Tahun1995 tentang Perseroan Terbatas dan pasal 17 UU No.19 Tahun 2003 tentangBUMN yang menyebutkan : Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebut alasannya.

P5 ).Bahwa mengenai transportasi ini karena sudah menyatu dandiperhitungkan dalam gaji, maka tidak dapat dikabulkan.d Uang Cuti Tahunan dll.Bahwa sesuai keterangan = saksi ~=Penggugat bernamaMariono.SE.MM yaitu bagian personalia yang bertugas membayargaji Direksi dan karyawan, sesuai dengan daftar yang diperlihatkan,bahwa yang telah dibayar kepada penggugat adalah;Uang cuti tahunan.Uang Apreasi.Uang Purna jabatan/ Santunan hari tua ( Bukti T12 ).Sedang uang tunjangan keagamaan dan uang insentif RUPS

Terutama karena kedudukan/ Jabatan Penggugat pada PTPN II Peserosebagai Direktur SDM & UMUM yang diberhentikan sebelum habis masajabatannya tampa alasan dan tidak diberikan hak untuk membela diri di RUPS,dan pemberhentian tersebut telah dimuat dibeberapa surat kabar ( Bukti P24 )yang menjatuhkan harga diri dan tercemarnya nama Penggugat.

Terbanding mohon agar judec factie tingkat banding tidakmempertimbangkan buktibukti baru yang akan diajukan oleh Tergugat IlIntervensi / Pembanding ; Bahwa dalildalil Tergugat Il Intervensi / Pembanding mengenai eksepsihanya mengadaada dan tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang sah ;Bahwa dalil Tergugat Il Intervensi / Pembanding mengenai legal standingPenggugat / Terbanding telah dipatahkan sendiri oleh keterangan ahliTergugat Il Intervensi / Pembanding Zulkifli Harahap, S.H. yangmenegaskan bahwa RUPS

hanya bisa dilaksanakan menurut komposisipemegang saham terakhir sebelum RUPS dilaksanakan dan RUPS yanghasilnya termuat dalam Akta No. : 01 tanggal 11 April 2012 tidak memuatkomposisi pemegang saham yang sesuai dengan Akta No.25 tanggal 10 Juli 2008 ;Bahwa Ir.

No. 654 K/Pdt/2014Terhadap hal tersebut maka perlu disampaikan:1.Bahwa sedari awal gugatan ini bukanlah berkaitan dengan badanhukum tetapi tindakan Tergugat V/Terbanding VTermohon Kasasi sebagai direktur utama yang tidak pernah mengundangPenggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam rapat umumpemegang saham, dimana sehingga terhadap hal tersebutPemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah melayangkan suratsomasi sebanyak 3 kali yang intinya meminta Termohon KasasiVTerbanding VTergugat untuk mengadakan RUPS

Akan tetapi tidaklah mungkinbadan hukum tersebut bertindak tanopa ada organ yangmenjalankan, organ tersebut disebut dengan organ PT;Organ PT berarti organisasi yang menyelenggaran suatu perseroanterbatas, yaitu yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.

No. 654 K/Pdt/2014Kasasi/Pembanding/Penggugat yang semula sebagai direktur dipenjarakan karena kasus penggelapan atas laporan TermohonKasasi ITerbanding VTergugat, kemudian digantikan olehTermohon Kasasi I/Terbanding Il/Tergugat Il sebagai direktur ataspenunjukan Termohon Kasasi VTerbanding VTergugat tanpapernah ada RUPS dan karenanya sejak saat itu resmi menjalankantugastugas dan kewajiban sebagai direktur perseroan terbatas;Berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya Termohon KasasiVlerbanding

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 915 K/Pid/2008tanggal 1 Juli 2008 telah diputuskan terbukti melakukan tindak pidanapenggelapan dalam menjalankan pekerjaan selaku Direktur PT PuriPrestigeous Tour and Travels;Terhadap hal tersebut Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat menyatakan:1.Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebenarnyaberkedudukan sebagai pemegang saham yang seharusnya selalumendapatkan undangan bila RUPS akan tetapi kenyataannya tidakpernah di undang, hal mana bertentangan dengan ketentuan

Randugarut Plastic Indonesia didasarkan padahasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SIMOPLAS (DalamPailit) sebagaimana dimaksuddalam: risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SIMONGANPLASTIK FACTORY tanggal 10 Nopember 2016, dan tertuang dalamAkta No. 177 tanggal 30 Desember 2016 dibuat oleh dan dihadapanProf. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH. MH. MM, Notaris di Semarang perihal Pernyataan Keputusan Rapat pelepasan asset perseroan; dan risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

