yang seriusOmision delict) dan hal tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 28huruf g dan huruf h UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi "Setiappejabat dilarang dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakantugas dan/atau lalai dalam melaksanakan tugas ".

yang serius Omision delict) danhal tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 28 huruf g dan huruf hUndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi "Setiap pejabat dilarangdengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas dan/ataulalai dalam melaksanakan tugas ".

Menyatakan bahwa TERGUGAT II, TERGUGAT Ill dan TERGUGAT IV telahmelakukan pembiaran yang serius omission delict) terhadap perusakankawasan hutan yang dilakukan oleh TERGUGAT ;6.

Bahwa Penggugat telah keliru dan mengadaada dengan menyatakanTergugat Ill telah melakukan perbuatan melawan hukum denganmelakukan pembiaran yang serius (omision delict) dalam tugas dantanggung jawab untuk melakukan perlindungan hutan terhadap Kawasanhutan di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu karena pada faktanya terhadaplahan yang menjadi objek sengketa telah diterbitkan izin lokasi untukpembangunan kebun kelapa sawit dan karet atas nama PT Tasma puja,Halaman 29 dari 43 halaman Perkara No : 8/Pdt

Terhadap dalil penggugat angka 28 pada prinsipnya penggugat telahmengadaada, karena pada faktanya sebagaimana yang telah tergugat IIIjelaskan sebelumnya bahwa tidak ada pembiaran seperti yang telah dituduhkanpenggugat hal ini ditegaskan dengan diterbitkannya izin lokasi kepada PTTasma puja yang dalam penerbitannya telah sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;4.

Pdt.G/2019/PA Blpmeninggalkan pemohon dan tidak pernah kembali dan selama itukeduanya tidak lagi saling memperdulikan;Menimbang, bahwa pemohon dan termohon tidak lagi memilikikeinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, termohonmemilin pergi meninggalkan pemohon dan hidup berpisah setidaktidaknya selama 7 (tujuh) bulan tanpa ada upaya untuk memperbaikijalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang maruf,pemohon tidak lagi mengunjungi termohon demikian pula sebaliknyasehingga pembiaran

tersebut Ssemakin memperkeruh dan semakinmenghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumahtangganya hal ini ditandai pula dengan adanya permohonan cerai yangdiajukan oleh pemohon;Menimbang, bahwa perpisahan dengan disertai pembiaran danpengajuan permohonan perceraian ke Pengadilan merupakan bentukketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian inimengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tanggapemohon dan termohon yang sangat menciderai keutuhan rumahtangganya

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (SemulaTergugat) dengan tidak memberikan Surat Himbauan dan/atau SuratTeguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karena Pemohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) tidak menyampaikan SPT Masa PPN sejaktahun 2004;1.

Putusan Nomor 807/B/PK/PJK/201510.11.12.Bahwa dengan tidak diberikan Surat Himbauan atau Surat TagihanPajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) hal inimenunjukkan adanya pembiaran oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat);Bahwa pembiaran ini menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) menderita kerugian akibat hal ini;Bahwa seharusnya hal ini merupakan kesalahan dari TermohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat);Bahwa halhal di atas tidak dipertimbangkan oleh

Bahwa kelalaian yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) tidak dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak;Terjadi pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) dengan cara tidak menginformasikan tindak lanjutmengenai Surat Permohonan Pencabutan PKP;1.

Bahwa atas pembiaran tersebut sangat merugikan PemohonPeninjauan Kembali (Semula Penggugat);. Terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) karenamengabaikan Tatacara atau Prosedur Penerbitan Surat KeputusanHalaman 13 dari 27 halaman.

Terjadi pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) dengan cara tidak menginformasikan tindak lanjutmengenai Surat Permohonan Pencabutan PKP;Terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) karenamengabaikan Tata Cara atau Prosedur Penerbitan Surat KeputusanPembatalan SKPKB sehingga bertentangan dengan ketentuan yangberlaku yang menyebabkan Surat Keputusan tersebut menjadi cacatsecara hukum;Halaman 6 dari 31 halaman.

