Ditemukan 1903 data
248 — 194
PembinaManajemen RSUD M.Yunus Bengkulu ;Bahwa saksi lupa berapa banyak perkaraperkara yang berkaitandengan Honor Pembina RSUD M.Yunus Bengkulu dan saksi juga lupaapa isi putusan dari perkaraperkara tersebut ;Bahwa Perkara Nomor 74/Pid.SusTPK/2015/PN.Bgl dan Nomor75/Pid.SusTPK/2015/PN.Bgl tersebut belum diputus oleh MajelisHakim pada Pengadilan TIPIKOR Bengkulu;Bahwa dalam hal tertangka tangan perkara ini, saksi tidak tahuawalnya apakah Terdakwa ditangkap oleh Komisi PemberantasanKorupsi ada kaitannya dengan suap
perkara Nomor 74/Pid.SusTPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.SusTPK/2015/PN.Bgl tersebutakan tetapi setelah ada pemberitaan media dan penjelasan oleh pihakpenyidik, barulah saksi mengetahui jika Terdakwa ditangkap olehKomisi Pemberantasan Korupsi tersebut atas dugaan suap perkaraNomor 74/Pid.SusTPK/2015/PN.Bgl dan Nomor /75/Pid.SusTPK/2015/PN.Bgl tersebut ;Bahwa jumlah Panitera Pengganti dalam menangani perkara TindaPidana Korupsi di Pengadilan Negeri Bengkulu yaitu sebanyak 4(Empat) Orang ;Bahwa jumlah
71 — 35
Semua ini disiasatidengan cacatnya pertimbangan yuridis Pengumuman tahun2011 dibandingkan dengan Pengumuman tahun 2007 dalihRevitalisasi dengan pola kerjasama pengelolaan/BOT denganMitra Tergugat tanpa lelang (tanpa negosiasi teknis dan harga)perbuatan hukum publik bersegi dua, pada hal bedrog(penipuan), paksaan (dwang), salah kira (dwaling) atau suap(omkoping) revitalisasi/oeremajaan dalam PublicPrivatePartnership(PPP)/joint operation yang sebenarnya sulitdipertanggungjawabkan secara teknis dan
39 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Samsul BahrunNo. 48 Karang Anyar I RT. 04 Kecamatan Arga Makmur Kabupaten BengkuluUtara, atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masih dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, Terdakwa telah menerima gratifikasiyang nilainya sebesar Rp. 142.890.000, (seratus empat puluh dua juta delapanratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaktidaknya lebih dari Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) yang dianggap pemberian suap, yangberhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban
205 — 252
Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi naik lagi ke barak atas dan Saksi melihatPrada Agus Ludi Wartono sedang disuapi oleh Saksi7 Prada M Eko Prasetyo, namun14baru satu suap Prada Agus Ludi Wartono sudah tidak mau makan lagi, kondisinyalemas, lalu Saksi bersama Prada Jumadin, Saksi3 Pratu Budy Santoso dan PradaFuad mengangkat Prada Agus Ludi Wartono ke saung karena kondisinya sudah tidaksadarkan diri (pingsan), sementara Saksi2 Prada Junaedi diperintah oleh Saksi untukmengambil baju Prada Agus Ludi
Terbanding/Penuntut Umum I : BUDI NUGRAHA
Terbanding/Penuntut Umum II : TITO JAELANI
Terbanding/Penuntut Umum III : MUH RIDUAN
Terbanding/Penuntut Umum IV : HAERUDIN
Terbanding/Penuntut Umum V : MOH. HELMI SYARIF
Terbanding/Penuntut Umum VI : PUTRA ISKANDAR
496 — 269
Hal ini dikarenakan delik korupsiyang terdapat dalam Konvensi PBB Anti Korupsi telah diuraikan secaraJelas meliputi suap, penggelapan dalam jabatan, memperdagangkanpengaruh, penyalahgunaan jabatan, pejabat publik memperkaya dirisecara tidak sah, suap di sektor swasta, penggelapan dalamperusahaan swasta, pencucian uang hasil kejahatan, mMenyembunyikanadanya kejahatan korupsi, dan menghalanghalangi proses peradilan.Bahwa nilai kerugian negara dalam perkara aquo tidaklah aktualdan nyata, sebagaimana
Hal ini dikarenakandelik korupsi yang terdapat dalam Konvensi PBB Anti Korupsi telahdiuraikan secara jelas meliputi suap, penggelapan dalam jabatan,memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan jabatan, pejabat publikmemperkaya diri secara tidak sah, suap di sektor swasta, penggelapandalam perusahaan swasta, pencucian uang hasil kejahatan,menyembunyikan adanya kejahatan korupsi, dan menghalanghalangiproses peradilan.Bahwa nilai kerugian negara dalam LHP Investigatif BPKNomor:47/LHP/XXI/10/2019 tanggal
