Ditemukan 1530 data
111 — 35
Banding tersebut, Kuasa TurutTerbanding Il semula Turut Tergugat Il, mengajukan kontra memori bandingtertanggal 09 September 2020, dan sesuai dengan surat pemberitahuan danpenyerahan kontra memori banding nomer 266/ Pdt.G/2019/ PN.Amp dariPengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18 Agustus 2020 dimintakan untukmemberitahu dan menyampaikan kontra) memori banding inikepadaPembanding semula Penggugat;Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untukmemeriksa berkas perkara ( Inzage ) dalam tengang
110 — 47
Wibowo3 Kosim 14 Mei 2001 GSTeknik/Foreman Rp.4.653.039,4 Andy Setyadi 01 Mei 2007 G3 Teknik Rp.4.299.299,5 Siswoyo 01 Feb 2010 G3 Welder Rp.4.317.984,6 Teguh Ismanto 07 Feb 2013 G3 Welder Rp.4.265.164, Menimbang, bahwa dengan status hubungan kerja Tetap (PKWTT)yang demikian itu, maka dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK),haruslah tetap mengacu pada ketentuan perundangundangan yang berlaku incassu UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tengang
101 — 182
Republik Indonesia Nomor 99tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiHalaman 74 dari 110 Putusan GugatanNomor 6/Pdt.G/2016/PN GnsPembangunan untuk Kepentingan Umum tanggal 15 September 2014.telah dibubuhi materai secukupnya , dan aslinya tidak dapat di tunjukan diPersidangan , selanjutnya diberitanda T24;Fotocopy dari fotocopy Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/KepalaBadan Pertahanan Nasional Nomor 6 tahun 2015 tengang
140 — 12
pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda Yang Berkaitan Dengan Tanahsapere rermenentukan, apabila Debitur cidera janji pemegang hak tanggugan pertamamempunyai hak untuk menjual objek hak tanggugan atas kekuasaan sendirimelalui peflelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasilpenjualan tersebui";Bahwa oleh karena para Penggugat sebagai Debitur ternyata tidakmelunasi hutangnya kepada Tergugat II dalam tengang
YASMIN SIMAMORA ,dkk
Tergugat:
1.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI JAMBI
2.GUBERNUR JAMBI
Intervensi:
1.Z. ZULKARNAIN
2.BUDI ALFIAN
3.HARIYANTO
4.MAROLI
5.INDRA LESMANA
106 — 20
sebagaimana tersebut diataspada Surat Gugatan) di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Jambi pada hari yang sama yaitu Hari RABU Tanggal 18JULI 2018 dan telah di daftar/diregister dengan Nomor Perkara:18/G/2018/TUN.JBI, pada hari/tanggal yang sama yaitu Hari RABUTanggal 18 JULI 2018, Maka Tenggang waktu dalam mengajukangugatan masih memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuandalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan TUN, Yang menyatakan Bahwa:Gugatan dapat diajukan hanya dalam tengang
Terbanding/Terdakwa : DR H Tony Sukasah, Drs. MSi
152 — 43
2011,Panitera pada Pengadilan Tipikor Bandung telah memberitahukan dan memberi kesempatankepada Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum untuk memeriksa danmempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut di Kepaniteraan PengadilanTipikor Bandung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan banding oleh PenuntutUmum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tengang
WANDA WIJAYA
Tergugat:
Bupati Kabupaten Bandung
Intervensi:
Yopi Hendriawan Rukmin
387 — 385
mengetahui objek sengketa yaitu pada tanggal 25 Februari2021, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karenaPengajuan gugatan oleh Pengugat masih dalam 90 hari (hari kerja) sejakobjek sengketa diketahui oleh Penggugat, maka berdasarkan Perma No. 6Tahun 2018, pengajuan Gugatan oleh Penggugat masih dalam tenggangwaktu 90 hari kerja, setelah Penggugat menempuh upaya administrasi;Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukumdiatas pengajuan Gugatan oleh Penggugat masih dalam tengang
Anwar Gunardi
Tergugat:
Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bandung
121 — 68
Bidang karenakeperluan tertentu atau mengajukan Peta Bidang atas hak atas tanah yanglama; Bahwa Peta Bidang itu hanya digunakan untuk pengumuman data danbukan untuk bukti kepemilikan, apabila ada pihak yang menyanggahpengumuman data fisik yang mengumumkan bisa oleh Kepala KantorPertanahan jika secara Sporadik atau Ketua Panitia Administrasi jika secarasistematik, pengumumannya dilakukan di kantor pertanahan atau kantoradministrasi desa / kelurahan, bisa juga dilakukan media masa atas biasapemohon, tengang
Terbanding/Tergugat V : SALEH BAFADAL, SH
Terbanding/Tergugat III : HARDIANTO TUNGGAL PURWA
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK MEGA, Tbk, beralamat di Menara Bank Mega c.q. PT. BANK MEGA, Tbk Kantor Wilayah Bandung c.q. PT. BANK MEGA, Tbk Kantor Cabang Cirebon
Terbanding/Tergugat VI : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA CIREBON
Terbanding/Tergugat IV : LILIS MARIATI SUWANDA, SH
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKLN)
Turut Terbanding/Penggugat II : LEITA RISTAWATI, SH
59 — 31
Cbn tanggal 15 September 2016, tanggal 16 September2016, dan tanggal 21 September 2016 kepada kedua belah pihak yang berperkaratelah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan seksamasebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula ParaPenggugat / Para Pelawan, diajukan masih dalam tengang waktu dan menuruttata cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh Undangundang
RISKI AFIF ISHAK, S.H.
Termohon:
Kepala Kepolisian R.I Cq. Kepala Kepolisian daerah Sultra Cq. Ditreskrimsus POLDA Sultra
170 — 449
Penyerahantersangka in casu Pemohon dan barang bukti kepada Penuntut Umum), danHalaman 64 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PNBaubukti surat T 19b berupa surat Nomor : Sp.Gil/480/XII/2020/Dit Reskrimsustanggal 4 Desember 2020 disertai Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor :S.Pgl/480.a/XII/2020/Dit Reskrimsus di tempat kediaman, tidak memenuhi suratpanggilan sebagaimana dimaksud Pasal 112 Kitab UndangUndang HukumPidana (KUHP) juncto Pasal 227 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana(KUHAP), dimana tengang
1.MEKDA MECKY ALLE
2.MUSA TIBOTAI
3.KADIR SALWEY
Tergugat:
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
219 — 129
ketentuan Pasal 55 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah hari kalender, sedangkan ketentuan 90hari dalam Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, adalah hari kerja, namunterlepas terdapat perbedaan dalam hal penghitungan tenggang waktu tersebut,kedua ketentuan peraturan tersebut tetap menjadi acuan dalam penghitungantenggang waktu, sedangkan khusus ketentuan Pasal 77 ayat (1) UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan, dalam hal pengajuankeberatan yang melampaui tengang
1.GUNA RAHARJA FIRMAN
2.DEWI FIRMAN
3.LENNY FIRMAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Intervensi:
1.RINO FAJRI
2.AMIRZA ARNOFYARMAN
3.ABRAL
158 — 103
sengketa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Parapenggugat tidak memenuhi ketentuan mengenai kepentingan sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 53 UU Nomor 5 tahun 1986 sehingga telahcukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatanPara Penggugat untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukumdiatas Majelis hakim telah berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidakmempunyai kepentingan maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat IlIntervensi mengenai tengang
94 — 29
Sertifikat hak milik yang dimaksud adalah tanda bukti hakyang sipatnya adalah sah menurut hukum yang sebagaimana ditetapkan dalampasal 20 ayat 1 undang undang nomor 5 tahun 1960 tengang peraturan dasarpokok pokok agraria dan sebagaimana dimaksud juga dalam Pasal 32Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.Dengan ini menyatakan bahwa dalam hal pengakuan tanah yang diakui olehPenggugat terhadap tanah milik saya yaitu seluas kurang lebih 600m2merupakan salah alamat dikarenakan
I Dewa Gede Anom Rai, SH
Terdakwa:
Ir. I Ketut Pariana
166 — 80
HARRYPRASTAWA, S.H. tengang penambahan Modal Usaha PT. Bali IndoSuppliesHalaman 48 dari 72 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Dps10.11.12.13.14. Pid.1.A.3 Foto copy dilegalisir Salinan Akta Notaris Nomor13 tanggal 17 Oktober 2018 yang dibuat di Notaris WIDYATMOKO,S.H.Buku kas PT. Bali Indo Supplies periode tahun2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018.Rekening koran PT.
