Ditemukan 1900 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : s.ap suar suan suep suat
Penelusuran terkait : Korupsi Suap menyuap
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 26-02-2018 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 02-08-2018
Putusan PN PADANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg
Tanggal 19 Juli 2018 — Penuntut Umum:
MULYADI SAJEAN, SH. MH
Terdakwa:
Drh.SYAMSURIJAL.
139 — 134
  • Syamsurijal selaku Kasi Klinik Balai Laboratorium Klinikdan Kesehatan Hewan (BLKKH) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) DinasPeternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan SuratKeputusan Gebernur Sumatera Barat Nomor : 821/3971/BKD2014 tanggal 15Desember 2014, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan keduaprimar.Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggappemberian suap, berupa menerima uang sejumlah hasil biaya pengobatan hewan yangtarifnya
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-09-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 19-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 57/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 8 Desember 2016 — EDI SANTONI
253 — 197
  • PembinaManajemen RSUD M.Yunus Bengkulu ;Bahwa saksi lupa berapa banyak perkaraperkara yang berkaitandengan Honor Pembina RSUD M.Yunus Bengkulu dan saksi juga lupaapa isi putusan dari perkaraperkara tersebut ;Bahwa Perkara Nomor 74/Pid.SusTPK/2015/PN.Bgl dan Nomor75/Pid.SusTPK/2015/PN.Bgl tersebut belum diputus oleh MajelisHakim pada Pengadilan TIPIKOR Bengkulu;Bahwa dalam hal tertangka tangan perkara ini, saksi tidak tahuawalnya apakah Terdakwa ditangkap oleh Komisi PemberantasanKorupsi ada kaitannya dengan suap
    perkara Nomor 74/Pid.SusTPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.SusTPK/2015/PN.Bgl tersebutakan tetapi setelah ada pemberitaan media dan penjelasan oleh pihakpenyidik, barulah saksi mengetahui jika Terdakwa ditangkap olehKomisi Pemberantasan Korupsi tersebut atas dugaan suap perkaraNomor 74/Pid.SusTPK/2015/PN.Bgl dan Nomor /75/Pid.SusTPK/2015/PN.Bgl tersebut ;Bahwa jumlah Panitera Pengganti dalam menangani perkara TindaPidana Korupsi di Pengadilan Negeri Bengkulu yaitu sebanyak 4(Empat) Orang ;Bahwa jumlah
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 10-04-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 7/PID.TPK/2019/PT MKS
Tanggal 20 Mei 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : GREAFIK LOSERTE, TK, SH, MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : NASRUL, ST Diwakili Oleh : BURHANUDDIN LM, SH
58 — 38
  • mencermati proses hukum baik dariketerangan saksi bukti surat, keterangan ahlidansaksiade charge, saudara SyamsulBachri ST dan Edwar Sianipar, dan berita acara persidangan perkara ini.Bahwa selain keyakinan tidak bersalah tersebut, maka berangkat dari visipemberantasan tindak pidana korupsi, mungkin sudah saatnyamenampilkankeberanian dalam arti positif, dalam hal ini untuk melawan kezaliman danpenzaliman yang justru merupakan perbuatan korupsi juga, Semacam pemerasan,penyelesaian delapan enam, suap
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 13-02-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 4 Juli 2019 — Penuntut Umum:
YUSNI FEBRIANSYAH EFENDI, SH
Terdakwa:
AHLIZAN Bin Alm. M. SALEH.
71 — 23
  • Bahwa yang dimaksud dengan pertanggung jawaban adalah siapa yangmembuat perjanjian dia yang mengelola ; Bahwa dana yang tersedia adalah bahwa dana itu ada, ada pasti ada ; Bahwa bahwa Apabila dana belum masuk ke rekening tetapi pekerjaandikerjakan terus itu adalah boleh ; Bahwa dalam pekerjaan swakelola tenaga skill, tukang, pekerja ataumaterial boleh diambil dari luar Tim Swakelola tetapi tidak boleh lebih dari50 %; Bahwa apabila utang sudah dibayar kepada yang berpiutang maka itubukan namanya suap
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-11-2014 — Upload : 15-05-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 145/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby
Tanggal 17 Nopember 2014 — AGUS SUKAMTO BIN SASTRO SUDIRO KEJAKSAAN NEGERI NGAWI
46 — 9
  • 2008 sampai dengan bulan Desembertahun 2010 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampaiHalaman 13 dari 120Putusan No. 145/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby.14dengan tahun 2010, bertempat di jalan Kutilang Desa BeranKecamatan/Kabupaten Kabupaten Ngawi, atau pada tempat lain termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang berwenangmemeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, turut sertamelakukan telah menerima gratifikasi yang dianggap pemberian suap
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-04-2015 — Upload : 20-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 156/PID.Sus,TPK/2014/PN.SMG.
Tanggal 29 April 2015 — H. ALI SAFUAN BIN ROHMAD (TERDAKWA)
106 — 39
  • Dalam hal ini timbul karena:(1) Paksaan atau suap; dan (2) tipuan yang bersifat muslihat,yaitu kerugiaannegara yang terjadi akibat penggunaan uang, surat berharga, dan suratberharga direkayasa sedemikian rupa atau seolaholah telah sesuai denganketentuan yang ada atau fakta atau kejadian yang sebenarnya bertentangandengan perlu digunakannya uang, surat berharga, dan barang tersebut.Berdasarkan pengertian keuangan negara dan kerugian keuangan negara tersebut,menurutpendapat Ahli :1)2)Kekayaan desa
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-11-2015 — Putus : 28-01-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 148/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Ps
Tanggal 28 Januari 2016 — Pidana Korupsi - HENDRA SUDJANA alias MINGKENG
92 — 32
  • Unsur karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangandengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.Menimbang, bahwa untuk terwujudnya korupsi memberi suap berdasarkanPasal 5 ayat (1) huruf b ini tidak diperlukan tentang bagaimana gambaran batin sipembuat yang ditujukan pada pemberian itu agar pegawai negeri ataupenyelenggara negara berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2357 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 4 Nopember 2015 —
74 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apa yangdilakukan Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya sekedar menjalankanaturan perundangundangan, Perpres Nomor 54 tahun 2010 tanpaada tendensi/maksud apapun;= Bahwa faktanya Pemohon Kasai/Terdakwa tidak pernah menerimagratifikasi atau suap atau pemberian apapun dari prosespenandatanganan HPS~ yang dilakukan oleh PemohonKasasi/Terdakwa;JUDEX FACTI PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG TIDAKTELIT BAHWA SAKSI AHLI BPKP, LKPP DAN AHL HUKUM TATANEGARA MENYAMPAIKAN HPS TIDAK DAPAT DIJADIKAN ACUANKERUGIAN NEGARA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 750 K/PID.SUS/2010
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Abdul Fatah bin H. Abdulrahman
59 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Andi Hamzah, 2005, Pemberantasan Korupsi).ARTI KATA KORUPSIKorup : busuk; palsu; suap.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 02-11-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 29-11-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 37/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 29 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Moch. Takdir. S
Terbanding/Terdakwa : Rohadi
598 — 1560
  • Bahwa penerimaan uanguang yang ditransfer pihak lain dengan totaljumlah sebesar Rp.11.518.850.000,00 (sebelas milyar lima ratusdelapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) padakurun waktu bulan November 2005 hingga bulan Juni 2016 direkening pribadi Terdakwa yang merupakan gratifikasi tersebut tidakpernah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalamtenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimanadipersyaratkan dalam undangundang sehingga dianggap merupakanpemberian suap
    sedang disidangkan diPengadilan Negeri Jakarta Utara maupun perkara tingkat bandingdan perkara pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, karenaTerdakwa diketahul memiliki hubungan kedekatan dengan beberapapejabat dan hakim di Mahkamah Agung, sehingga Terdakwaberulangkali diminta bantuan untuk mengurus perkara denganimbalan sejumlah uangBahwa pada bulan Juni 2016, Terdakwa selaku Panitera Penggantidi Pengadilan Negeri Jakarta Utara terbukti telah melakukan tindakpidana korupsi, yaitu. menerima uang (suap
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-06-2015 — Putus : 19-10-2015 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN MATARAM Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
Tanggal 19 Oktober 2015 — - SAHWAN,A.MA,PD.
337 — 107
  • Tipe tindak pidana korupsi suap;3. Tipe tindak pidana korupsi pemerasan;4. Tipe tindak pidana korupsi penyerobotan;5. Tipe tindak pidana korupsi gratifikasi;6. Tipe tindak pidana korupsi Percobaan, Pembantuan dan PemufakatanJahat;7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-11-2012 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1754 K/PID.SUS/2012
Tanggal 7 Nopember 2012 — Muh. Munzir, S.E., A.K
109 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukumbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima suap secarabersamasama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 12 huruf b UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubahdengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 Jo.
Pengadilan PN ROKAN HILIR Pidana Umum
Register : 02-11-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl
Tanggal 9 Mei 2019 — Penuntut Umum:
REZA RIZKI FADILLAH, S.H.
Terdakwa:
SUKARNO ALS KARNO Bin MAULUDDIN SALIM
197 — 119
  • Bilamana atas tanah itu, telah pernah terjadi sengketa dantelah diputus oleh Peradilan (PTUN) maka yang harus menjadi pedoman adalahputusan PTUN itu; Bahwa dalam hal Pejabat TUN mempergunakan wewenangnya untukmenerbitkan berbagai macam Keputusan, tetapi tidak berdasarkan peraturanperundangundangan dan tanpa faktafakta hukum yang kuat, maka kepadapribadi pejabat TUN itu dapat diminta pertanggungjawaban pidana, terutamabilamana diperoleh bukti bahwa pejabat TUN tersebut menerima suap, untukkepentingan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-10-2016 — Putus : 20-01-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 114/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 20 Januari 2017 — Pidana Korupsi - ARIS HADIANTO
116 — 39
  • Artinya,tindak pidana korupsi suap dengan bentuk perbuatan memberikan dapat selesaisecara sempurna, bilamana perbuatan itu telah selesai dilakukan.(Drs. AdamiChazawi, S.H.Hukum Pidana Materiil dan Formil di Indonesia, Edisi Pertama,Cetakan ketiga , Mei 2010, Bayu Media Publishing, Malang halaman 58, 59, 60dan 61) ;S.R.
    Adami Chazawi, S.Huntukterwujudnya tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat(1) huruf b ini, tidak diperlukan gambaran bathin si pembuat yang ditujukanterhadap pemberian sesuatunya dan kedudukan dari orang yang disuapnya.Dalam kejahatan ini yang penting bahwa orang yang diberi sesuatu ataudijanjikan sesuatu pada kenyataannya adalah seorang yangberkedudukan/berkualitas sebagai pegawai negeri atau seorang penyelenggaranegara.Tindak pidana korupsi suap pada bentuk yang kedua ini
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-08-2016 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN Ptk
Tanggal 30 Agustus 2016 — H.M. AMIN ANDIKA
127 — 56
  • pelelangan dapat dilihat darikesamaan jenis huruf dan kesalahan pengetikan pada dokumenpenawaran yang disampaikan calon rekanan dan Panitia Pengadaan wajibmencermati hal tersebut.Bahwa persekongkolan dapat terjadi secara vertical yaitu antara calonpenyedia satu dengan calon penyedia lainnya, bisa juga persekongkolanterjadi secara horizontal yaitu antara calon penyedia dengan panitiapengadaan.Bahwa dikatakan terjadi lelang gagal jika terjadi persekongkolan baikvertical maupun horizontal, KKN (terima suap
    HPS.Bahwa yang mempunyai kKewenangan membatalkan lelang adalah KPAsetelah mendapatkan masukan dan telaahan dari PPK.Bahwa pihak yang meminjam bendera dan yang memiliki bendera dalampaket pekerjaan bertanggungjawab karena ikut serta dalam hal terjadinyapenyimpangan.Bahwa kesalahan prosedur pada proses pengadaan barang/jasa sifatnyalebih kepada penyimpangan administrasi, dari penyimpangan administrasiHalaman 91 dari 169 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2016/PN.Ptk.dapat beralin menjadi pidana jika terdapat suap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-01-2009 — Upload : 30-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1179 K/PID.SUS/2008
Tanggal 23 Januari 2009 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun ; BAMBANG IRIANTO Bin ABDUL MUIS,
54 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MUIS telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsiyang dilakukan secara bersamasama dan tindak pidana suap;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun;Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.20.000.000,(dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;Hal. 83 dari 90 hal. Put. No. 1179 K/Pid/SUS/20086.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 04-09-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 30/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 8 Oktober 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : RONALD F.W., SH.
Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : RONALD F.W., SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Imam Nahrawi
Terbanding/Terdakwa : Imam Nahrawi
457 — 461
  • Hamidy yang menjabatselaku Sekjen KONI Pusat, Lina Nurhasanah selaku Bendahara PengeluaranPembantu (BPP) Program Indonesia Emas (Prima) Kemenpora RI periode tahun2015 sampai dengan 2016, Edward Taufan Pandjaitan alias Ucok selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) pada Program Satlak Prima Kemenpora RI Tahun 2016sampai dengan 2017 dan Supriyono selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu(BPP) Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) periode tahun 2017sampai dengan tahun 2018 tersebut haruslah dianggap suap
Pengadilan PN SUMENEP Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-08-2010 — Putus : 27-12-2010 — Upload : 08-02-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 275/Pid.B/2010/PN.SMP
Tanggal 27 Desember 2010 — Drs. H. MOH ROESLAN, MM
89 — 24
  • MOH ROESLAN, MM bersalah melakukantindak pidana Korupsi (Menerima Suap Secara Bersamasama),sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Ketigamelanggar Pasal 5 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 03-06-2015 — Upload : 07-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1083 K/PID.SUS/2015
Tanggal 3 Juni 2015 — TUMPAK JOHNI PURBA
91 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang menjadikan Terdakwa sebagaipihak yang bertanggungjawab dalam perkara ini adalah sungguh tidakadil dan tidak berdasar hokum ;Bahwa, mohon juga kiranya Majelis Hakim tingkat Kasasi berkenanmempertimbangkan pihakpihak yang terkait dalam perkara a quo, agardalam memberikan putusan dapat benarbenar menjunjung tinggikeadilan bagi pihakpihak yang terkait ;Bahwa, sebagai perbandingan, berikut tuntutan Jaksa/ Penuntut Umumdan vonis pengadilan terhadap mantan pejabat KPP Bandung Kareesyang menerima suap
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 02-10-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 23 Desember 2019 — Penuntut Umum:
BAYU SATRIYO
Terdakwa:
KURNIADIE
329 — 171
  • mengatakan inisebetulnya dapatnya banyak tetapi ini ada pak Kur minta, jadi untuksisanya saja kita bagibagi dan mengenai nominalnya saksi tidaktahu tetapi saksi Yusriansyah pernah mengatakan kalau dimintaterdakwa setengahnya dari uang pencairan dinas pengawasanlapangan ;Bahwa terkait dengan pembagian uang damai untuk warga negaraasing yang mengalami masalah meskipun saksi belum pernah memBAP warga asing karena saksi belum PPNS namun jika ada warganegara asing yang memberikan uang damai atau uang suap
    hukum saksi maupunkantor hukum Antonius ;Dan hal yang kemudian saksi ketahui dari berita di internet danpenyampaiansaksi Joko Haryono pada tanggal 28 Mei 2019 bahwatelah terjadi kegiatan tangkap tangan oleh KPK terkait kasus imigrasiyang saksi tangani dan sampai saat ini, Surat kuasa saksi belumdicabut meskipun memang saksi hanya diminta untuk melakukanpendampingan di kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram ;Bahwa saat itu saksi yakin kalau kasus ini akan naik sehingga tidakada mens rea untuk melakukan suap
    Adam Chazawi, SH dalam bukunya HukumPidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu MediaPublishing, halaman 210 menyebutkan bahwa unsur kesalahan sipembuatHalaman 259 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtrdalam korupsi menerima suap yang diatur dalam Pasal 12 huruf a ada duabentuknya yaitu :1. bentuk kesengajaan berupa suatu pengetahuan yang ditujukan pada bahwa hadiah atau janji ini diberikan untuk menggerakkan nya agar berbuatatau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan