/IX/2015, tahun 2015 tentang UsahaSimpan Pinjam Oleh Koperasi, Peraturan Menteri Koperasi Dan UsahaKecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015Tentang Kelembagaan Koperasi, Peraturan Menteri Koperasi Dan UsahaHalaman 71 dari 142 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Pti.Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan;Bahwaaturan diatas belum ada Peraturan Daerahnya;Bahwa koperasi menurut UndangUndang Koperasi

elektronik, dengan tetapmelengkapi dokumen permohonan menjadi anggota yangditandatangani atau dibubuhi cap jempol.Bahwa persyaratan calon anggota koperasi tidak ada ketentuan yangmengatur tentang syarat tentang calon anggota, namun sebutan terhadapcalon anggota termuat di dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan UsahaSimpan Pinjam Oleh Koperasi dan Peraturan Menteri Koperasi DanUsaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor10/PER/M.KUKM

Dan ada jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk calonanggota bisa menjadi anggota (pasal 18 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha SimpanPinjam Oleh Koperasi dan pasal 49 Peraturan Menteri Koperasi DanUsaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor10/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi), kalauterpenuhi syaratnya menjadi anggota, kalau tidak ya tidak menjadianggota;Bahwa koperasi bisa menarik calon anggota menjadi anggota setelahmemenuhi syarat dan

(lima) bisa 10 (sepuluh) tahun;Bahwa omnibus law mengenai koperasi hanya mengatur tentangpendirian/oembentukan koperasi dengan jumlah 20 (dua puluh) orangmenjadi 9 (sembilan) orang untuk koperas simpan pinjam dengansyariah tidak ada penambahan mengenai manajer sebagaimana UUNomor 25 Tahun 1992;Bahwa untuk KSU adanya sebelum tahun 2015, setelah tahun 2015berdasarkan UndangUndang Nomor 17 Tahun 1992 tentangPerkoperasian, dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah R.I Nomor 15/Per/M.KUKM

Modal penyertaan, untuk modalpenyertaan diatur dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecildan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang PetunjukPelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada koperasi; modal inimerupakan dana dari pihak ketiga yang diikat dengan perjanjian, modalpenyertaan koperasi terkait penghimpun dana bagi KSP dibolehkan olehundangundang koperasi hanya dibatasi dari anggota, calon anggota,koperasi lain dan anggota koperasi lain;Bahwa terkait calon anggota koperasi, Ahli

ayat (1) anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26ayat (1) mempunyai kewajiban:a.mematuhi Anggaran Dasar, AnggaranRumah Tangga, dan keputusan RapatAnggota;berpartisipasi aktif dalam kegiatan usahayang diselenggarakan oleh Koperasi; danmengembangkan dan memelihara nilaisebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahRepublik Indonesia Nomor 02 /PER/M.KUKWM/ II /2017 TentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah Nomor 15/PER/M.KUKM

Dengan terjadinya tidak ada teguran atau sangsiyang di berikan kepada TERGUGAT I atas tindakan tersebut makaTERGUGAT.JI dapat dikatakan telah melakukan PERBUATANMELAWAN HUKUM.PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT.IH untuk melakukanPemeriksaan atas Kemampuan para Pimpinan CABANG apakah merekatelah mempunyai ijin sertifikasi kemampuan dalam pemberianpenyaluran sehubungan hal tersebut diatur dalam Peraturan MenteriKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor02 /PER/M.KUKM/ II /2017 Tentang

Bahwa pada angka V ini TERGUGAT I menjawab/menanggapidalildalil PENGGUGAT pada nomornomor yang terkait denganTERGUGAT I.Tidak benar yang dituduhkan PENGGUGAT bahwa TERGUGAT Itelah melakukan perbuatan melawan hukum karena :1, TERGUGAT I telah melakukan ketentuan UndangUndangNomor 17 Tahun 2012 terkait dengan Keanggotaan Koperasi dantelah Peraturan Menteri Koperasi Indonesia Nomor02/PER/M.KUKM/II/2017 tersebut.