SYAFRUDIN
Tergugat:
BUPATI TANAH BUMBU
231 — 110
Tenggang Waktu dan Upaya Administratif; Bahwa Penggugat mengetahui adanya objek sengketatersebut pada tanggal 22 Juli 2021 saat itu Asserudin selakuAnggota BPD (PAW) menyerahkan photocopy objek sengketatersebut kepada Kepala Desa Gusunge, kemudian dilihat olehPenggugat, dengan demikian Gugatan Penggugat telahmemenuhi ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu gugatan dapatdiajukan hanya dalam tengang waktu sembilan puluh hari terhitungsejak saat diterimanya
Fery Hasny
Tergugat:
PT. KING JIM INDONESIA
69 — 14
Tergugat tetap tidak menjalankan norma hukum tersebut, Makaberdasarkan halhal tersebut diatas, para Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabayaberkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :DALAM POKOK PERKARA1.Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untukseluruhnya;Menyatakan Tergugat terbukti melakukan pelanggaran hukum,khususnya melanggar Pasal 37 ayat (4) Peraturan Daerah (PERDA)Kabupaten Pasuruan No. 22 Tahun 2012 tengang sistemPenyeleanggaran
Memerintahkan kepada Tergugat untuk menjalankan Pasal 37 ayat(4) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan No. 22 Tahun2012 tengang sistem Penyeleanggaran Ketanagakerjaan, denganmemberikan tambahan upah sebesar 5 % (lima persen) dari UMKKabupaten Pasuruan terhitung sejak diputusakannya perkara inisampai harihari berikutnya;6. Menyatakan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu(uitvourbaar bij voorrad) meskipun ada verzet atau kasasi daritergugat;7.
Hj. HAIMAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
Intervensi:
MAULIDA
158 — 113
EKSEPSI CHICANEUS PROCESS (Gugatan Penggugat tidak di dukungoleh fakta atauperistiwa) ;1)2)3)4) Bahwa PENGGUGAT di dalam gugatannya mendalilkan baru mengetahui diatas obyek sengketa terpasang baliho/papan pengumuman tanah di jualpada tanggal 25 Januari 2019 sehingga PENGGUGAT mendalilkan masihdalam tengang waktu mengajukan gugatan ;Bahwa PENGGUGAT di dalam gugatannya halaman 5 angka 5 mendalilkanhingga saat ini (tanggal 20 Februari 2019 sesuai tanggal gugatan) tidakmengetahui Sertipikat yang telah
24 — 19
(yang dalam perkara ini disebut sebagai Obyeksengketa) atau dikenal sebagai RUMAH, beralamat di Jalan Setia Budi No.17, RT.003/RW.06, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara,Kabupaten Bekasi;Dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Kavling No. 162; Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Kavling milik TengAng; Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Kavling milikRusmiati; Sebelah Selatan : Tanah kosong/rencana jalan;4.
131 — 69
akta hibah yang dimaksud dalam bukti P1 yangtelah dinyatakan oleh para tergugat sebagai akta yang dibuat dengan kejahatansecara terselubungbung ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hibah sebagaimana yang diaturdalam pasal 1666 KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana sipenghibah, diwaktu hidupnya, dengan Cuma cuma dan dengan tidak dapat ditarikkembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yangmenerima penyerahan tersebut.Menimbang, bahwa ditinjau dari penjelasan hukum tengang
286 — 168
Berdasarkan ketentuan Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatandapat diajukan hanya dalam waktu sembilan puluh hari terhitung sejaksaat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau PejabatTata Usaha Negara.Bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negaratetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tengang waktusebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saatia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui