Siantar,Kabupaten Simalungun dan dalam posita point (3) disebut terletak di KelurahanGurilla, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;Bahwa penyebutan letak tanah yang disengketakan kabur dan tidak jelas karenatidak disebut secara jelas dan tegas letak tanah yang menjadi objek perkara, danbahkan tidak secara jelas dan tegas menguraikan dengan menyebutkan sebagaidalil gugatan yang mana dan tanah yang terletak dimana yang sebenarnya menjadiobjek perkara;Bahwa Penggugat dalam gugatan menyebutkan

jelasanpenyebutan kebenaran seluruh anakanak Al, Joharis Bolitan Siagian dan tidakterurai secara jelas adanya uraian sebagai pendukung bahwa Penggugat selaku ahliwaris yang berhak atas objek yang disengketakan;Bahwa adalah merupakan salah satu syarat dalam gugatan harus disebutkan secarajelas, terang dan tertentu dasar apa dan kapan Penggugat memperoleh hak atastanah sengketa;Bahwa Penggugat dalam gugatan juga tidak secara jelas menyebutkan hubunganPenggugat dan objek yang disengketakan, dan tidak menguraikan

mengapa objekyang disengketakan Penggugat bisa dikuasai dan diusahai Tergugat;Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak secara jelas dan terang menyebutkanbahwa objek sengketa merupakan hak Penggugat sehingga merasa dirugikan, danbahkan seluruh dalil gugatan tidak menguraikan secara tegas bahwa objeksengketa sebagai hak Penggugat;Bahwa gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejakkapan dan atas dasar apa objek sengketa diperoleh atau disebut hak Penggugat.

dasar hukum;Bahwa dalil Penggugat tidak jelas dan tidak tegas bahkan saling bertentangansesama dalil gugatan;Bahwa uraian gugatan yang menyebutkan sejak tahun 1998 Joharis Bolitan Siagiansakitsakitan sehingga tanah sengketa tidak terurus lagi dan pada tahun 2002Penggugat berkeinginan untuk melanjutkan mengerjakan tanah perkolaman.....dst... bahwa apabila dihubungkan dengan poin 9 dalam gugatan semakinmengaburkan kebenaran hak tanah sengketa milik ayah Penggugat karenaPenggugat tidak secara jelas menguraikan

Nomor 1145K/Pdt/1984).5 Gugatan tidak jelas dan kabur tentang kepemilikan dan penyerobotan.Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas dan tegasmaksud dimajukannya gugatan secara hak kepemilikan atau penyerobotan;6 Petitum Gugatan Tidak Jelas.Bahwa segala apa yang diuraikan Penggugat pada gugatannya telah nyata belummemenuhi syarat formal gugatan;Bahwa posita gugatan dapat disimpulkan tidak jelas, kabur dan tidak tertentudasarnya bahkan saling bertentangan, dan demikian tentang

Menghukum para Tergugat membayar seluruh biayabiaya yangtimbul = dalam perkara ini;Atau apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain maka mohonkepada Pengadilan memberikan putusan yang sebenarbenarnya dan seadiladilnya (EX AEQUO ET BONO).Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugatmengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dailildalil sebagai berikut :DALAM EKSEPSI:Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)A.Bahwa dalam gugatannya halaman 1 Penggugat menguraikan

Bahwa gugatan Penggugat juga patut dinyatakan kabur (Obscuur Libel),karena Penggugat tidak menjelaskan dan menguraikan dalam positagugatannya, selain Penggugat, siapasiapa saja ahli waris dari Aim. .M.G.Datu Panusur Nadeak.Hal ini harus diuraikan agar gugatan menjadi terang dan jelas, dikarenakandi awal gugatan Penggugat mengaku bertindak selaku salah satu Ahli WarisAim. .M.G. Datu Panusur Nadeak.

Sedangkan ahli waris yang lain danberapa orang jumlahnya tidak pernah tercantum dan diuraikan dalamgugatan ini;Tentang Gugatan Error In ObjectoBahwa dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan memiliki sebidang tanah,tanpa menguraikan luasnya, yang terletak di JI.

Sisingamangaraja No.289 Kel.Sudirejo Il, Kota Medan, tanpa menguraikan batasbatasnya berdasarkansertifikat HGB No. 21 tanpa menyebutkan tanggal, bulan dan tahun penerbitansertifikat tersebut, lalu kKemudian Penggugat menggugat sebidang tanah yangsaat ini di atasnya terdapat pasar tradisional terletak di JI.

Bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding/Temohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali yang mendalilkan memiliki sebidangtanah tanpa menguraikan luas terletak di Jalan SisingamangarajaNo.289 Kelurahan Sudirejo Kota Medan tanpa menguraikan batasbatanya berdasarkan Sertipikat HGB No.21 tanpa menyebut tanggal,bulan dan tahun penerbitannya lalu kemudian Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembalimenggugat sebidang tanah yang saat ini diatasnya terdapat Pajak/Pasar Tradisional terletak

Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum dan kabur karena objek sengketatidak jelas dan tidak detail menguraikan Penguasaan Tergugat 1 terhadapobjek sengketa yang berada pada bagian barat (Penggugat tidakmenguraikan batasbatas dan luas objek sengketa pada bagian barat yangtelah dikuasai oleh Tergugat 1 tersebut, Penggugat hanya menguraikantanah objek sengketa saja);2.

Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum, dan kabur karena Objeksengketa tidak Jelas dan tidak detail menguraikan Pengguasaan TergugatIl, Ill, IV, V, VI, VI, dan IX terhadap Objek sengketa, bahwa benarPenggugat tidak menguraikan Batasbatas dan luas objek sengketa yangtelah dikuasai masingmasing oleh Tergugat II, Ill, IV, V, VI, VII, dan IXtersebut Penggugat hanya menguraikan tanah Objek sengketa saja tanpamenguraikan batasbatas dan luas objek sengketa yang dikuasai masingmasing tergugat sehingga menimbulkan

Bahwa gugatan Terbanding, semula Penggugat cacat hukum dan kaburkarena objek sengketa tidak jelas dan tidak detail menguraikanPenguasaan Pembanding , semula Tergugat terhadap objek sengketayang berada pada bagian barat (Terbanding I, semula Penggugat tidakmenguraikan batasbatas dan luas objek sengketa pada bagian barat yangtelah dikuasai oleh Terbanding , semula Tergugat tersebut, Terbanding,semula Penggugat hanya menguraikan tanah objek sengketa saja);2.

Objek sengketa tidak Jelas dan tidak detail menguraikanPengguasaan Tergugat Il, Ill, IV, V, VI, VII, dan IX terhadap Objeksengketa, bahwa benar Terbanding, semula Penggugat tidak menguraikanbatasbatas dan luas objek sengketa yang telah dikuasai masingmasingoleh Pembanding, II, III, IV, V, VI, VI, dan IX, semula Tergugat Il, Ill, IV, V,Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor: 70/PDT/2019/PT MNDVi, Vil, dan IX tersebut, Terbanding, semula Penggugat hanyamenguraikan tanah Objek sengketa saja tanpa menguraikan

batasbatas dan luas objek sengketa yang telah dikuasai masingmasing oleh Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI, VII, dan IX tersebut dimana Terbanding,semula Penggugat hanya menguraikan tanah Objek sengketa saja tanpamenguraikan batasbatas dan luas objek sengketa yang dikuasai masingmasingpara Pembanding, semula para Tergugat;Menimbang, bahwa dengan tidak dicantumkannya batas batas dan luasobjek sengketa yang dikuasai masing masing para Pembanding, semula paraTergugat, akan menimbulkan ketidak jelasan objek

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yangmenyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telahmelakukan perbuatan pidana penipuan seperti tersebut dalam Pasal 378KUHP, namun ternyata dalam putusannya tertanggal 5 Februari 2009tidak menguraikan secara jelas dan teliti mengenai unsurunsur pidanayang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP ;.

Bahwa oleh karena putusan hukum yang tidak menguraikan unsurunsurmengenai pasal yang dijatuhnkan untuk menghukum Terdakwa dalamputusannya adalah batal demi hukum ;.

Bahwa putusan perkara Nomor : 11/Pid/2009/PT.Smg tanggal 5 Februari2009 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Terdakwa Erna Dewi Binti Efendi Wahidi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana telah diatur dan diancamdalam Pasal 378 KUHP oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakanbersalah dan dipidana tanoa menguraikan unsurunsur perbuatan pidanasesuai pasal yang diterapkannya (mohon dibaca Putusan Nomor11/Pid/2009/PT.Smg tanggal 5 Februari 2009 halaman 8) ;.

Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan sehingga Hakim Tingkat Pertama menerapkan Pasal 220 KUHP namun penerapan pasal tersebut telah dinyatakanoleh Hakim PengadilanTinggi atau Hakim Banding bahwa penerapanPasal 220 KUHP oleh Hakim Tingkat Pertama tidak berdasarkan hukumoleh karenanya Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidanapenipuan seperti tersebut dalam Pasal 378 KUHP namun dalamputusannya Hakim Pengadilan Tinggi tidak menguraikan

No. 1144 K/Pid/2009Bahwa berdasarkan alasanalasan yang telah terurai seperti tersebut di atasmaka jelas dan nyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa TengahSemarang dalam putusan perkara nomor 11/Pid/2009/PT.Smg tanggal 5Februari 2009 ternyata tidak menguraikan unsurunsur perbuatan pidanaseperti tersebut dalam Pasal 378 KUHP dalam putusannya, oleh karenanyasudah sepantasnya putusan dimaksud adalah batal demi Hukum ;.