MM, Notaris di Semarang, perihalPernyataan Keputusan Rapat pelepasan asset perseroan;Kedua RUPS tersebut dibuat di hadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH.MH. MM, Notaris di Semarang dan masingmasing RUPS beragendakanrapat pembahasan dan keputusan mengenai penjualan asset PT.SIMOPLAS (Dalam Pailit) dan proses peralihnan hak atas tanah danbangunan tersebut diatas telah dilakukan sebelum adanya putusan pailit;10.

RANDUGARUT PLASTICINDONESIA telah berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang masingmasing beragendakan Rapat pembahasan dan keputusanmengenai penjualan asset PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) dan telah disetujuioleh seluruh pemegang saham PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) yang didalamnya juga termasuk Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam : risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

RANDUGARUT PLASTIC INDONESIA telah dilakukan secarasah dan berdasarkan pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),dimana Penggugat, yang pada saat itu masih berkedudukan sebagai salahsatu Direktur PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit), sebenarnya mengetahui,menyetujui, serta mendatangani hasil keputusan RUPS untuk menjualsebagian asset PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) kepada PT. RANDUGARUTPLASTIC INDONESIA;18. Bahwa sesungguhnya Penggugat pun mengetahui bahwa hasil penjualan sebagian asset PT.

SIMOPLAS (Dalam Pailit) yang notabenemengetahui, menyetujui serta menandatangani perihal putusan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) untuk menjual sebagian asset PT.SIMOPLAS (Dalam Pailit) kepada PT. RANDUGARUT PLASTICINDONESIA. Namun, Penggugat justru tidak melaksanakan kewajibannyasebagai penjual karena telah menghalangi pengalihan hak atas objek jualbeli yang telah sah dibeli oleh PT.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dan berhak untuk meminta penetapan untuk penyelenggaraan RUPS PT Texmaco Perkasa Engineering Tbk;
3. Memberikan ijin untuk melakukan pemanggilan dan menyelenggarakan RUPS Tahunan PT Texmaco Perkasa Engineering Tbk, dengan agenda sebagai berikut:
   1. Dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat

Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS pengangkatan danpemberhentian Direksi dilakukan oleh Menteri. Pasal 17 UU No. 19/2003 menyatakan bahwa :Anggota Direksi sewaktuwaktu dapat diberhentikan berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya..

Pasal 15 UU No. 19/2003 menyatakan bahwa :1, Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS ;2. Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS pengangkatan danpemberhentian Direksi dilakukan oleh Menteri. ; Pasal 2 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha MilikNegara Republik Indonesia No. Per02/MBU/1999 tentang PedomanPenetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan DewanPengawas Badan Usaha Milik Negara ( PerMen 02/MBU/1999)mengatur :(1).

(Persero) AngkasaPura :a.Tergugat tidak diangkat sebagai pegawai negeri sipil yangdiserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugasnegara lainnya ; Karena bukan merupakan pegawai negeri sipil dan tidak diangkatoleh Pejabat yang berwenang, Tergugat tidak tunduk pada UUNo. 43/1999 ; Tergugat diangkat olen RUPS ; Tergugat sama sekali tidak bekerja pada Departemen, LembagaPemerintah NonDepartemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah Propinsi/Kabupaten

/Kota, Kepaniteraan Pengadilan ; Jabatan Tergugat terbatas dan hanya berlaku di lingkunganPerusahaan Tergugat ; Tergugat berkewajiban untuk mencapai maksud dan tujuandidirikannya Persero sebagaimana diatur dalam Anggaran DasarPerusahaan ; 2m nnn nnn nnn nnn en nnn nnn crn cnn cnn ee nnn nnnGaji dan penghasilan Tergugat tidak dibebankan kepadaAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah, NAMUNditetapkan oleh RUPS ; +n 2222222 nso nce nooneDengan demikian jelas terbukti bahwa sengketa antara

Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS pengangkatan danpemberhentian Direksi dilakukan oleh Menteri. ; Pasal 17 UU No. 19/2003 menyatakan bahwa :Anggota Direksi sewaktuwaktu. dapat diberhentikan berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. ; Pasal 4 ayat (1) UU No. 19/2003 mengatur :(1) Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yangdipisahkan ; += 7 7 2222 =Berdasarkan penjelasan pasal 4 ayat (1) UU No. 19/2003 yang dimaksuddengan kekayaan negara yang dipisahkan adalah pemisahankekayaan

Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di Kantorperseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang sahamterhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan;.

