Ditemukan 2284 data
139 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat DaerahTulang Bawang;Halaman 1 dari 60 halaman. Putusan Nomor 197 PK/TUN/20165.
Terbanding/Tergugat I : Ny. ASLAMIAH BINTI H. GANI
Terbanding/Tergugat II : Hj. MARHAMAH BINTI SAIDJIN
Terbanding/Turut Tergugat I : PANITIA PENGADAAN TANAH KODYA JAKARTA TIMUR
Terbanding/Turut Tergugat II : DINAS PEKERJAAN UMUM DKI JAKARTA
114 — 59
,Kepala Subbagian Tata usaha Unit pengadaan' tanah melalui juru sitaPengadilan Negeri Jakarta Timur tangga 16 Desember 2015 ( bukti P 12 )untuk kepentingan dan sebagai sarat pencairan uang ganti rugi yang telah dikonsinyasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur peta bidang nomor 236 seluas862 meter persegi.Menimbang bahwa, alasan penggugat tidak bisa memperlihatkan asliAkta jual beli tanah tersebut dapat dibenarkan, karena untuk mendapatkanganti rugi , semua surat bukti kepemilikan ha atas harus diserahkan
467 — 625
., Jabatan Kepala SubBagian Advokasi Hukum Perdata;HATONI, S.H., Jabatan Kepala Sub BagianPertimbangan dan Advokasi HukumDitjenPengelolaan Hutan Produksi Lestari;M. ZAINURI, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum;Halaman 2 dari 82 halaman. Putusan Nomor 183/G/2018/PTUN,JKT.8. AGUS WARSITO, S.H., M.H., Jabatan StafSekretariat Ditjen Pengelolaan WHutan ProduksiLestari;9. JOVAN JULIAWAN, S.H., M.PA., Jabatan Staf BiroHukum;10. DUDY M. SARAGIH, S.H., Jabatan Staf BiroHukum;11.
89 — 29
Bahwa UPTD Kasda dipimpin oleh Kepala UPTD Kasda, kemudianunsur staf yang dipimpin oleh Kepala UPTD Kasda yaitu Kepala SubBagian Tata Usaha dan staf UPTD Kasda ; Bahwa syarat wajiob untuk menjabat Kepala UPTD Kasda KotaSemarang yaitu Pegawai Negeri Sipil dengan Eselon IV a. Kemudianuntuk lebih detailnya yang bisa menerangkan adalah BKD KotaSemarang ; Bahwa terkait pengangkatan Terdakwa SUHANTORO, S.E.
WAWAN Y., SH.
Terdakwa:
MUCHAMMAD ROMAHURMUZIY
1678 — 1230
Muafaq Wirahadi,S.Pd.l, M.Pd.l NIP 196909241997031001 dari Kepala Subbagian tatausaha Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya menjadi Kepala KantorKementerian Agama Kabupaten Gresik;Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil namaMUH. MUAFAQ WIRAHADI, M.Pd.I tanggal 11 Januari 2019 diangkatdalam jabatan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama KabupatenGresik;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 500 Kw.13.1.2/01/2019tanggal 29 Januari 2019 Nama: MUH.
MUH.MUAFAQ WIRAHADI, M.Pd.1 NIP. 19690924 199703 1 001 Kepala SeksiPendidikan Agama Islam diangkat menjadi Kepala Subbagian Tata Usahapada Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya;Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia NomorB.II/3/PKP.1/18302 tanggal 10 November 2016 menetapkan Menjatuhkanhukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)tahun kepada hormat Dr.
TPK/2019/PN.Jkt.Pste SYAIKHUL HADI, S.Ag, M.Fil.1 yang saat itu menjabat sebagai Kepala SubBagian Ortala dan Kepegawaian.Menimbang, bahwa MUH. MUAFAQ WIRAHADI mengetahui dirinya tidakdiusulkan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Gresik, kemudianmenemui saksi HARIS HASANUDIN selaku Pelaksana Tugas Kepala KanwilKementerian Agama Jawa Timur yang menggantikan SYAIFUL BAHRI, memintabantuan agar diusulkan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama KabupatenGresik.
Pd.l yang pada saat itu menjabatsebagai Kepala Seksi Sarana Prasana Pendidikan Madrasah;e MACHSUN ZAIN, S.Ag, M.Si yang pada saat itu menjabat sebagai KepalaSeksi Pembinaan Haji dan Umroh;e SYAIKHUL HADI, S.Ag, M.Fil.1 yang saat itu menjabat sebagai Kepala SubBagian Ortala dan Kepegawaian.Menimbang, bahwa saksi MUH.
, M.Pd.INIP 196909241997031001 dari Kepala Subbagian tata usaha Hal 541 dari 597, Putusan No.87/Pid.Sus.
66 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 405 Tahun 2004 tentangUraian tugas Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Bidang, SubBagian dan Seksi pada Dinas Kelautan dan Perikanan KabupatenKetapang ;Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 275 Tahun 2004 tentang Susunanorganisasi dan Tata Verja (SOTK) Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Ketapang ;Hal. 32 dari 66 hal. Put. No. 2296 K/Pid.Sus/2012. Salinan Peraturan Bupati Ketapang Nomor : 46 Tahun 2006 tentangPetunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja ;.
105 — 72
. : Kepala Subbagian Bantuan HukumMineral, Batubara dan Geologi, Sekretariat Jenderal, KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral R.L;DENNY Z.
372 — 56
Jabatan pelaksana;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa jabatan Penggugat sebagai Pejabat Kepala SubBagian Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat Daerah KabupatenKepulauan Sula adalah masuk dalam bagian Jabatan Administrasi;Menimbang, bahwa oleh karena jabatan penggugat adalah termasukdalam jabatan administrasi (JA), maka Tergugat (Bupati Kepulauan Sula)berwenang dalam menerbitkan objek sengketa a quo;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut
HJ. MURNI DJAFAR,S.H.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Intervensi:
H. MUHAMMAD ZIKIR
201 — 120
pengecekan baru dipagar ;Bahwa Koperasinya bernama Koperasi Nusa Mandiri ;Bahwa dijaminkan sertipikat pada pahun 2015 ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Persidangansetempat pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 yang tertuang sebagaimana berita acara permeriksaan setempat tersebut ;Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masingmasing mengajukan kesimpulannya pada tanggal 07 Oktober 2018, sedangkanpihak Penggugat mengajukan kesimpulannya melalui Kesekretariatan SubBagian
165 — 51
analisa kredit :1Pemohon kredit/nasabah datangke PD BPR Kandangan denganmembawa fotocopy KTP suami/isteri, fotocopy KK, fotocopyagunan/jaminan, fotocopy suratketerangan usaha menemui KasubBagian Analisa kreditPemohon kredit mengisi mengisiformulir permohonan kredit dansetelah selesai diajukan kepadaKasub Bagian Analisa kredit1 Wawancara pemohon kredit yang dilakukan Kasub BagianAnalisa kredit2 Survey lapangan (usaha dan agunan) yang dilakukan KasubBagian Analisa kredit bisa juga bersamasama dengan Ka SubBagian
KreditHasil survey dan wawancara diterbitkan Surat KeputusanAnalisa yang dibuat Kasub Bagian Analisa kredit dandiajukan kepada Kasub Bagian kreditc Prosedur persetujuan kredit:1 Surat Keputusan Analisa yang dibuat Kasub BagianAnalisa kredit dan diajukan kepada Kepala BagianPemasaran2 Kepala Bagian Pemasaran mengadakan rapat komite(dihadiri Kabag Pemasaran, direktur pemasaran, Ka SubBagian Kredit, Kasub Bagian Analisa kredit) dan apabilapemberian kredit disetujui maka dijadwalkan untukpemberian kredit
Selain itutransaksi tersebut juga dicatatkan pada komputer yang ada di mejateller;Bahwa ditempat terdakwa IV bekerja di BPR Kandangan terdapataturan internal atau SOP tentang tugas yang berkaitan dengan subbagian kas dan teller/kasir kantor PD BPR Kandangan yaitu SuratEdaran Direksi tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit No.001/PERDIR/PD.BPRKDG/2012;Bahwa selama terdakwa IV bertugas sebagai teller/kasir kantor PDBPR Kandangan sebelum melakukan realisasi pencairan kredit,terdakwa IV tidak pernah melakukan
Akhmad Karyadi mengatur dan menyiapkan persyaratanlainlain antara lain laporan keuangan Perusahaan yang diperlukan denganbekerjasama dengan terdakwa I Fitriyadi Als Ifit Bin Rahmadi selaku ka SubBagian kredit yang bertugas menerima permohonan kredit nasabah, melakukansurvey dan melakukan penilaian jaminan yang akan diagunkan, membuatlaporan hasil survey dan mengetikan serta membuat perjanjian kredit, yangmana pekerjaan terdakwa I Fitriyadi Als fit Bin Rahmadidipertanggungjawabkan kepada terdakwa
CabBanjarmasin dan hal tersebut dibenarkan oleh terdakwa IT M IlhamRossady selaku direktur pemasaran.Bahwa realisasi pencairan pinjaman kredit kepada tujuh orangpegawai PD BPR Kandangan telah melanggar Peraturan DireksiNo.10/SK.DIR/PD.BPRKDG/2011 Tanggal 24 Agustus 2011Tentang Batas Wewenang Memutus Kredit, dikarenakan tidakadanya persetujuan dari Dewan Pengawas PD BPR Kandangan danterdakwa III Abdul Majid Bin Abdullah memerintahkan secara lisankepada terdakwa IV Norhasanah Alas sanah selaku Kepala subbagian
1.Bambang Trisno Widarto
2.Hera Widarti
3.Joko Prabanto
4.Etik Wulaningsih
5.Winarni
6.Purnomo Aji
7.Rokhaeny Dien Siantury
8.Royida Ulfah
9.Willya Masykur
10.Zamroni Faried
Tergugat:
BUPATI PACITAN
Turut Tergugat:
1.Jumari
2.Suwarno
3.Supriyanto
4.Joni
5.Riyanto
135 — 30
Novia Wardhani, S.H,.M.Si Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenPacitan, 3. Deni Cahyono, S.H.,M.Si Jabatan Kepala Sub Bagian ProdukHukum Peraturan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, 4.Roni Subastian, S.H Jabatan Staf Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Pacitan, 5.
192 — 87
., MH (KepalaBagian Advokasi IIl Pada Biro Advokasi Kementerian Keuangan), DianaSetiastanti (Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Gorontalo), Dwi Susianto Guntoro, SH (Kepala Subbagian Advokasi IIICPada Biro Advokasi Kementerian Keuangan), Marlyn Tupamahu (KepalaSeksi Hukum dan Informasi KPKNL Gorontalo), Sugeng Widodo, SH., LL.M(Pelaksana pada Biro Advokasi Kementerian Keuangan), Nirmala Azizah, SH(Pelaksana pada Biro Advokasi Kementerian Keuangan), Trie Nurul WidyaWardhani,
137 — 28
Sesuai dengan Pasal 46 ayat (1)Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 5 Tahun 2008 tentanguraian tugas subbagian dan seksi pada Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional dan Uraian Tugas Urusan dan Subseksi pada kantor Pertanahan,Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan mempunyai tugas menyiapkanpengkajian hukum, sosial, budaya, ekonomi dan politik terhadap sengketa dankonflik pertanahan, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubunganhukum antara orang dan atau badan hukum dengan
LILIS SAODAH
Tergugat:
1.BUPATI BOGOR
2.BUPATI KABUPATEN BOGOR
Intervensi:
JEJEN
216 — 96
November 2019 ; (Sesuai dengan foto: Foto copy Publikasi melalui Media Pers yang di unggah ke mediaHal 45 dari 85 hal Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.BDGBukti P 20Bukti P 21Bukti P 22Bukti P 23Bukti P 24Bukti P 25Bukti P 26Bukti P 27Bukti P 28Bukti P 29Bukti P 30sosial internet sekitar tanggal 613 November 2019 ; (Sesualdengan foto COpy); 22222 nen en ene n eens nnn en enn ene ne nee: Foto copy Surat Pengaduan Tanggal 17 November 2019 yang ditujukan kepada Bupati Bogor. dan telah di terima oleh SubBagian
RAYA KURNIA MENNO
Tergugat:
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 MALANG
403 — 291
Subbagian Tata Usaha; dand.
174 — 425 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ayub selaku Kepala SubBagian Tata Usaha UPCA Kota Jambi. Namun lagilagi TimPemeriksa tidak menunjukan Surat Tugas serta menjelaskan maksuddan kedatangannya kepada Sdr. M. Ayub akan tetapi Tim Pemeriksalangsung menginterogasi Sdr. M. Ayub dengan beberapa pertanyaanyang bersifat memojokkan terkait dengan produksi aspal hotmix olehUPCA Kota Jambi serta intimidasi kepada Sdr. M Ayub;19.Bahwa oleh karena Sdr. M.
199 — 116
., jabatan Kepala SubBagian Produk Hukum dan Analisis KebijakanDaerah Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Sarolangun; 4. KAIRONI, S.H., Staf Pelaksana Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun; Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia,beralamat di Kompleks Perkantoran GunungKembang No. 1, Kabupaten Sarolangun, PropinsiJambi; Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;1.4 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TAMAN DEWA KECAMATANMANDIANGIN, KABUPATEN SAROLANGUN,yang berkedudukan di jln.
Baso Muhadong
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
228 — 132
., Jabatan Kepala SubBagian Sengketa Hukum dan HAM pada Biro Hukum SekretariatDaerah Provinsi Kalimantan Selatan;5. M. DIAN ANSYARI, S.H., M.H., Jabatan Kepala Sub Bagian TataUsaha pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi KalimantanSelatan; 6.
ELVIN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
Intervensi:
1.SUGIONO
2.SRI HARTATI
3.EDWIN APRIHANDONO
4.SANDRA RAMADHIETA
193 — 113
tanggal 1 Agustus 2018 yaing isinya sebagaimanaHalaman 44 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDGtercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuandidalam putusan inl ; 22222022 22222 nee nee ne n=Bahwa didalam persidangan tanggal 1 Agustus 2018 telah hadirpihak ketiga dan menyatakan secara lisan untuk diikutsertakan sebagaiIntervensi dalam sengketa in litis yang kKemudian ditindak lanjuti dengan suratpermohonan intervensi tertanggal 1 Agustus 2018 yang diterima oleh SubBagian
1.MARY YULIARTY, SH. MH
2.ARGA BRAMANTYO CAHYA SAHERTIAN, SH.
Terdakwa:
KARTIKA SARI Binti Alm SUWARNO
191 — 133
Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN BonBahwa yang membuat Saksi percaya dan yakin meminjamkan plafondkredit milik Saksi di Bank BRI kepada Terdakwa dan Saksi Adi PutraWibowa dalah karena adanya permintaan dari Saksi Asep Adisaputra,kebetulan yang bersangkutan Pegawai BRI dan Saksi sering dibantu, danjangka waktunya hanya sampai bulan Februari 2019;Bahwa Terdakwa dan Saksi Adi Putra Wibow juga berjanji akanmemberikan fee kepada Saksi dari 3 (tiga) SPK palsu dari BadanPengelolaan Keuangan Sekretariat Subbagian