LALANTA WAYA
Tergugat:
Kementerian Perhubungan RI cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Likupang

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MINAHASA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cq. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT RI cq. PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TENAU KUPANG, dkk

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Ricq. DIREKTURJENDERAL PERHUBUNGAN LAUT RI cq. PT. PELABUHAN INDONESIAlil (PERSERO) CABANG TENAU KUPANG, berkedudukan di Jalan YosSudarso, kelurahan Alak, kecamatan Alak, kota Kupang. Memberikan kuasakepada : AGUNG PRASETYIO GURITNO, DENNY LAMBERTWUWUNGAN, NORDWANTO, BOEDHI SOETJAHJO, MOHAMAD YOGIHIDAYAT, HENDRA SURYA, RAISA INAYATI, PARBIANTO WIBOWO,dan RATNA DYAH KUSUMADEWI, JI.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI Cq.DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT RI Cq. DISTRIKNAVIGASI KLS II KUPANG, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Rt 16 Rw05, kelurahan Alak, kecamatan Alak, kota Kupang,Memberikan kuasakepada : MAHMUD SENGAJI, SH.M.Hum dan YENIA D. PATTY,SH.M.Hum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.

pembayaran berupa satu buah senapan dan uangperak; Bahwa saksi menyatakan bahwa tanah sengketa telah dijual sejaktahun 1926 dan saat itu saksi belum lahir;Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akanmenanggapinya dalam kesimpulan;Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:Untuk Tergugat :1.Foto Copy diatas foto copy Sertifikat (tanda bukti hak milik) Nomor: 1Tahun 1975, Desa Namosain, selanjutnya diberitanda T.1.1;Foto Copy diatas foto copy Keputusan Menteri Perhubungan

KEPALA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SULAWESI SELATAN VS MUKRIMIN,

PUTUSANNomor 1082 K/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA PROVINSI SULAWESI SELATAN,beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kilometer 15, Makassar,Sulawesi Selatan;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II;LawanMUKRIMIN, beralamat di Jalan Pahlawan, Nomor 147,Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;Termohon Kasasi

Nomor 1082 K/Pdt/2016Pemohon Kasasi: KEPALA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA PROVINSI SULAWESI SELATAN tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi/Tergugat I ada di pihak yang kalah, makaPemohon Kasasi/Tergugat Il dihukum untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini;Memerhatikan PasalPasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana

yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentangMahkamah Agung serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA KANTORDINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SULAWESISELATAN tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan

ARTANE BEN MILIRENE ; KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

. & REKAN,beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 16 Lt. 2 Kranji,Kotamadya Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal13 Agustus 2003;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;melawan:KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI DAERAHKHUSUS IBUKOTA JAKARTA, berkedudukan di JalanTaman Jatibaru No. 1, Jakarta Pusat;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu

Bahwa menurut surat perjanjian Penggugat ditunjuk dan berhakmelakukan pengelolaan kioskios awning tersebut sampai tanggal 01 Juni2004, akan tetapi tanoa ada musyawarah dengan Penggugat, TergugatKepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta secara sepihak telahmengeluarkan Surat Perintah Pembongkaran kesatu dan kedua terhadapkioskios awning yang telah ditempati oleh para pedagang kaki limasebagaimana suratnya :a. Tanggal 31 Juli 2003 No. 1574/1824.515 perihal PemberitahuanPembongkaran kios PT.

Artane BenMilirene dan Surat Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khususlbukota Jakarta No. 1853/1.824.515 tanggal 19 Agustus 2003 perihalPembongkaran Kios PT. Artane Ben Milirene yang ditujukan kepadaPT. Artane Ben Milirene dan para pedagang;Memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khususlbukota Jakarta untuk mencabut Suratnya No. 1574/1824.515 tanggal 31Juli 2003 perihal Pembongkaran KiosKios PT.

