diverifikasilengkap oleh Tim berikut dengan Naskah Perjanjian Hibah yangtelah ditandatanngani, kemudian diserahkan oleh Kepala BiroIsra Setda Aceh melalui Surat Pengantar perihal pencairan danahibah kepada Kepala DPKKA selaku Pengguna AnggaranBelanja Hibah untuk diproses lebih lanjut untuk pencairannya.DPKKA penentuan terakhir apakah bisa dicairkan atau tidak.Kepala DPKKA sebagai Pengguna Anggara, PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran(BP) adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh (PPKA

Paradis, M.Si di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Pada tahun 2010 saksi sebagai Kepala DPKKA (DinasPengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh) Pemerintah Acehadalah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA) danjuga sebagai Kepala BUD (Bendahara Umum Daerah).Saksi sebagai Kepala DPKKA juga sebagai Pengguna Anggaran(PA) yang telah mengesahkan Dokumen Pelaksanaan AnggaranPejabat Pengelolaan Keuangan Aceh (DPAPPKA) padaDPKKA TA. 2010 tanggal 13 April 2010 yang di dalamnya,diantaranya

terdapat anggaran belanja hibah dan belanja bantuansosial.Anggaran belanja hibah dalam Rincian DPA Belanja TidakLangsung PPKA tercantum sejumlah Rp 535.010.068.270.dengan kode rekening 5.1.4 sedangkan belanja bantuan sosialsejumlah Rp 629.717.462.700. dengan kode rekening 5.1.5.AlBelanja hibah pada DPAPPKA tersebut diperuntukkan kepadaBadan/Lembaga/Organisasi Swasta terbagi kepada beberapaSKPA (Satuan Kerja Perangkat Aceh) diantaranya kepada BiroKeistimewaan & Kesra Setda Aceh adalah berupa bantuan

dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), setelah dibahas bersamaantara legislatif dan eksekutif kemudian di tetapkan menjadi Raqan (RencanganQanun) APBA 2010, Ragan (Rencana Qanun) dibawa ke Jakarta untukmendapat evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri, setelah dievaluasikemudian dibawa ke Aceh untuk diparipurnakan menjadi Qanun APBA TA.2010.e Saksi mengetahui tentang adanya pemberian dana hibah kepada YayasanCakradonya ketika saksi menerima DPA dari Pejabat Pengelola KeuanganKekayaan Aceh (PPKA

DPKKA penentuan terakhir apakah bisa dicairkanatau tidak.Kepala DPKKA sebagai Pengguna Anggara, PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran(BP) adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh (PPKA) yangmemproses pencairan dana bantuan hibah tersebut.Yayasan Cakradonya mengajukan berkas kelengkapanpersyaratan dokumen administrasi dana bantuan hibah kepadaBiro Isra Setda Aceh setelah Yayasan Cakradonya ditetapkansebagai penerima bantuan hibah.Sepengetahuan saksi berdasarkan daftar namanama

Paradis, M.Si di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Pada tahun 2010 saksi sebagai Kepala DPKKA (DinasPengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh) Pemerintah Acehadalah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA) danjuga sebagai Kepala BUD (Bendahara Umum Daerah).Saksi sebagai Kepala DPKKA juga sebagai Pengguna Anggaran(PA) yang telah mengesahkan Dokumen Pelaksanaan AnggaranPejabat Pengelolaan Keuangan Aceh (DPAPPKA) padaDPKKA TA. 2010 tanggal 13 April 2010 yang di dalamnya,diantaranya

terdapat anggaran belanja hibah dan belanja bantuansosial.Anggaran belanja hibah dalam Rincian DPA Belanja TidakLangsung PPKA tercantum sejumlah Rp 535.010.068.270.dengan kode rekening 5.1.4 sedangkan belanja bantuan sosialsejumlah Rp 629.717.462.700. dengan kode rekening 5.1.5.Belanja hibah tersebut diperuntukkan kepada Badan / Lembaga /Organisasi Swasta terbagi kepada beberapa SKPA (Satuan KerjaPerangkat Aceh) diantaranya kepada Biro Keistimewaan &Kesra Setda Aceh adalah berupa bantuan hibah untuk