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (SemulaTergugat) dengan tidak memberikan Surat Himbauan dan/atau SuratTeguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karena PemohonPeninjauan Kembali (Semula Penggugat) tidak menyampaikan SPT MasaPPN sejak tahun 2004;1.

menerbitkan SuratKeputusan paling lambat tanggal 10 April 2004;Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP161/PJ./2001 tersebut karena Termohon PeninjauanKembali (Semula Tergugat) belum memberikan keputusan sampaidengan tanggal 10 April 2004 maka permohonan Pemohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) sudah dikabulkan;Bahwa dengan tidak diberikan Surat Himbauan atau Surat TagihanPajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) halini menunjukkan adanya pembiaran

oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat);Bahwa pembiaran ini menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) menderita kerugian akibat hal ini;Bahwa seharusnya hal ini merupakan kesalahan dari TermohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat);Bahwa halhal di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dalam memutuskan sengketa ini;B.

Terjadi pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) dengan cara tidak menginformasikan tindak lanjutmengenai Surat Permohonan Pencabutan PKP;1.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) telahmengajukan permohonan pencabutan Pengukuhan Pengusaha KenaPajak (PKP) sesuai surat permohonan yang diterbitkan tanggal 11Februari 2004 ditujukan kepada Kepala KPP Manado (Lampiran 1)melalui pos tercatat (Lampiran 2);Bahwa beberapa hari setelah mengirimkan surat sebagaimanadimaksud

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (SemulaTergugat) dengan tidak memberikan Surat Himbauan dan/atau SuratTeguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karena Pemohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) tidak menyampaikan SPT Masa PPN sejaktahun 2004;1.

Putusan Nomor 810/B/PK/PJK/201510.11.12.Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP161/PJ./2001 tersebut karena Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) belum memberikan keputusan sampaidengan tanggal 10 April 2004 maka permohonan Pemohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) sudah dikabulkan;Bahwa dengan tidak diberikan Surat Himbauan atau Surat TagihanPajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) hal inimenunjukkan adanya pembiaran oleh Termohon

Peninjauan Kembali(semula Tergugat);Bahwa pembiaran ini menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) menderita kerugian akibat hal ini;Bahwa seharusnya hal ini merupakan kesalahan dari TermohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat);Bahwa halhal di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dalam memutuskan sengketa ini;Materi Gugatan dan Penjelasan Tambahan yang tidak dipertimbangkan olehMajelis Pengadilan Pajak;1Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) sangatkeberatan

Terjadi pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) dengan cara tidak menginformasikan tindak lanjutmengenai Surat Permohonan Pencabutan PKP;1.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) telahmengajukan permohonan pencabutan Pengukuhan Pengusaha KenaPajak (PKP) sesuai surat permohonan yang diterbitkan tanggal 11Februari 2004 ditujukan kepada Kepala KPP Manado (lampiran1)melalui pos tercatat (lampiran2);Bahwa beberapa hari setelah mengirimkan surat sebagaimanadimaksud

Bahwa atas pembiaran tersebut sangat merugikan PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat);E. Terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) karenamengabaikan Tatacara atau Prosedur Penerbitan Surat KeputusanPembatalan SKPKB sehingga bertentangan dengan ketentuan yang berlakuyang menyebabkan Surat Keputusan tersebut menjadi cacat secara hukum;1.

Bahwa sikap PEMBIARAN (TIDAK BERBUAT) atau sengaja ABAI (LALAI)dan LENGAH yang dilakukan oleh Aiptu S Matondang, SH didaalammelakukan Penyidikan ini, telan Penggugat beritahukan berulang kalisecara tertulis kepada atasan beliau, tetapi Tergugat Il, Ill, IV, V dan VIselaku atasan langsung maupun bertingkat, juga melakukan sikap danperilaku yang sama;18.

Bahwa karena Penggugat telah dirugikai secara Moril dan Materil, tentu sajadikap PEMBIARAN (TIDAK BERBUAT) atau sengaja ABAI (LALAI) danLENGAH yang dilakukan oleh Tergugat maupun Tergugat Il, Ill, IV, Vdan IV, baik sengaja atau tidak, maka hal tersebut dapat dikatakan telahmelakukan pembangkangan atau tidak melaksanakan tugas dankewajiban yang telah ditentukan oleh undangundang, sehingga dapatdisebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaadq);19.