Akta No.51 tersebut dan Aswad meminta agarSyaharani dan saksi mau menandatangani akta No.51 perbaikantersebut dan Aswad juga menyampaikan akan menghubungi danmenghadirkan semua pihak yang terlibat dalam penandatanganan aktaNo.51 perbaikan tersebut, akan tetapi Aswad tidak memenuhi janjinyatersebut untuk menghadirkan pihakpihak yang terkait akta No.51tersebut ;bahwa Syahrani juga menceritakan kepada saksi, bahwa Syahrani saatbertemu dengan Notaris Khairu Subhan, S.H., saat Syahrani mengantarhasil RUPS

KPBnomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Notaris KhairuSubhan, S.H., di Samarinda tersebut ; bahwa saksi tidak hadir dalam RUPS PT. KPB di hadapan Notaris AneDjoenardi, S.H., MBA Notaris di Jakarta ; bahwa saya tidak tahu siapa saja yang hadir dalam RUPS tersebut ; bahwa saya tidak tahu siapa yang meminta diadakannya RUPS PT. KPB; bahwa saya tidak hadir dalam RUPS PT.

Taufik Surya Darma dan ArdiansyahMuchsin hadir dalam RUPS, karena saya tidak hadir saat RUPS tersebut;Menimbang, bahwa atas pembacaan keterangan saksi tersebut di atas,terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;3210. Kritipal Singh Raheja bin Balbir Singh ; bahwa pemegang saham PT. KPB adalah OORJA (Batua) Pte Ltdmemiliki saham sebanyak 2.500 lembar saham setara dengan 50 % darisusunan kepemilikan saham, PT.

Pasal 1 angka (16) UU PT No.40/2007.Hal.23Perkara Nomor :07/Pdt.Sus.GLL/2019/PN.Niaga JKT.Pst28.Pasal 41 ayat (1) UU PT No. 40/2007:Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.Pasal 42 UU PT No. 40/2007:(1) Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar adalah sahapabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum danJumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai denganketentuan dalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar.(2) Keputusan RUPS untuk penambahan

Cipedesdariatas namaTERGUGAT II/HALIM WIJAYA menjadi atas nama PT.DISTRIBUSI INDONESIA JAYA.Bukti adanya Akta Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. DISTRIBUSI INDONESIA JAYA tentang PenyetoranModalberupa Tanah SHM No. 2544/Kel. Cipedes ke dalam PT.DISTRIBUSI INDONESIA JAYA.Bukti adanya pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM RI(untuk dicatat dalam Daftar Perseroan) terkait Penyetoran Modalkarena adanya Penyertaan Modal berupa Tanah SHM No, 2544/Kel.Cipedes ke dalam PT.

DISTRIBUSI INDONESIA JAYA.Buktiadanya Pengumuman dalam 1 (satu) Surat Kabar ataulebih mengenai Keputusan RUPS yang memutuskan PenyetoranModal ke PT. DISTRIBUSI INDONESIA JAYA dalam bentuk BendaTidak Bergerak/ Tanah SHM No. 2544/Kel. Cipedes tersebut.Berdasarkan halhal yang telah dijelaskan diatas, maka terbuktiList dan CatatanHarta Perusahaan tidak dapat menjadi dasar dan alasan PENGGUGAT untukmemasukkan Tanah SHM No. 2544/Kel.Cipedes ke dalam Daftar (Pertelaan)Harta Pailit PT.

Bukti Akta Persetujuan RUPS tentang Penyetoran Modal Tanah SHM No.2544/Kel. Cipedes ke dalam PT. DISTRIBUSI INDONESIA JAYA;d. Bukti Pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM RI (untuk dicatatdalam Daftar Perseroan) terkait Penyetoran Modal tersebut; dane.

Bukti Pengumuman dalam 1 (satu) atau lebin Surat Kabar atau lebihmengenai Keputusan RUPS atas Penyetoran Modal tersebut.Apabila dalam persidangan PENGGUGAT tidak dapat membuktikan adanyaProses Inbreng (Penyetoran/Pemasukkan Modal dalam PT) yang dibuktikandengan adanya Akta Inbreng atas Tanah SHM No. 2544/Cipedes tersebut kedalam PT. DISTRIBUSI INDONESIA JAYA yang diikuti dengan balik namaTanah SHM No. 2544/Kel.