Paradis, M.Si selakuPejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA) / Pengguna Anggaran;Bahwa menindak lanjutt DPAPPKA yang telah disahkan tersebut, Gubernur Acehtelah menerbitkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/358/2010 TentangBelanja Hibah Kepada Badan / Lembaga / Yayasan / Organisasi Sosial / Kegamaan/ Pendidikan Dan Masyarakat Dalam Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2010, tanggal25 Juni 2010, pada lampiran IV mencantumkan sebanyak 259 (dua ratus lima puluhsembilan) namanama penerima hibah TA. 2010 yang

Paradis, M.Si selaku Pejabat PengelolaKeuangan Aceh (PPKA) / Pengguna Anggaran;Menindak lanjutt DPAPPKA tersebut, pada tanggal 25 Juni 2010 GubernurAceh telah menerbitkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/358/2010Tentang Belanja Hibah Kepada Badan / Lembaga / Yayasan / Organisasi Sosial /Kegamaan / Pendidikan Dan Masyarakat Dalam Provinsi Aceh Tahun Anggaran2010, pada lampiran IV mencantumkan sebanyak 259 (dua ratus lima puluhsembilan) namanama penerima hibah TA. 2010 yang mana pada nomor urut

Bahwa gugatan Penggugat tergolong gugatan yang Error In Persona (salahmenarik Pihak), karena obyek sengketa bukanlah asset Tergugat 1melainkan merupakan Asset Pemerintah Desa Lenek, sebab berdasarkanKeputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/319/PPKA/2014, tanggal 1Juli 2014, tentang Pengembalian Tanahtanah Pecatu yang tercantum dalamNeraca Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kepada Pemerintah Desa,seluruh tanah pecatu telah dikembalikan ke Pemerintah Desa.Bahwa pengembalian tanah pecatu kepada Pemerintah

Jadibagaimana mungkin pemerintah Desa melakukan pengusiran terhadaporang yang tidak pernah menguasai tanah sengketa;Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan poin 23dan 24, karena Pemerintah Desa Lenek tidak pernah menjadikan tanahpecatu sebagai Asset Pemerintah Daerah sebagaimana yang didalilkanPenggugat, dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berdasarkanKeputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/319/PPKA/2014, tanggal 1Juli 2014, tentang Pengembalian Tanahtanah Pecatu yang tercantumdalam

T 19 mengajukanbukti Copy surat yang diberi tanda produk T2 / 19 1 sampai dengan 12 /19 21, serta keterangan para saksinya yaitu saksi Bapak Ridahan aliasAteng, saksi Bapak Mahrup alias Amaq Eni Hidayat alias Papuq Dewi,saksi Haji Muid Jaelani dan saksi Awi alias Amag Jumahir ;Menimbang, bahwa mengenai bukti T1 1 adalah Keputusan Bupati LombokTimur no. 188.45 / 319 / PPKA / 2014 tanggal beserta lampirannya tentangPengembalian Tanahtanah Pecatu yang tercantum dalam Neraca PemerintahKabupaten Lombok

HARAPAN JAYA dan penandatanganberkas tersebut tidak dihadapan saksi.Bahwa dokumen berita cara serah terima pekerjaan sementara tersebut dibuatdan ditandatangani sebanyak 5 rangkap dan masingmasing diserahkankepada : Dinas PPKA Pemko Tanjung Balai Panitia PHO.

Surat Pengantar ke dinas PPKA. Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Surat Perintah Membayar (SPM). Surat Peryataan tanggung jawab pengguna anggaran.Tahap Ill, pembayaran sebesar 86, 60 % dari prestasi pekerjaan dengandilampiri : Surat permohonan pencairan dana dari penyedia jasa. Berita Acara pembayaran. Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan. Laporan kemajuan hasil pekerjaan. Foto dokumentasi pekerjaan. Surat Pengantar ke dinas PPKA. Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

) lalu Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) menerbitkan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah(BUD) / Kadis Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) An.SUMIRAN, SH.Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diajukan ke pihak Bank SumutCab.

Surat Pengantar ke dinas PPKA. Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Surat Perintah Membayar (SPM). Surat Peryataan tanggung jawab pengguna anggaran.. Tahap Ill, pembayaran sebesar 64,70 % dari prestasi pekerjaan dengandilampiri : Berita Acara pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan. Laporan kemajuan hasil pekerjaan. Foto dokumentasi pekerjaan. Surat Pengantar ke dinas PPKA.

Surat Pengantar ke dinas PPKA. Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Surat Perintah Membayar (SPM). Surat Peryataan tanggung jawab pengguna anggaran. Berita Acara serah terima pekerjaan sementara.4. Tahap IV, pembayaran sebesar Rp 5 %, dinilai dari pemeliharaanpekerjaan, dengan dilampiri : Berita Acara pembayaran, Surat Jaminan pemeliharaan pekerjaan. Surat Pengantar ke dinas PPKA. Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Surat Perintah Membayar (SPM).

Hendra, bahwa dokumendokumen yang diserahkan saksi adalah SuratKebangsaan Kapal, Surat Ukur International, Surat Keterangan SusunanPerwira, Passangger Safety Certificate, Cargo Safety Telegrapy/Telepony,Certificate IOPP, Oil Recerd Book, Huli, Machinery, Load Line Certificate,33SMC, DOC, International Ship Security Certificate, Last Port Clearence, BukuSijil/Crew List, Warts Kapal, Dengerouus Good Manifest, berating Certificatedan PPKA/RPT, bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2007 pukul 22.00Wib. saksi

Hendra, bahwa dokumendokumen yangdiserahkan saksi adalah Surat Kebangsaan Kapal, Surat Ukur Internasional,Surat Keterangan Susunan Perwira, Passangger Safety Certificate, CargoSafety Telegrapy / Telepony, Certificate IOPP, Oil Recerd Book, Huli,Machinery, Load Line Certificate, SMC, DOC, International Ship Security38Certificate, Last Port Clearence, Buku Sijil/Crew List, Warta Kapal,Dengerouus Good Manifest, berating Certificate dan PPKA/RPT, bahwa padntanggal 21 Pebruari 2007 pukul 22.00 Wib., saksi

telah dikuasai dan telah dijadikan tanah pecatu, yang setelahIndonesia merdeka tepatnya tanggal 10 Januari 1950 dicatatkan secararesmi sebagai tanah pecatu kemudian menjadi aset di Kabupaten Mataram,tanah itu dikuasai secara terus menerus dan setelah berlaku UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahah Desa, yang mengaturaset desa harus dipisahkan dengan aset daerah, selanjutnya ataspersetujuan DPRD Kabupaten Lombok Timur disusul Surat KeputusanBupati tanggal 1 Juli 2014 Nomor 188.45/319/PPKA

ASMADI SYAM;

MAULIDDIN SALIM (alm) sebagaimana AktaSurat Kuasa tanggal 24 Juli 2012 Nomor : 63 yang dibuat olehnotaris/PPAT/PPKA Hj.

tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan April 2013.Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul HisbahAceh nomor 821 / 183 tanggal 11 Maret 2013 tentang Perubahan keputusankepala satuan polisi Pamong Praja dan wilayatul Hisbah Aceh Nomor 821 /113.1 Tanggal 11 maret 2013 tentang penetapan penunjukan pejabat pelaksanateknis kegiatan pada satuan polisi pamong Praja dan wilayatul Hisbah Acehtahun 2013 (foto copy / legestrasi).Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 074/ SPD / 1.19.02 / I / PPKA

tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan April 2013.Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul HisbahAceh nomor 821 / 183 tanggal 11 Maret 2013 tentang Perubahan keputusankepala satuan polisi Pamong Praja dan wilayatul Hisbah Aceh Nomor 821 /113.1 Tanggal 11 maret 2013 tentang penetapan penunjukan pejabat pelaksanateknis kegiatan pada satuan polisi pamong Praja dan wilayatul Hisbah Acehtahun 2013 (foto copy / legestrasi).Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 074/ SPD // 1.19.02 / I / PPKA

