Ditemukan 1872 data
97 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tumilah Karjo Utomo yang kemudian dijual lagi kepadaTergugat II Intervensi;Bahwa terhadap dalil tersebut, tentunya dapat diartikan adanyasengketa kepemilikan dalam perkara ini, maka gugatan Penggugatadalah salah alamat, karena sengketa kepemilikan harus diperiksa dandiadili di Peradilan Perdata (Pengadilan Negeri), karena sengketakepemilikan bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapimerupakan kewenangan Pengadilan Negeri, agar tidak terjadi putusanyang tumpang tindin antar pengadilan yang
Terbanding/Tergugat I : SUSANTO
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
Terbanding/Tergugat III : Ny. MISBAH
69 — 41
No: 329/Pdt/2018/PT.MDN , maka untukmenghindari terjadinya tumpang tindin keputusan diantara dua gugatantersebut (overlaping), maka patut dan beradasar hukum jika gugatan dalamperkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;B.
76 — 15
dimana berdasarkan surat ukur No.20/Srimulya/2008 yang ada padabukti Tll19 dan TV1 ternyata batasbatas tanah pada peta tanah tidakmencantumkan batasbatas serta berbatasan dengan apa dan apabiladihubungkan dengan bukti surat P14 berupa fotocopy SHM No.120 atas namaH.M.Arifin dengan gambar situasi No.5898/1996 dimana batasbatasnya jelasdan untuk sebelah selatan berbatasan dengan gambar situasi No.2382/1992yaitu bukti P3 ini membuktikan bahwa penerbitan surat ukur No.20/Srimulya/2008 telah tumpang tindin
172 — 247 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusansebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf (f) UndangUndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangundangan karena rumusannya sama atautumpang tindin dengan batasan selesai dibuatsebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Penjelasandari UndangUndang Cukai.
1.BOIMIN
2.ASNAWI.Z
3.DIDIK HARYONO
4.ERNAWATI
5.ADI SUJARNO
6.SUWARNO
7.SUGIYANTO
8.EPA PUTRI YANA
9.MAIRIZAL
Tergugat:
1.SUSANTO
2.MERI
3.JUHADI
4.YUSUF
5.MARDON
6.AGUS PRANOTO
7.Lurah Kelurahan Pandan Jaya
102 — 42
Adapun syarat daerah dijadikanTransmigrasi yakni adanya usul dari pemerintah daerah ke pemerintah pusatdisertai ketersediaan hutan belantara milik pemerintah untuk dijadikan lahantransmigrasi dan lokasi transmigrasi tidak tumpang tindin dengan lahanpemukiman atau perkebunan masyarakat; Bahwa lahan lokasi transmigrasi tidak boleh di lahan sengketa dan tanahtransmigrasi merupakan lahan kosong;Halaman 43 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Padt.G/2021/PN Tjt Bahwa parit ban pemerintah sudah berdiri
95 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1499 K/Pdt/2016tidak benar bahwa Penggugat telah mencampuradukan gugatannya antaramenggugat PT CLS dan pribadi pengurusnya, dengan demikian tidakterjadi tumpang tindin dalam gugatan Penggugat oleh karenanya eksepsiTergugat sampai Tergugat VI harus ditolak";Unquote;Bahwa pertimbangan yang demikian adalah suatu pertimbangan yangtidak benar, keliru dan sumir dalam penerapan hukum, karena:Bahwa PUK I/Pembanding I/Terbanding I/Tergugat . dalam hal iniPT Citra Lestari Semesta (PT CLS) adalah perseroan