Menerima calon anggota dan dicairkan sebesarRp 60.000.000, sedangkan sisanya dikembalikan 12bulan (1th).TERGUGAT.I mendalilkan bahwa Proses perekrutan anggota sudahsesuai dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012Tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha KecilDan Menengah Republik Indonesia NOMOR 02 /PER/M.KUKM/ II /Hal 68 dari 121 hal Putusan. No 1291/Pdt.G/2020/PA.Slw2017.

Bahwa apa yang disebutkan PENGGUGAT pada halaman 15nomor 4 ini PENGGUGAT telah membenar dalil TERGUGAT Isebagaimana disebutkan pada jawaban TERGUGAT I pada Romawi V.1 halaman 9.TERGUGAT I telah melakukan ketentuan UndangUndang Nomor 17Tahun 2012 terkait dengan Keanggotaan Koperasi dan telah PeraturanMenteri Koperasi Indonesia Nomor 02/PER/M.KUKM/II/2017 tersebut.Setiap orang yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan pada Pasal11 dan Pasal 12 Anggaran Dasar KSU ALMULTAZAM dapat menjadianggota KSU

Rasuna Said Kav. 3 4, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus, No. 03/SKK/M.KUKM/VHI/2012, tanggal 1 Agustus 2012selanjutnya disebut TERGUGAT / PEMBANDING;2. PENGURUS KOPERASI TANI HUTAN BINJAI GROUP. ( BerdasarkanSurat Keputusan Objek Sengketa ), Pengesahan Perubahan AnggaranDasar Koperasi Tani Hutan Binjai Group, bertindak untuk dan atas namakoperasi, pengurusnya terdiri dari : 1.

Direktur Utamaberdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 804/SP/M.KUKM/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018.Sebagai Pembanding semula Penggugat;Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :BinsarRonitua Sundoro, SH Dkk, Para Advokat beralamat diJalan MT Haryono Kav 5243 Jakarta Selatan 12770,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2020;MELAWAN1.

Disamping berkonsultasi langsung dengan Dinas Kopersidan UMKM Provinsi Jawa Timur yang dihadiri pula oleh pejabat DinasKoperasi, perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo diperoleh saranagar melaksanakan Rapat anggota Luar Biasa tentang adanya perubahanpengurus serta kesehatan koperasi dengan syarat harus memenuhi ketentu ansebagaimana diatur menurut Pasal 11 Pasal 18 jo Pasal 19 Peraturan MenteriKoperasi dan UMKM Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 serta Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga KSU

Zulkifli Chali, SE telah dilakukan perubahan pengurusantara lain sebagai ketua adalah Welly Sukarto, SE.MM. / termohon Pailit Iladalah cacat hukum karena diselenggarakan tidak sesuai dengan ketentuanyang berlaku menurut Pasal 11 dan Pasal 18 jo Pasal 19 Peraturan MenteriKoperasi dan UMKM Nomor 19/PER/M.KUKM/X1/2015 serta Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga KSU Mitra Perkasa Jatim, oleh karenanyaSurat Keterangan yang pernah dikeluarkan oleh Dinas Koperasi & UKM KotaProbolinggo juga telah dibatalkan

Bahwa persoalan kesehatan koperasi sereta adanya perubahan penguruspasca perubahan pengurus berdasarkan Akte No.32 Tahun 2006 serta adanyakesulitan likuiditas vide Pasal 24 ayat (2) huruf a dan b PP No.9/1995 telahdikonsultasikan ke instansi terkait sebagai Pembina dan memperoleh petunjukdan saran dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim untukmenyelenggarakan RALB namun harus sesuai ketentuan dalam Pasal 11,Pasal 18 jo Pasal 19 PP No.19/PER/M.KUKM/IX/201.

