Ditemukan 1899 data
82 — 85
lacimeja kerja saksi ;Bahwa sebelumnya Pak Toto Supriyadi pernah menanyakan mengenai IPPTtetapi belum selesai dan Saksi bilang silahkan selesaikan dulu dan Terdakwapernah bilang jangan dikasihkan dulu sebelum selesai ;Bahwa yang dimaksud belum selesai yaitu masalah uang yang dianggap olehsaksi;Bahwa Saksi kenal dengan Setyoso Subarkah di Bapeda ;Bahwa mengenai perizinan ini Saksi dan Setyoso Subarkah mengembalikanuang dan uang tersebut dari Terdakwa ;Bahwa uang dikembalikan karena sudah rame mengenai suap
ANUGERAH J, ST:Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik Kejaksaan Negeri Bogor danketerangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar dan telahditanda tangani ;Bahwa Saksi sebagai Kasubdit Pengelolaan Izin Pembangunan Fisik padaBadan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM);Bahwa Saksi sebagai pembuat gambar site plan ;Bahwa site plan dibuat sebagai salah satu syarat untuk diterbitkannya IzinMendirikan Bangunan;Bahwa Saksi mengetahui masalah ini dari media karena ada suap
Pembanding/Tergugat V : EKSI ANGGRAENI Diwakili Oleh : Yohan Dwi Kurniawan., S.H
Terbanding/Penggugat : BUDI SAID
Terbanding/Turut Tergugat I : BUTIK EMAS LOGAM MULIA SURABAYA I PT ANEKA TAMBANG TBK
Terbanding/Turut Tergugat II : YOSEP PURNAMA Vice President Precious Metal Sales and Marketing
Terbanding/Turut Tergugat III : ABDUL HADI AVICIENA General Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat IV : NUR PRAHESTI WALUYO Trading Asisten Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat V : YUDI HERMANSYAH Trading dan Services Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VI : NUNING SEPTI WAHYUNINGTYAS Retail Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VII : PT INCONIS NUSA JAYA
Turut Terbanding/Tergugat II : ENDANG KUMORO Kepala BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat III : MISDIANTO Tenaga Administrasi BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat IV : AHMAD PURWANTO General Trading Manufacturing And Service Senior Officer
1068 — 1124
Bukti P656).Selayaknya Judex Facti menggali lebih jaunh maksud pemberian komisidan insentif kepada orang yang dianggap karyawan atau staf marketing.Bukankah pemberian uang itu dapat dianggap semacam suap agarTerbanding diuntungkan dengan mendapatkan emas dengan hargadiskon?141.
Pemberian komisi dan insentif tersebut patut didugamerupakan, atau dapat dianggap semacam suap agar TerbandingRekonvensi diuntungkan dengan mendapatkan emas dari PembandingRekonvensi dengan harga diskon secara melawan hukum.Dugaan Pembanding Rekonvensi tersebut sejalan dengan pertimbanganHakim Pidana yang menjatuhkan Putusan Pidana PN Surabaya No.2576/05.12.2019 atas nama Terdakwa Eksi Anggraeni dan PutusanPidana PN Surabaya No. 2658/10.12.2019 atas nama Terdakwa EndangKumoro, Terdakwa Misdianto
Bahwa kemudian dalam permohonan banding Memori Bandingini, Pembanding I/Penggugat Rekonpensi merubah esensi pokok perkarasebagaimana disebutkan di dalam memori bandingnya angka 153halaman 73 disebutkan, "Pemberian komisi dan insentif tersebut patutdiduga merupakan, atau dapat dianggap semacam suap agar TerbandingI/Tergugat Rekonpensi diuntungkan dengan mendapatkan emas dariPembanding l/Penggugat Rekonpensi dengan harga diskon secaramelawan hukum.Tidaklah dapat dibenarkan menurut hukum acara perdata
Di Peradilan tingkat Banding ini, menuduh TerbandingI/Penggugat melakukan suap kepada Pembanding II/Tergugat V untukmendapatkan emas harga diskon, sehingga kredibilitas Pembanding merasa tercemar nama baiknya.189.
