Ditemukan 1769 data
MICHAEL D. S. PONGSITANAN, SH.
Terdakwa:
SUTIKNO Alias BAPAK FAJA Bin SUMIHARJO.
173 — 147
SRIYANTO pAkiag: BABAKGrSARDI Bin SUHADI diberi tanggung jawabuntuk kele r Sue Adtaistras! pemohon sertifikatd. Kepala Dusun Sidodadi SARDI, Kepala Dusun Cinta mulya M. SODIK,Kepala Dusun, Kepala Dudun Sumber jaya SUYANTO diberi tanggunjawab sebagai pemberi informasi kepada warga yang ingin menguruskansertfikat Prona dan menemani dari BPN melakukan pengukuran lokasipemohon sertifikat.e.
32 — 20
Pasal 55 Ayat (1) Kele Jo. Pasal 64 Ayat (1)KUHPidana, dalam dakwaan PARIMAIR;2. Membebaskan Terdakwa SAYAARO GULO dari Dakwaan Primair tersebutdiatas ;3.
73 — 43
Pasal 55 ayat (1) kele KUHP karena kapasitas dia sebagai orangyang melakukan sendiri dan bersamasama dengan orang lain (sdr. PURWO JATMIKO),selain sebagai actor intellectualis perekayasaan tindak pidana pencurian yang dijadikan alatatau dasar melakukan pemberitahuan atau laporan palsu tersebut. Untuk Pasal 374 KUHPtidak dapat diterapkan jika dihubungkan dengan fakta perbuatan pada tanggal 17 Pebruari 2014karena bukti barang yang diserahkan kepada sdr.
45 — 24
telah direalisasikan, sehingga negara telah dirugikan sebesar Rp 337.251.625(tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)atau setidaktidaknya sebesar jumlah tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 joPasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) Undangundang Nomor 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) kele
sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64ayat (1) KUHP ; 227222 222 nnnnnnnnnn n=Subsidair : Melanggar ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2), ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) kele
melakukan tindak pidanamelanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi sebagaimana dakwaan Primair, makaTerdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selebihnyayaitu dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 18ayat (1) huruf a,b ayat (2), ayat (3) UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1)kele
Terbanding/Terdakwa : YURIKA S RAUF, S.PT ALIAS IKA
186 — 70
Pasal 55Ayat (1) kele KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalamDakwaan Primair;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YURIKA S RAUF, S.PT ALIAS IKAdengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah agar terdakwatetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus jutarupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti kepada Negarasebesar Rp.
DANANG LEKSONO WIB, S.H., M.H.
Terdakwa:
ASPIAN NAJIT Bin Alm. NAJIT
214 — 65
Orang yang melakukan perbuatan dengan sengajamenghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui ataumenyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbuldari padanya;Bahwa pasal 55 ayat (1) kele KUH Pidana berbunyi : dihukum sebagaipelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan,yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;Bahwa pelaku, yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dariyang terdapat dalam perumusanperumusan delik.
Terbanding/Penuntut Umum : RALI DAYAN PASARIBU, SE.SH
107 — 40
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau jikadiantara beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakankejahatan atau pelanggaran, hubungannya sedemikian rupa sehinggaharus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kele
Pasal 64 Ayat (1) Kele KUHPidana sebagaimana dalamDakwaan Primair, menghukum penjara Terdakwa SIDELI ZENDATO jika ditotalhampir 10 (Ssepuluh) tahun penjara. Bahwa timbul pertanyaan kami adaapa ??? dan dimana letak keadilan itu ???
Fakhrul Rozi Sihotang,SH.,MH
Terdakwa:
1.SOFYAN SURY, S.Pdi. M.Sc. Bin Alm. USTADIN AFANI.
2.RAHMAT ASHARI, SE Bin Alm. LUKMAN LAMPOH
99 — 35
Pasal 55 ayat (1) keLe KUHPidana;SUBSIDIAIR :Bahwa la Terdakwa . SOFYAN SURY, S.Pdi. M.Sc. Bin Alm. USTADINAFANI OESMAN, selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah PakatBeusareeTahun 2006 (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor :198 Tahun 2006 tanggal 16 Mei 2006 tentang Pengangkatan Direksi PerusahaanDaerah Pakat Beusaree Kab. Aceh Barat Periode 2006 2009), bersamasamadengan Terdakwa IIRAHMAT ASHARI, SE Bin Alm. LUKMAN LAMPOHSelakuMantan Direktur Administrasi dan Keuangan PD.
pembuktiannyalebin dulu pada dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti,maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanprimair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindakhalaman 103 dari 149 Putusan nomor 26/Pid.SusTPK/2019/PNBnaPidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KeLe
21 — 5
Pasal 55 ayat (1) kele KUHPidana, yang kualifikasinyaakan ditentukan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan altematif ketiga telah terpenuhi danteroukt, maka terhadap dakwaan altematif kesatu dan alternatif kedua tidak perludipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangandalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapatmenghapuskan/meniadakan pidana pada diri Para Terdakwa, baik berupaalasan pembenar
43 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 55 ayat (1) kele KUHP Jo.
86 — 32
Yang dalam hal iniadalah dakwaan kesatu primair yakni melanggar pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang67undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Kele KUHP , yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1 Unsur setiap orang;2 Unsur yang secara melawan hukum;3 Unsur memperkaya diri sendiri
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
IDARMAN ZILIWU ALS DARMAN
158 — 34
dilapangan.dana sejumlahtersebut seluruhnya telah dipergunakan untuk memperkaya diri Sendiri atauorang lain atau korporasi.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) KeLe
Unsur yang melakukanmenyuruh melakukan atau turutmelakukanperbuatan.Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam DakwaanSubsidair, selain menerapkan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001,juga mencantumkan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPyang mengatur tentangpenyertaan (deelneming), maka dipertimbangkan pula unsur Pasal 55 ayat (1)keLe KUHP.Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP tersebutterdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan
adakesepakatan antara terdakwa dengan Misrin Lawolo, ST, selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPk),Kolmes Martinus Laoli, selaku Pelaksana Pekerjaan, Bazaro Ndraha selakuKepala Sekolah dan selaku Penanggungjawab Kegiatan, Derman EddyEmmanuel Laoli, selaku Ketua P2S, Junison Gulo, selaku Sekretaris P2S,Monifao Telaumbanua, selaku Bendahara P2S dan Yesaya Gulo, selaku KetuaKomite Sekolah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuanPasal 55 ayat (1) kele
66 — 24
;Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat(1) kele KUHPidana adalah : Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwapidana : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukanperbuatan itu;Menimbang, bahwa ketentuan yanag diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPidana sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif, yaitu salah satu dari peranyang disebutkan apabila sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi danterbukti menurut hukum;
berdasarkan rangkaian pertimbangan yang telahdipertimbangkan di atas yakni dalam mempertimbangkan unsurunsur yang terkandungdalam pasal 5 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dianggap jugamerupakan bagian pertimbangan yang tidak terpisahkan dalam mempertimbangkanunsur pasal 55 ayat (1) kele
26 — 16
JARESMAN MANURUNG, M.M tidak terbukti secarasahdan meyakinkaan ......dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsI sebagaimana yang diatur didalamdakwaan Primair Pasal 2 Jo.Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas29UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo Pasal55 ayat (1) kele Kitab UndangUndang Hukum Pidana Jo.Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana2y3.Membebaskan Terdakwa oleh Karena itu
1.AFRINALDI, SH
2.Moslem Haraki, SH
3.M. Wildan Awaljon Putra, SH
Terdakwa:
Ahmad Als Mat Simpeng
210 — 108
Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turutserta melakukan perbuatan.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan unsurunsur yang ada di dalam Pasal 220 Jo Pasal 55 Ayat(1) keLe Kitab Undangundang Hukum Pidana tersebut secara satu persatuyaltu:Ad.1.
154 — 120
Menyatakan Terdakwa DANIEL SERAN Alias DANKER bersalah melakukan tindakpidana sebagai orang turut serta melakukan perbuatan dengan rencana terlebihHalaman 2 dari 86 Perkara Nomor : 111/Pid.B/2017/PN.Atbdahulu merampas nyawa orang lain sesuai dengan dakwaan Kesatu Primair Pasal340 Juncto Pasal 55 Ayat (1) kele KUH Pidana.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANIEL SERAN Alias DANKER berupapidana penjara selama SEUMUR HIDUP dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;3.
333 — 193
harus tetap berada dluar tahanan sampai putusan inimempunyai kekuatan hukum yang tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwadipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan, maka Terdakwa harus dibebanimembayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkatbanding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;Mengingat Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana diubah UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat(1) kele
105 — 42
Pasal 55 ayat (1) kele KUHP dan karenanya terdakwa haruslah dijatuhipidana sesuai dengan perbuatannya ;Menimbang, bahwa terhadap denda di dalam Pasal 3 UndangUndang No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi menyebutkan denda bersifat kumulatif alternatif namun dapatbersifat alternatif.
Syahrul Nasution, S.H.
Terdakwa:
Muhammad Firmansyah
132 — 98
telah terbukti secara sahdan meyakinkanBahwa berdasarkan halhal yang diuraikan diatas yangmerupakan faktafakta yang diperoleh dipersidangan, MajelisHakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah danmeyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukantindak pidana yaitu:Dalam dinas dengan sengaja memukul dan menyakitiseseorang bawahan yang mengakibatkan mati dilakukansecara bersamasama.Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurutPasal 131 Ayat (1) jo Ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 Ayat (1) kele
73 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 55 ayat (1) kele KUHPidana ;Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 244 dan Pasal 245KUHAP serta mempedomani ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yangumenyatakan Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan olehHal. 66 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagimana yang dimaksuddalam Pasal 244 dan 245 guna menentukan :a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkansebagaimana mestinya.b.