ArtaneBen Milirene dan Surat Tergugat (Kepala Dinas Perhubungan PropinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta) No. 1853/1.824.515 tanggal 19Agustus 2003 perihal Pembongkaran Kios PT. Artane Ben Milirene;Memerintahkan Tergugat (Kepala Dinas Perhubungan PropinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta) untuk mencabut Surat TergugatNo. 1574/1.824.515 tanggal 30 Juli 2003 perihal PemberitahuanPembongkaran Kios PT.

Artane Ben Milirene;Memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan pelaksanaan :Surat Tergugat (Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khususlbukota Jakarta) No. 1574/1.824.515 tanggal 30 Juli 2003 perihalPemberitahuan Pembongkaran Kios PT. Artane Ben Milirene danSurat Tergugat (Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khususlbukota Jakarta) No. 1853/1.824.515 tanggal 19 Agustus 2003 perihalPembongkaran Kios PT.

ALDA KARYA SEJAHTERA diwakili oleh PAULINA KOWIMBIN
Tergugat:
POKJA PBBJUPBUN TAHAP SATU ULP WILAYAH VIII DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

B.W Lapian 3 No. 8 KelurahanTikala Kumaraka Lingkungan Il Kecamatan Wenang KotaManado, berdasarkan Surat KuasaIsidentil Nomor03/Pen.KIS/2018/PTUN.MDO, tanggal 24 April 2018 ;Selanjutnya disebut Sebagal...............ccccceeeeeees PENGGUGAT;MELAWANKELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG JASA UNIT PENYELENGGARABANDARA UDARA NAHA TAHAP 1 ULP WILAYAH VIIIDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARAKEMENTRIAN PERHUBUNGAN, berkedudukan di JL.Halaman 1 dari Halaman 6 Penetapan Nomor : 15/G/2018/PTUNMDOLapangan No. 1 Desa

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, cq. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA DI JAKARTA, cq. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA UPBU (UNIT PENGELOLA BANDARA UDARA) KELAS I MUTIARA SIS AL-JUFRI PALU, dk.

. & Partners beralamat di JalanBangau Putih Nomor 14 Palu, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 11 Oktober 2017;Pemohon Kasasi;1.Lawan:PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, cq.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIA DI JAKARTA, cq. DIRJEN PERHUBUNGANUDARA DI JAKARTA, cq.

., dan kawankawan, masingmasingKepala Bagian Hukum Setditjen Perhubungan Udara,Kasubag. Advokasi Hukum, Kepala Seksi Teknik danOperasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas Mutiara Sis AlJufri Palu dan Para Staff pada Subag.Advokasi Hukum pada Bagian WHukum SetditjenPerhubungan Udara dan Para Staff pada UnitPenyelenggara Bandar Udara Kelas Mutiara Sis AlJufriHalaman 1 dari 8 hal. Put.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI. DI JAKARTA CQ. DIRJEN. PERHUBUNGAN UDARA DI JAKARTA CQ. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA UPBU (UNIT PENGELOLA BANDARA UDARA) KELAS 1 MUTIARA SIS AL JUFRIE PALU SULAWESI TENGAH, dk. ;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di Jakarta cq.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAdi Jakarta cq. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA di Jakartacq.

DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA UPBU (UNITPENGELOLA BANDARA UDARA) KELAS MUTIARASIS ALJUFRIE PALU, yang diwakili oleh Kepala KantorUnit Penyelenggara Bandar Udara Kelas Mutiara Sis AlJufri Palu, Benyamin Noach Apituley, S.E., berkedudukan diJalan Abdul Rahman Saleh, Palu, Sulawesi Tengah, dalamhal ini memberi kuasa kepada: Rudi Richardo, S.H., M.H.dan kawankawan, Para Pegawai Negeri Sipil padaLingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan UdaraKementerian Perhubungan Republik Indonesia, beralamat diJalan Mardeka

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN RI Cq. KANTOR WILAYAH XIX DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan 2. PT. ASDP INDONESIA FERRY CABANG BATULICIN

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA, tersebut;

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUAlawanGERSON YULIANUS HASORdan1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, cq KEPALA KANTOR NAVIGASI KLAS IA JAYAPURA, dk

Nomor 2290 K/Pdt/2015(kecuali 5 (lima) urusan yang menjadi kewenangan pusat) beralih/melebur menjadi Instansi Otonom termasuk Kantor Wilayah (Kanwil)Perhubungan yang melebur ke dalam Dinas Perhubungan ProvinsiPapua (bukti P6).

Managemen dan Akuntansi Barang Milik Negara(SIMAKBMN) Tahun 2012 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yangdilaporkan secara berjenjang kepada Kementerian Keuangan disampaikanbahwa aset tanah dan bangunan tersebut tidak tercatat dalam LaporanTahunan Sistem Informasi Managemen dan Akuntansi Barang Milik Negara(SIMAKBMN) Direktorat Perhubungan Laut (bukti P8);5.

Nomor KM. 65 Tahun 1998, tentang PetunjukPelaksanaan Penghapusan Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara diLingkungan Departemen Perhubungan, Kepala Navigasi tidak berwenangmemberikan dukungan pengalihan aset negara (bukti P13);.

Eksepsi eror in personaBahwa Pelawan dalam perlawanan ini adalah Dinas Perhubungan ProvinsiPapua dahulu berstatus sebagai Kantor Wilayah Perhubungan Papua yangsacara hierarki berada di bawah kementerian Departemen PerhubunganRepublik Indonesia, dimana pertanggungiawaban secara struktural dan jugaditinjau dari segi bentuk Negara kesatuan Republik Indonesia bahwa KantorWilayah Perhubungan Papua dan seluruh Kantor Wilayah Perhubungan diseluruh Indonesia adalah merupakan satu badan di dalam DepartemenPerhubungan

Departemen Perhubungan cq Distrik Navigasi Klas IAJayapura adalah merupakan para pihak dalam perkara tersebut;Berdasarkan fatafakta yang diuraikan di atas, Dinas Perhubungan Papua yangdahulu dan atau pada waktu gugatan Perkara Nomor 98/Padt.G/2004/PN Upr. didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura adalah di bawahDepartemen Perhubungan Republik Indonesia karena itu Dinas PerhubunganPapua tidak bisa disebut sebagai pihak ketiga yang berkepentingan terhadapobjek sengketa Perkara Perdata

DINAS PERHUBUNGAN DKI JAKARTA VS MULYADI, S.H., dk.

DINAS PERHUBUNGAN DKIJAKARTA, berkedudukan di Jalan Taman Jati Baru, Nomor 1,Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,diwakili oleh Sigit Wijatmiko, A.P., M.Si., selaku Plt. Kepala DinasPerhubungan Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasakepada Yosa S.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta tersebut:Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2010K/PDT/2018 tanggal 18 September 2018 yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembalipada tanggal 26 Februari 2019 kemudian terhadapnya dengan perantarakuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2019 diajukanHalaman 4 dari 8

DINAS PERHUBUNGAN DKIJAKARTA tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kemballidari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon PeninjauanKembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaanpeninjauan kembali ini;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun2009

DINAS PERHUBUNGAN DKIJAKARTA tersebut: Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembalisejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr.

Perdata- TJIE JET JIN (Pembanding)- Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta, Cq Dirjen Perhubungan Udara di jakarta, Cq Dirjen Perhubungan Udara UPBU (Unit Pengelola Bandara Udara) Kelas I Mutiara Sis Al-jufrie Palu, DK

Bangau Putin No. 14 Palu Sulawesi Tengah,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli2016, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPalu tanggal 21 September 2016, selanjutnyadisebut sebagai PEMBANDING/ PENGGUGAT;MELAWAN:Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq KementerianPerhubungan Republik Indonesia di Jakarta, CqDirjen Perhubungan Udara di jakarta, Cq DirjenPerhubungan Udara UPBU (Unit PengelolaBandara Udara) Kelas Mutiara Sis Aljufrie Palu,JI.

