Ditemukan 148 data
EDWARD SEKY SOERYADJAYA
Termohon:
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
305 — 236
Termohon bahwa perkara atas namaPemohon sudah beralih ke tingkat penuntutan pada kejaksaan Negeri JakartaPusat yang berkedudukan hukum (domisili) di daerah hukum Pengadilan NegeriJakarta Pusat;Menimbang, bahwa surat penetapan tersangka (PIDSUS /18) NomorTAP/51/F.2/Fd.1/10/2017 tanggal tanggal 26 Oktober 2017 dikeluarkan olehKejaksaan Agung Republlik Indonesia (Termohon) dan Domisili atau alamatTermohon adalah dalam daerah hukum wilayah Pengadilan Negeri JakartaSelatan oleh karenanya sudah tepat apabiila
31 — 3
Satochid Karta Negara S.H. dalam bukunya hukumpidana, kumpulan Kuliah bagian dua menyebut pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidanasebagai ajaran delneming yang terdapat pada suatu strafbaarfit atau delik, apabiila dalamsuatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harusdipahami bagaimanakah hubungan tiap peserta itu terhadap delik. Karena hubungan inibeberapa macam sehingga hubungan ini bisa terbentuk:a. Beberapa orang atau bersamasama melakukan suatu delik;b.
CAKRA NUR BUDI HARTANTO
Terdakwa:
1.TRI PUJIARTO Als.PUJEK Bin ALM DARMANTO
2.DARDI SUTRISNO Als AAR Bin SUTRISNO
3.RUDY MEIYANTO Bin AGUS RIYANTO
4.DIAN SETIAWAN Bin BEJO BASUKI
55 — 5
Apabiila penyewa status mahasiswa, maka untuk jaminan KartuKeluarga diganti dengan Kartu Tanda Mahasiswa yang masihberlaku atas nama penyewa; Bahwa sebelum kejadian atau pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018,seingat saksi ada seseorang yang menghubungi saksi melalui telepondan menanyakan syaratsyarat untuk menyewa mobil di Rental Cakra; Bahwa ketika menyewa mobil Toyota Avanza milik saksi, saat ituterdakwa menyerahkan KTP Asli NIK : 3373032210810001 atas namaILHAM PRAYITNO yang beralamat di Argamas
PT.AALBORG INDUSTRI INDONESIA
Tergugat:
1.BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
2.PT. ADHI KARYA
3.PT. KARYA MITRA NUGRAHA
237 — 93
progress manufacture dan informasi status pembayaran dariAlbok ke Rekanan.Dimana Majelis tidak melihat/mengetahui tindak lanjut dari hasil meeting 06November 2015 tersebut.5) Bahwa dari alatalat bukti yang ada terdapat kontroversi dimana Pemohonmenegur atas keterlambatan dari Termohon tetapi terdapat penolakan atasPengiriman/Shipment I.Bahwa fakta terkirimnya/shipmentshipment Kesatu, Kedua, Ketiga danKeempat ke Site adala kenyataan dan seharusnya ada pengawasan dantindakan formal dari Pemohon di Site apabiila
102 — 15
dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus yang diAPBDkan dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000, (satu milyarlima raus juta rupiah) ;Bahwa sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus yang diAPBDkan dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000, (satu milyarlima raus juta rupiah) ;Bahwa sampai dengan berakhirnya masa jabatan saksi selakuBendahara Pengeluaran APBD, dana pekerjaan pengadaan KapalPenangkap Ikan 30 GT tahun 2011 yang sudah dibayarkan baru 60% ;Bahwa pencairan dana tidak dapat dilakukan apabiila
72 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan atasdasar pertimbangan fakta yang tidak secara utuh tersebut majelis hakimtingkat banding mengambil keputusan dapat lebih obyektif apabiila dikaitkandengan perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan kesempatan atausarana yang ada padanya karena kedudukan Terdakwa II selaku PPK danTerdakwa selaku Direktur PT.
NANANG GUNARYANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
MOH. RIZIEQ bin SAYYID HUSEIN SHIHAB Alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB.
1198 — 870
Hal tersebut justru bisamembuat pasien semakin parah; Bahwa apabiila rekam medisnya disita aparat, sehingga Rumah Sakittidak bisa melaporkan realtime, akan mengakibatkan tenaga mediskesulitan terhadap penanganan pasien;Bahwa apabila ada pejabat Satgas Covid19 yang menuntut diluartupoksinya, dan pasien menolak, maka tidak termasuk dalammenghalanghalangi petugas, karena petugas yang dimaksud adalahpetugas yang kompeten;Halaman 99 dari 144 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.
NANANG GUNARYANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
DR. ANDI TATAT BIN M. AZHAR TOHA
512 — 239
Hal tersebut justru bisamembuat pasien semakin parah; Bahwa apabiila rekam medisnya disita aparat, sehingga Rumah Sakittidak bisa melaporkan realtime, akan mengakibatkan tenaga mediskesulitan terhadap penanganan pasien;Bahwa apabila ada pejabat Satgas Covid19 yang menuntut diluartupoksinya, dan pasien menolak, maka tidak termasuk dalammenghalanghalangi petugas, karena petugas yang dimaksud adalahpetugas yang kompeten;Halaman 116 dari 163 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Jkt.