No. 206 K/Pid/2014 Foto copy TDP No. 041015207618 tanggal 5 November 2010 (sudahdilegalisir) ; Foto copy SKDU No. 475/DOM/517/LB/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010(sudah dilegalisir) ; Foto copy ljin Prinsip OB No. 102/IP/KA/L/4/2009 (sudah dilegalisir) ; Foto copy Penetapan Lokasi No. 29020209 tanggal 30042009(sudah dilegalisir) ; Foto copy Akta Risalah RUPS Luar Biasa, No. 15 tanggal 22 Maret2010 (sudah dilegalisir) ; Foto copy Akta Pemindahan Hak Atas Sahamsaham, No. 16 tanggal22 Maret 2010 (sudah

Foto copy Akta Risalah RUPS Luar Biasa, No. 15 tanggal 22 Maret2010 (sudah dilegalisir) ;10. Foto copy Akta Pemindahan Hak Atas Sahamsaham, No. 16 tanggal22 Maret 2010 (sudah dilegalisir) ;11. Foto copy Faktur Tagihan Uang Muka UWTO, No. FakturA.0040030903 tanggal 24 Maret 2009 (sudah dilegalisir) ;12. Foto copy Faktur Tagihan Biaya Pengukuran, No. FakturB.0044030903 tanggal 24 Maret 2009 (sudah dilegalisir) ;13. Foto copy Faktur Tagihan Pelunasan UWTO, No.

NPWP No. 02.041.516.2215.000 dan SuratKeterangan Terdaftar (sudah dilegalisir) ;Foto copy SIUP No. 0339/PerindagBTM/PB/XI/2010 tanggal 5November 2010 (sudah dilegalisir) ;Foto copy TDP No. 041015207618 tanggal 5 November 2010(sudah dilegailisir) ;Foto copy SKDU No. 475/DOM/517/LB/VII/2010 tanggal 12 Juli2010 (sudah dilegalisir) ;Foto copy ljin Prinsip OB No. 102/IP/KA/L/4/2009 (sudahdilegalisir) ;Foto copy Penetapan Lokasi No. 29020209 tanggal 30042009(sudah dilegaiisir) ;Foto copy Akta Risalah RUPS

Perseroan tidak dapatmelakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untukmembereskan semuaurusan Perseroan dalam rangka likuidasi.(3) Dalam hal pembubaran terjadiberdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yangditetapkandalam anggaran dasar telah berakhir atau) dengan dicabutnyakepailitanberdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidakmenunjuk likuidator, Direksibertindak selaku likuidator.(4) Dalam halpembubaran Perseroan' terjadi dengan dicabutnya kepailitansebagaimanadimaksud pada

Melakukan RUPS tentang pertanggungjawaban proses likuidasiyang sudah dilakukan (Pasal 152 ayat (1) UU 40/2007).

Dalam hal likuidator tidakditentukan oleh RUPS, Direksi yang akan bertindak selakulikuidator.Berdasarkan alasanalasan Tergugat pada butir 3 (tiga) tersebut,maka berdasarkan hukum dalil gugatan Penggugat pada halaman 4butir 6 dan 7 dikesampingkan, karena dalil Penggugat tersebut tidakberdasar, dan bahkan mengadaada;4.

ATS telah diperiksa olehInspektorat dan diminta) menangguhkan kegiatanpembangunan.Bahwa Kemudian tanggal 25 Mai 2011 bertempat diGubernuran dilaksanakan RUPS PT. ATS Tahun BukuHalaman 19 dari 56 Putusan Nomor 124/Padt/2018/PT PDG.2009 & 2010 serta RUPS LB berakhir Masa JabatanDireksi PT. ATS. RUPS Laporan Keuangan tahun 2009 &2010 tidak di Audit, dan pada Laporan tersebut tidak adadibukukan laporan pembangunan hotel PT.

Bahwa pada dasarnya, dalam hal pembubaran perseroanberdasarkan keputusan RUPS, likuidator ditentukan oleh RUPSbukan berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksudSurat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 5005072017tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur No. 500885.12016 Tentang Pembentukan Tim Likuidasu Perseroan Terbatas (PT)Andalas Tuah Sakat0.

memindahkan atau mengalihkan hak waris atas kepemilikan sahamsahamtersebut perlu mendapatkan Persetujuan terlebin dahulu dari instansi berwenangdalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka PEMOHON mohonHalaman 3 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 590/Padt.P/2019/PN JKT.UTR.PNJUPDTFR06/Rev 00Persetujuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk bertindak menuruthukum memindahkan atau mengalinkan hak waris atas kepemilikan sahamperseroan tersebut dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Kelapa Gading Jakarta Utara, makauntuk mendapatkan Penetapan Wali dari anak di bawah umur, lWjin Jual danPersetujuan memindahkan kepemilikan hak saham karena kewarisan dalam suatuRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada perusahaan atau Pesero Terbatas(PT) tersebut diatas adalah wewenang dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;Maka berdasarkan uraian dan alasan alasan tersebut di atas, PEMOHON memohonkepada Bapak Ketua Pengadilan Jakarta Utara atau Hakim yang akan memeriksaPerkara ini kiranya berkenan memberikan

Helmi Susanti: Bahwa Saksi mengetahui untuk menjadi walianak yang masih dibawah umur ;Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 590/Padt.P/2019/PN JKT.UTR.PNJUPDTFR06/Rev 00 Bahwa Saksi kenal sudah belih dari 3 (tiga)tahun ; Bahwa Saksi sebagai staf yang mengurusisuratSurat Perusahaan ; Semuanya ada 3 (tiga) Perusahaan yangmasih aktif; Bahwa selama almarhum meninggal pernahdiadakan RUPS; Bahwa di Jalan Kelapa Gading Indah Blok F47 RT.001/RW.14 Kelapa GadingBarat Jakarta Utara ; Bahwa karena

TritunggalNusantara ; Bahwa semuanya ada 3 (tiga) Perusahaanyang masih aktif; Bahwa pernah karena sudah meninggalPemohon harus diwaliki dalam mengikuti RUPS ; Bahwa di Jalan Kelapa Gading Indah Blok F47 RT.001/RW.14 Kelapa GadingBarat Jakarta Utara ; Bahwa karena suami Pemohon sudahmeninggal untuk menjual tanah waris yang menjadi bagian anak Pemohon yangmasih dibawah umur ;Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 590/Padt.P/2019/PN JKT.UTR.PNJUPDTFR06/Rev 00Bahwa ada 3 (tiga) orang anak

memindahkan atau mengalinkan hak waris atas kepemilikan sahamsahamHalaman 10 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 590/Pdt.P/2019/PN JKT.UTR.PNJUPDTFR06/Rev 00tersebut perlu mendapatkan Persetujuan terlebin dahulu dari instansi berwenangdalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka PEMOHON mohonPersetujuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk bertindak menuruthukum memindahkan atau mengalihkan hak waris atas kepemilikan sahamperseroan tersebut dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Bahwa pada tanggal 26 Maret 2018, PENGGUGAT melalui KeputusanPemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT.AEROFOOD: INDONESIA (TURUT TERGUGATI) telah diputuskan dandiangkat menjadi Direktur Utama pada TURUT TERGUGATI, dengan masajabatan selama 3 (tiga) tahun dengan remunerasi sebagaimana dimaksuddalam Keputusan RUPS TURUT TERGUGAT yang disampaikan kepadaDirektur Utama TURUT TERGUGAT pada tanggal 14 Juni 2016, yang isiHalaman 2 dari 32 halaman putusan perkara Nomor 343/PDT/2020/PT.DKIpada pokoknya

Anggaran Dasarlebih tinggi dari RUPS. Dalam perseroan segala hal harustunduk padaAnggaran Dasar, termasuk penyelenggaraan RUPS.

RUPS yangdiselenggarakan dengan tidak mengindahkan Anggaran Dasaradalah tidak sah...;11.Bahwa ditariknya TURUT TERGUGATI adalah agar tuntutanPENGGUGAT tidak siasia belaka, selain karena TURUT TERGUGATadalah badan hukum yang memiliki hubungan hukum secara langsung baikdengan PENGGUGAT, TERGUGATI dan TERGUGATII, juga karena TURUTTERGUGATI yang secara hukum memiliki landasan hukum dalammembayarkan kerugian dan ataupun gaji yang seharusnya diterima olehPENGGUGAT;Sedangkan, ditariknya TURUT TERGUGATII