Uraian secara cermat, jelas dan dilengkapi mengenai tindak pidanayang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidanaitu dilakukan. 220222 noone nnn nn nen nen nn nnn nnn nnn e nnn neeSebelum lebih jauh menguraikan ekspesi ini, buku pedoman suratdakwaan, terbitan Kejaksaan Agung RI tahun 1985 halaman 1416Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 823/PID/2016/PT SBYbahwa yang dimaksud dengan surat dakwaan harus cermat, jelas danlengkap adalah :nn sn nnn none nomen nn nnn nn nnn nn anna nc nnnnanenCermat

Lengkap: Dalam menyusun surat dakwaan jaksa penuntut umum harusmampu menguraikan unsurunsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Uusecara lengkap, dalam arti tidak boleh terjadi adanya unsurunsur tindak pidanayang didakwakan tertanggal / tercecer tidak tercantumkan dalam suratdakwaan, sehingga rumusan delik yang didakwakan mencakup semua unsurunsur yang ditentukan Undangundang tentang kejahatan yang didakwakan.ANALISIS HUKUM ATAS SURAT DAKWAAN:1s Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Januri

Dalam medeplegen terdapat palingsedikitnya ada dua orang sebagai pelaku kejahatan ialah orang yangmelakukan (plegen) dan orang yang turut melakukan (medeplegen).Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak nampak tertulis dantidak dapat mendiskripsikan / menguraikan dengan cermat dan jelas"apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan (Plegen), sebagaiorang yang menyuruh melakukan (doen plegen) ataupun sebagai orangyang turut serta melakukan (mede plegen )" siapakah diantara para,terdakwa sebagai

secara cennat, jelas dan lengkap mengenaitindak pidana yang didakwakan, hampir seluruhnya hanya berupakutipan rumusan delik tanpa diuraikan tentang perbuatan materiilapa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai perwujudan unsurunsurdelik yang bersangkutanBahwa menurut Yurisprudensi tetap MARI No. 492 K/Kr/1981 tanggal8 Januari tahun 1983, memberikan pengertian: "bahwa tuduhanharus secara lengkap menyebutkan unsurunsur delik (Hazardspel)yaitu elemen tentang perbuatan materiil dari delik yangmenjelaskan/menguraikan

No. 40/Pdt/2014/JAPMenimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :I1IIDalam Eksepsi.Gugatan Penggugat Kabur.Bahwa Penggugat tidak menguraikan dasar hokum diajukanyaGugatan Perceraian ini sehingga patut untuk di tolak atau setidak tidaknyaGugatan Penggugat tidak dapat di terima.Bahwa Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan cermat apakahPerkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di catat menurut UndangUndang sebagaimana

bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksamaberkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong yang dimohonkanbanding, memori banding dari Tergugat / Pembanding, Pengadilan Tinggi tidaksependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Sorongdengan pertimbangan sebagai berikut ;Dalam Eksepsi.Menimbang, bahwa Tergugat sebelum menjawab tentang pokok perkara, telahmengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan bahwa gugatan penggugatkabur karena tidak menguraikan

dasar hukum diajukannya gugatan ini serta tidakmenguraikan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkandikantor catatan sipil;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca gugatan Penggugatternyata Penggugat telah menguraikan alasan gugatan diajukan yaitu adanyapercekcokan terus menerus, sedangkan apakah percekcokan tersebut terbukti atautidak serta apakah perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan sipiladalah merupakan persoalan pokok perkara;Hal. 7 dari 10

menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepadaTerdakwa Lie Hendra Romeli, hanya berdasarkan satu alat bukti yang sah,yaitu keterangan Saksi atas nama Chin Wah alias Alex, sehingga MajelisHakim Pengadilan Negeri Tangerang melalui Putusan Pengadilan NegeriTangerang Nomor : 578/PID.SUS/2015/PN.TNG., tertanggal 11 Agustus2015 telah melanggar prinsip atau asas batas minimum pembuktian;Terdakwa telah menguraikan dalam Memori Bandingnya tersebut, bahwasesuai fakta persidangan atas perkara ini, terungkap

pengertian fakta dan keadaandalam Pasal 197 Ayat (1) sub d KUHAP, tidak menguraikan pengertian197 Ayat (1) sub d KUHAP secara keseluruhan;M.

Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul : PembahasanPermasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, Penerbit Grafika,tahun 2000, halaman 361, menguraikan bahwa sekalipun dikatakanpertimbangan yang disusun secara ringkas, bukan berarti putusan itubenarbenar ringkas tanpa argumentasi dan kesimpulan yang jelas,terperinci, dan utuh.