85 — 31
tersebut dipertimbangkan sekaligus, seperti di bawah ini;Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti di atas, bahwakedudukan SHM Nomor 346/Sario Utara tidak terbantahkan sebagai alas hakbagi Penggugat dalam menguasai tanah miliknya, dan tidak pernah terbuktisebagai sertifikat yang tidak sah baik oleh Turut Tergugat (BPN) sebagaiinstansi yang berwenang, kecuali apa yang telah dipertimbangkan oleh PTUNManado sebagaimana Bukti P.12, P.13, dan Bukti P.14, surat bukti mana telahmenyatakan adanya tumpang tindin
1.JONI INDRAWADI
2.TURIADI
3.DAUD NOVERLIS
4.JUADI
5.EVI S
6.AMIRUDIN
7.SUPIN RIANTO
8.M HIDAYAT GULO
9.RAMLY
10.TOTOK
11.DARMAN
12.TASRIL
13.MARYAN
14.ERMIS
15.WINARTO
Tergugat:
KOPERASI UNIT DESA AL BAROKAH
Turut Tergugat:
1.PT. TANI SUBUR MAKMUR
2.BUPATI INDRAGIRI HULU
3.KEPALA DESA SEI GUNTUNG HILIR
136 — 35
pembagian Rp. 35.000, (Tiga puluh lima ribu rupiah)saat itu tidak ada dijelaskan, saksi hanya menerima uang saja, entah kalaukepada pengurus;Bahwa dalam addendum tersebut masih ada pasal yang lama yang dipakaidan ada pasal tambahannya disitu berbunyi apabila perkebunan tidakterbangun 2018, maka pengelolaan diambil alih oleh KUD ;Bahwa yang berhak melakukan pemanenan adalah KUD, KUD yangbertanggung jawab ;Bahwa diperusahaan ada kendala yaitu izin tidak keluar, berbelitbelitpengurusannya, hutan tumpang tindin
1.H. M. YUSUF
2.HJ. SITI RAHMAH.A.MD
3.HJ. SITI AISYAH
4.H.M. Yusuf, Hj. Siti Rahmah, Hj. Siti Aisyah
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU
Intervensi:
1.SUPARJO
2.AGUS YUSUF SUDIRMAN, IR
315 — 151
Para Penggugat menguasai tanah a quo dengan Itikad baik yangmana tanah tersebut tumpang tindih :1) Objek Sengketa 1 tumpang tindih dengan Penggugat 12) Objek Sengketa 2 tumpang tindih dengan Penggugat 23) Objek Sengketa 3 tumpang tindin dengan Penggugat 32.
56 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAKIN GLORIA tumpang tindin dengan tanah sebagaimanatersebut dalam Sertifikat HGB No. 9903/ Sunter atas nama PT. TIWA MUDACONTRAKTOR, seluas 11,5 Ha GS (Gambar Situasi) No. 833/1988;Bahwa yang menjadi pertanyaan kini, apakah tumpang tindih dimaksudtumpang tindih dengan tanah Penggugat dalam SHGB No. 1286 dan SHGBNo. 1287 atau tumpang tindih dengan tanah Tergugat yang 11,5 Ha;Bahwa dalam Sertifikat HGB No. 9903, tertanggal 22 Oktober 2002 atasnama PT.
95 — 240
DALAM POKOK PERKARA Menolak gugatan Penggugat seluruhnya Membebankan biaya perkara kepada Penggugat/Pembandingdalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat bandingditetapbkan sebesar Rp150.000.00,00 (seratus lima puluh riburupiah).Untuk menghindari putusan yang saling bertentangan karena adatumpang tindin kepentingan antara pihak Penggugat (M.
