Ditemukan 239 data
1.KHATHRYNA I PELEALU,SH.,MH
2.MUSTARI ALI,S.H.,M.H
3.YUDIE ARIEANTO TRI SANTOSA,S.H.,M.H
4.JAMES FRANS PADE,S.H.,M.H
5.STANLEY OLDY PRATASIK, S.H,.M.H
6.MEYLAND IWAN CAUNANG,S.H
Terdakwa:
RICHARD DANIEL MANTIK,Sip.,M.Si
49 — 13
ALTJE DONDOKAMBEY;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo F7 IMEI 1 869058030439697 IMEI 2 869058030439689;
- Stiker bertuliskan JEANE LALUYAN Caleg DPRD Provinsi dari Partai PDIP sejumlah 445 (empat ratus empat puluh lima);
- 1 (satu) handphone android merk REDMI NOTE 9 warna hitam;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) kepada saudara SOFYAN HALADA;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan
Terbanding/Tergugat I : WARDONO
Terbanding/Tergugat II : PRATIKTO
Turut Terbanding/Penggugat II : Ny. IRA TASTY
52 — 40
Hal 4 dari 27 halada diatasnya yang terkenal sebagai persil perponding Nomor11338 sob luas 900 meter persegi, serta rumah dari batu yangterdapat diatasnya, terletak di Jalan Surapati Nomor 33(sekarang nomor 29), Desa Balubur (sekarang Kelurahan LebakGede) Kewedanaan Tyjibounjing (Ssekarang Kecamatan Coblong)Kotapraja Bandung (sekarang Kota Bandung);8. Mengabulkan gugatan Penggugat VIII dalam Rekonvensi(KODAM III Siliwangi) untuk sebagian;9.
Terbanding/Tergugat I : PT. Jompa Nae Abadi
Terbanding/Tergugat II : Tuan Khairudin
Terbanding/Tergugat III : Tuan Garry Trikora Putra
Terbanding/Tergugat IV : Ny. Tri Damayanti
Terbanding/Turut Tergugat : Tuan Jenaludin
48 — 39
Indroharto SH, dalam halada lebih dari seorang tergugat masingmasing bertempat tinggaldalam wilayah Pengadilan Negeri yang berbedabeda, menurut pasal118 H.I.R.
1.UTAMI GUSTINA, S.H.
2.SIS SUGIAT, SH
Terdakwa:
JULIO KASTA LENO BIN RODI HARTONO
109 — 26
anggota POLRI pada saatpersidangan tidak bisa dijadikan alat bukti karena akan memberatkan danmenyudutkan Terdakwa dan akan membuat perkara bisa direkayasasebagaimana juga yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwapada saat persidangan sebelum mendengarkan kesaksian saksi TopanSetiawan Bin M Zikri (Alm) tersebut telah ditanggapi oleh Majelis Hakim dalampersidangan sebagaimana terlampir lengkap dalam berita acara persidanganbahwa berdasarkan Pasal 160 ayat 1 huruf C KUHAP yang berbunyi Dalam halada
Pembanding/Penggugat II : HANUM MUTJUNANG Diwakili Oleh : HERU MUTJUNANG
Terbanding/Tergugat : PT. NEW HOPE INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat : HERU SUSANTO, S.H. , M.Kn
271 — 195
Yahya Harahap dalambukunya, Hukum Acara Perdata (hal. 192202), setidaknyaada 7 (tujuh) patokan dalam menentukan kewenangan relatifpengadilan berdasarkan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, yakni :Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 360/PDT/2020/PT.BDG.4.1.4.2.4.3.4.4.4.5.4.6.4.7.Actor Sequitur Forum Rei (gugatan diajukan kePengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat);Actor Sequitur Forum Rei Dengan Opsi (dalam halada beberapa orang Tergugat, gugatan diajukan kePengadilan Negeri pada tempat tinggal sala
99 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
jurisprudensiPutusan Mahkamah Agung No. 275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember1983, yang mencantumkan pertimbangan :"bahwa ... apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiranyang keliru terhadap sebuah tindak pidana yang disebut dalamsurat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinyaunsurunsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila dalammenjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui bataswewenangnya dalam arti bukan saja dalam wewenang yangmenyangkut kompetensi absolut dan relatif, tetapi juga dalam halada
44 — 4
,Hal 10 dari 22 halada yang mau membeli sepeda motor tersebut yaitu orang Desa Kerantai kKemudianPara Terdakwa langsung pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanzawarna hitam Nopol.
152 — 26
diperuntukkan untuk perumahandiatas objek perkara adalah perbuatan melawan hukum sebagaimanadalam materi gugatan halaman 13 angka 5.Bahwa sesuai dengan ketentuan undangundang apabila ada perkarayang berhubungan dengan perselisihan prayudisial, atau ditanganioleh dua peradilan, maka harus didahulukan penyelesaian perdata danmenunggu penuntutan pidana sampai ada penyelesaian perkaraperdata yang lazim disebut dengan istilah hukum Ultanium remedium.Bahwa yang dasar hukum dari penundatan tuntutan pidana dalam halada
50 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang menyebutkan Bahwa dalam halada dua rumah tangga dengan satu orang yang samasebagai kepala keluarga dari kedua rumah tanggatersebut, maka tiaptiap rumah tangga tersebut tidakberhak atas barang gono gini dari rumah tangga lainnya.Sehingga dalam hal ini terdapat pemisahan kekayaanantara Penggugat dan Penggugat II berhubung keduanyaberbeda rumah tangga. Karena seandainya objek sengketasah menjadi milik Para Penggugat, maka yang berhakmemiliki Siapa ?
108 — 43
paket itu ;bahwa, saksi mengetahui daun yang terdapat dalam paket itu adalah daunganja, karena sudah pernah melihat di televisi ;bahwa, di sekitar tempat saksi berdiam atau bertempat tinggal, orang yangbernama Umar Sodiq yang tinggal di jalan Manggar (Kota Blitar) cumasatu (suami saksi) ;bahwa, paket itu diserahkan ke polisi setelah semalam di rumah ;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 160 Ayat (1) huruf (c), KitabUndang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang antara lain menentukan, Dalam halada
1.KHATHRYNA I PELEALU,SH.,MH
2.YUDIE ARIEANTO TRI SANTOSA,S.H.,M.H
3.JAMES FRANS PADE,S.H.,M.H
Terdakwa:
JUSUF WOLOPA
50 — 24
ALTJE DONDOKAMBEY;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo F7 IMEI 1 869058030439697 IMEI 2 869058030439689;
- Stiker bertuliskan JEANE LALUYAN Caleg DPRD Provinsi dari Partai PDIP sejumlah 445 (empat ratus empat puluh lima);
- 1 (satu) handphone android merk REDMI NOTE 9 warna hitam;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) kepada saudara SOFYAN HALADA;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan
89 — 65
KADIR kepada SELVY ALI untuk pembayaran perbaikan Kapal Penangkap Ikan (7 Unit) T.A. 2013, sebesar Rp. 30 (tiga puluh juta rupiah), tanggal 05 Agustus 2015.38) 1 (Satu) buah Kwitansi dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Bolango kepada ARIYANTO HALADA, untuk pembayaran perbaikan kapal 5 GT 2 unit sebagai pelaksanaan Surat Perjanjian RONI ABD.
KADIR kepada SELVYALI untuk pembayaran perbaikan Kapal Penangkap Ikan (7 Unit) T.A. 2013,sebesar Rp. 30 (tiga puluh juta rupiah), tanggal 05 Agustus 2015.38)1 (Satu) buah Kwitansi dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan KabupatenBone Bolango kepada ARIYANTO HALADA, untuk pembayaran perbaikankapal 5 GT 2 unit sebagai pelaksanaan Surat Perjanjian RONI ABD.
mengeluarkan biaya untuk memperbaiki kebocorankapal namun saksi tidak ingat jumlahnya;Bahwa saksi menandatangani surat perjanjian pengelolaan kapal untukmenyetorkan PAD sebesar Rp.1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah)Halaman 52 dari 155 hal Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2016/PN.Gto8.apabila ada hasil dari kapal namun saksi tidak ada uang untuk setor uangpengelolaan tersebut; Bahwa saat ini kapal tidak dapat dipergunakan lagi;Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.Saksi ARIYANTO HALADA
KADIR kepada SELVYALI untuk pembayaran perbaikan Kapal Penangkap Ikan (7 Unit) T.A. 2013,sebesar Rp. 30 (tiga puluh juta rupiah), tanggal 05 Agustus 2015.38. 1 (Satu) buah Kwitansi dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan KabupatenBone Bolango kepada ARIYANTO HALADA, untuk pembayaran perbaikan kapal5 GT 2 unit sebagai pelaksanaan Surat Perjanjian RONI ABD.
KADIR kepada SELVYALI untuk pembayaran perbaikan Kapal Penangkap Ikan (7 Unit) T.A. 2013,sebesar Rp. 30 (tiga puluh juta rupiah), tanggal 05 Agustus 2015.38)1 (Satu) buah Kwitansi dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan KabupatenBone Bolango kepada ARIYANTO HALADA, untuk pembayaran perbaikanHalaman 148 dari 155 hal Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2016/PN.Gtokapal 5 GT 2 unit sebagai pelaksanaan Surat Perjanjian RONI ABD.
112 — 21
./2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata CaraPenyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar dinyatakan bahwadalam kolom Harga Jual/Penggantian /Uang Muka/Termijn*) harus dilakukanpencoretan pada keterangan yang tidak diperlukan sesuai contoh tersebut,disamping itu dalam surat penegasan dari Direktur Peraturan Perpajakan Nomor :S1003/PJ.023/2007 tanggal 27 Juni 2007 pada butir 3 dinyatakan bahwa dalam halada ketentuan untuk mencoret yang tidak perlu maka apabila hal
Terbanding/Penggugat : YUMNA SALILUNG
Terbanding/Turut Tergugat I : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BITUNG
Terbanding/Turut Tergugat II : KANTOR KECAMATAN BITUNG BARAT PPAT
Turut Terbanding/Tergugat I : FATIMA HADJI
Turut Terbanding/Tergugat II : FITRI DJURUMUDI
Turut Terbanding/Tergugat III : FAHRIA DJURUMUDI
Turut Terbanding/Tergugat IV : NURMALA HUTAHAEAN
Turut Terbanding/Tergugat VI : RIFAEL HASIHOLAN SITORUS
Turut Terbanding/Tergugat VII : JUNIAR MANIK
58 — 33
adalah sekaligus menjadi bukti atas dalil gugatanPenggugat, pertimbangan tersebut adalah merupakan pertimbanganyang sangat sesat dan sangat keliru sebagai pertanda Majelis HakimPengadilan Negeri Bitung dalam perkara aquo tidak mengerti dan tidakmemahami hukum acara, oleh karena alat bukti dalam hukum acara telahdiatur secara limitatif didalam pasal 284 RBG, dan adalah salah dankeliru kalau karena ketidak hadiran Tergugat dalam perkara inikemudian Hakim menganggapnya sebagai suatu pengakuan, pada halada
65 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
jika dalam proses peradilan perdata haruslah dilihat dari 2(dua) sudut pandang yang berbeda, yakni:pertama,dari sudut pandang kepentingan Penggugat;dankedua, dari sudut pandang kepentingan Tergugat;Dari sudut pandang pertama, kata tuntutanadalah identik denganapa yang termuat dalam petitum gugatan.Sedangkan dari sudutpandang kedua, kata tuntutan bisa identik dengan apa yang termuatdalam petitum gugatan rekonpensi (dalam hal ada gugatanrekonpensi) dan dapat pula identik dengan materi eksepsi (dalam halada
75 — 8
ditetapkandalam UndangUndang ini;Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, yurisprudensi telahmenegaskan klausul arbitrase merupakan pacta sun servanda yang melahirkanyurisdiksi absolut arbitrase, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 225K/Sip/1978 kasus Maskapai Asuransi Ramayana Mahkamah Agungmengatakan, polis tanggal 1081978 memuat klasul tersebut, PengadilanNegeri tidak berwenang menambah pertimbangan dan alasan hukum acara exofficio dan juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 3179 K/Padt/1984, dalam halada
1048 — 1128 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam halada kecocokan komisi, maka terjadilahHal. 42 dari 49 hal. Put. No. 103PK/Pdt.Sus/2010pengangkutan, namun apabila tidak terjadikesepakatan, maka tidak terjadipengangkutan.
SEPTIAN ANWAR
Tergugat:
1.Pimpinan Bank Mandiri Persero Tbk Plaza Mandiri
2.PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL
120 — 55
Pasal 142ayat (1) Gugatangugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadiwewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorangkuasanya yang diangkat menurut ketentuanketentuan tersebut dalam pasal147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau olehkuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yangmenguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnyatidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya dan ayat (2) Dalam halada
59 — 19
Wachyuni Mandira (Bukti P8);Bahwa Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2006 telah mengeluarkan SuratInstruksi Lapangan kepada Bapak Fachri Fuad selaku Site Manager daripihak Penggugat, dan instruksi tersebut disetujui dan dilaksanakan,dengan demikian sudah jelas dan terbukti antara Penggugat dan TergugatPutusan No. 396/PDT.G/2009/PN.JKT.PST hal. 5 dari 35 halada hubungan hukum / transaksi projek yang sedang dibangun oleh Penggugatatas instruksi Pihak Tergugat untuk kepentingan Tergugat (Bukti P9);18.19.21
53 — 16
kewenanganabsolut ;halaman 23 dari 35 halPutusan nomor : 6/Pdt.G/2014/PN.MlgBahwa apabila para pihak dalam akte hibah memilih domisili hukum diPengadilan Negeri kemudian akte hibah dibatalkan di PengadilanAgama tidak masalah asal pengadilan yang bersangkutan punyakewenangan absolut, tidak bertentangan ;Bahwa hibah kata lain pemberian disertai keikhlasan (sepakat) ;Bahwa perjanjian hibah sebagai perjanjian prinsipnya sama denganperjanjian jual beli ;Bahwa hibah adalah pemberian kenapa dalam akta hibah dalam halada