HERRY NURHAYAT untuk memenuhikebutuhankebutuhan dana seperti:e Pengembalian kerugian Negara ; Pemberian dana kepada Ketua PT ; Pengurusan di tingkat PN ; Pengurusan Banding ;e Biaya pengacara ;e Biaya keamanan sidang dll ;Perlu saya tambahkan bahwa terkait upayaupaya yang saya lakukan untukmengamankan perkara Bansos tersebut di atas, saya sudah dihukum denganadanya peristiwa penangkapan (OTT) oleh KPK dalam perkara tindak pidanakorupsi Suap kepada Hakim PN Bandung dan PT Jawa Barat.Bahwa untuk memenuhi
Terbanding/Terdakwa : Rohadi
561 — 1493
Bahwa penerimaan uanguang yang ditransfer pihak lain dengan totaljumlah sebesar Rp.11.518.850.000,00 (sebelas milyar lima ratusdelapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) padakurun waktu bulan November 2005 hingga bulan Juni 2016 direkening pribadi Terdakwa yang merupakan gratifikasi tersebut tidakpernah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalamtenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimanadipersyaratkan dalam undangundang sehingga dianggap merupakanpemberian suap
sedang disidangkan diPengadilan Negeri Jakarta Utara maupun perkara tingkat bandingdan perkara pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, karenaTerdakwa diketahul memiliki hubungan kedekatan dengan beberapapejabat dan hakim di Mahkamah Agung, sehingga Terdakwaberulangkali diminta bantuan untuk mengurus perkara denganimbalan sejumlah uangBahwa pada bulan Juni 2016, Terdakwa selaku Panitera Penggantidi Pengadilan Negeri Jakarta Utara terbukti telah melakukan tindakpidana korupsi, yaitu. menerima uang (suap
63 — 29
Dengan demikian makaapabila ada dakwaan terhadap seseorang yang melakukan pemberian suap, makapenerima suapnya juga harus di adili;Bahwa suatu jabatan fungsional pada hakekatnya hanya diberikan kepada orangyang mempunyai tingkat keahlian dan spesialisasi tertentu.
276 — 241 — Berkekuatan Hukum Tetap
memalsukan yang dapat merugikanmaupun mencemarkan nama Perusahaan; Menyalahgunakan wewenang/jabatan yang berakibat merugikanPerusahaan; Dengan sengaja melakukan pelanggaran ketentuan Sistem danProsedur yang telah ditetaokan oleh Perusahaan yang dapat merugikansecara finansial maupun mencemarkan nama baik Perusahaan; Membujuk/menyuap pejabat Perusahaan /kerabat kerja untukmelakukan perbuatan melanggar Peraturan perundangundanganataupun semua ketentuan yang berlaku di Perusahaan; Menerima hadiah dan/atau suap
57 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Andi Hamzah, 2005, Pemberantasan Korupsi).ARTI KATA KORUPSIKorup : busuk; palsu; suap.
330 — 100
Tipe tindak pidana korupsi suap;3. Tipe tindak pidana korupsi pemerasan;4. Tipe tindak pidana korupsi penyerobotan;5. Tipe tindak pidana korupsi gratifikasi;6. Tipe tindak pidana korupsi Percobaan, Pembantuan dan PemufakatanJahat;7.
107 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
., telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukumbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima suap secarabersamasama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 12 huruf b UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubahdengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 Jo.
REZA RIZKI FADILLAH, S.H.
Terdakwa:
SUKARNO ALS KARNO Bin MAULUDDIN SALIM
190 — 111
Bilamana atas tanah itu, telah pernah terjadi sengketa dantelah diputus oleh Peradilan (PTUN) maka yang harus menjadi pedoman adalahputusan PTUN itu; Bahwa dalam hal Pejabat TUN mempergunakan wewenangnya untukmenerbitkan berbagai macam Keputusan, tetapi tidak berdasarkan peraturanperundangundangan dan tanpa faktafakta hukum yang kuat, maka kepadapribadi pejabat TUN itu dapat diminta pertanggungjawaban pidana, terutamabilamana diperoleh bukti bahwa pejabat TUN tersebut menerima suap, untukkepentingan
90 — 32
Unsur karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangandengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.Menimbang, bahwa untuk terwujudnya korupsi memberi suap berdasarkanPasal 5 ayat (1) huruf b ini tidak diperlukan tentang bagaimana gambaran batin sipembuat yang ditujukan pada pemberian itu agar pegawai negeri ataupenyelenggara negara berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.
68 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apa yangdilakukan Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya sekedar menjalankanaturan perundangundangan, Perpres Nomor 54 tahun 2010 tanpaada tendensi/maksud apapun;= Bahwa faktanya Pemohon Kasai/Terdakwa tidak pernah menerimagratifikasi atau suap atau pemberian apapun dari prosespenandatanganan HPS~ yang dilakukan oleh PemohonKasasi/Terdakwa;JUDEX FACTI PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG TIDAKTELIT BAHWA SAKSI AHLI BPKP, LKPP DAN AHL HUKUM TATANEGARA MENYAMPAIKAN HPS TIDAK DAPAT DIJADIKAN ACUANKERUGIAN NEGARA
100 — 39
Dalam hal ini timbul karena:(1) Paksaan atau suap; dan (2) tipuan yang bersifat muslihat,yaitu kerugiaannegara yang terjadi akibat penggunaan uang, surat berharga, dan suratberharga direkayasa sedemikian rupa atau seolaholah telah sesuai denganketentuan yang ada atau fakta atau kejadian yang sebenarnya bertentangandengan perlu digunakannya uang, surat berharga, dan barang tersebut.Berdasarkan pengertian keuangan negara dan kerugian keuangan negara tersebut,menurutpendapat Ahli :1)2)Kekayaan desa
111 — 39
Artinya,tindak pidana korupsi suap dengan bentuk perbuatan memberikan dapat selesaisecara sempurna, bilamana perbuatan itu telah selesai dilakukan.(Drs. AdamiChazawi, S.H.Hukum Pidana Materiil dan Formil di Indonesia, Edisi Pertama,Cetakan ketiga , Mei 2010, Bayu Media Publishing, Malang halaman 58, 59, 60dan 61) ;S.R.
Adami Chazawi, S.Huntukterwujudnya tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat(1) huruf b ini, tidak diperlukan gambaran bathin si pembuat yang ditujukanterhadap pemberian sesuatunya dan kedudukan dari orang yang disuapnya.Dalam kejahatan ini yang penting bahwa orang yang diberi sesuatu ataudijanjikan sesuatu pada kenyataannya adalah seorang yangberkedudukan/berkualitas sebagai pegawai negeri atau seorang penyelenggaranegara.Tindak pidana korupsi suap pada bentuk yang kedua ini
87 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang menjadikan Terdakwa sebagaipihak yang bertanggungjawab dalam perkara ini adalah sungguh tidakadil dan tidak berdasar hokum ;Bahwa, mohon juga kiranya Majelis Hakim tingkat Kasasi berkenanmempertimbangkan pihakpihak yang terkait dalam perkara a quo, agardalam memberikan putusan dapat benarbenar menjunjung tinggikeadilan bagi pihakpihak yang terkait ;Bahwa, sebagai perbandingan, berikut tuntutan Jaksa/ Penuntut Umumdan vonis pengadilan terhadap mantan pejabat KPP Bandung Kareesyang menerima suap
89 — 24
MOH ROESLAN, MM bersalah melakukantindak pidana Korupsi (Menerima Suap Secara Bersamasama),sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Ketigamelanggar Pasal 5 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. H.
588 — 847
bentuk kesengajaan (dolus) sedangkan unsur patut didugaadalah merupakan unsur yang bersifat kealfaan (culva) dengan tujuanagar Supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuatatau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannya;Menurut Adami Chazawi dalam bukunya Hukum Pidana Meteriil danFormil Korupsi di Indonesia, Bayumedia, 2005 pada halaman 192menyatakanbahwa unsur diketahui atau patut diduga adalah unsurkesalahan si pembuat dalam korupsi menerima suap
Harus berbuat sesuatu sesuai kewajibannya yang terdapat ataumelekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negarayang bersangkutan.Menurut Darwan Prints, dalam bukunya Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, penerbit Citra Adhitya Bhakti, 2002 halaman 54, menyatakanBertentangan dengan kewajiban berarti bertentangan dengan tugas atau apayang harus dilakukan;Menurut Adami Chazami dalam bukunya Hukum Pidana Materiil dan FormilKorupsi di Indonesia, penerbit Bayumedia, April 2005, mengatakan bahwa: ,Suap
Perbuatan memberi danmenerima uang tersebut, pada akhirnya timbul kesepahaman/kesepakatanuntuk melakukan suap menyuap antara Para Kepala OPD/Pejabat Eselon IIdengan terdakwa Dzulmi Eldin S bersamasama dengan saksiSamsul Fitri;Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan kesepahaman untukmelakukan suap menyuap dimaksud merupakan suatu niat jahat untukmelakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah berupa uang oleh terdakwaDzulmi Eldin Sselaku Walikota Medan periode tahun 2016 sampai dengan 2021melalui
Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : RONALD F.W., SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Imam Nahrawi
Terbanding/Terdakwa : Imam Nahrawi
451 — 459
Hamidy yang menjabatselaku Sekjen KONI Pusat, Lina Nurhasanah selaku Bendahara PengeluaranPembantu (BPP) Program Indonesia Emas (Prima) Kemenpora RI periode tahun2015 sampai dengan 2016, Edward Taufan Pandjaitan alias Ucok selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) pada Program Satlak Prima Kemenpora RI Tahun 2016sampai dengan 2017 dan Supriyono selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu(BPP) Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) periode tahun 2017sampai dengan tahun 2018 tersebut haruslah dianggap suap