118 — 25
perbuatan hukum hutangpiutangdengan Petitum Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dalam keadaandemikian, maka secara hukum akan sangat sulit apabila Pengadilan misalnyamengabulkan suatu Gugatan dengan Petitum seperti halnya dalam PetitumGugatan Para Penggugat a quo; Bahwa oleh karena ternyata Gugatan Para Penggugat tidak jelas alias kabur(obscuur libel) yang disebabkan karena uraian dalil Posita Gugatan ParaPenggugat maupun uraian Petitum Gugatan Para Penggugat teramat sangatrancu. dan saling tumpang tindin
67 — 32
7 Agustus 1963 yang dikeluarkan oleh PenghuluKampung Sungai Sikambing D Ketjamatan Medan Barat ;Menimbang, bahwa menurut teori dan praktek beracara di Indonesia,bahwa keberatan terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap, upaya hukumnya adalah melalui upaya hukum luar biasa yaitu melaluiPeninjauan Kembali dan keberatannya tidak dapat dilakukan melalui gugatanbiasa ke Pengadilan Negeri Medan, karena hal demikian terhadap objek yangsama akan terdapat putusan yang saling tumpang tindin
201 — 94
Hal ini dikarenakan pihak Penggugat mendalilkan Sertifikat HakMilik Nomor 408, atas nama Pemegang Hak Syukur Laman (Penggugat) (Videbukti P1) tumpang tindin dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 871 Tahun1989 Desa Pondok Meja atas nama Ranu (Vide bukti T.I5) dan tanah SertifikatHak Milik Nomor 872 Tahun 1989 Desa Pondok Meja atas nama Sarwan (Videbukti T.I3);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dalilPenggugat mengenai tumpang tindih/overlaping tanah sekaligus mendudukkanmengenai
88 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
/IUPEksplorasi/Ekonomi/III/2010 tertanggal 8 Maret2010 tentang Persetujuan Perubahan Izin KP Eksplorasi menjadi IUPEksplorasi dengan mengundang Pemohon Kasasi untuk hadir dalam rapatyang membahas perihal tumpang tindin di lahan pertambangan IUPEksplorasi atas nama PT Kaltim Jaya Mineral.Secara logika sederhana, apabila IUP lEksplorasi Pemohon Kasasidinyatakan telah berakhir sejak 8 Maret 2012, maka pada pertemuan Junidan Juli 2012 (vide Bukti P13 dan P14) Termohon Kasasi tidak akanmengundang Pemohon
106 — 14
SUDARYANTO BinRUSMAN mengetahui bahwa sertifikat orang yang terdakwa ketahui bernamaSUDARYANTO yaitu sertifikat Hak Milik Nomor 724 atas nama SUDARYANTOtelah terjadi tumpang tindin dengan Hak Guna Usaha No. 4 tahun 2009 yangdimiliki oleh Perkebunan PT.Sintang Raya, mengetahui hal tersebut terdakwaberkeinginan untuk melakukan Gugatan kepada Badan Pertanahan Nasional(BPN) perihal Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh PT.Sintang Raya karenasecara kebetulan terdakwa ada menyimpan foto copy sertifikat Hak
153 — 68
mengajukan pembatalan terhadap objek sengketamelalui gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang denganregister perkara nomor : 29/G/2015/PTUNSRG, tanggal 18 Agustus 2015.Selain daripada itu berdasarkan materi pertmbangan hukum putusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor124/B/2016/PT.TUN JKT, tanggal 29 Juni 2016 pada halaman 1920 joPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor : 459K/TUN/2016,tanggal 1 Desember 2016 di halaman 51, Penggugat telah mengetahuiadanya tumpang tindin
DEBBY CHINTIA MONOARFA
Tergugat:
GUBERNUR GORONTALO
261 — 155
DENGAN DEMIKIAN, karena gugatan Penggugat dalam positanyasaling bertentangan atau terjadi tumpang tindin sehingga mengakibatkangugatan tidak jelas atau kabur, maka patut dan beralasan hukum bagi MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakangugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard), DALAM POKOK PERKARA:1.
Tuan H.SUKAWI SUTARIP, SH.SE
Tergugat:
Tuan JASRI
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
190 — 106
tidakmencapai kata sepakat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dikarenakanTERGUGAT bersikukuh mendaku objek sengketa adalah miliknya;Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2018/PN Smg7.Bahwa selain TERGUGAT mendaku objek sengketa adalah miliknya,TERGUGAT juga meminta Ganti Rugi kepada PENGGUGAT dengan nilaiyang tidak wajar;Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 1352tertanggal 06 April 2018 disebutkan jika tanah milik PENGGUGAT (Ic ObjekSengketa) terdapat terindikasi Tumpang Tindin
85 — 9
PANDA ALAMSYAHHalaman 51 dari 68 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2015/PN.SGMbersaudara (ahli waris SYAHRIR MAPPAKANRO) selain dari SHM MilikPenggugat sehingga menjadi tumpah tindin dan menimbulkanketidakpastian hukum atas kepemilikan Penggugat, karena SHM Nomor1683/Tombolo/2011 yang terbit diatas tanah Penggugat patut untukdikesampingkan dan tidak mangikat terhadap kepemilikan Penggugat ;Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat membantah dalil penggugat yangpada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa Penggugat merupakan