Terdakwa menguraikan dalamMemori Bandingnya bahwa dalam pertimbangan Putusannya,sebagaimana dimuat dalam halaman 4456 Putusan, Majelis HakimPengadilan Negeri Tangerang hanya memaparkan faktafakta yangterungkap dalam persidangan, berupa keterangan Saksisaksi danuraian Jaksa/Penuntut Umum, tanpa menguraikan analisa yuridis dariMajelis Hakim atas faktafakta yang dipaparkan tersebut.

Seharusnya pada bagian pertimbangan putusantentang pembuktian unsurunsur pidana dari pasalpasal yangdidakwakan Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim PengadilanNegeri Tangerang menguraikan analisa yuridisnya atas faktapersidangan yang dipaparkan, sehingga menjadi jelas bagi Terdakwadan pihak lain yang berkepentingan, bagian mana saja dariperbuatan Terdakwa yang relevan dengan unsurunsur pidana dariHal. 38 dari 45 hal. Put.

Dps tersebut tidak menguraikan secarasistematis, terstruktur, terang dan jelas serta dengan alat penilaian yangmudah dimengerti dan dicerna dengan nalar (common sense) baik kamiselaku pencari keadilan atau bahkan bagi masyarakat lain yang awamHal 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 231/PDT/2021/PT DPStentang hukum, jika membaca secara utuh Putusannya, dalam arti bahwadalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Oktober 2021,Nomor : 375/Pdt.G/2021/PN.

dasar/peraturan hukum serta faktafakta yangdiperoleh dalam pemeriksaan buktibukti dimuka persidangan, dankemudian secara subyektif telah memilih dan memilah halhal yang tidakada relevansinya, tidak berdasarkan hukum pembuktian dalam hukumacara perdata, lalu tidak menguraikan pula dasar pertimbangan hakimdalam memutus dan menolak dalildalil dan buktibukti yang diajukankehadapan Hakim ;Bahwa untuk lebih jelas dan detailnya, selanjutnya kami ParaPembanding/Para Penggugat akan menguraikan alasanalasan

Dps sepanjang mengenai pertimbangan hukumpada bagian Eksepsi Para Pembanding dahulu Para Penggugatsependapat dengan pertimbangan hukum dimaksud, oleh karenanya,dalam Memori Banding ini, Para Pembanding dahulu Para Penggugattidak akan lagi menguraikan alasanalasan banding dalam perkaraini, sehingga dengan demikian Para Pembanding/Para Penggugatmohon kehadapan Yth.

Bahwa Terbanding II (Semula Tergugat II) sependapat dengan pertimbanganpertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Pengadilan Negeri Denpasar No.375/Pdt.G/2021/PN.Dps. tanggal 23 Oktober 2021, karena Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah secara cermat danberdasar hukum menguraikan pertimbanganpertimbangannya.Hal 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 231/PDT/2021/PT DPS4.

Bahwa pada dalildalil Memori Banding Para Pembanding (Semula ParaPenggugat), Para Pembanding (Semula Para Penggugat) tidak dapatmembuktikan atau tidak dapat menguraikan unsurunsur perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh Terbanding II (Semula Tergugat II) sebagaimanadiatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Oleh karena itu, dalil ParaPembanding (Semula Para Penggugat) tersebut sangatlah tidak beralasandan tidak berdasarkan hukum..

Hakim Pengadilan tingkatpertama Pengadilan Negeri Maros no.21/Pdt.G/2021/PN.Mrs, ternyata telahmempertimbangkan secara lengkap dan jelas alasanalasan hukum yangmenjadi dasar putusan yaitu telan mempertimbangkan kenapa gugatanPenggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat bandingsependapat dengan pertimbangan hukum dan pendapat Majelis HakimPengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa suratgugatan Penggugat tidak jelas dalam menguraikan

memeriksa ulangperkara ini Ssecara keseluruhan;Menimbang, bahwa setelah menghubungkan salinan resmi putusanPengadilan Negeri Maros Nomor : 21/ Pdt.G/ 2021/ PN.Mrs, tanggal 23September 2021, berita acara sidang pemeriksaan obyek perkara, memoribanding, kontra memori banding serta suratsurat lain yang berhubungandengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dapat menyetujuidan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karenadalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan

Batas tanah sengketa menurut hasil pemeriksaan setempat versiTergugat Utara : Tanah milik Hj.Wasma Barat : Tanah milik Dg Legu/saluran air Selatan : Jalan desa Timur : Tanah milik PenggugatMenimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwasurat gugatan Penggugat dalam menguraikan objek gugatan yaitu tanahsengketa tidak jelas bukan saja mengenai luas tanah sengketa tetapi jugamengenai batas tanah sengketa dengan demikian putusan Majelis HakimPengadilan tingkat pertama sudah tepat

secaratanggung renteng;Atau apabila pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berpendapat lain, mohonmemberikan putusan yang adil adilnya ( ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat danPara Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:Tergugat I:Dalam Eksepsi Pengadilan Negeri Kediri Tidak Berwenang Untuk Memeriksa DanMengadili Perkara A Quo (Kompetensi Absolut/Absolute Competentie), Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) Tidak Jelas KarenaPenggugat Tidak Dapat Menguraikan