Bahwa karena para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum,tentu saja kepada pera Tergugat baik bersamasama maupun sendirisendiri dapat diminta pertanggung jawaban terdapat kerugian Penggugatyang timbul akibat dari adanya sikapsikap PEMBIARAN (TIDAKBERBUAT) atau sengaja ABAI (LALAI) dan LENGAH tersebut;20. Bahwa adapun kerugian yang Penggugat alami akibat adanya sikapPEMBIARAN (TIDAK BERBUAT) atau sengaja ABAI (LALAI) danLENGAH itu adalah sebagai berikut;a.

Bahwa karna Tergugat dan II adalah unsur yang mewakili pemerintah tentuwajib memberikan contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat dansepatut menjalankan proses penyidikan atas laporan pengaduanPenggugat dan atas tindakan yang baik dari Tergugat dan II membuattidak sepatutnya Penggugat untuk meminta Dwangsom (uang paksa),tetapi bila itikad baik itu tidak dilaksanakan, maka tentu menjadi sangatpantas dan patut kiranya kepada Tergugat dan II selaku pribadi yangmelakukan pembiaran (tidak berbuat)

Mobil Fortuner warna hitam B 1999 ED milik Tergugat II.33.Selanjutnya karena tergugat I, Il, Ill, IV, V dan VI adalah pihak yang sengajamelakukan pembiaran (tidak berbuat) atau abai, lengah dan lalai yangmenyebabkan timbulnya gugatan ini, maka patut dibeban semua biayabiaya yang timbul dalam perkara ini; Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Perdata Nomor 404/Pdt/2021/PTMDN34.

untuk melakukan perlindungan hutan terhadap kawasan hutan diwilayah Kabupaten Kupang, termasuk di dalamnya terhadap Tanah Terperkara ,Tanah Terperkara II dan Tanah Terperkara Ill, akan tetapi dalam tindak tanduknyaTURUT TERGUGAT telah lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, sehingga telan mengakibatkan tanah terperkara , II dan Ill dirusakdengan cara menebang seluruh kayu yang berada diatas Tanah Terperkara ,Tanah Terperkara II dan TANAH TERPERKARA III, TURUT TERGUGAT telahmelakukan pembiaran

yang sangat serius (Omision delict) dan hal tersebut telahmelanggar ketentuan dalam pasal 28 huruf g dan h UndangUndang Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,yangberbunyi Setiap pejabat dengan sengajat melakukan pembiaran dalammelaksanakan tugas dan/ atau lalai dalam tugas;31.

Menyatakan Turut Tergugat telah melakukan pembiaran yang serius (omissiondelict) terhadap perusakan kawasan hutan yang dilakukan oleh TERGUGAT ,TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V;5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bijvoorraad) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;6.

kedudukan hukumnya (/egal standing) dalam perkara a quo, yang manadalil Para Penggugat menyatakan sebagai pemilik yang sah atas 3 (tiga) bidang tanahobyek sengketa yang diperoleh berdasrakan kewarisan dari orang tua masingmasingPara Penggugat;Menimbang, bahwa Para Penggugat juga dalam dalil gugatannyamenyatakan haknya selaku pemilik atas 3 (tiga) bidang tanah sengketa tersebutdilanggar oleh Para Tergugat yang dianggap telah melakukan pengrusakan sertaTurut Tergugat yang dianggap telah melakukan pembiaran

yang memintaMajelis Hakim agar Para Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas 3 (tiga)bidang tanah obyek sengketa tersebut, melainkan Para Penggugat dalam petitumangka 3 (tiga) gugatannya hanya meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan 3(tiga) bidang tanah obyek sengketa merupakan tanah yang masuk dalampembebasan kawan hutan dengan skema reforma agraria;Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) gugatan a quo juga, ParaPenggugat meminta agar Turut Tergugat dinyatakan melakukan pembiaran

serta konsentrasi dalam membangun rumahtangga,sebagaimana yang dialami oleh pemohon dengan termohon;Menimbang, bahwa pemohon dan termohon tidak lagi memilikikeinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, pemohonmemilin pergi meninggalkan termohon tanpa pernah lagi salingmengunjungi setidaktidaknya selama 1 (satu) tahun tanpa ada upayauntuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara kKeduanya dengan carayang maruf, pemohon tidak lagi mengunjungi pemohon demikian pulangsebaliknya sehingga pembiaran

tersebut semakin memperkeruh dansemakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupanrumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya permohonan ceraiyang diajukan oleh pemohon;Menimbang, bahwa perpisahan dalam jangka waktu cukup lamadengan disertai pembiaran dan pengajuan permohonan perceraian kePengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yangHal. 7 dari 11 Hal.

