putusan Judex Facti yang dimohonkankasasi aquo, maka untuk kelak dapat menjadi pertimbangan hukum bagi JudexJuris Mahkamah Agung pada pemeriksaan tingkat Kasasi dalam membatalkanputusan Judex Facti yang dimohonkan Kasasi aguo dapatlah diuraikan terlebihdahulu bahwasanya pokok masalah yang menyeret para Terdakwa/para PemohonKasasi untuk diadili dihadapan persidangan Pengadilan Negeri PadangSidimpuan adalah berkaitan dengan peristiwa pidana yang terjadi pada tanggal13.

hukum yang sama dan Laporan Polisi yangsama telah diputus oleh judex facti Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan danputusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah pertimbangan hukumyang keliru dan menyesatkan sehingga oleh karenanya Mahkamah Agung sesuaidengan kewenangannya haruslah membatalkan putusan Judex Facti tersebut;Bahwa oleh karena Judex Facti telah nyata dan terbukti salah menerapkanhukum dalam putusan yang dimohonkan Kasasi aquo, maka demi tegaknyahukum dan terciptanya kepastian

Judex Facti tidak salah menerapkanhukum.

Bahwa berdasarkan berbagai kelemahan dan kekeliruan pertimbanganhukum Judex Facti Pengadilan Negeri Baubau dan Judex Facti PengadilanTinggi Kendari, dalam putusannya dalam perkara a quo, makaPenggugat/Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi disertai alasanalasan kasasi sebagai berikut;. AlasanAlasan Banding1.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Baubau dan Judex Facti PengadilanTinggi Kendari telah keliru dan salah menerapkan hukum atau telahmelanggar ketentuan Undangundang yang semestinya harus diturut dalammemeriksa dan mengadili perkara ini, karena Judex Facti telah tidakmemberikan pertimbangan hukum atas keberatan Para Penggugat/PemohonKasasi terhadap saksisaksi yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi,terutama yaitu saksi Tergugat/Termohon Kasasi bernama La Ode Aofu danAbdul Karim, S.Pd.

Bahwanamun Judex Facti tidak mengindahkan apa yang disampaikan olehPenggugat/Pemohon Kasasi, Judex Facti hanya menyampaikan akan dicatatHalaman 16 dari 27 hal. Put.

Bahwa disinilah Judex Facti Pengadilan NegeriBaubau dan Judex Facti Pengadilan Tinggi Kendari tidak dapat memberikanpertimbangan hukum atau salah menerapkan hukum mengenai hubunganhukum antara Tergugat I/Termohon Kasasi dengan almarhumah Wa Ode lba,yang kemudian harus dihubungkan dengan tanah objek sengketa perkara ini;.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Baubau dan Judex Facti PengadilanTinggi Kendari telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian,dimana Judex Facti tidak memberikan pertimbangan hukum yang memadaiterhadap keterangan saksi Tergugat/Termohon Kasasi yang dipandangmenguntungkan Para Penggugat/Pemohon Kasasi, yaitu keterangan darisaksi Tergugat/Termohon Kasasi yang bernama La Ode Aofu (paman dariPara Penggugat) dan saksi La Ode Ndura, dimana saksi La Ode Aofumenerangkan dengan tegas bahwa

Dan selain itu Judex Facti PT.

Facti PN Makaletersebut di atas yang diambil alin oleh Judex Facti PT.

Facti tersebut melaluipertimbangan hukumnya dalam putusan PN Makale Nomor 93/Pdt.G/2013/PN Mkl tertanggal 16 Mei 2014 yang telah dikuatkan dan ditunjuksecara salah dan keliru oleh Judex Facti PT.

Makassar melaluiputusan Nomor 298/Pdt/2014/PT Mks tertanggal 10 Februari 2015 yangadalah semuanya sangat salah, keliru, melanggar hukum, cacat hukumakibatnya batal demi hukum adanya dan dalam kasasi harus dibatalkansebab: Terbukti baik Judex Facti pertama yang mengadili pertama,maupun Judex Facti kedua yang mengadili perkara ini telah salahmenerapkan hukum dalam pertimbanganpertimbangan hukumnyatersebut khususnya Judex Facti PT.

Bahwa Pemohon kasasi sangat keberatan dan menolak keras pertimbaanganpertimbangan hukum Judex Facti PT.