2013.10).11).12).13).14).15).16).17).18).19).Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul HisbahAceh nomor 821 / 183 tanggal 11 Maret 2013 tentang Perubahan keputusankepala satuan polisi Pamong Praja dan wilayatul Hisbah Aceh Nomor821 /113 .1 Tanggal 11 maret 2013 tentang penetapan penunjukan pejabatpelaksana teknis kegiatan pada satuan polisi pamong Praja dan wilayatulHisbah Aceh tahun 2013 (foto copy / legestrasi).Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 074 / SPD / 1.19.02 / II / PPKA

tanggal 01 Maret 2013Untuk Bulan April 2013.Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul HisbahAceh nomor 821 / 183 tanggal 11 Maret 2013 tentang Perubahan keputusankepala satuan polisi Pamong Praja dan wilayatul Hisbah Aceh Nomor821 /113 .1 Tanggal 11 maret 2013 tentang penetapan penunjukan pejabatpelaksana teknis kegiatan pada satuan polisi pamong Praja dan wilayatulHisbah Aceh tahun 2013 (foto copy / legestrasi).Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 074 / SPD / 1.19.02 / II / PPKA

EKA RIFAWATI, SPTanggal 07 Desember 2009. beserta lampirannya.43)1 (satu) berkas photo copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranDinas Kehutanan dan Perkebunan, Nomor : 840/268/ Peg/2009 besertalampirannya (yang telah dilegalisir).44)1 (satu) berkas photocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Aceh (SPA SKPA) Tahun Anggaran 2009 Nomor2.02.2.02.01.25.34.5.245)1 (satu) lembar photo copy Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja AcehTahun Anggaran 2009 Nomor : 189/PPKA/2009 tanggal 28 Oktober

EKA RIFAWATI, SPTanggal 07 Desember 2009. beserta lampirannya;43)1 (satu) berkas photocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranDinas Kehutanan dan Perkebunan, Nomor : 840/268/Peg/ 2009 besertalampirannya (yang telah dilegalisir);44)1 (satu) berkas photocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Aceh (SPA SKPA) Tahun Anggaran 2009 Nomor2.02.2.02.01.25.34.5.2;45)1 (satu) lembar photocopy Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja AcehTahun Anggaran 2009 Nomor : 189/PPKA/2009 tanggal 28 Oktober

Olehkarena itu perbuatan hukum Tergugat I dalam rangka hibah kepada Tergugat IIIntervensi dilahirkan dalam bentuk Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor :030/147 / PPKA 2010 tentang Penghapusan Tanah Milik PemerintahDaerah Kabupaten Tanah Datar dari Intervensi Daerah tanggal 7 April 2010merupakan tindak lanjut peralihan kepemilikan / pemindahtanganan barangmilik daerah.

Bukti T. 4 berupa fotokopi Surat Keterangan bahwa tanah tidak memilikiSPPT Nomor : 141/PEM/II/2017 tanggal 23 Maret 2017 yang keluarkan oleh KepalaDesa Labuhan Lombok, bukti surat ini menerangkan bahwa oleh karena tanah lapanganumum Desa Labuhan Lombok merupakan fasilitas umum, maka terhadap tanah tersebuttidak diterbitkan SPPTnya oleh Kepala Badan PPKA Kabupaten Lombok Timur.

Perjanjian Nomor PBJ/P/47/IVSTL/DIVRE SU2012, HK.222/II/20/KA2012, tanggal 20 Maret 2012, diatur hak dankewajiban, tugas dan tanggung jawab antara Penggugat danTOI QU Al. 5 = nnn nn nn nnn nnn nnn nen nen nnn en ncn ncn nce cee en ncn nce nce nce ncn ccnaBahwa ternyata dalam melaksanakan pekerjaan, Penggugatmengalami hambatan yang bukan disebabkan oleh kesalahanPenggugat, tetapi oleh karena faktor eksternal antara lain padaEmplasemen Kualanamu, tidak adanya perencanaan yang matanguntuk bangunan ER/PPKA

Kualanamu sehingga Penggugat harusmencari tahu kondisi tanah setempat dan meresign ulang bangunanER/PPKA.