dan antara keduanya tidak ada lagikomunikasi;Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat tidak lagi memilikikeinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, tergugatmemilih pergi meninggalkan penggugat dan hidup berpisah setidaktidaknya sejak Juni 2019 atau setidaktidaknya selama 6 (enam) bulantanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantarakeduanya dengan cara yang mavuf, tergugat tidak lagi mengunjungipenggugat selama tergugat mengantar penggugat ke rumah orang tuanyasehingga pembiaran

tersebut semakin memperkeruh dan semakinmenghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumahtangganya hal ini ditandai pula dengan adanya gugatan cerai yangdiajukan oleh penggugat;Menimbang, bahwa perpisahan dalam jangka waktu yang cukuplama dengan disertai pembiaran dan pengajuan gugatan perceraian kePengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yanglainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisandalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sangat

masih di bawah umur, atau belum dewasasehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang belum cakap melakukan perbuatanhukum yang tidak berada dalam kekuasaan perwalian orang tuanya, mesti harusberada dalam kekuasaan perwalian seorang dan atau badan hukum, karena denganmembiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian orang lain danatau badan hukum, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dholim kepada anaktersebut karena telah melakukan pembiaran

kepengurusan harta waris tersebut, sedangkankepengurusan harta waris merupakan bagian dari perintah Agama Islam;Menimbang, bahwa demi kepentingan Pemohon tersebut Majelis Hakimberpendapat perlu untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual bagiandari harta waris ketiga anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut, karenajika pemberian ijin tersebut tidak dikabulkan, maka dikhawatirkan kepengurusanharta waris seluruh ahli waris akan terhambat, sehingga akan dzolim karena dinilaitelah melakukan pembiaran

Tentusaja akibat dari "pembiaran" yang dilakukan oleh Sdri. Indah inimenyebabkan juru sita beranggapan bahwa tanah dan bangunan yangdisita tersebut adalah benarbenar "milik" Tergugat Il, sehinggapeletakan sita jaminan dapat terlaksana;.

Adanya suatu perbuatanad.b.Bahwa merujuk pada Butir 8, 9 dan 11 Gugatan, PENGGUGATmendalilkan TERGUGAT telah melakukan pembiaran terhadap sitajaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur di atasharta tanah dan bangunan miliknya.

Dengan demikian PENGGUGATtelah mendalilkan bahwa unsur suatu perbutan dalam Gugatan a quoadalah tindakan pembiaran tersebut.Diman r n ter: rsifat melawan hukumBahwa menurut PENGGUGAT, perbuatan pembiaran terhadap sitajaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timurdimaksud merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkankerugian pada dirinya.Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut merupakan dalil yang salah dankeliru karena:Berdasarkan ketentuanketentuan dalam HIR dan Av,TERGUGAT bukan pihak

Indah untukmelaksanakan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Penggugat.Juru Sita PN JAKTIM telah mendapatkan perintah dan wewenang dariMajelis Hakim Perkara No. 198 untuk melaksanakan sita jaminan atas tanahdan bangunan milik Penggugat.Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pelaksanaan sita jaminanterhadap tanah dan bangunan Penggugat pada tanggal 15 Mei 2007 bukanmerupakan akibat dari pembiaran dari Sdri.

Dengan demikian, dalil Penggugat yang mempersalahkanterlaksananya sita jaminan sebagai akibat pembiaran dari Sdri. Indah dan/atau Tergugat Il adalah tidak benar, karena jelas bahwa pelaksanaan sitajaminan tersebut dilaksanakan berdasarkan kewenangan penuh dari PNJAKTIM dan tidak terdapat peranan ataupun andil dari Sdri. Indah maupunTergugat II dalam sita jaminan dimaksud.10.