Secara Detail Perihal PerbuatanMelawan Hukum Apa Yang Telah Dilakukan Oleh Tergugat I;Tergugat II:Dalam Eksepsi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tidak Berwenang UntukMemeriksa Dan Mengadili Perkara A Quo (KompetensiAbsolut/Abso/ute Competentie) Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) Tidak Jelas KarenaPenggugat Tidak Dapat Menguraikan Secara Detail Perihal PerbuatanMelawan Hukum Apa Yang Telah Dilakukan Oleh Tergugat II:Turut Tergugat I:Dalam Eksepsi1.

Hal ini karenaPenggugat tidak bisa menguraikan dengan tegas mengenai perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat Il yangmengakibatkan kerugian pihak Penggugat;Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan NegeriKediri dengan putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Gpr., tanggal 11 Oktober2017, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat , Tergugat Il, Turut Tergugat dan TurutTergugat II untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.

Di mana PenggugatKonvensi telah menguraikan jumlah kerugian yang telah diderita oleh PenggugatKonvensi sebesar lebih kurang Rp 5.000.000, (lima juta rupiah), PenggugatKonvensi tidak menguraikan rincianrincian secara detail dari pada kerugianmeteriil tersebut, dengan tidak menguraikannya rincianrincian secara mendetaildan cermat dari pada kerugian materiil tersebut, maka gugatan PenggugatKonvensi adalah kabur (obscuur libel) ;Bawha memperhatikan dan menelaah dari gugatan Penggugat Konvensipada point

No. 2075 K/Pdt/2002Di mana Penggugat Konvensi menguraikan batasbatas rumah dan batasbatas tanah serta batasbatas gudang milik Tergugat Konvensi, PenggugatKonvensi menyebut namanama orang pada batasbatas tersebut.

Denganhanya menguraikan dan atau mencantumkan/menyebut nama orang yangnamanya terurai dalam gugatan tersebut, maka gugatan Penggugat Konvensi disusun secara tidak cermat, maka barang tentu gugatan PenggugatKonvensi kabur (obscuur libel) ;Bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatan Konvensi vide petitum tidakmenguraikan secara jelas dan cermat mengenai barangbarang yang menjadisita jaminan pada hal Penggugat Konvensi telah menguraikannya mengenaibarang yang menjadi sita jaminan itu dalam petitum, maka

gugatan PenggugatKonvensi itu kabur (obscuur libel) ;Bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatan konevnsi vide petitum (pointke4) telah menguraikan dalam hal memohon untuk menghukum Tergugatmembayar ganti rugi, padahal Penggugat Konvensi tidak menguraikan lebihdahulu dalam petitum mengenai sebab masalah timbulnya kerugian tersebutdalam petitum.

Bahwa, sebagaimana gugatan Penggugat tertanggal 01 Juli 2016 pada yangmana Tergugat mengemukakan jawaban secara lisan didepan persidanganpada 07 September 2016 yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat,namun dengan adanya Kuasa Hukum sebagaimana surat kuasa tertanggal 22September 2016, maka dalam tahap Duplik ini Tergugat akan memberikantanggapan atas gugatan Penggugat maupun Replik Penggugat dan olehkarenanya menurut hukum tidak adanya perubahan gugatan dari Penggugat,maka Tergugat akan menguraikan

Bahwa, gugatan Penggugat tertanggal 01 Juli 2016 tidak cermat dan kelirudalam menguraikan gugatannya, hal ini dibuktikan pada halaman 1 (satu)Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo...,selanjutnya dalam petitum Penggugat pada halaman 4 Penggugat memintaputusan pada Majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya..., ketidak cermatanH1m.7 dari 19 him.

Bahwa, dalil posita atau fundamentum petendi dalam gugatan Penggugatpada halaman 2, halaman 3 dan halaman pada angka 1 s/d angka 17 samasekali tidak menguraikan permintaan nafkah anak, akan tetapi dalam petitumPenggugat mencantumkan nafkah anak sebesar Rp 3.000.000, (tiga jutarupiah) untuk 2 (dua orang anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat,karena tidak ada satupun dalam gugatan Penggugat yang menerangkanadanya permintaan nafkah anak, oleh karenanya gugatan Penggugatdemikian menurut hukum tidak

memenuhi syarat formil karena gugatan yangdiajukan tidak berdasarkan hukum;Bahwa dengan demikian terhadap gugatan Penggugat A quo yang tidak cermatdan tidak benar atau tidak jelas dalam menguraikan gugatannya tersebut makamenurut hukum gugatan Penggugat dalam perkara A quo menurut hukumharuslah ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (Niet OnvankelijkVerklaard);DALAM POKOK PERKARA :1.