Nomor 471 K/Pdt.SusPHI/2017Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:1.Bahwa Judex Facti dalam putusan telah salah menerapkan hukum atauputusan Judex Facti didasari pertimbangan hukum yang salah sehinggamengakibatkan putusan Judex Facti tidak mencerminkan keadilan,karenanya putusan Judex Facti beralasan hukum untuk dibatalkan:1.1.

Hal ini berakibat hukum Putusan Judex Facti cacat hukumkarena dibuat secara keliru, tidak hatihati dan tidak mencerminkankeadilan.

Berdasarkan hal tersebut, Putusan Judex Facti beralasanhukum untuk dibatalkan;Bunyi Ketentuan Pasal 56 Ayat (4), (5), (6) dan Ayat (7) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 dalam putusan Judex Facti tidakseseuai dengan bunyi Ketentuan Pasal 56 Undang Undang Nomor 13Tahun 2003;Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak secara tegasPutusan Judex Facti pada halaman 17 paragraf ke1, yangmenyatakan:Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (4), (5), (6) dan (7) UndangundangNomor 13 TAHUN 2003 tentang ketenagakerjaan,

Berdasarkan haltersebut, Putusan Judex Facti beralasan hukum untuk dibatalkan;2.

TuahmanSinaga pada halaman 8 Putusan Judex Facti), dimana pada pokoknyasaksi menerangkan tidak mengetahui masalah Tergugat (in casuTermohon Kasasi);3.5.Bahwa berdasar fakta tersebut, Judex Facti dalam putusan telahterbukti salah menerapkan hukum, khususnya mengenai ketentuanPasal 1906 KUH Perdata jo Pasal 170 HIR;3.6.Bahwa selain itu, Judex Facti dalam Putusan sama sekali tidakmempertimbangkan asas kebebasan berkontrak dalam ketentuan Pasal1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian

gugatan tersebut, sehinggadengan demikian pendapat Judex Facti tidak tepat;2.

R Herewila dan Almh Juliana HerewilaDoedoeHya, bukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimanapendapat Judex Facti;3.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakanterdapat kesesuain dalam hal jawab menjawab, saksisaksi danpemeriksaan setempat adalah suatu pertimbangan hukum yangkeliru dan tidak cermat sebab bertentangan dengan faktapersidangan;3. Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum Judex Facti tersebut,menurut M. Yahya Harahap (2007;539) menyatakan bahwa suatuHalaman 11 dari 16 hal. Put.

Bahwa pertimbangan Judex Facti pada halaman 27 alinea ke5menyangkut tidak ditandatangannya surat bukti T.2 s/d T.5 olehsalah satu Ahli Waris, hal ini menunjukkan dasar hukumHalaman 12 dari 16 hal. Put.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tentang surat pembagianwaris yang tidak ditandatangani oleh salah satu ahli waris, tidakmemenuhi syarat formil, sehingga Judex Facti menganggap haltersebut tidak dapat membuktikan bahwa telah terjadi adanyapembagian harta warisan Elisa Rame Herewila (almarhum) danJuliana Herewila (almarhum) kepada ahli warisnya, bahwapertimbangan Judex Facti tersebut tidak berdasar karenapembagian warisan yang dilakukan oleh Ibu Kandung para ahliwaris yakni Juliana Herewila telah

Sehingganyatanyata pertimbangan hukum judex facti telah salah menerapkanketentuan Pasal 138 KUHAP tersebut di atas dalam pertimbanganhukumnya yang sependapat dengan alasanalasan yang telahdipertimbangkan judex facti (Pengadilan Negeri) ;Bahwaterlebihlebih tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal290 ke1 KUHAP merupakan opzettelijke delict atau suatu tindak pidanayang harus dilakukan dengan sengaja.