Menyatakan tindakan pembiaran terhadap PermohonanPenerbitan Sertifikat di Jalan Langgar No. 35 RT 04/010 KramatJati, Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, tanggal 8 Mei 2019dengan luas lahan 273 M? adalah perbuatan yang merugikanPEMOHON;3.

Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti kerugian atastindakan pembiaran atau tidak diprosesnya PermohonanPEMOHON sebanyak Rp 5.000.000, (lima juta rupiah);5.

Bahwa pada hal. 4 dan 5 dalam gugatannya Pemohon mendalilkan, yangpada intinya :*bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang pendaftaran tanah ditegaskan bahwa penerbitan sertipikatdilakukan apabila data yuridis dan data fisik tentang tanh telah terpenuhi,dengan bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut masih dalampenguasaan Pemohon, maka pembiaran permohonan penerbitansertipikat hak atas tanah dan bangunan tersebut telah melanggarketentuan pasal 31 pp No.24 tahun 1997

sebagaimanabunyi Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut diatas, makasertipikat yang dimohon Pemohon belum dapat diterbitkan; Bahwa hal tersebut telah Termohon sampaikan kepada LILY A.SAPARJONO dan sampai saat jawaban ini dibuat Pemohon belummelampirkan/membuktikan Bukti Kepemilikan Tanah terhadap bidangtanah seluas 126 M2, sehingga hal ini sudah cukup membuktikan untukmembantah dalil Pemohon dalam gugatannya yang menyatakanTermohon melakukan pembiaran

Bahwa dengan demikian jelas tidak ada ketentuan dan prosedur yangTermohon langgar sehingga mengenai petitum Pemohon untuk menyatakantindakan pembiaran terhadap permohonan penerbitan sertipikat di JalanLanggar No. 35 Rt.04/010 Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, JakartaTimur seluas 273 M? adalah perbuatan yang merugikan Pemohon danmenghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian atas tindakanHalaman 12 dari 33 halaman.

penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggalsejak Juni 2015 tanpa pernah datang kembali mengunjungi penggugatdan sejak saat itu Keduanya tidak saling memperdulikan;Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat tidak lagi memilikikeinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, penggugatdan tergugat tidak lagi saling mengunjungi dan hidup berpisah setidaktidaknya selama 4 (empat) tahun tanpa ada upaya untuk memperbaikijalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang maruf,sehingga pembiaran

tersebut Ssemakin memperkeruh dan semakinmenghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumahtangganya hal ini ditandai pula dengan adanya gugatan cerai yangdiajukan oleh penggugat;Menimbang, bahwa perpisahan dalam jangka waktu yang cukuplama dengan disertai pembiaran dan pengajuan gugatan perceraian kePengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yangHal. 6 dari 9 Hal.

konsentrasi dalam membangun rumah tangga,sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugatMenimbang, bahwa penggugat dan tergugat tidak lagi memilikikeinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, penggugatmemilin pergi meninggalkan tergugat dan hidup berpisah setidaktidaknyaselama 3 (tiga) bulan tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yangtelah ada diantara keduanya dengan cara yang maruf, penggugat tidaklagi mengunjungi tergugat selama kepergiannya demikian pula sebaliknyasehingga pembiaran

tersebut semakin memperkeruh dan semakinmenghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumahtangganya hal ini ditandai pula dengan adanya gugatan cerai yangdiajukan oleh penggugat;Menimbang, bahwa perpisahan dengan disertai pembiaran danpengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan merupakan bentukketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian inimengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tanggapenggugat dan tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumahtangganya

lagi ketenangan danketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumahtangga,sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugatMenimbang, bahwa penggugat dan tergugat tidak lagi memilikikeinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, penggugatdan tergugat memilin hidup berpisah setidaktidaknya selama 3 (tiga)tahun tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantarakeduanya dengan cara yang maruf, penggugat tidak lagi mengunjungitergugat demikian pula sebaliknya sehingga pembiaran

tersebut semakinmemperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayangdalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanyagugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;Menimbang, bahwa perpisahan dengan disertai pembiaran danpengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan merupakan bentukHal. 7 dari 10 Hal.

perpisahan tersebut sehingga pembiaran tersebut semakinmemperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayangdalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanyagugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;Menimbang, bahwa perpisahan dalam jangka waktu yang cukuplama dengan disertai pembiaran dan pengajuan gugatan perceraian kePengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yanglainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisandalam rumah tangga

, dan selama berpisahantara pemohon dan termohon sudah tidak lagi saling memperdulikan;Menimbang, bahwa pemohon dan termohon tidak lagi memilikikeinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, pemohonmemilin pergi meninggalkan termohon dan hidup berpisah setidaktidaknya selama 14 (empat belas) tahun tanpa ada upaya untukmemperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yangmaruf, selama berpisah pemohon tidak pernah lagi saling berkomunikasidan saling memperdulikan sehingga pembiaran

tersebut semakinmemperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayangdalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanyapermohonan cerai yang diajukan oleh pemohon;Menimbang, bahwa perpisahan dalam jangka waktu cukup lamadengan disertai pembiaran dan pengajuan permohonan perceraian kePengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yanglainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisandalam rumah tangga pemohon dan termohon yang sangat mencideralkeutuhan

tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkindipersatukan lagi sebagaimanasemula; e Bahwa di dalam tengah keluarga telah muncul tidak ada kepercayaan (syukdhon)dari Tergugat terhadap Penggugat, dan tambah lagi dibandingbandingkan denganorange Bahwa rumah tangga telah berpisah tempat tinggalnya selama 4 (empat) tahun,adalah kurun waktu yang tidak wajar di dalam berumah tangga yange Bahwa Penggugat bersikeras menuntut cerai terhadap Tergugat, sedangkanTergugat sediri tidak ada kepedulian dan pembiaran

hukumtersebut dalam kitab AlAsybah wan Nadhoir yang berbunyi :WladJ ule We prio uArtinya : Menolak kerusakan harus dikedepankan daripada mendatangkankemaslahatan/kebaikan;Menimbang, bahwa dengan mengambil alih kaidah hukum tersebut dan dihubungkandengan kasus rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini, maka yang dimaksud marabahayadalam rumah tangga tersebut adalah fakta perbuatan Tergugat yang merugikan Penggugatdan perpisahan tempat tinggal yang tidak wajar serta tidak adanya komunikasi yangwujudnya adalah pembiaran

Waekeka, Desa Balpetu, DesaWaemasing, Desa Waetawa, Desa Wamisi, Desa Waeseli, Desa Waekasa,Desa Lena, Desa Simi, Desa Pohon Batu, Desa Waemalung, DesaWalunhelat, Desa Mepa, Desa Tifu, Desa Sialale, Desa Neath, DesaWaeturen, Desa Leksula, Desa Siwar, Desa Ulima, Desa Masawaoi, DesaWaekatin, Desa Waeeken, Desa Waelo, Desa Waeraman, Desa Uneth,Desa Nusurua, Desa Batu Karang, Desa Mangesweng, sehingga PARAPENGGUGAT kehilangan Suara sebanyak 3.356 suara dari DPT Sejumlah52.631Bahwa TERGGUGAT melakukan pembiaran

tidaknya "Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang mengadiliperkara yang di ajukan oleh Para Penggugat "Bahwa semestinya yang menjadi kKewenangan atas setiap pelanggaranyang ditemukan dalam penyelenggaraan Pilkada Buru Selatan seperti yangdidalilkan dalam posita gugatan Para Penggugat angka 2 huruf a dan hurufb, seharusnya melalui tahapan prosedur yang masih dalam kewenanganBawaslu, Bawaslu Propinsi, Panwas Kabupaten Atau Kota, PanwasKecamatan, PPL dan Pengawas TPS selebihnya bila ditemukan adanya"Pembiaran

melakukanpembiaran terhadap tindakan melawan hukum Tergugat Il dan Tergugat Illsebagaimana yang diuraikan dalam posita angka 4 (empat) diatas yangmengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat yang seharusnya ParaPenggugat memperoleh suara sebanyak 22.546 suara yang melebihiperolehan suara Tergugat Il dan Tergugat Ill yang hanya memperoleh 21.987suara.Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.AmbBahwa dalil Para Penggugat poin 4 (empat) yang menyatakan bahwaTergugat melakukan pembiaran

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat point 4 yang menyatakanbahwa Tergugat melakukan pembiaran terhadap tindakan melawanhukum yang dilakukan oleh Tergugat Il dan Tergugat Ill sebagaimanadiuraikan dalam posita angka 2 diatas yang mengakibatkan kerugiankepada para Penggugat yang seharusnya memperoleh suara sebanyak22.546 suara melebihi perolehan suara Tergugat Il dan Tergugat Ill yanghanya memperoleh 21.987 suara adalah dalil yang terlalu mengadaada ,tanoa dasar dan bertentangan dengan hukum

dukungan pemilihdalam Pilkada Buru Selatan ; Bahwa selain itu Tergugat Il dan Tergugat Ill melakukan kecurangan lainnyayakni melakukan pembagian uang (Money Politic) dalam kaitannya denganPilkada Buru selatan dengan tujuan mempengaruhi suaru pemilih ; Bahwa Tergugat Il dan Tergugat Ill melakukan perbuatan melawan hukumdengan menghilangkan hak pemilin pendukung Para Penggugat dibeberapa Desa, sehingga Para penggugat kehilangan suara sebanyak3.356 suara dari DPT sejumlah 52.631; Bahwa Tergugat melakukan pembiaran

;Bahwa TERMOHON secara diamdiam telah menghentikanpenyidikan dan TERMOHON II melakukan tindakan pembiaran danturut serta dalam penghentian penyidikan secara diamdiam secaratidak sah dan melawan hukum atas perkara dugaan Tindak pidana aquo, serta telah merugikan kepentingan PEMOHON baik secaramateriil dan atau nonmateriil;Bahwa berdasarkan KUHAP, Penghentian Penyidikan tidak harusberbentuk Surat formal karena tidak ada satu pasalpun dalam KUHAPyang menyatakan, sangat berbeda dengan Penghentian Penuntutansecara

posita Illno.1g, 1g dan 21 ) harus dinyatakan ditolak karena Termohon tidak pernah menghentikan Penyidikan dan proses penangananperkara aquo masih dalam proses penyelidikan balum ke tingkatpenyidikan.Bahwa terhadap Pengawasan Penyidikan, Termohon Il telahmendelegasikan tugas Pengawasan Penyidikan Tindak Pidanakepada Bagian Pengawasan Penyidikan ( BAG WASDIK ) yangsecara struktural dibawah Direktorat Reserse Kriminal PoldaJateng.Bahwa oleh karena Itu Posita yang mendalilkan bahwa Termohon Ilmelakukan pembiaran

Begitu pulatindakan dari Termohon II yang tidak pernah ada tindakan teguran dan desakanagar Termohon segera menyelesaikan perkara a quo secepatnya ataumemberikan petunjuk lain agar segera dilakukan penghentian perkara denganmengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dianggap jugatelah melakukan tindakan pembiaran dan turut serta dalam penghentianpenyidikan secara diamdiam secara tidak sah dan melawan hukum atasperkara a quo ;Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan hukum bagiPemohon

Bahwa begitu pula tindakan dari Termohon II yang tidak pernah adatindakan teguran dan desakan agar Termohon segera menyelesaikanperkara a quo secepatnya, atau memberikan petunjuk lain agar segeradilakukan penghentian perkara dengan mengeluarkan Surat PerintahPenghentian penyidikan (SP3), Pemohon anggap juga telah melakukantindakan pembiaran dan turut serta dalam penghentian penyidikansecara diamdiam secara tidak sah dan melawan hukum atas perkaraa quo ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil

Oleh karena Itu Positayang mendalilkan bahwa Termohon Il melakukan pembiaran dan tidakmenegur, tidak memberikan arahan maupun petunjuk kepada Termohon harus dinyatakan ditolak.Halaman 37 dari Hal 41 Putusan Nomor 01/Pid Pra/2015/PN Skh.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil sangkalan ataubantahannya, Termohon. dan Termohon II juga hanya mengajukan bukti suratyang telah diberi tanda bukti T.l 1 sampai dengan T.I8 dan bukti T.Il1 sampaidengan T.II8 ;Menimbang, bahwa tentang buktibukti surat