Fotocopy Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor19/PER/M.KUKM/X/2015, bermeterai sesuai dengan aslinya, diberi tandaT.LIF13 ;26.Fotocopy Surat Gugatan Perkara Perdata No.22/Pd.G/2019/PN.Pbl dalamperkara antara KSU Mitra Perkasa Jatim melawan Para Pengurus HasilKeputusan RALB tahun 2006 sesuai Akte No.32 tanggal 22062006 (videbukti T.I.ll1d) tentang Perbuatan Melawan Hukum terkait pemakaian DanaKoperasi sebesar Rp.146.984.403.734, oleh Ketua I/ H.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor : 16/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan dalam Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha kepada koperasi;2. Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : UP.821/72/2007 tanggal 5 Februari 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural di lingkungan Pemkab Alor beserta lampirannya (poin 18) mengangkat saudara Joni Tulimau, SE, MSi sebagai Kasubdin Koperasi pada Dinas Koperasi dan PKM Kabupaten Alor;3.

Menetapkan barang bukti berupa :1.Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor : 16/Per/M.KUKM/VI/2006tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan dalam Bidang Pemasaran dan JaringanUsaha kepada koperasi;Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : UP.821/72/2007 tanggal 5 Februari 2007 tentangPemberhentian dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural di lingkungan PemkabAlor beserta lampirannya (poin 18) mengangkat saudara Joni Tulimau, SE, MSi sebagaiKasubdin Koperasi pada Dinas Koperasidan PKM Kabupaten

Penerima Dana Bantuan Perkuatan ProgramPengembangan Sarana Pemasaran Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di DaerahPerbatasan Tahap III sebesar Rp. 401.353.000,00 (empat ratus satu juta tiga ratus lima puluh tigaribu rupiah) dan dana tersebut ditransfer melalui KPPN I (018) Jakarta dengan SPM Nomor :04177/622297/2007 tanggal 19 Nopember 2007 ke rekening penampung milk KUD Mianto diBank NTT Cabang Kalabahi, dan berdasarkan pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri NegaraKoperasi dan UKM RI Nomor : 16/Per/M.KUKM

Negara Koperasidan UKM BidangPemasaran.......11Pemasaran dan Jaringan Usaha R.I nomor : 72/Kep/Dep.4/IX/2007 tanggal 24 September 2007tentang Penetapan KUD Mianto sebagai Penerima Dana Bantuan Perkuatan ProgramPengembangan Sarana Pemasaran Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di DaerahPerbatasan Tahap HI sebesar Rp. 401.353.000,00 (empat ratus satu juta tiga ratus lima puluh tigaribu rupiah) yang kemudian berdasarkan Petunjuk Teknis dalam Peraturan Menteri NegaraKoperasi dan UKM RI Nomor : 16/Per/M.KUKM

MSi;Melanjutkan pemeriksaan perkara ini;Menetapkan biaya perkara ditentukan kemudian dalam putusan akhir;Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang buktiberupa :1.Peraturan Menteri Negara Koperasidan UKM RI Nomor : 16/Per/M.KUKM/VII/2006 tentangPedoman Teknis Bantuan Perkuatan dalam Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha kepadakoperasi;Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : UP.821/72/2007 tanggal 5 Februari 2007 tentangPemberhentian dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural

Alor menyeleksi proposal yang masukberdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor16/Per/M.KUKM/VII/2006;e Bahwa proposal yang belum sesuai maka Kasubsin mengkoreksi proposal tersebut dikantor Dinas Koperasi Kab.

Bahwa dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 TentangPerkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecildan Menengah Nomor 10/Per/M.KUM/X1/2015 tentangKelembagaan Koperasi serta Peraturan Menteri Koperasi DanUsaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor19/PER/M.KUKM/XI/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat AnggotaKoperasi serta peraturan perundangundangan lainnya di bidangperkoperasian tidak mengenal adanya jabatan PengurusSementara Koperasi;8.

Keputusan Tata Usah Negara Bertentangan Dengan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik:1.Bahwa objek gugatan adalah sangat bertentangan dengan UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian danPeraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi PeraturanMenteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RepublikIndonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/XI/2015, dan juga telahbertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik,yaitu suatu asas yang

Bahwa perlu diperjelas dalam hal ini Modal Penyertaan Koperasimerupakan sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai denganuang yang ditanamkan oleh Pemodal untuk menambah dan memperkuatstruktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanyasebagaimana dimaksud dalam PP No 33 Tahun 1998 tentang PenyertaanModal Koperasi dan Peraturan Menteri No 11/Per/M.KUKM/IX/2015 Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang PetunjukPelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi.Halaman

koperasi.(4) Modal Penyertaandiakuisebagaipemupukanmodalkoperasi yangmengandung resiko.Pasal 136(1) Kewajiban pemodal meliputi:a. menyetor Modal Penyertaan sesuai peranjian; danb. menanggung risiko kerugian usaha yang dibiayal dengan modalpenyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditempatkan dalamsatuan unit Modal Penyertaan.Kemudian hal serupa juga telah dengan jelas diatur dalam Pasal 14 ayat1 huruf a Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan MenengahRepublik Indonesia Nomor 11/Per/m.Kukm

Print Out Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahRepublik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang PetunjukPelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi, selanjutnya padabukti surat tersebut diberi tanda T4;5.

namundalam kenyataannya usaha simpan pinjam tersebut tidakdilaksanakan secara terpisah dari unit usaha lainnya.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) PeraturanPemerintah RI Nomor 9 Tahun 1995 tentang PelaksanaanKegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, kegiatanusaha simpan pinjam hanya dilaksanakan dari dan untukanggota, calon anggota, koperasi lain, dan atauanggotanya dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4)Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah RI Nomor =: 91/Kep/M.KUKM

simpanan, operasional lainnya,pembiayaan, UPM (Usaha Produktif Mandiri), dan UPB(Usaha Produktif Mandiri).Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) PeraturanPemerintah RI Nomor 9 Tahun 1995 tentang PelaksanaanKegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, kegiatanusaha simpan pinjam hanya dilaksanakan dari dan untukanggota, calon anggota, koperasi lain, dan atauanggotanya dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4)Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah RI Nomor =: 91/Kep/M.KUKM

terpisah dari unitusaha lainnya, yang hal tersebut juga telah dipertegasdalam ketentuan Pasal 5 Anggaran Dasar KSUS BMT Israyang menyatakan unit usaha simpan pinjam syariahdilakukan terpisah dengan unit usaha lainnya, namundalam kenyataannya usaha simpan pinjam tersebut tidakdilaksanakan secara terpisah dari unit usaha lainnya.Bahwa simpanan penjamin kebutuhan keluarga (si penjaga)berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Keputusan MenteriNegara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor91/Kep/M.KUKM

dilakukan dengan Akta Pendirian yangmemuat anggaran dasar.Bahwa benar sesuai dengan pasal 9 UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,menerangkan bahwa Koperasi memperoleh status badan hukum setelah Aktapendiriannya disahkan oleh pemerintah.Bahwa benar pejabat yang berwenang menerbitkan atau mengeluarkan suratketetapan pengesahan akta pendirian suatu koperasi pada tingkatKabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Koperasi Kabupaten/kota sebagaimanaSurat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor123/Kep/M.KUKM

yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagaiberikut :Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Bidang Fasilitas pembiayaan dan SimpanPinjam pada Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sulawesi Selatan sejak bulanJanuari 2011 sampai sekarang.Bahwa Yang menjadi dasar hukum kegiatan usaha yang berkaitan denganusaha simpan pinjam pada suatu Koperasi yaitu UU No. 25 tahun 1995 tentangperkoperasian, PP No. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usahasimpan pinjam oleh koperasi, Permenneg Kop dan UKM RI No.19/Per/M.KUKM

/11/2008 tanggal 13 Nopember 2008, Permenneg kop danUKM RI No. 15/per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 28 Nopember 2009 tentangperubahan Permenneg Kop dan UKM RI No. 19/Per/M.KUKM/11/2008,tanggal 13 Nopember 2008 tentang pedoman pelaksaan kegiatan usahasimpan pinjam oleh koperasi.Bahwa Persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu koperasi sehingga dapatmelakukan kegiatan usaha simpan pinjam yaitu usaha tersebut tercantumdalam anggaran dasar sehingga koperasi tersebut harus memiliki badanhukum yang memuat anggaran

Bahwa dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992tentang Perkoperasiandan Peraturan Menteri Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah Nomor: 10/Per/M.KUM/XI/2015tanggal 23 September 2015 tentang Kelembagaan Koperasiserta PeraturanMenteri Koperasi Dan Usaha Kecil danMenengah Republik Indonesia Nomor:19/PER/M.KUKM/XI/2015 tanggal 28 September 2015Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasisertaperaturan perundangundangan lainnya di bidangperkoperasian tidak ada kewenangan Kepala Dinasmengangkat Pengurus Koperasi

Bahwa objek gugatan adalah sangat bertentangandengan UndangUndangNomor 25 Tahun 1992 tentangPerkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasidan UsahaKecil dan Menengah Nomor : 10/Per/M.KUKM/IX/2015tanggal 23 September 2015 tentangKelembagaan Koperasidan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha KecilDanMenengah Republik Indonesia Nomor : 19/PER/MKUKM/IX/2015 tanggal 28 September 2015, dan jugatelahbertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yangbaik, yaitusuatu. asas yang menjunjung tinggi normakesusilaan

BuktiP34 : Peraturan MenteriKoperasi dan Usaha Kecil dan MenengahRepublik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan RapatAnggota Koperasi (Sesuai dengan fotocopy);35. BuktiP35 : UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggaraan Negera Yang Bersihdan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme(sesuai dengan fotocopy); 36.

Bukti T14 =: Peraturan MenteriKoperasi dan Usaha Kecil dan MenengahHalaman 63 dari 92 Putusan Nomor : 7/G/2018/PTUN.PBRRepublik Indonesia Nomor10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang KelembagaanKoperasi (sesuai dengan fotocopy); 15. BuktiT15 : Peraturan MenteriKoperasi dan Usaha Kecil dan MenengahRepublik Indonesia Nomor19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentangPenyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi(Sesuai dengan fotocopy); 16.

Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan MenengahRepublik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Jo.

Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil, dan MenengahRepublik Indonesia Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Jo.

Notaris di PolewaliMandar, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara KoperasiUsaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor ; 17 / Kep / M.KUKM / III / 2006.1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian Koperasi Nelayan BABARURAyang berkedudukan di Babarura Desa Tangnga Tangnga KecamatanTinambung Kabupaten Polewali Mamasa, tanggal 17 Juni 2002, yangditandatangani MOH.

Bahwa berdasarkan permohonan dan lampiran sebagaimana dimaksud,Tergugat melakukan penelitian dengan berdasarkan Peraturan MenteriNegara Koperasi dan UKM Nomor 01/Per/M.KUKM/I/2006 tanggal 9Januari 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan,Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang merupakanpenyempurnaan dari keputusan Menteri Negara Koperasi;8.

Jasa Marga (Persero) Cabang Cawang Tomang(KOPKAR JMB VII), Nomor PAD: 352/BH/PAD/XII.5/1.829.31/IV/2014, tanggal 7 April 2014, tanggal 7 April 2014(fotokopi Sesuai dengan asili);Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 Tentang PemberlakuanRumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,tanggal 29 Desember 2015 (print out);Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil DanMenengah Republik Indonesia Nomor 01/Per/M.KUKM/I/2006tanggal 9 Januari 2006

Karyawan PT Jasa Marga(Persero) Jasa Marga Bhakti VII Tentang Pengajuan BandingAdministratif terhadap Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKMserta Perdagangan (fotokopi dari fotokopi); BuktiT20: Surat Jhon Maheri & Associates Nomor 09/PJMAssociates/I/2019, tanggal 7 Januari 2020, Perihal PermohonanPengesahan Akta Perubahan Koperasi JMB VIII berdasarkanLegal Opinion (fotokopi sesuai dengan asli); BuktiT21: Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Pengusaha KecilMenengah Republik Indonesia Nomor 123/Kep/M.KUKM

Fotokopi keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah Nomor 003695/BH/M.KUKM.2/III/2017Akta pendiriankoperasi simpan pinjam Dipo Melo Finance tentang pengesahan aktapendirian koperasi simpan pinjam Dipo Melo Finance, selanjutnya padafotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda P12;Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN Pal13.

Put Nomor 991 K/Pdt.SusPHI/201710.yang telah didaftarkan di Departemen Hukumdan HAM Rl DirjenAdministrasi Hukum Umum;Bahwa Penggugat II adalah Badan Hukum Koperasi yang didirikan danmerupakan salah satu kegiatan usaha dari dan didukung modal/dana olehPenggugat dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah dengan SK Nomor203/PAD/M.KUKM.2/V1I/1015 tanggal 3 Juni 2015;Dalam kedudukan yang demikian ini, seluruh karyawan dari Penggugat secara otomatis menjadi anggota

peraturanperaturan yang dikeluarkan oleh Pemerintahmaupun Peraturanperaturan yang dikeluarkan secara internal padaKoperasi tersebut;re Bahwa perlu diperjelas dalam hal ini Modal Penyertaan Koperasimerupakan sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai denganuang yang ditanamkan oleh Pemodal untuk menambah dan memperkuatstruktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanyasebagaimana dimaksud dalam PP No 33 Tahun 1998 tentang PenyertaanModal Koperasi dan Peraturan Menteri No 11/Per/M.KUKM

Menanggung risiko kerugian usaha yang dibiayal dengan modalpenyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditempatkan dalamsatuan unit Modal Penyertaan.Kemudian hal serupa juga telah dengan Jelas diatur dalam Pasal 14 ayat1 huruf a Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan MenengahRepublik Indonesia Nomor 11/Per/m.Kukm/Ix/2015 Tentang PetunjukPelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi yangmenyatakan :Pasal 14(1) Tanggungan resiko kerugian pengelolaan modal penyertaan diatursebagai

Print Out Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahRepublik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang PetunjukPelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi, selanjutnya padabukti Surat tersebut diberi tanda T4;5.

ABDUL MUIS BIN ASNAWI yang menjabat sebagai KabidUsaha Kecil, Mikro dan Menengah pada Dinas Koperasi, UMKM Kabupaten Banjartersebut dalam melakukan bantuan dan arahan dalam penyusunan proposal KSU SuryaSekawan serta melakukan verifikasi atas proposal dari KSU Surya Sekawan yangkemudian selanjutnya direkomendasikan ke Kementrian Koperasi dan UMKM tersebutadalah bertentangan pula dengan Pasal 9 huruf i PermenkopNomor:02/PER/M.KUKM/I/2011 tanggal 10 Februari 2011 tentang PedomanPenyelenggaraan Program

Banjar TahunAnggaran 2012 adalah sesuai dengan Bidang Kerja yaitu saudara ABD.MUIS, dan terkait tugas pokok tersebut berdasarkan PermenkopNomor:02/PER/M.KUKM/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 tentangPedoman Penyelenggaraan Program bantuan Pengembangan Koprasi;e Bahwa berdasarkan pasal 9 Permenkop Nomor:02/PER/M.KUKM/II/2011tanggal 10 Februari 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Programbantuan Pengembangan Koprasi adalah sebagai berikut:a.

Banjar TahunAnggaran 2012 adalah sesuai dengan tugas pokok berdasarkan PermenkopNomor:02/PER/M.KUKM/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 tentangPedoman Penyelenggaraan Program bantuan Pengembangan Koprasiadalah;1.

Melaporkan Pelaksanaan Program Bansos Ke Dinas Koparsi Propinsi danUMKM dengan tembusan Deputi Pemasaran dan Jariangan Usaha.e Bahwa berdasarkan Pasal 9 Permenkop Nomor:02/PER/ M.KUKM/II/2011tanggal 10 Februari 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Programbantuan Pengembangan Koprasi adalah sebagai berikut:a. Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program denganpihak terkait ditingkat kabupaten/kota maupun pihak propinsi dan pusat;b.

Bahwa ternyata pula Penggugat III telah diangkat sebagai anggota pengurusselaku bendahara Kopkar YRM dimana Penggugat (Pengawas) danPenggugat Ill masih mempunyai hubungan perkawinan sebagai suamiistriyang sah, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi RepublikIndonesia Nomor 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang pedoman standaroperasional manajemen koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjamkoperasi yang ditegaskan pada bagian standar pengelolaan koperasi simpanpinjam pada point 2 (dua) sub. e berbunyi

milik Turut Tergugatsebagai jaminan kredit oleh Tergugat adanya surat pernyataan dari TurutTergugat yang sudah ditandatangani adalah tidak dapat dibenarkantandatangan surat pernyataan tersebut tanpa berhadapan dengan TurutTergugat dan berkeberatan terhadap pernyataan tersebut;Bahwa tidak benar pula apabila Tergugat tidak membayar lunas pinjamanuang dari para Penggugat maka tanah milik Turut Tergugat di sita oleh paraPenggugat, berdasarkan keputusan Menteri Negara Koperasi RepublikIndonesia Nomor 96/M.KUKM

Tergugatll tidak termasuk subyek hukum dalam perjanjian tersebut ;Bahwa Penggugat dalam menerima Petok D / Surat Asli Kutipan RegisterLetter C Kepala Kelurahan Bulak Nomor : 11422, Nomor Persil 94, KelasHalaman 10 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.SbyDesa S.11. sebagai jaminan kredit atau pinjaman tidak menggunakanprinsip kehatihatian sebagaimana diatur dalam, Pasal 93 Undang UndangNomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Pasal 20 ayat (1)Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor15/Per/M.KUKM

Huruf C Nomor : 11422, Nomor Persil94, Kelas Desa S.Il tidak menggunakan prinsip kehatihatianHalaman 13 Putusan Nomor 39/Padt.G/2017/PN.Sbysebagaimana diatur dalam Pasal 93 UndangUndang Nomor 17 tahun2012 tentang Perkoperasian dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan MenteriKoperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015,karena Pihak Terrgugat Rekonpensi tidak terleih dahulu melakukansurvey / kroscek atas obyek tanah dan bangunan, padahal obyektanah dan bangunan sudah dibeli dan dikuasal. oleh

Notaris di Jakarta,dan telah mendapatkan keputusan dari MenteriNegara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengahtanggal 12 Maret 2015 Nomor:1213/BH/M.KUKM.2/III/2015, Wawan Andriyanto,S.H., Harry Gunawan, S.H, M.Kn, CCD, Keduanyamerupakan Advokat dan Konsultan Hukum dariFirma Hukum G&A Lawyers, beralamat di GedungAMI Lt.2 Jl.Veteran No.57 KelurahanWarungboto,KecamatanUmbulharjo, Kota Yogyakarta, DaerahIstimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak baiksendirisendiri maupun bersamasama,berdasarkan surat

Pasal 1 angka 4 dan 7 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentangPelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah olehKoperasi bahwa KSPPS Primer adalah KSPPS yang didirikan oleh danberanggotakan orang seorang, adapun KSPPS Sekunder adalah KSPPSyang dirikan oleh dan beranggotakan koperasi yang melaksanakan usahasimpan pinjam dan pembiayaan syariah;Hal 23 dari 35 hal Put. No 193/Pdt.G/2021/PA.YK2.

Konsideran mengingat angka 48 Peraturan Menteri Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan PembiayaanSyariah oleh Koperasi yang disebutkan Mudharabah adalah akad atausistem kerjasama dimana seseorang menyerahkan hartanya kepada pihaklain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperolehdari hasil pengelolaan tersebut dibagi antara kedua pihak sesuai dengannisbah yang disepakati, sedangkan kerugian