Bahwa, dalam posita Penggugat tidak menguraikan adanya permintaannafkah anak dan didalam proses persidangan kuasa hukum Penggugat tidakmengajukan perubahan atas gugatan sehingga Tergugat mempunyaikeyakinan surat gugatan Penggugat tidak cermat yang hal tersebut dibuktikandalam Replik Penggugat pada halaman 2 angka 3 yang mencantumkannafkah anak sebesar Rp 3.000.000, padahal di dalam positanya Penggugatsama sekali tidak menguraikan adanya permintaan nafkah anak, dengandemikian sudah sepatutnya dalil

Alasanalasan gugatan (fundamentum petendi atau posita) yang terdiridari dua bagian:1) Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya(fetelijkegronden);2) Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya(rechtgronden);Di dalam praktek posita ini mencakup halhal sebagai berikut:1). Obyek Perkara2). FaktaFakta Hukum3). Kualifikasi Perbuatan Tergugat4). Uraian KerugianHalaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Pdg5). Hubungan Posita Dengan Petitum.c.

apa yang menjadi tuntutam Penggugat, dan petitum iniharus didukung dan tidak bertentangan dengan posita;Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari suratgugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan halhal sebagai berikut: Bahwa dalam posita gugatan alinea 1 Penggugat menguraikantentang adanya Perikatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat dan alm Yursal Chan (Suami Tergugat II), dimana karena sesuatu halikatan jual beli tersebut dipindahkan kepada orang lain, namun Penggugattidak menguraikan

secara detil perjanjian perikatan awal, siapa yangmenjual dan siapa yang membeli, apa objek barang yangdiperjualbelikan, kalau seandainya tentang jual beli tanah, berapa luastanahnya, dimana letaknya, apa batasbatasnya, apakah sudahbersertifikat atau bellum, berapa harganya, bagaimana carapembayarannya, kalau sudah dibayar, berapa jumlah yang sudah dibayarbene dilsb, dan kalau dipindahkan kepada orang lain, siapa yangdigantikan, dan bagaimana perhitungannya; Bahwa pada posita alinea 4 Penggugat menguraikan

tentangadanya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat , dimana terjadikesepakatan bahwa hutang Penggugat kepada Tergugat I, dan Tergugat IIadalah sebesar Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah),namun Penggugat tidak menguraikan bagaimana timbulnya hutangtersebut; Bahwa baik dalam posita maupun pada petitum gugatannya,Penggugat tidak menjelaskan apakah perbuatan Tergugat yang menjadidasar diajukannya gugatan perkara aquo merupakan perbuatan melawanhukum ataukah wanprestasi;Menimbang

, bahwa dari dalil posita gugatan Penggugat tersebutternyata bahwa Penggugat tidak secara lengkap dan jelas menguraikan tentangperistiwa/kejadian yang menimbulkan adanya hubungan hukum antaraPenggugat dengan Para Tergugat, dan terdapat pertentangan antara posita 1dan 4, dimana pada alinea 1 Penggugat mendalilkan hubungan hukum antaraPenggugat dengan Tergugat dan II adalah hubungan jual beli, sedangkan padaHalaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Pdgalinea 4 Penggugat menyatakan

terjadinyahubungan hukum jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 397/DesaAmbengAmbeng Watangrejo, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, menguraikan adanya perbuatan hukum seakanakan telah terjadi proses jual beli tidak benar dan bersifat melawan hukum;Dalam petitum tidak tersurat dan tidak ada pihak yang melakukan perbuatanyang bersifat melawan hukum atau dengan kata lain siapakah yang harusdinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam gugatan ini,Halaman

Nomor 2835 k/Pdt/2015pihak Tergugat ataukah Turut Tergugat dan Il, maka secara hukumgugatan Penggugat terjadi kekaburan dan secara hukum pula gugatanPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa gugatan Penggugat dalam posita menguraikan seakanakan telahterjadi proses jual beli yang tidak benar yaitu Akta Jual Beli tanah Hak Milik397/Desa AmbengAmbeng Watangrejo yang dibuat oleh Turut Tergugat ,sedangkan dalam petitum Turut Tergugat tidak untuk dinyatakan terlebihdahulu telah melakukan perbuatan

Sadji Ali Afandi sebagai pihakTergugat dalam perkara ini yang dalam posita gugatan Penggugat diakuioleh Penggugat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadikesepakatan jual beli, selanjutnya menguraikan proses jual beli yangdilakukan oleh Turut Tergugat (Notaris Novalinda Jonafrianti, S.H.,)seakanakan tidak benar.

Imron ZuhdiMuchtarom);Bahwa dalam persidangan Pemohon Kasasi telah menolak dailildalilgugatan Termohon Kasasi seluruhnya, dan menguraikan bahwa proses jualHalaman 16 dari 24 hal. Put.

yangmenjadi dasar putusannya, sesuai dengan hukum acara perdataseharusnya Pengadilan Tinggi dalam mempertimbangkan putusannyaharuslah menguraikan baik faktafakta yang terungkap dalampersidangan maupun yang menjadi dasardasar putusannya, dengantidak mempertimbangkan faktafakta hukum yang terungkap dalampersidangan jelaslah bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutustelah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;.

Perkebunan Nusantara X gugatan tersebut adalah kabur sertatidak jelas dikarenakan halhal sebagai berikut :Bahwa Para Penggugat sengaja tidak menguraikan secarajelas mengenai perolehan hak atas tanah tersebut dalam suratgugatannya, sehingga dalam gugatan Para Penggugat tersebuttidak nyambung atau tidak jelas mengenai status tanah yangdilepaskan haknya oleh Para Penggugat tersebut.Bahwa seharusnya Para Penggugat dalam dalil/ positagugatannya menguraikan terlebin dahulu mengenai status tanahdan perolehan

(seratus duapuluh ribu meter persegi) telah dilepaskan .Namun setelah Tergugat mencermati gugatan ParaPenggugat ternyata dalam gugatan Para Penggugat tidak didapatidan tidak ditemukan adanya dalil yang menyatakan perolehanhaknya dan status tanah tersebut, akan tetapi Para Penggugatlangsung menguraikan mengenai perobuatan hukum yang dilakukanoleh Para Penggugat terhadap tanah tersebut sehingga jelas sekaligugatan Para Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur karena dalilgugatan yang satu dengan dalil

yang berikutnya tidak adahubungannya.hal 10 dari 29 hal Put.No. 148/Pdt/2016/PT.SMGBahwa selanjutnya dalam gugatan Para Penggugat jugatidak menjelaskan/ menguraikan mengenai siapa Para Penggugatitu yaitu siapa Penggugat itu dan siapa Penggugat Il serta apahubungan hukumnya antara Penggugat dengan Penggugat Il, laluapa kapasitas dari Para Penggugat tersebut atau apa pulahubungan hukumnya terkait dengan tanah eks.

Gugatan yang diajukan Para Penggugat Kabur dan tidak jelas ;Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah disebutkanPenggugat dan Penggugat Il, akan tetapi dalam posita/ dalildalilgugatan Para Penggugat ternyata Para Penggugat tidak pernahmenyebutkan serta menguraikan mengenai apa hubungan hukumantara Penggugat dengan Penggugat Il sehingga merekabersamasama melakukan dan mengajukan gugatan kepadaTergugat Il .Bahwa oleh karena tidak adanya uraian yang jelas mengenaihubungan hukum antara Penggugat dengan

Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur, Para Penggugattidak menijelaskan apa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat Il serta apa hubungan hukum Terqugat Il dengan Tergugat .hal 20 dari 29 hal Put.No. 148/Pdt/2016/PT.SMGBahwa dalam surat gugatan Para Penggugat ternyata ParaPenggugat dalam dailildalil gugatannya tidak menjelaskanserta menguraikan apa hubungan hukum antara ParaPenggugat dengan Tergugat Il sehingga Tergugat Il harusdijadikan sebagai Tergugat Il, serta Para Penggugat

Pengadilan Negeri Padang Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Pdg tanggal 12September 2019 Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat danKontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis HakimPengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:DALAM KONPENSIDalam ProvisiMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujuldan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, menyatakantuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena dalampertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan

dengan tepat danbenar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dandianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;Dalam EksepsiMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujuidan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, menyatakanmenolak Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat, oleh karena dalam pertimbanganhukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semuaHalaman 6 dari 12 Putusan Nomor 213/PDT/2019/PT PDGkeadaan serta alasan yang

, oleh karenanyagugatan Pembanding semula Penggugat harus dinyatakan ditolak untukseluruhnya;DALAM REKONPENSIDalam EksepsiMenimbang, bahwa di dalam repliknya Pembanding semula Penggugattelah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Rekonpensi dari Terbandingsemula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Majelis Hakim TingkatBanding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkatpertama, menyatakan mengabulkan Eksepsi Tergugat, oleh karena dalampertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan

dengan tepat danbenar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dandianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuidan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, yang menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena dalam pertimbanganhukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semuakeadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap

Selain itu, jika benar ada PemutusanHubungan Kerja dari Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat jugatidak mendalilkan atau menguraikan apakah yang menjadi alasan bagiTergugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut?Il.

namun di dalam posita maupun petitumgugatannya tersebut, Penggugat juga tidak menguraikan apa yang menjadidasar bagi Penggugat sehingga Penggugat bisa mendalilkan/menyatakanHalaman 16 dari 74 halamanPutusan Gugatan Nomor 10/Pdt.SusPHI/2020/PN.

yang tercantum pada perihalgugatannya dan sebagaimana yang tercantum di dalam petitum gugatannyabutir 5 dan butir 9, tetapi di dalam posita gugatannya Penggugat samasekali tidak menguraikan mengenai bagaimana terjadinya PemutusanHubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugattersebut, tetapi Penggugat malah menguraikan dan memohon kepadaMejelis Hakim dalam perkara ini untuk merubah bentuk Perjanjian Kerjaantara Penggugat dan Tergugat yaitu dari Perjanjian Kerja Untuk WaktuTertentu

Penggugat mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja tetapi dalamposita maupun petitum gugatannya tidak menguraikan dasar hukumnya;Ill. Penggugat mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja tetapi dalamposita maupun petitum gugatannya malah menguraikan dan menuntutperubahan bentuk perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat;IV.

Penggugat mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja tetapi dalamposita maupun petitum gugatannya menguraikan tuduhan kepada Tergugatmemaksa dan menandatangani pengunduran diri;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mecermati baikposita maupun petitum gugatan Penggugat, ternyata telah dirumuskan sesuaidengan formula sebuah gugatan, yakni telah menguraikan dengan jelas tentangidentitas dan hubungan hukum para pihak, peristiwa hukum serta dasardasarhukum Penggugat mengajukan tuntutan hukum

danseterusnya dalam surat gugatan bertanggal 10 Desember 2011 dalamperkara iniMenimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Ilmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel):Bahwa setelah Tergugat II menelaah posita dan petitum gugatan Penggugat,maka pada akhirnya Tergugat II berpendapat bahwa gugatan Penggugattersebut patut untuk dinyatakan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas(obscuur libel), Karena:1.Penggugat tidak menguraikan

Penggugat juga sama sekali tidak menguraikan umur dan pekerjaandari para pihak Tergugat , karena dari gugatan Penggugat tersebuttidak diketahui apakah mereka (Para Tergugat ) telah dewasa ataubelum (dibawah umur);. Kemudian alamat Para Tergugat ternyata dari laporan Kepala Desasetempat ternyata yang benarbenar beralamat seperti yangHal. 7 dari 20 hal.

Tagor Sibarani, anak dan seterusnya selaku Tergugat III;Dan seterusnya;Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena: Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan tentang kapanPenggugat melakukan transaksi jual beli atas tanah perkara denganalm. Kalifa Kahar Sibarani?

; Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan tentang alas hak jualbeli tersebut apakah diperbuat dihadapan Camat atau Notaris/PPATatau hanya didepan Kepala Desa, surat/aktanya Nomor, tanggal, bulandan tahun berapa?; Penggugat dalam gugatannya tidak secara tegas menguraikan tentangluas tanah yang dibeli dari alm.

Kalifa Kahar Sibarani (linat gugatanPenggugat tidak ada posita yang secara tegas menguraikan hal itu); Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan tentang sejak kapanPenggugat menguasai tanah perkara dan sejak kapan pula adasengketa di lapangan dengan Tergugat II?; Petitum gugatan Penggugat point 3 kabur dan tidak jelas karenaPenggugat tidak menjelaskan dasar/alas hak kepemilikkan Penggugatatas tanah perkara;Hal. 8 dari 20 hal.

Namun dalam surat bandingnya, Pemohon Banding hanya menguraikan halhal yang berkaitdengan prosedur atas penerbitan ketetapan pajak/keputusan keberatan;: bahwa Pemohon Banding sangat tidak menyetujui pernyataan Terbanding yang menyatakan bahwaPemohon Banding hanya menguraikan halhal yang berkaitan dengan prosedur atas penerbitan KetPajak/Keputusan Keberatan.

Dalam surat bandingnya, Pemohon Banding telah menguraikan argurryang juga menjelaskan halhal yang berkaitan dengan materi pokok sengketa yang diajukan bandin: bahwa Surat Banding Nomor : 107/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, ditandatanganiSdr.

denganpertimbanganpertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama,pertimbangan mana telah diuraikan dengan secara tepat dan benaryang dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi, oleh karenanya putusanHakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat seluruhnya,dapat dipertahankan ;DALAM POKOK PERKARA :wonn Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat denganHakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menolakgugatan Penggugat seluruhnya, dimana Hakim Tingkat Pertamadalam pertimbanganpertimbangan hukumnya telah memuatdan menguraikan

pertimbanganpertimbanganputusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara inipada tingkat banding, sehingga putusan Dalam Pokok Perkaradapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Pengadilan TingkatBanding ;DALAM REKONVENSI :wonn Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat puladengan putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakangugatan penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Rekonvensitidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard ), dimanaHakim Tingkat Pertama dalam pertimbanganpertimbanganhukumnya telah menguraikan