1.Hasan Tomu
2.Marthen Murafer
3.Meitty Ebta Rumandewai
Tergugat:
KPU RI
592 — 808
Pada kenyataannya, Laporan tersebut tidak adarekomendasi ke APH dan sampai dengan gugatan didaftarkan keHalaman 100 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUNJKTPTUN Jakarta, tidak ada putusan pidana yang inkrahct untukmembuktikan bahwa telah terjadi suap dalam pengadaan tersebut.Maka, sebelum ada putusan pidana atas dugaan suap tersebut, DKPPbelum berwenang menguji tindakan pengadaan jasa distribusi logistiksebagai pelanggaran Kode Etik Penyelengara Pemilu;3) Isi dan Tujuan Putusan DKPP 55/
88 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa alasan kasasi Terdakwa/Pemohon pada butir 3, alasan tersebutirelevan untuk dipertimbangkan oleh karena perkara ini bukanlah tindak pidanakorupsi yang merugikan keuangan negara, melainkan tindak pidana korupsimenerima suap atau gratifikasi dan hal ini tidak dapat dibenarkan oleh karenamengenai beratringannya hukuman yang merupakan perbedaan penafsiranyang diperoleh dari fakta hukum persidangan hal mana merupakan penilaianhasil pembuktian yang menjadi kewenangan Judex Facti danbersifatpenghargaan
1.JUNAEDI HUTASUHUT
2.SALIM CERKAS HASIBUAN, S.H.
3.THONY ARITONANG, S.H.
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
152 — 62
atau Tindak Pidana Kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan.Kerjasama BKN RI dan KPK RI yang dituangkan melalui SuratDeputi Bidang Pencegahan KPK RI Nomor B1213/KSP.00/1016/03/2018 tanggal 1 Maret 2018 (Vide T16 ), kerjasama tersebutmenyepakati 2 hal sebagai berikut :Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap PNS yang telahditetapkan dalam Keputusan Hukum Tetap (Inkracht) dinyatakanbersalah dalam kasus Tindak Pidana Korupsi.Pengangkatan, Pemindahan, dan pemberhentian jabatanterindikasi dugaan suap
95 — 24
(Bukti P31)Bahwa dalam kesaksian Ketua RW. 03 Soedirno Handoko pada tanggal 25Agustus 2015 di Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untukmenandatangani 1 (satu) SKPT dan 3 (tiga) SKGR tersebut di atas dibayaroleh Risma Ria Nainggolan di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dansangat jelas tertulis dalam Putusan Nomor: 16/ G/ 2015/ PTUNPBR tanggal15 September 2015 halaman 63 Bahwa saksi dibayar oleh Risma RiaNainggolan untuk menandatangani objek sengketa yang merupakantindakan gratifikasi / suap
MOCHAMMAT HARIYANTO
Tergugat:
BUPATI BOJONEGORO
163 — 205
Hendra Wicaksono dan Rawi)yang mendengarkan dan melihat sendiri sewaktu PENGGUGATmenanyakan Kelengkapan Berkas~ atau persyaratanpendaftaran sebagai Calon Kepala Desa, bahwa pada waktu ituKetua Panitia H.Misno dan Anggota Panitia Pemilinan KepalaDesa Gayam meminta uang sejumlah Rp. 75.000.000 (tujuhpuluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan biayaPILKADES.PENGGUGAT mulai mencurigai ulan Ketua Panitia denganpungutan liar atau sengaja Panitia melakukan JebakanTerhadap PENGGUGAT agar ada unsur suap
46 — 19
= Bahwa ia terdakwa ASRI DJAFRI S.Sos M.AP Bin MUH DJAFRIpada hari senin tanggal 2 januari 2012 atau setidaktidaknya pada waktu laindalam Tahun 2012 bertempat di JI.Atiek Sutedja No 24 Kabupaten Mamujuatau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMamuju sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah menerima Gratifikasiyang dianggap sebagai suap
70 — 44
secara terpisah), sekitarbulan September 2006 sampai dengan bulan Pebruari 2007, atau setidaktidaknya pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di KantorDPRD Kabupaten Trenggalek di Jalan Ahmad Yani Nomor 4 KabupatenTrenggalek atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya, telah melakukan atau turut serta melakukan yaitugratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggappemberian suap
USDI NINGSIH
Tergugat:
WALIKOTA PANGKALPINANG
152 — 61
Dalam hal adanyapenyalahgunaan kewenangan, suatu perbuatan baru dapatdiklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila berimplikasiterhadap kerugian negara (kecuali untuk tindak pidana korupsi Suap,gratifikasi atau pemerasan), pelaku diuntungkan secara melawanhokum, masyarakat tidak dilayani, dan perbuatan tersebutmerupakan tindakan tercela;14.
195 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pertama, mantan Anggota DPR dari Fraksi PDIP AgusTjondro Prayitno yang divonis bersalah menerima suap terkait pemilihanDeputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) tahun 2004. Agussendiri sudah memperoleh pembebasan bersyarat sejak akhir Oktobertahun lalu;Selain itu, mantan Direktur Marketing PT. Anak Negeri MindoRosalina Manulang juga memperoleh label justice collaborator. MindoHal.66 dari 77 hal. Put. No.1380 K/Pid.
146 — 62
Bahwa berdasarkan Testimoni /Pengakuan Sulaiman Budi Darma Candrapada tanggal 03 Juni 2018, bahwa putusan perkara perdata Nomor:8/Pdt.G/2017/PN.Kag sebelum diputus tanggal 22 Mei 2018, bahwadiduga adanya suap dalam perkara ini, oleh karena itulah Majelis HakimTingkat Pertama, dalam suatu putusannya banyak TERDAPAT SUATUHalaman 72 dari 75 hal.Put.No.104/PDT/2018/PT PLGKEKHILAFAN HAKIM atau TERDAPAT SUATU KEKELIRUAN YANGNYATA DALAM MENERAPKAN HUKUM;Demikianlah keberatankeberatan Penggugat/Pembanding
H. DADANG, S,IP., M.EPID.
Tergugat:
WALIKOTA TANGERANG SELATAN
299 — 223
bersama terkait pengawasan dan pengendaliankepegawaian yang pada intinya menyampaikan bahwa telahHalaman 40 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRGada kesepakatan antara BKN dan KPK untuk mendorongpenegakkan peraturan terkait Manajemen ASN yaitu :Pemberhentian Tidak dengan Hormat terhadapASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap(inkracht) dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidanakorupsi dane Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentiandari jabatan yang terindikasi dugaan Suap
56 — 7
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IMAM SHAHRONI ,terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengarketerangan ahli Dr.M Sholehuddin, SH,.M.HBahwa karena Program P2SEM diawali dengan adanyapenandatanganan NPHD antara Pihak (Bapemas) dan Pihak II (Swataatau YKMS), maka seharusnya tidak semua permasalahan P2SEMadalah Pidana, harus dilihat dulu permasalahannya.Bahwa jika pihak Il (YKMS) tidak melaksanakan kegiatan sesuaiNPHD dan tidak ada unsur suap
, maka berarti permasalahannyatermasuk perdata bukan pidana.Bahwa yang berwenang untuk memberikan sanksi pidana hanyalahUU atau PERDA bukan PERGUB.Bahwa jika tidak ada unsur suap, dan terjadi pelanggaran terhadapNPHD maka masuk ranah perdata, jika terjadi pelanggaran terhadapPergub maka bisa dikenakan sanksi administrasi.Bahwa seharusnya yang melakukan komplein terhadap Pihak II ataspekerjaan P2SEM yang tidak sesuai NPHD adalah Pihak II (Bapemas),jika melalui tahap peringatan tidak ada niat memperbaiki
154 — 51
., Terdakwa III Heri Rizky dan Terdakwa IV Sapta Hadi Bagio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta memberikan suap ;
Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan ;
SYAFRI.M.S.Pt.MM
Tergugat:
BUPATI TANAH DATAR
226 — 2124
Karena keputusan merupakan suatu pernyataan kehendak, makakeputusan tidak boleh mengandung kekurangankekuranganyuridis, seperti penipuan, paksaan atau Suap (Omkoping) maupunkesesatan (dwaling);3. Keputusan harus berdasarkan suatu keadaan (situasi) tertentu;4.
MOH SUYONO
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
139 — 41
Unsur delik dalam pasal tersebut soal delik suap dalam tidakpidana tipikor yang tidak terkait dengan kerugian kKeuangan Negara, jadi alatbukti yang menyatakan adanya kerugian keuangan Negara tidak diperlukan,yang diperllukan surat yang ada kaitannya dengan unsur delik tadi misalnyaHalaman 44 dari 70 Putusan Nomor 08/Pid.Prap/201 7/PN.SdaSurat yang menjanjikan akan memberikan sesuatu.
66 — 29
Pendidikan dan Pelatihan Daerah KabupatenBengkulu) Utara dan di rumah Terdakwa di JI SamsulBahrun No 48 Karang Anyar RTI 04 Kec Arga Makmur KabBengkulu Utara, atau setidak tidaknya pada tempattempat lain yang masih dalam daerah hukum PengadilanNegeri Arga Makmur, Terdakwa telah menerima gratifikasiyang nilainya sebesar Rp 142.890.000, (seratus empatpuluh dua juta delapan ratus sembilan puluh riburupiah) atau setidaktidaknya lebih dariRp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) yang dianggap pemberian suap
425 — 327 — Berkekuatan Hukum Tetap
Seandainya Gery tidak OTT atauketangkap basah oleh KPK pasti dia menikmati uang suap hasilulahnya pergi ke Medan atas kehendak diri sendiri tanpa kantormenyetujuinya sehingga Gery terpaksa memaksa klien untukmempersiapkan tiket pada tanggal 9 Juli 2015 hari dia tertangkapbasah.
Sebaliknya suap yang mulai dari Rp600 jutadalam kasus Andre sampai dengan suap 18 M dalam kasusBambang Djatmiko divonis di Pengadilan Tingkat Pertama hanya2 (dua) tahun;Seandainya saya penyuap seperti Gery saya pasti hanya divonis 2(dua) tahun sehingga saya sangat menyesal tidak sekaligusmenyuap Hakim. Apalagi sadap telepon saya tanggal 29 Juli takpernah dibeberkan KPK karena saya pernah katakan kepada Geryhatihati atas kemungkinan OTT.
Mestinya melihatputusan Hakim Tata Usaha Negera Medan yang tidakmengabulkan seluruh permohonan saya, dapat disimpulkansebagaimana kesaksian Hakim Tripeni sendiri, bahwa putusanyang diambilnya adalah murni hasil musyawarah yang independentanpa adanya suap dalam putusan tersebut;Semoga keadilan berpihak juga kepada diri saya;Il.
25 — 20
Majelis Hakim TingkatBanding menanggapi Memori Banding Penuntut Umum tersebut bahwa MajelisHakim Tingkat Pertama pada poin berikutnya telah mempertimbangkan tentangpinjaman pribadi itu adalah suap karena kondisi yang diciptakan oknumoknummafia Anggaran ditubuh Pempropsu sebagai yang meringankannya (hal 145) dansemua poinpoin yang meringankan tersebut merupakan satu kesatuan terhadapputusan Terdakwa, karenanya Memori Banding Penuntut Umum tersebut sudahdipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan ;