dan berapauang pinjaman tergugat I yang dipinjam oleh tergugat, tetapi Penggugathanya menyebutkan total pinjaman sebesar Rp. 927.620.000, Bahwa dalam gugatan penggugat tidak menguraikan keuntungan yangdidapat Penggugat atas uang yang dipinjamkan Penggugat dan bagaimanaproses pengembaliannya ;e Bahwa penggugat tidak menguraikan secara tegas kedua unit rumahtersebut apakah sudah sudah diserahkan atau masih akan diserahkan danrumah tersebut milik siapa apakah tergugat I atau

Skynindo.Bahwa seharusnya GUGATAN ini diajukan oleh TV Formosa sendiriBUKAN PENGGUGAT dalam perkara ini.Bahwa berdasarkan dalildalii PENGGUGAT yang menyatakan padapokoknya bahwa TERGUGAT tanpa jijin dengan itikad tidak baik danmelawan hukum telah menyiarkan dan/atau mendistribusikan siaransiaranskynindo milik PENGGUGAT selaku pemegang hak siar serta dalildalilmengenai itikad tidak baik dan melawan hukum TERGUGAT yangmengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian dengan dalil daligugatan yang tidak menguraikan

ADANYA KERUGIAN PADA DIRI PENGGUGAT ADALAH TIDAK BENARBerdasarkan halhal tersebut diatas, terbukti bahwa TERGUGAT tidakmelakukan iktikad tidak baik dan tidak pernah melakukan perbuatanyang bersifat melawan hukum sehingga tidak ada kerugian yangditimbulkan sebagai akibat dari perbuatan TERGUGAT pada diriPENGGUGAT.Selain itu PENGGUGAT pun tidak sanggup menguraikan secara terperincikerugiankerugian yang diderita akibat perbuatan TERGUGAT yangdianggap melaggar hukum, sehingga terbukti bahwa tuntutan

:Bahwa PENGGUGAT seharusnya dapat menguraikan tentang alaasanatau indikasi maupun bukti yang menunjukan persangkaan yang beralasanbahwa TERGUGAT akan menggelapkan barangbarang atau hartakekayaannya dengan maksud untuk menggelapkan barangbarang atauharta kekayaannya dari kepentingan PENGGUGATBahwa tidak ada fakta yang beralasan bhawa TERGUGAT akanmenjauhkannya dari kepenetingan PENGGUGATHal. 15 Putusan Perk.

No.21/Pdt.Sus/HAK CIPTA/2018/PN NIAGA Jkt PstBerdasarkan Pasal 227 HIR tersebut, PENGGUGAT harus dapatmembuktikan terlebih dahulu adanya alasanalasan tersebut diatassebelum mengajukan permohonan sita jamina kepada Pengadilan Niagapada pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun faktanya PENGGUGATsama sekali tidak menguraikan alasan pengajuan sita jaminan terhadapharta kekayaan TERGUGAT dan tidak menyertakan buktibukti untukmemperkuat alasanalasan tersebut.

No.21/Pdt.Sus/HAK CIPTA/2018/PN NIAGA Jkt Pstgugatan yang tidak menguraikan mengenai pelanggaran hak cipta yangtelah dilanggar oleh TERGUGAT yang masuk dalam ranah Hukum Perdatabiasa akan tetapi secara nyata gugatan diajukan ke Pengadilan Niagapada pegadilan Negeri Jakarta Pusat yang masuk ruang lingkup HukumPerdata Khiusus yang terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual, seharusnyadengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum yang telah diaturdalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagaimana yang telah didalilkan