V/Turut Tergugat II/PenggugatRekonpensi, Terbanding/semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukanKontra Memori Banding tertanggal 30 Desember 2019, yang pada pokoknyasebagai berikut : Pertimbangan hukum yudex factie tingkat pertama adalahsudah tepat dan benar secara hukum, karena pokok perkara a quoadal;ah mengenal pemberhentian Terbanding melaluipemberhentian diluar RUPS yang diatur dalam pasal9 ayat (15)Anggaran Dasar, sehingga mengikat pula ketentuan lain, yaknipasal 9 ayat (18) ayat (18)

Terbanding, baik secara lisan maupuntertulis, sebagaimana diamanatkan ketentuan pasal 9 ayat (18)Anggaran Dasar dan tidak terlepas dari ketentuan pasal 9 ayat(19), terdapat hak Terbanding untuk melakukan pembelaan diridalam tenggang waktu 14 hari, terhitung sejak rencanapemberhentian sesuai pasal 9 ayat (18), dan pada faktanyaPembanding telah mengakui pemberitanuan rencanapemberitahuan tersebut di tanggal yang sama (tanggal 25September 2018) dengan terselenggaranya Keputusan PemegangSaham di luar RUPS

BENJAMINANATURAL INTERNASIONAL (BNI) mengundang korban TOMMY DAVIDHalaman 4 dari 62 Putusan Nomor 45/PID/2019/PT BTNuntuk menghadiri RUPS ternyata saat itu yang hadir adalah saksi OCTO,saksi LIONG ANDRY dan saksi ALFRED di kantor PT. BENJAMINANATURAL INTERNASIONAL (BNI). Bahwa dalam pelaksanaan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) tersebut terdakwa menyampaikanbahwa PT.

BELL ke dalam rekeningPribadi terdakwa tidak dibuatkan dan disampaikan dalam RUPS hanyapenyerahan dalam bentuk Internet Banking senilai Rp. 2.000.000.000, danditerbitkan Bilyet Giro Bank BCA sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu miliarrupiah). Hal tersebut diketahui oleh saksi ERNA SULISTIANAWATI selakuDirektur di dalam perusahaan PT.

BENJAMINANATURAL INTERNASIONAL (BNI) mengundang korban TOMMY DAVIDuntuk menghadiri RUPS ternyata saat itu yang hadir adalah saksi OCTO,saksi LIONG ANDRY dan saksi ALFRED di kantor PT. BENJAMINANATURAL INTERNASIONAL (BNI). Bahwa dalam pelaksanaan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) tersebut terdakwa menyampaikanbahwa PT.

BELL ke dalarn rekeningPribadi terdakwa tidak dibuatkan dan disampaikan dalam RUPS hanyapenyerahan dalam bentuk Internet Banking senilai Rp. 2.000.000.000, danditerbitkan Bilyet Giro Bank BCA sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu miliarrupiah). Hal tersebut diketahui oleh saksi ERNA selaku Direktur di dalamperusahaan PT.

INTAN MEDINA DEWI selaku Komisaris memiliki saham sebanyak400 lembar senilai Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah)Bahwa selanjutnya PITER SITUMORANG berdasarkan RUPS LuarBiasa PT.

., tanggal 24 Oktober 2002, yangmemberi ijin kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Soehardjo Gondo) mengadakan RUPS PT. SML diSurabaya, serta semua RUPS yang dilakukan PemohonPeninjauan Kembali 1! selaku Direktur Utama PT. SML,dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum apapun;2). Sehubungan dengan dalil tersebut, Termohon PeninjauanKembali selaku Para Penggugat dalam perkara termaksud,menuntutantara lain:a).

No. 490 PK/Pdt/2014 oleh karena itu aset tersebut hanya dapat dibagi harusberdasarkan Keputusan RUPS; Oleh karena belum ada keputusan RUPS maka tuntutanpembagian aset PT.

SML (Soehardjo Gondo)mengadakan RUPS di Surabaya adalah sah menuruthukum (wettig/geldig, lawful);2).

Semua RUPS dan keputusan RUPS yang diambil dalamRUPS tersebut serta rapatrapat dan keputusankeputusan lain juga aktaakta dan berita acara rapat yangdilakukan atau terbit setelah adanya PenetapanPengadilan Negeri Surabaya Nomor 923/Pdt.P/2002/PN.Sby., tanggal 24 Oktober 2002, adalah eksis, /egaldan valid serta mengikat kepada Para pihak yang terlibatdalam perkara Putusan Nomor 750 PK/Pdt/2012., tanggal19 Maret 2013 tersebut;3). PT.