Sehingga hal tersebutadalah merupakan fakta yang tidak dapat terbantahkan dan luput darianalisa judex facti (Pengadilan Tinggi) bahwa nyatanyata berkas perkaraatas nama Pemohon Kasasi Il / Terdakwa tidak lengkap akan tetapidipaksakan demi kepentingan pihak tertentu ;Bahwa begitu pula karena demikian judex facti (Pengadilan Tinggi) dalammemeriksa dan mengadili perkara atas nama Pemohon Kasasi II / Terdakwatelah salah dalam menerapkan hukum dan mengenyampingkan ketentuanPasal 168 KUHAP, sehingga judex

Judex facti telah salah menerapkan hukum dalammenafsirkan pertanggungjawaban secara pidana (ciminal responsibility)tersebut.

pertimbangan hukum judex facti yang sependapat denganpertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) halaman 27 paragratke5 yang pada intinya :Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidanganbahwa Terdakwa tidak pernah merabaraba pantat saksi LIES NOORAENI didalam mobil dalam perjalanan antara Bandung menuju Cilengkrang karenasetelah selesai mendaftarkan anak saksi LIES NOORAENI ke SMA 3, SMAHal. 10 dari 17 hal.

facti (Pengadilan Tinggi) yangsependapat dengan pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri)hanya mengutamakan kesalahan, dan mengenyampingkan fakta danketerangan saksi yang ada kaitannya dengan perkara in ;3.

No. 15 Tahun 2001 yang berbunyi:"Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan olehPemohon yang beritikad tidak baik".Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru mengenai penerapan hukum Pasal 4 danPasal 6 U.U.

Facti telah salah menerapkan dan menafsirkan hukum mengenaiperlindungan hukum hak atas merek dagang terkenal dan klasifikasi jenis barang.Bahwa Judex Facti telah tidak konsisten dalam pertimbangan hukum putusanperkara Rol.

No. 24/Merek/2012/PN Niaga Jakarta Pusat tgl. 2672012, di satupihak Judex Facti mengakui mengenai keterkenalan hak atas merek dagang yangdimiliki Pemohon Kasasi akan tetapi di lain pihak Judex Facti mengabaikanHal. 11 dari 18 hal. Put.

Facti yang hanya mencaricari alasan pendaftaran merekdagang Termohon Kasasi I.Bahwa apabila landasan pertimbangan hukum Judex Facti telah salah mengenaiketentuan hukum pasal ayat (a) UndangUndang No. 15 Tahun 2001, maka akankeliru dan salah pula dalam mempertimbangkan landasan hukum pertimbanganhukum putusannya.Kesalahan pertimbangan hukum Judex Facti tersebut mohon dapat diperbaiki olehMajelis Hakim Agung Yang Terhormat.IV Bahwa Judex Facti telah tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimanadimaksudkan

sesuai dengan tata cara persidangan bukti P6 tadi sudah diserahkanlengkap dan telah diperiksa oleh Judex Facti di persidangan resmi dan terbukauntuk umum.Judex Facti justru memihak dan hanya memakai data bukti Termohon Kasasi Idan mengesampingkan data bukti pembanding Pemohon Kasasi untuk seharusnyadipakai pula dalam pertimbangan hukum putusannya.Bahwa dari pertimbangan hukum Judex Facti terlihat jelas Judex Facti telahmelanggar ketentuan persyaratan yang diwajibkan oleh hukum acara yang harusdilaksanakan

(vide putusan Judex Facti halaman 5) sebagai berikut:1.

Putusan Judex Facti telah mengkategorikan pelaku (Terdakwa) sebagaipemakai; Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Judex Facti karenatidak menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalamperkara ini Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karenamenerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 sebagaimana dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.Dengan penerapan Pasal 127 maka, Judex Facti telahmengkategorikan pelaku (Terdakwa) sebagai pengguna; Padahal dalam fakta

Artinya sekali lagi Judex Facti telahmendasarkan keterangan Terdakwa sebagai kekuatan utama bagi JudexFact;Bahwa mendasari uraian kami di atas Terdakwa masih dapat dan layakdipertahankan dalam dinas keprajuritan;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari PemohonKasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapatdibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa Judex Facti dalam membuktikan

Namun mengapa Judex Facti menghukum PemohonKasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum? Pertimbanganhukum Judex Facti yang demikian sangat rancu dan irrasional, sehinggaharus dibatalkan;B.

Bahwa kesalahan dan kekeliruan penerapan hukum Judex Facti dalampertimbangan hukumnya pada halaman 54 alinea ke5, dapat juga dilihatdari pendapat Judex Facti yang pada satu sisi sependapat bahwa hukumdesain industri menekankan pada segi estetika bentuk atau konfigurasi,tetapi disisi lain, ternyata Judex Facti hanya menilai kesan estetika ituHal. 33 dari 61 hal Put.

dinilai oleh Judex Facti sebagaiitikad baik (vide pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 55alinea terakhir).

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas sangatcontradictio enterminis, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian Memori Kasasi ini, dimana pada satu sisi Judex Facti telah menghukumPemohon Kasasi untuk membayar ganti kerugian sebesarRp180.000.000, (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada TermohonKasasi, sedangkan disisi lain, Judex Facti menyatakan bahwa PemohonKasasi tidak terbukti telah menggunakan desain Termohon Kasasi.Kemudian, Judex Facti sendiri yang telah menyatakan bahwa TermohonKasasi

Bahwa selain itu, pertimbangan Judex Facti pada halaman 50 alinea ke417.18.19.tersebut sangat bertentangan dengan pertimbangan Judex Facti padahalaman 56 alinea ke5 dan ke6 yang menyatakan sebagai berikut:Pertimbangan Judex Facti pada halaman 56 alinea ke5:"Menimbang, bahwa bukti yang relevan untuk membuktikan dalil gugatanPenggugat ini adalah bukti P9 yaitu fotocopy yang tidak dapatditunjukkan aslinya,... dan seterusnya;Pertimbangan Judex Facti pada halaman 56 alinea ke6:"Menimbang, bahwa oleh karena

Tentang judex facti melanggar Azas audi et alteram partem : Bahwa dalam pertimbangan hukum judex facti yang termuat padahalaman 3 alinea 6 putusan dikutip sebagai berikut :Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat dalam suratjawaban tanggal 26 Oktober 1999 telah mengajukan eksepsi, dan bagianHal. 5 dari 10 hal. Put.

Tentang judex facti tidak cukup pertimbangan : Bahwa gugatan Penggugat bertujuan memperoleh ganti kerugian darisuatu perbuatan pidana yang telah diputus oleh Hakim.

facti telah keliru sertatidak cermat dan tidak teliti memeriksa perkara ini sehingga judex factimenyamakan atau equivalent Jansen Satio dengan PT Bandar SriMersing ; Bahwa dengan demikian jelaslan yang berhak mengajukan gugatanadalah PT Bandar Sri Mersing dan kalau judex facti menyamakan PTBandar Sri Mersing sebagai perusahaan pribadi hal mana merupakansuatu Nomenklatur yang tidak dikenal dalam hukum keperdataan,karenanya mohon putusan judex facti berkenan untuk dibatalkan ;4.

Kasasi ; Bahwa mengenyampingkan hal ini, judex facti jelaslah merupakankekeliruan dalam memutuskan suatu perkara yang mana sudah jelas adaperbedan jumlah yang digugat, mengingat Pasal 1879 KUHPerdata, makaseyogianya pertimbangan judex facti adalah tentang jumlah yang terkecil,sebab hal yang demikian melanggar azas Audi et alteram partem ; Bahwa oleh karena pertimbangan hukum judex facti yang demikian, makajelaslah suatu kekeliruan telah berlangsung dalam mengadili perkara ini,yaitu mengadili suatu

Tentang judex facti melanggar pasal 1918 KUHPerdata :Hal. 7 dari 10 hal. Put.

Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Atau Melanggar Hukum YangBerlaku3.1.1.3.2.1.Judex Facti melanggar hukum pembuktian dalammempertimbangkan adanya pemblokiran rekening Termohon Kasasibahwa Judex Facti tingkat banding telah menjatuhkan putusan yangmelanggar hukum pembuktian karena dalam mempertimbangkanbenar tidaknya telah terjadi pemblokiran rekening milik TermohonKasasi/semula PenggugatTerbanding, Judex Facti tingkat bandingtelah mengambilalih pertimbangan Judex Facti tingkat pertama yangjelasjelas

putusan Judex Facti dalam perkara ini memuat pertimbanganhukum yang saling bertentangan satu sama lain, hal ini terlihat dalampertimbangan Judex Facti tingkat pertama pada halaman 1819 yang padapokoknya menyatakan:.. perbuatan Tergugat yang telah melakukan pemblokiran sehinggaterhadap dana yang berada dalam rekening sejumlahRp168.565.851,10 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus enampuluh lima ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah sepuluh sen)adalah merupakan perbuatan yang bertentangan

;Bahwa oleh karena Judex Facti memandang tindakan Pemohon Kasasi/semula TergugatPembanding adalah tindakan yang patut dilakukanuntuk menjamin pembayaran utang Termohon Kasasi/semula PenggugatTerbanding maka tidak semestinya Judex Facti mengkwalifikasi tindakanPemohon Kasasi/semula TergugatPembanding sebagai perbuatanmelawan hukum;Bahwa dengan demikian jelas Judex Facti telah menjatuhkan putusanyang didasarkan pada pertimbangan yang tidak logis sehingga beralasanputusan a quo dibatalkan oleh Judex

Juris;Putusan Judex Facti tingkat banding tidak cukup pertimbangannya(onvoldoende gemotiveerd)Bahwa Putusan Judex Facti tingkat banding tidak cukup dipertimbangkan(onvoldoende gemotiveerd) karena pertimbangan Judex Facti tingkatbanding hanya mengambil alih pertimbangan Judex Facti tingkat pertamatanpa membuat pertimbangan yang didasarkan pada faktafakta yuridisperkara ini;Bahwa putusan Judex Facti yang tidak cukup dipertimbangkan(onvoldoende gemotiveerd) menurut ketentuan hukum acara haruslahdibatalkan

Nomor 2474 K/Pdt/2017dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini PengadilanNegeri Kendari, ternyata Judex Facti salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Judex Facti berpendapat pada pokoknya bahwa tindakan Pemohon Kasasimenolak penarikan dana dari rekening milik Termohon Kasasi untuktransaksi pada tanggal 11 Maret 2013 adalah perbuatan melawan hukumkarena selain tidak ada perintah dari penegak hukum juga adalah hakTermohon Kasasi sebagai pemilik rekening untuk menarik

No. 487 K/Pdt.Sus/2011Bahwa oleh karena Judex Facti dalam memutus perkara a quopertimbangan hukumnya hanya berdasarkan anjuran Mediatorpada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Pusat, maka putusan Judex Facti CACATFORMIL DAN HARUS BIBATALKAN.

Bahkan Judex Facti tidak pernahmengecek kepada Pemohon Kasasi tentang keaslian bukti P3,Hal. 18 dari 47 hal. Put. No. 487 K/Pdt.Sus/2011namun dalam putusannya Judex Facti menyatakan bahwa buktiP3 ternyata cocok dengan aslinya.

Namun DEMOSIsama sekali tidak dijadikan pertimbangan oleh Judex Facti.

Putusan Judex Facti telah menghancurkan karir dannama baik Pemohon Kasasi yang selama hampir 20 (dua puluh)tahun berkarir di industri Keuangan selalu dijaga dan dikembangkanoleh Pemohon Kasasi. Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkanbahwa Putusan Judex Facti akan mengakibatkan Pemohon Kasasiakan kesulitan mendapatkan Pekerjaan dengan Jabatan danPendapatan (income) yang setara dengan yang pemohon Kasasiterima sewaktu menjabat sebagai Treasury Group Head.

Oleh karenanya tidak adaalasan bagi Judex Facti untuk menolak gugatan Rekonpensi PenggugatRekonpensi.

Facti Tingkat Pertama tidak mempertimbangkansama sekali Bukti T1 sampai dengan T3 dan P3 dan P4, makapertimbangan hukum yang keliru dari Judex Facti Tingkat Pertama tersebuttelah dipergunakan oleh Hukum Judex Facti tingkat banding dalammembuat putusan, Judex Facti tingkat banding sama sekali tidakHalaman 21 dari 29 hal.

itu Pemohon Kasasi Memohon agar sudilah kiranya JudexFacti Tingkat Kasasi agar dapat memeriksa kembali kesalahan penerapanhukum Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti Tingkat banding, olehkarena itu Judex Facti Tingkat Kasasi haruslah memeriksa kembali Bukti T1 sampai dengan T3 dan Bukti P3 dan Bukti P4 dan agar Judex FactiTingkat Kasasi pada akhirnya harus mengesampingkan bukti P5, karenaBukti P5 telah bertentangan dengan Bukti T1 sampai dengan T3 dan P3dan P4.

Dikarenakan transaksidalam P5 adalah transaksi rekayasa, dan jelas telah bertentangan denganP3; P4 dan T1 sampai dengan T3, maka Pemohon Kasasi memohonkepada yang terhormat Judex Facti Tingkat Kasasi untuk membatalkanpertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama Nomor108/Pdt.G/2013/PN.

Dengan demikian Putusan Judex Juris dan Judex Facti yang berdasarkanpertimbangan hukum di atas adalah putusan yang keliru dan tidak benarsehingga harus dinyatakan batal demi hukum;Keberatan Ketiga:Judex Juris Dan Judex Facti Telah Menerapkan Hukum Tidak SebagaimanaMestinya Berkaitan Dengan Gugatan Kabur (Obscuur Libel;)Dalam Putusan Judex Facti Tingkat hataman 43 yang dikuatkan oleh PutusanJudex Facti Tingkat Il dan Judex Juris pada pokoknya menyatakan bahwadalam gugatan Penggugat halaman 3 angka

Dengan demikian Putusan Judex Facti dan Judex Juris yang didasarkanpada gugatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki surat Kuasa yangtidak sah, maka Putusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.Keberatan kelimaJudex Juris Dan Judex Facti Telah Memberikan Pertimbangan Yang TidakCukup Layak (Onvoeldoende Gemativeerd) Berkaitan Dengan Eksepsi Error InPersona.Dalam Putusan Judex Facti Tingkat halaman 45 dan 61 yang dikuatkan olehPutusan Judex Facti Tingkat Il dan Judex Juris pada pokoknya menyatakansebagai

Dengan demikian jelas Putusan Judex Facti tidak cukup layak memberikanpertimbangan hukum sehingga Putusan Judex Facti harus dibatalkan;Keberatan KeenamJudex Facti Telah Lalai Memberikan Pertimbangan Yang Layak (OnvoeldoendeGemativeerd) Berkaitan Dengan Identitas Tergugat Dalam Putusan Judex Facti Tingkat halaman 4546 yang dikuatkan olehPutusan Judex Facti Tingkat Il dan Judex Juris pada pokoknya menyatakanbahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku tidak ada larangan tentangpenyebutan yang demikian

Bahwa Judex Facti dan Judex Juris telah memberikan pertimbangan hukumyang tidak cukup layak sehingga salah menerapkan hukum berkaitandengan eksepsi amar Putusan Judex Facti yang tidak jelas;8.2. Bahwa dalam gugatan dinyatakan bahwa tanah a quo dialihkan oleh Paraahli waris H. Mardani bin H.

Bahwa Judex Facti dan Judex Juris dalam pertimbangan sama sekali tidakdapat membuktikan perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukanPemohon PK, hal ini terobukti dalam amar putusannya Judex Facti yangdikuatkan oleh Judex Juris sama sekali tidak menyatakan bahwa PemohonPK telah melakukan perbuatan melawan hukum;8.4.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tentang fakta hukum perkaraaquo tidak seluruhnya benar dan masih banyak fakta hukum yang tidakdipertimbangkan Judex Facti sebelum memutus perkara aquo;2.

Bahwa kesimpulan Judex Facti yang menyebutkan adanya hubungankerja periode kerja pertama, kedua dan ketiga tersebut di atas adalahhanya berdasarkan asumsi Judex Facti semata tanpa didukung oleh buktisama sekali baik dari Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi.Bahwa pertimbangan Judex Facti yang tidak didasarkan pada alasanyang jelas serta bukti dan fakta yang diungkap di dalam persidanganjelas sangat bertentangan dengan azas putusan harus dijatuhkanberdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup sebagaimana

TETAPI PemohonKasasi sangat tidak sependapat dengan Judex Facti apabila atasberakhirnya hubungan kerja tersebut Pemohon Kasasi diwajibkan untukHal. 9 dari 21 hal. Put.

Tidak perlu lagiPemohon Kasasi membuktikan atau. menerangkan ketiadaanpekerjaan apa yang dimaksud Judex Facti dalam putusan halaman 24paragraf pertama.

Jelas Judex Facti telah membuat kesimpulan yangtidak didukung oleh bukti yang sah sehingga mengakibatkan putusannyaharus dibatalkan;Bahwa pertimbangan Judex Facti dalam putusannya halaman 25 butir 3mengenai upah yang dipakai sebagai dasar perhitungan hak adalah upahterakhir yang diterima oleh Penggugat sebesar Rp 2.095.000, samasekali tidak benar karena tidak didasarkan pada rincian slip gaji;Bahwa Judex Facti seharusnya mempertimbangkan bukti T7, T8 dan T9, dimana upah terakhir dari Termohon Kasasi

Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan Tergugat telahmelakukan Cidera Janji (Wanprestasi) jelas keliru, sehingga pertimbanganmana dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang (Abuse ofAuthority) karena fakta hukum yang benar justru disingkirkan karenawewenang Judex Facti ;7.

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat Konvensi menolakdengan tegas isi pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi DKIJakarta karena selain telah salah dan keliru dalam mengutip dan menjadikanpertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai landasandan pertimbangan hukumnya ternyata juga tidak konsisten dalammemberikan pertimbangan hukum. Judex Facti dalam membuatpertimbangan hukum terhadap Putusan a quo tidak konsisten, bertentangansatu dengan yang lainnya.

Walaupun sudah menjadipertimbangan hukum, akan tetapi Judex Facti tetap saja memutuskanyang bertentangan dengan pertimbangan hukum yang dibuat sendiri,yaitu :Menguatkan dengan perbaikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barattanggal 13 September 2006 No.177/PDT.G/2006/PN.JKT.BAR yangdimohonkan banding, sepanjang mengenai biaya renovasi....Jadi Judex Facti pada pertimbangan hukumnya sudah benar dan akantetapi pada putusan Judex Facti malah memutuskan sebaliknya denganmenghukum Pemohon Kasasi untuk

Dengandemikian Judex Facti telah memberikan pertimbangan hukum yang salahdan menyesatkan ;Apabila dikaji satu persatu atas amar putusan Judex Facti tersebut, makaseluruh dari Amar Putusan tersebut menjadi tidak rasional.

Amar Putusan Judex Facti menyuruh membayar ganti rugi biaya renovasiruangan sebesar Rp.218.027.880,(dua ratus delapan belas juta dua puluhtujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) bertentangan denganpertimbangan hukum yang tidak mendukung yaitu adanya buktibukti yangbelum disesuaikan dengan aslinya oleh Judex Facti.

Bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini, Judex Facti telahlalai melaksanakan tertib hukum acara.Kelalaiankelalaian Judex Facti tersebut adalah sebagai berikut :1.

Judex Facti Telah Menerapkan Hukum Acara Tidak SebagaimanaMestinya Sehingga Putusan Judex Facti Harus Dinyatakan Batal DemiHukum1.

i KewenangannyaSehingga Putusan Judex Facti Harus Dinyatakan Batal Atau Batal DemiHukum.1.

Dengan demikian Judex Facti telah menerapkan hukumpembuktian tidak sebagaimana mestinya, sehingga Putusan aquo harus dibatalkan.2. Judex Facti Telah Menerapkan Hukum Pembuktian Tidak SebagaimanaMestinya Dan Telah Melampaui Kewenangannya Dengan MemberikanAmar Putusan Yang Tidak Ada Dalam Gugatan Penggugat.Dalam Putusan Judex Facti tingkat Il halaman 89 pada pokoknyamenyatakan bahwa amar putusan Judex Facti tingkat tidak melebihiputusan perkara No.

Dengan demikian jelas, Judex Facti telah melampauikewenangannya dengan menyatakan Bukti Surat Penggugattelah sesuai aslinya, sehingga putusan Judex Facti harusdibatalkan.5.

Nomor 1267 K/Pdt/2016.dimana Judex Facti moenilai Sertifikat Hak Milik tersebut bersumber dariProna (Proyek Operasional Agraria).

putusan JudexFacti dalam perkara ini benarbenar telah melanggar azasazas dalamhukum pertanahan, dan karenanya putusan Judex Facti a quo beralasanhukum untuk dibatalkan di tingkat kasasi;2.

Namun Judex Facti dalam putusannya justru mengabulkan gugatanPenggugat/Termohon kasasi padahal buktibukti yang diajukan oleh pihakPenggugat/Termohon Kasasi dari segi kwantitas maupun kwalitasnya samasekali tidak mematahkan buktibukti dari pihak Pemohon Kasasi/Tergugatasal, sehingga Judex Facti dalam putusannya tersebut benarbenar telahmenyalahi azasazas hukum dalam pembuktian dimana Hakim dalammengabulkan suatu gugatan harus didasarkan pada alat bukti yang sah dankuat.

Dan siapapun yang membaca putusan Judex Facti tersebut pasti akanmerasa miris dan sinis melihatnya karena akan terlihat betapa putusan aquo tidak objektif dan tidak adil dan terkesan sangat dipaksakan, dan sikaparogan dan sewenangwenang Judex Facti tersebut patut disayangkankarena saat ini sedang gencargencarnya dilakukan pembaharuan terhadapsistim peradilan yang sekarang ini sudah mulai menuju kearah yang lebihbaik.

putusan Judex Facti.

Karenanyakeputusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut, beralasan untuk dibatalkandan atau batal demi hukum.Keberatan KeduaPerihal Judex Facti SALAH dan atau KELIRU karena tidakmempertimbangkan memori Pembanding.2.

Pertimbangan Judex Facti tersebut di atas, tidak mempunyai dasar hukum.Karena dibuat tanpa alasanalasan yang bisa diterima sacara hukum ;Sedangkan menurut hukum, Judex Facti harus mempertimbangkan pointdemi point keberatan Pembanding dalam memori bandingnya.

Nomor : 2642 K/Pdt/2008Keberatan KetigaPerihal Judex Facti Tingkat Pertama SALAH dan atau KELIRUMempertimbangkan Point 3 Eksepsi Tergugat 1 Pemohon Kasasi.3. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, SALAH dan atau KELIRU menerapkan hukum Pembuktian danatau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Sementaradari sisi lain Judex Facti tingkat pertama juga mengatakan bahwa hal yangtidak perlu dibuktikan dan disepakati oleh kedua belah pihak adalah tanah(obyek) sengketa adalah tanah negara (P.II) ;Dengan demikian sudah terbukti dengan sempurna, bahwa di sampingterkesan akalakalan dan sangat dipaksakan, juga pertimbangan hukumJudex Facti tingkat pertama tersebut, saling bertentangan denganpertimbangan hukum Judex Facti lainnya.

Sehinggatidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran ;Oleh karena Judex Facti SALAH dan KELIRU membuat pertimbanganhukum dalam Keputusan perkara a quo, maka Keputusan Pengadilan TinggiMakassar yang menguatkan Keputusan Pengadilan Negeri Watamponeterhadap perkara a quo, harus dibatalkan dan atau batal demi hukum ;Keberatan keenamPerihal Judex Facti salah mempertimbangkan bukti P16.

Nomor 334 K/Sip/1972, tanggal 04 Oktober 1972,dengan kaidah hukum sebagai berikut:"Judex Facti tidak boleh merubah dalil gugatan (posita) dari Penggugat(Pasal 189 ayat (3) Rbg/Pasal 178 ayat (3) HI R."

Majelis Hakim Judex Facti dalam mempertimbangkan,dimana pada uraian poin 1 di atas jelas terbukti bahwa tidak terjadinyakewajiban pelunasan biaya pengosongan oleh Termohon Kasasi, dahuluTerbanding, semula Penggugat.

Namun demikian, dengan tanpa buktisama sekali;Bahwa telah terjadi kewajiban pelunasan biaya pengosongan olehTermohon Kasasi, dahulu Terbanding, semula Penggugat, oleh MajelisHakim Judex Facti dinyatakan bahwa petitum poin 5 dikabulkan;Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Judex Facti (baik pada PengadilanTingkat Banding maupun Tingkat Pertama) telah melakukan kesalahandalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku (yaitu AsasHalaman 16 dari 26 hal. Put.

Facti pada Pengadilan Tingkat Pertamamaupun Tingkat Banding telah mengabaikan asas hukum yangmenyatakan bahwa "setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagipara pihak yang melakukan perjanjian";Bahwa Majelis Hakim Judex Facti pada Pengadilan Tingkat Pertamamaupun Tingkat Banding mempertimbangkan pada "TentangPertimbangan Hukumnya" dalam Putusan Majelis Hakim Judex Facti, baikpada Pengadilan Tingkat Banding, maupun Tingkat Pertama telahmempertimbangkan dengan Pasal 1457 BW dalam "TentangPertimbangan

batalnyaputusan/penetapan Majelis Hakim Judex Facti (baik pada PengadilanTingkat Banding maupun Pengadilan Tingkat Pertama) tersebut;Halaman 20 dari 26 hal.