berkas foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaaan Pembayaran(SPP) nomor: 0182/LSPPKD/1.20.5.2/2009 Tahun 2009 tanggal 23 Nopember2009;141516171819202122Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Langsung(SPMLS) nomor nomor : 0182/LSPPKD/1.20.5.2/2009 tanggal 24 Nopember2009;Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana(SPPD) nomor : 0173/LSPPKD/2009 tanggal 1 Desember 2009;Satu berkas foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas PPKA

Satu berkas foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaaan Pembayaran(SPP) nomor: 0182/LSPPKD/1.20.5.2/2009 Tahun 2009 tanggal 23 Nopember2009;14 Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Langsung(SPMLS) nomor nomor : 0182/LSPPKD/1.20.5.2/2009 tanggal 24 Nopember2009;15 Satu. lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah PencairanDana (SPPD)nomor : 0173/LSPPKD/2009 tanggal 1 Desember 2009;16 Satu berkas foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas PPKA

tahun 2009;Satu berkas foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaaan Pembayaran(SPP) nomor: 0182/LSPPKD/1.20.5.2/2009 Tahun 2009 tanggal 23 Nopember2009;Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Langsung(SPMLS) nomor nomor : 0182/LSPPKD/1.20.5.2/2009 tanggal 24 Nopember2009;Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana(SPPD) nomor : 0173/LSPPKD/2009 tanggal 1 Desember 2009;Satu berkas foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas PPKA

, tahun 2009;Satu berkas foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaaan Pembayaran (SPP)nomor: 0182/LSPPKD/1.20.5.2/2009 Tahun 2009 tanggal 23 Nopember 2009;lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS)nomor nomor : 0182/LSPPKD/1.20.5.2/2009 tanggal 24 Nopember 2009;Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD)nomor : 0173/LSPPKD/2009 tanggal 1 Desember 2009;Satu berkas foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas PPKA

EKA RIFAWATI, SP Tanggal 07Desember 2009. beserta lampirannya.1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran DinasKehutanan dan Perkebunan, Nomor : 840/268/Peg/2009. beserta lampirannya(yang telah dilegalisir).1 (satu) berkas foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Aceh (SPA SKPA) Tahun Anggaran 2009 Nomor2.02.2.02.01.25.34.5.21 (satu) lembar foto copy Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Aceh TahunAnggaran 2009 Nomor : 189/PPKA/2009 tanggal 28 Oktober 2009

Nopa RistaSulaiman Ahmady,SP.1 (satu) eksemplar Poto Copy SP2D Nomor : 0017745,PPKA / 2011 / tanggal Mei 2012 dengan SPM Nomor: 5BH/LS/2012 tanggal 02 Mei 2012 jumlah dana set625.000.000. (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dipuntuk Pembayaraan belanja hibah pemerintah Pusat Instarkepada Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara untuk dana ptahap Ill tahun 2012. yang telah dilegalisir / telahkebenarannya dan sesuai dengan aslinya oleh M.

NASIR SE selaku SekretKeuangan Aceh pada tanggal 13 Maret 2015.2 (dua) lembar poto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA PPKA yang telah dilegalisir / telah38.39.40.41.42.43.3 (tiga) lembar poto copy Daftar laporan Realisasi KeuangPengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh yang telah ctelah diperiksa kebenarannya dan sesuai dengan aslinyNASIR SE selaku Sekretaris Dinas Keuangan Aceh pada Maret 2015.1 (satu) lembar asli Rekening Koran giro PT BankPanwaslu Kab, Aceh Tenggara dengan Nomor : 070.01.02Priode

Nopa Rista Sulaiman Ahmady,SP.1 (satu) eksemplar Poto Copy SP2D Nomor : 0017745,PPKA / 2011 / tanggal Mei 2012 dengan SPM Nomor: 5BH/LS/2012 tanggal O02 Mei 2012 jumlah dana set625.000.000.

NASIR SE selaku Sekretaris DinasAceh pada tanggal 13 Maret 2015.2 (dua) lembar poto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA PPKA yang telah dilegalisir / telahkebenarannya dan sesuai dengan aslinya oleh M.

Nopa Rista Sulaiman Ahmady,SP.1 (satu) eksemplar Poto Copy SP2D Nomor : 0017745,PPKA / 2011 / tanggal Mei 2012 dengan SPM Nomor: 5BH/LS/2012 tanggal 02 Mei 2012 jumlah dana set625.000.000. (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dipuntuk Pembayaraan belanja hibah pemerintah Pusat Instarkepada Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara untuk dana ptahap Ill tahun 2012. yang telah dilegalisir / telahkebenarannya dan sesuai dengan aslinya oleh M.

MobilizationCompany wil take responsibility for mobilization of equipment andpersonnel from and to delivery point; inclusive of PPKA for DSV.Acceptable delivery point is Singapore.

Pamong Praja Dan Wilayatul HisbahAceh nomor 821 / 183 tanggal 11 Maret 2013 tentang Perubahan keputusankepala satuan polisi Pamong Praja dan wilayatul Hisbah Aceh Nomor 821 /113Halaman 5 dari 105 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/TP K/2014/PNBNA1112131415161718192021.1 Tanggal 11 maret 2013 tentang penetapan penunjukan pejabat pelaksanateknis kegiatan pada satuan polisi pamong Praja dan wilayatul Hisbah Acehtahun 2013 (foto copy / legestrasi).Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 074/ SPD / 1.19.02 / I / PPKA

tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan April 2013.Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul HisbahAceh nomor 821 / 183 tanggal 11 Maret 2013 tentang Perubahan keputusankepala satuan polisi Pamong Praja dan wilayatul Hisbah Aceh Nomor 821 /113.1 Tanggal 11 maret 2013 tentang penetapan penunjukan pejabat pelaksanateknis kegiatan pada satuan polisi pamong Praja dan wilayatul Hisbah Acehtahun 2013 (foto copy / legestrasi).Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 074/ SPD / 1.19.02 / I / PPKA

Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 074/ SPD / 1.19.02 / II / PPKA / 2013tanggal 01 April 201312). Nota Dinas Nomor : 814.1 / 022 / 2013 tanggal 13 Mei 2013 Hal : Danakesejahteraan sosial tenaga kontrak Satpol PP.13). 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung barang dan jasa Nomor :00011 / SPP BL / 1.19.02.00 / 2013 tanggal 15 mei 2013 (SPP1, SPP2,SPP3).14). Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor : 00011 / SPM BL / 1.19.02.00 /2013 tanggal 15 mei 2013.15).

tanggal 01 Maret 2013Untuk Bulan April 2013.Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul HisbahAceh nomor 821 / 183 tanggal 11 Maret 2013 tentang Perubahan keputusankepala satuan polisi Pamong Praja dan wilayatul Hisbah Aceh Nomor821 /113 .1 Tanggal 11 maret 2013 tentang penetapan penunjukan pejabatpelaksana teknis kegiatan pada satuan polisi pamong Praja dan wilayatulHisbah Aceh tahun 2013 (foto copy / legestrasi).Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 074 / SPD / 1.19.02 / II / PPKA

Keuangan Daerah di Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut adalah mengeluarkan belanjatidak langsung berupa hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan (termasukADD) dan belanja tidak terduga; Bahwa~ mekanisme pencairan belanja tidak langsung khususnya bantuankeuangan (ADD) adalah BPMPD membuat SK penetapan alokasi dana desa,bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk penyelenggaraanpemerintahan desa selanjutnya BPMPD mengajukan permohonan pencairandana desa kepada Dinas PPKA

Halaman 27 dari 94 Setelah dilakukan verifikasi, usulan tersebut dikirimkan ke BPMPD;x,BPMPD memproses usulan tersebut; Setelah BPMPD menyetujui berkas usulan tersebut selanjutnya diteruskankepada Dinas PPKA untuk pencairan ADD; Alokasi Dana Desa kemudian masuk ke dalam rekening desa.