,Rasud Mohamad, SH., danIskandar, SH., masingmasing Pejabat/PNS diLingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan UdaraKementrian Perhubungan Republik Indonesa alamatJalan Mardeka Barat No.8 Jakarta Pusat dan KantorUnit Penyelenggara Bandar Udara Kelas MutiaraSis AlJufri Palu, alamat Jalan Abdul Rahman SalehPalu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : KP.014/4.25.X/UPBU Mutiara 2016tanggal 25 Oktober 2016, didaftarkan di KepanitraanPengadilan Negeri Palu tanggal 25 Oktober 2016,selanjutnya

Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta, Cq Dirjen Perhubungan Udara di jakarta, Cq Dirjen Perhubungan Udara UPBU (Unit Pengelola Bandara Udara) Kelas I Mutiara Sis Al-jufrie Palu (Terbanding)

Palu Selatan, dalam hal ini diwakil kuasa hukumnyaHartawan Supu, SH, Advokat/Pengacara, berkantor di Jl.Bangau Putih No. 14 PALU, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertangal 18 Juli 206, telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Palu pada tanggal 21 September 2017,untuk selanjutnya disebut ; PEMBANDING semulaPENGGUGAT;MelawanPemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq KementerianPerhubungan Republik Indonesia di Jakarta, Cq Dirjen PerhubunganUdara di jakarta, Cq Dirjen Perhubungan Udara UPBU

,Rasud Mohamad, SH., dan Iskandar, SH., masingmasing Pejabat/PNS di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan UdaraKementrian Perhubungan Republik Indonesa alamat Jalan Mardeka BaratNo.8 Jakarta Pusat dan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas Mutiara Sis AlJufri Palu, alamat Jalan Abdul Rahman Saleh Palu, SulawesiTengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KP.014/5.25.X/UPBUMutiara 2016 tanggal 17 Oktober 2016, didaftarkan di KepanitraanPengadilan Negeri Palu tanggal 25 Oktober 2016, selanjutnya

Kementrian Perhubungan waktu pendaftaran dan penerbitannyaadalah pada tahun 1991 tumpang tindih (overlapping).

Menimbang, bahwa berdasarkan waktu yaitu tahun pendaftaran danpenerbitan dua Sertifikat yang berada diatas obyek sengketa, MajelisHakim berpendapat bahwa sebelum didaftarkan dan terbit dua sertifikatHak Milik atas nama Tjie Jet Jin (Penggugat) diatas obyek sengketa,Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementerian Perhubungan telah terbit diatas obyek sengketa sebagaialas hak Bandar Udara Mutiara Sis AlJufri Palu (Tergugat ) menguasaidan mengelola serta memanfaatkan kedua

Sebaliknya Terbanding VTergugat menyatakanberpedoman pada Sertifikat Hak Pakai Nomor 61/Desa Birobuli, tanggal 26Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 46/PDT/2017/PT PALNopember 1991 atas nama departemen Perhubungan (vide Bukti T.I6),sedangkan Terbanding I/Tergugat menyatakan kedua bidang tanah obyeksengketa (vide bukti P1 dan P3) merupakan bagian dari Sertifikat HakPakai nomor 61/Desa Birobuli tanggal 26 Nopember 1991 (Vide bukti T.I6)atas nama Departemen Perhubungan dan telah dikuasai oleh Pemerintahdaerah

LION MENTARI AIRLINES
Terbanding/Penggugat : ROLAS BUDIMAN SITINJAK
Turut Terbanding/Tergugat : DIRJEND PERHUBUNGAN UDARA KEMENTRIAN PERHUBUNGAN RI

,MH, ARIFIN RUDI NABABAN, SH, RIZKY SUCIANDI,SH, RICHARD BURTON, SH, para Advokat dari Law FirmPRP, ADVOKAT & IP CONSULTAN, beralamat di JalanJatinegara Barat Nomor 181A Lt. 1, Jakarta 13310, sesuaiSurat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2012, semulasebagai Penggugat selanjutnya disebut Terbanding;DAN :DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIANPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, beralamat diJalan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat, semulasebagai Tergugat II selanjutnya disebut Turut Terbanding;

Menyatakan permohonan banding dari Pemohon: KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI ACEH tersebut tidak dapat diterima;

KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI ACEH VS PT. BANDUNG INTERNASIONAL AVIATION

Menyatakan perbuatan Termohon (Kuasa Pengguna Anggaran BidangPenerbangan pada Dinas Perhubungan Pemerintah Aceh) yang tidakmelaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tercantum di dalamPerjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 05/KPABIDPEN/CTSWIIX/2018Tanggal 1 Juni 2018, Paket Pekerjaan Overhoul Pesawat PemerintahAceh (CTSW) 3 (Migas), adalah perbuatan wanprestasi;2.

Menghukum Termohon (Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penerbanganpada Dinas Perhubungan Pemerintahn Aceh) untuk melaksanakankewajibannya sebagaimana yang tercantum di dalam Perjanjian Kerja(Kontrak) Nomor 05/KPABIDPEN/CTSW/X/2018 Tanggal 1 Juni 2018,Paket Pekerjaan Overhoul Pesawat Pemerintah Aceh (CTSW) 3 (Migas);3.

Menghukum Termohon (Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penerbanganpada Dinas Perhubungan Pemerintah Aceh) untuk membayar kerugianmateriil kepada Pemohon sebesar Rp1.012.764.386,00 (satu miliar duabelas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluhHalaman 2 dari 8 hal. Put.

Menyatakan hukumnya Putusan Badan Arbitrase Nasional IndonesiaPerwakilan Medan dengan Register Nomor 13/II/ARB/BANI/Mdn/2019,Tanggal 22 November 2019 antara PT.Bandung International Aviationsebagai Pemohon melawan Kuasa Pengguna Anggaran BidangPenerbangan pada Dinas Perhubungan Pemerintah Aceh, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 18Desember 2019 dengan Register Nomor 1/ARB/2019/PN.BNA adalahbatal dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun;3.

Menyatakan permohonan banding dari Pemohon: KUASA PENGGUNAANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI ACEH tersebut tidakdapat diterima;2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkansejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Senin, tanggal 27 Juli 2020 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., HakimAgung yang ditetapkan olen Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr.

Pembanding/Tergugat I : Pemerintah Provinsi Gorontalo Diwakili Oleh : Pemerintah Provinsi Gorontalo
Pembanding/Tergugat II : Kementerian Perhubungan Republik Indonesia cq Direktroat Jendral Perhubungan Udara Cq Perhubungan Udara Provinsi Gorontalo
Terbanding/Penggugat : Pang Moniaga
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo

.; KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TERNATE

Penggugat belum langsung menguasai dan menempatibangunan tersebut ;Bahwa selanjutnya, di saat Penggugat sedang menunggu pengosonganbangunan atas barangbarang perabot kantor dan senjata milik DinasKehutanan Kabupaten Halmahera Barat tersebut, pada sekitar bulanSeptember 2005, secara diamdiam, tanpa sepengetahuan dan / ataupersetujuan dari Penggugat, Tergugat menyerobot masuk, menduduki danmengusai eks Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Maluku Utara tersebutselanjutnya menggunakannya sebagai Kantor Dinas Perhubungan

Bahwa selain menyerobot masuk, menduduki dan menguasai eks KantorDinas Kehutanan Kabupaten Maluku Utara dan kemudian menggunakannyasebagai Kantor Dinas Perhubungan Kota Ternate yang sesungguhnyaadalah merupakan milik Penggugat tersebut, Tergugat juga dengankehendaknya sendiri tanpa sepengetahuan apalagi persetujuan dariPenggugat, telan melakukan renovasi pad a bagianbagian tertentu daribangunan tersebut ;9.

Bahwa selain menuntut agar Tergugat keluar dari tanah dan bangunan milikPenggugat yang telah dikuasai dan / atau ditempati atau dipergunakansebagai Kantor Dinas Perhubungan Kota Ternate tersebut secara melawanhukum dan menyerahkannya kepada Penggugat dengan tanpa syarat,Penggugat juga menuntut agar Tergugat membayar ganti rugi kepadaPengugat, berupa kerugian materiel dan kerugian immaterial, Karena atastindakan Tergugat tersebut, Penggugat telah kehilangan kesempatan untukmenguasai dan menikmati

No. 2139 K/Pdt/2009atas kepemilikan tanah dan bangunan yang ditempati atau dipergunakansebagai Kantor Dinas Perhubungan Kota Ternate tersebut, oleh karena ituadalah beralasan menurut hukum apabila Penggugat menuntut kepadaTergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perinciansebagai berikut :a.

Kerugian Immaterial, sebesar Rp. 10.000.000.000, (sepuluh milyarrupiah), yaitu sebagai akibat teicernarnya nama baik Pengugat ditengahtengah masyarakat terutama di kalangan Tergugat sendiri,karena telah melahirkan image yang negatif bagi masyarakat luasbahwa seolaholah Pengugat hanya mengakungaku saja ataskepemilikan tanah dan bangunan yang ditempati atau dipergunakansebagai Kantor Dinas Perhubungan Kota Ternate tersebut, bahkan telahmelahirkan kesan seolaholah Penggugat telah menggunakan buktibukti

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INONESIA, 2. PT. SEMEN PADANG, DKK

., M.T ;Penyusun Bahan Bantuan Hukum, Setditjen Perhubungan Laut,Kemenhub ;kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai padaKementerian Perhubungan Republik Indonesia, berdasarkan SuratKuasa Khusus dari Menteri Perhubungan Republik Indonesiadan ;Nomor : SU 7 Tahun 2015 tanggal 20 April 2015, selanjutnya disebutSEDAQEL tiscimacmes ss ss ccnvemes 11 samme e411 sa emenme 6 emmmmmeoeT TERGUGAT ;PT. SEMEN PADANG, yang diwakili oleh Ir. Benny Wendry, M.M. selaku DirekturUtama PT.

Izin Penetapan Lokasi Terrminal Khusus dari Direktorat JenderalPerhubungan Laut Kementerian Perhubungan;h. Izin Operasional Dermaga dari Direktorat Jenderal Perhubungan LautKementerian Perhubungan.(Bukti T.IIIntv.1 4 s/d 12)8.

PM No. 51/2011 karena keputusan TUN tersebut ditetapkanoleh Menteri Perhubungan sebagai pejabat yang berwenang8.

No. 40 Tahun 2015 tentangKementerian Perhubungan, menteri yang membawahi bidang pelayaranadalah Menteri Perhubungan. Oleh karena itu, Pejabat TUN yang berwenangmenerbitkan Objek Gugatan TUN adalah Menteri Perhubungan ;11.Dalil Penggugat pada butir 7 halaman 4 Gugatan yang menyatakan bahwapejabat yang berwenang untuk mengeluarkan keputusan mengenaipenetapan lokasi terminal khusus/pelabuhan dalam kasus ini adalahMenteri Kelautan dan Perikanan adalah dalil yang keliru.

mengatur sebagaiberikut : Pasal 4 :Kementerian Perhubungan terdiri atas : a.

.;KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA

. & Associates, beralamat di JalanRaden Intan Il No. 2, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440.Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2015,selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT / PARAPEMBANDING ; MELAWANKEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA,berkedudukkan di Jalan Jati Baru No. 1 Jakarta Pusat ; Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Solafide Sihite, S.H., M.H ; 2. Momon Mulyana, S.H., M.Si ; 3. Taufiq Marhendra, S.H., M.Si ; 4. Alam Syah, S.H., M.H ; 0202005.

PEMERINTAH KOTA SEMARANG cq DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG VS Ir. DARSONO EDY WURYANTO