SML oleh Lie Thien Pingtanpa melalui RUPS PT. SML;5.3.3. Begitu lebar jurang saling pertentangan yang terdapat dalamkedua putusan Peninjauan Kembali tersebut, sehingga sangatbertentangan dengan asas keadilan umum (general justiceHal. 37 dari 45 Hal. Put.

alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudahbenar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa walaupun yang menjadi objek sengketa telah memenuhi syaratuntuk menjadi objek sengketa pada peradilan Tata Usaha Negara, akantetapi substansi permasalahan, keabsahan perbuatan perdata.merupakan wewenang Pengadilan Negeri karena didasarkan padapersoalan keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

EkaBumi Indonesia tanggal 21 September 2015 terkait perubahan namaperseroan menjadi PT Tomindo Tamas Sukses Bersama, dan dugaanpemalsuan tanda tangan dalam dokumen notulen RUPS, Peradilan TataUsaha Negara tidak berwenang mengadilinya;Menimbang, bahwa di samping itu alasanalasan tersebut padahakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalampemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasihanya

Adapun Berdasarkan hasil RUPS PT. KPB yangterakhir sebagaimana dalam Akta No. 1 tertanggal 16 Desember 2017yang dibuat dihadapan Notaris Barito Dwi Martono, S.H, M.Kn, yang telahmemperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan DataPerseroan PT. KPB No.: AHUAH.01.030016712 tanggal 15 Januari 2018dan sesuai dengan Surat Kementerian ESDM No. 10067/30/MEM.B/2017Perihal Persetujuan Perubahan Direksi dan Komisaris PT.

KPB telah mengadakan RUPS denganagenda perubahan pengurus Direksi dan Dewan Komisaris yangkemudian terbitlah SuratSurat Keputusan Tergugat tersebut ;29.Oleh karena itu terbitnya SuratSurat Keputusan Tergugat terjadi karenaadanya kesalahan atau cacat prosedur, dimana terdapat isi permohonanperubahan Data Perseroan PT. KPB yang tidak sesuai dengan fakta yangada.

Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroanadalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratanketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahananggaran dasar sesuai ketentuan dalam UndangUndang inidan/atau anggaran dasar ;(2). Direksi wajib memberitahukan keputusan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) kepada semua kreditor denganmengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih Surat Kabar dalamJangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggalkeputusan RUPS.

Bukan Nomor Surat PemberitahuanNOTARIS TERAKHIRNotaric torakhir merupakan Nama Notaris terakhir yang membuat permohonan torakhirPe ersetPendirian, Persetujuan Perubahan Anggaranmaupun Pemberital Perubahan D: NAMA JABALAN PTMASYARAKATPEMERINTAHKOMISARISNEGARA REPUBLIK INDONESIAPersyaratan Utamaee acara rapat / Notulen Rapat keputusan diluar RUPS (circular resolution)UPS Zi. Akta Notaris dalam bahasa Indonesia =) fi. Tanggel RUPS / Deri apat / Notulen Rapat1 fv.

akan mengeceksemua, dia akan mengecek siapa yang berhak untuk datang di RUPS inikarena itu Sangat menentukan, yang datang itu adalah orang yang berhakkarena itu akan berkaitan dengan hak suara berkaitan dengan suara, siapatahu nanti keputusan RUPS itu tidak bisa dicapai dengan musyawarahmufakat, dan harus dengan diizinkan oleh undangundang PT denganmekanisme voting, begitu dilakukan voting yang berhak untuk ikut votingyang punya hak suara, ini tegas harus ditentukan, kalau seperti ini dimintatolong

Akta Notaris Inwan Junaidi Nomor 41 Tanggal 24 Juli 2013 TentangBerita Acara RUPS PT CARITHA RIZQIA harus dibatalkan, demihukum, karena TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya;b.

Akta Notaris Irwan Junaidi Nomor 43 Tahun 2013, Tentang BeritaAcara RUPS PT CARITHA RIZQIA. yang menyatakan TERGUGATsebagai Pemilik Saham 3500 lembar dengan nominal Rp.Hal 21 dari 40 Puts. No.01/Pdt/2016/PT.PLK.30.350.000.000. (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan sebagai DirekturKeuangan Pada PT CARITHA RIZQIA harus dibatalkan, demi Hukum.karena TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya;d.