Desa membuat usulan atau rencana penggunaan sesuai dengan paguyang tersedia; Surat usulan dengan dilampiri namanama perangkat dan dilampiri denganfotocopy SK pengangkatan perangkat tersebut ke BPMPD melaluiKecamatan; Kecamatan melakukan verifikasi kelengkapan usulan tersebut meliputitentang kelengkapan dokumen; Setelah dilakukan verifikasi usulan tersebut dikirimkan ke BPMPD;vy BPMPD memproses berkas usulan tersebut; Setelah BPMPD menyetujui berkas usulan tersebut selanjunya diteruskankepada Dinas PPKA

BPMPD Kabupaten Tanah Laut melakukan seleksi selanjutnya apabilausulan tersebut disetujui oleh BPMPD Kabupaten Tanah Laut maka akanditeruskan ke Dinas PPKA kabupaten Tanah Laut kemudian oleh DinasPPKA dana tersebut dikirimkan ke rekening desa;Bahwa setelah usulan penggunaan Alokasi Dana Desa disetujui maka danatersebut dikirimkan ke rekening milik desa yang berada di Bank RakyatIndonesia (BRI) atas nama desa Persiapan Simpang Empat Sungai Baru,Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;Bahwa pihak yang

Paradis, M.Si di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Pada tahun 2010 saksi sebagai Kepala DPKKA (DinasPengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh) Pemerintah Acehadalah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA) danjuga sebagai Kepala BUD (Bendahara Umum Daerah).Saksi sebagai Kepala DPKKA juga sebagai Pengguna Anggaran(PA) yang telah mengesahkan Dokumen Pelaksanaan AnggaranPejabat Pengelolaan Keuangan Aceh (DPAPPKA) padaDPKKA TA. 2010 tanggal 13 April 2010 yang di dalamnya,diantaranya

terdapat anggaran belanja hibah dan belanja bantuansosial.Anggaran belanja hibah dalam Rincian DPA Belanja TidakLangsung PPKA tercantum sejumlah Rp 535.010.068.270.dengan kode rekening 5.1.4 sedangkan belanja bantuan sosialsejumlah Rp 629.717.462.700. dengan kode rekening 5.1.5.Belanja hibah pada DPAPPKA tersebut diperuntukkan kepadaBadan/Lembaga/Organisasi Swasta terbagi kepada beberapaSKPA (Satuan Kerja Perangkat Aceh) diantaranya kepada BiroKeistimewaan & Kesra Setda Aceh adalah berupa bantuan

dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), setelah dibahas bersamaantara legislatif dan eksekutif kemudian di tetapkan menjadi Raqan (RencanganQanun) APBA 2010, Ragan (Rencana Qanun) dibawa ke Jakarta untukmendapat evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri, setelah dievaluasikemudian dibawa ke Aceh untuk diparipurnakan menjadi Qanun APBA TA.2010.Saksi mengetahui tentang adanya pemberian dana hibah kepada YayasanCakradonya ketika saksi menerima DPA dari Pejabat Pengelola KeuanganKekayaan Aceh (PPKA

Paradis, M.Si selakuPejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA) / Pengguna Anggaran;Bahwa menindak lanjuti DPAPPKA yang telah disahkan tersebut, kemudianGubernur Aceh telah menerbitkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor451.7/358/2010 Tentang Belanja Hibah Kepada Badan / Lembaga / Yayasan /Organisasi Sosial / Kegamaan / Pendidikan Dan Masyarakat Dalam Provinsi AcehTahun Anggaran 2010, tanggal 25 Juni 2010, yaitu tecantum 259 penerima bantuanTA. 2010 yang pada lampiran TV nomor 13 tertera nama Bantuan Biaya

Paradis, M.Si selaku Pejabat PengelolaKeuangan Aceh (PPKA) / Pengguna Anggaran;Selanjutnya, Gubernur Aceh telah menerbitkan Keputusan Gubernur AcehNomor 451.7/358/2010 Tentang Belanja Hibah Kepada Badan / Lembaga /Yayasan / Organisasi Sosial / Kegamaan / Pendidikan Dan Masyarakat DalamProvinsi Aceh Tahun Anggaran 2010, tanggal 25 Juni 2010, pada lampiran IVmencantumkan sebanyak 259 (dua ratus lima puluh sembilan) namanamapenerima hibah TA. 2010 yang mana pada nomor urut 13 tertera nama BantuanBiaya