Menyatakan bahwa Akta Notaris Invan Junaidi Nomor 41 Tanggal 24 Juli2013 Tentang Berita Acara RUPS PT CARITHA RIZQIA batal demihukum,. Menyatakan Bahwa Akta Notaris Irwan Junaidi Nomor 42 Tahun2013, tanggal 24 Juli 2013 Tentang Jual Beli Saham batal demi Hukum.4. Menyatakan Bahwa Akta Notaris Iran Junaidi Nomor 43 Tahun 2013,TENTANG Berita Acara RUPS PT CARITHA RIZQIA batal demi hukum.5. Menyatakan bahwa aset aset yang dibeli melalui Dana yang diambil dariRekening PT.

dan Tergugat Il Rekonpensi;Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Rekonpensi di dalampetitum gugatannya butir 6 juga menuntut agar Surat Perjanjian No:053.A/CARITHA/V1/2013, tanggal 24 Juli 2013 yang diwarmerking oleh NotarisIRWAN JUNAIDI SH Nomor: 1.038/W/2013, tanggal 24 Juli 2013; Akta NotarisIrwan Junaidi Nomor 41 Tanggal 24 Juli 2013 Tentang Berita Acara RUPS PTCARITHA RIZQIA; Akta Notaris Irnwan Junaidi Nomor 42 Tahun 2013, tanggal 24Juli 2013 Tentang Jual Beli Saham; dan Akta Notaris

Irnwan Junaidi Nomor 43Tahun 2013, tentang Berita Acara RUPS PT CARITHA RIZQIA dinyatakan bataldemi hukum, tetapi di dalam petitum gugatan butir 7 telah menuntut ganti kerugianyang diantaranya berupa kerugian materiil sebesar Rp. 5.342.460.000, (limaHal 37 dari 40 Puts.

diuraikan oleh TERLAWANsebagai berikut: Bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat 3 dan Pasal 111 ayat 3 UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Direksi dan Komisarisdiangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali:Pasal 94 ayat 3 Persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk jangkawaktu tertentu, dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masajJabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecualidengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS

Misalnyauntuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun sejak tanggalpengangkatan, maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut mantananggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk danatas nama Perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS. Halaman 13 dari 33 Putusan No. 52/Pdt.G/2014/PN.Amp14 Bahwa dalam buku M.

ALAMASMARA BAHARI dapat menunjukkan adanya persetujuan, atau setidaktidaknyasepengetahuan, dari RUPS P.T. ALAM ASMARA BAHARI perihal:1. Perjanjian sewa menyewa obyek eksekusi/sengketa;2. Pengajuan gugatan perlawanan terhadap eksekusi atas obyek eksekusi yangdimohonkan oleh Terlawan; Menimbang, bahwa dari kedua hal tersebut, maka seharusnya yang menjadipertanyaan, adalah: 1. Apakah RUPS P.T.

Apakah RUPS P.T. ALAM ASMARA BAHARI mengetahui dan/ataumemerintahkan YOS WIJAYA KAJENG AMERTA selaku direktur P.T. ALAMASMARA BAHARI untuk melakukan gugatan perlawanan atas eksekusi terhadapobyek eksekusi? Menimbang, bahwa dalam buktibukti yang diajukan Pelawan, baik bukti suratmaupun keterangan saksi dan keterangan ahli, Majelis Hakim sama sekali tidak mendapatiadanya fakta yang menunjukkan bahwa kedua hal tersebut di atas memang disetujui, atausetidaktidaknya diketahui, oleh RUPS P.T.

ALAM ASMARA BAHARIyang ditunjuk sah berdasarkan RUPS terakhir sesudah 5 tahun pendiriannya. Bahkan dalampenyebutan identitas Pelawan di surat gugatan perlawanannya, Pelawan juga sama sekalitidak menunjukkan dasar penunjukkannya sebagai direktur P.T. ALAM ASMARABAHARI (vide Pasal 94 ayat 3 dan Pasal 111 ayat 3 UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas); Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat kedudukan YOSWIJAYA KAJENG AMERTA baik sebagai direktur P.T.

Direksi Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Ketiga PT. MEGA MARINE PRIME dengan Kuorum Kehadiran 40% (empat puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan dapat mengambil keputusan secara sah menurut hukum dan mengikat PT. MEGA MARINE PRIME (Pemohon);