Ditemukan 1770 data
Urut Berdasarkan
Putus : 26-05-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 591 K/PID.SUS/2016 Tanggal 26 Mei 2016 — ELVI INDRIANI NINGSIH, S.Sos T2,T3,T4,T5
69 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 55 ayat (1) kele KUHPidana ;Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 244 dan Pasal 245KUHAP serta mempedomani ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yangumenyatakan Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan olehHal. 66 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagimana yang dimaksuddalam Pasal 244 dan 245 guna menentukan :a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkansebagaimana mestinya.b.
Register : 12-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 28-K/PM.III-16/AD/III/2021 Tanggal 2 Agustus 2021 — Oditur:
Syahrul Nasution, S.H.
Terdakwa:
Muhammad Firmansyah
124 — 91
Syahrul Nasution, S.H.
Terdakwa:
Muhammad Firmansyah
124 — 91
telah terbukti secara sahdan meyakinkanBahwa berdasarkan halhal yang diuraikan diatas yangmerupakan faktafakta yang diperoleh dipersidangan, MajelisHakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah danmeyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukantindak pidana yaitu:Dalam dinas dengan sengaja memukul dan menyakitiseseorang bawahan yang mengakibatkan mati dilakukansecara bersamasama.Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurutPasal 131 Ayat (1) jo Ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 Ayat (1) kele
Register : 16-01-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PN MAMUJU Nomor - 09/Pid. Sus/TPK/2015/PN.Mam Tanggal 2 Juli 2015 — - SUWARDI KOESHADHIE
101 — 42
101 — 42
Pasal 55 ayat (1) kele KUHP dan karenanya terdakwa haruslah dijatuhipidana sesuai dengan perbuatannya ;Menimbang, bahwa terhadap denda di dalam Pasal 3 UndangUndang No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi menyebutkan denda bersifat kumulatif alternatif namun dapatbersifat alternatif.
Register : 18-02-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 1 Juni 2015 — EPOK BAHARUDIN Bin IDIS MATING
89 — 39
89 — 39
;Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat(1) kele KUHPidana adalah : Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwapidana : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukanperbuatan itu;Menimbang, bahwa ketentuan yanag diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPidana sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif, yaitu salah satu dari peranyang disebutkan apabila sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi danterbukti menurut hukum;
berdasarkan rangkaian pertimbangan yang telahdipertimbangkan di atas yakni dalam mempertimbangkan unsurunsur yang terkandungdalam pasal 5 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dianggap jugamerupakan bagian pertimbangan yang tidak terpisahkan dalam mempertimbangkanunsur pasal 55 ayat (1) kele
Register : 16-03-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN MAMUJU Nomor 08/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mam. Tanggal 2 Juli 2015 — MISRAN
124 — 23
124 — 23
dengan pidana denda;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan terdakwa Misran telah memenuhi seluruh unsurunsur seluruhpasal pada dakwaan Subsidair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwaMisran telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana yangdidakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Jo.UUNo.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 kele
Register : 29-09-2014 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk Tanggal 7 Januari 2015 — H. SAMSIAR BIN SAMSU
41 — 19
41 — 19
Beringin Putra sekaligus selaku rekanan dalam RHL tahun 2001 dan tahun2002 tersebar di Kabupaten Barito Selatan untuk melaksanakan item pekerjaanselanjutnya proses pencairan dana untuk seluruhnya (100%), ada perbuatanpembarengan/turut serta sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) kele KUHPidana ?
;w Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsur yang terkandung dalamPasal 55 ayat (1) kele KUHPidana adalah : Dihukum sebagai orang yangmelakukan peristiwa pidana: Orang yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;~ Menimbang, bahwa ketentuan yanag diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPidana sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif, yaitu salah satu dariperan yang disebutkan apabila sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telahterpenuhi dan terbukti menurut hukum
Putus : 08-12-2014 — Upload : 25-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 125/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby Tanggal 8 Desember 2014 — TERRY HERDIAWAN
72 — 47
72 — 47
Pasal 55 ayat (1) kele KUHP karena kapasitas dia sebagai orangyang melakukan sendiri dan bersamasama dengan orang lain (sdr. PURWO JATMIKO),selain sebagai actor intellectualis perekayasaan tindak pidana pencurian yang dijadikan alatatau dasar melakukan pemberitahuan atau laporan palsu tersebut. Untuk Pasal 374 KUHPtidak dapat diterapkan jika dihubungkan dengan fakta perbuatan pada tanggal 17 Pebruari 2014karena bukti barang yang diserahkan kepada sdr.
Putus : 12-08-2010 — Upload : 13-07-2013
Putusan PN MAKALE Nomor 1/Pdt.G/2010/PN MKL Tanggal 12 Agustus 2010 — TO PARENGNGEâ INDOâ DAUN (A) D. DAUN DATU; lawan DOLI (A) DOLI TAâÂÂDUNG; RIKKA; INDOâ SAKKEâÂÂ;
65 — 26
65 — 26
Bahwa keturunan NEBARRONG adalah LAI KALAA, DATU TINGGI, NE MATAN,NE TAPPANG (mandul) jBahwa yang menjadi Sikampa Tongkonan adalahKeturunannya DATU LILING ;Bahwa orang tuanya NE LIPPA (ayah Penggugat) LAI39Bahwa anak dari NE KALAA adalah LAI SERANG dan LIPPA ;Bahwa NE LIPPA = melahirkan INDO DAUN ;Bahwa DOLI asalnya dari Kele.
Register : 18-02-2015 — Putus : 04-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 4 Juni 2015 — ZAINAL MAKMUR Bin KURNAIN AMIR (Alm)
58 — 13
58 — 13
;Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat(1) kele KUHPidana adalah : Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwapidana : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukanperbuatan itu;Menimbang, bahwa ketentuan yanag diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPidana sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif, yaitu salah satu dari peranyang disebutkan apabila sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi danterbukti menurut hukum;
berdasarkan rangkaian pertimbangan yang telahdipertimbangkan di atas yakni dalam mempertimbangkan unsurunsur yang terkandungdalam pasal 5 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dianggap jugamerupakan bagian pertimbangan yang tidak terpisahkan dalam mempertimbangkanunsur pasal 55 ayat (1) kele
Register : 03-10-2016 — Putus : 20-04-2015 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 222/Pdt.G/2014/PN Mdn Tanggal 20 April 2015 — - Ir. AZZAM RIZAL, M. Eng (PENGGUGAT)
- BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA Cq. KEPALA PERWAKILAN BPKP SUMUT (TERGUGAT I)
- KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (TERGUGAT II)
- KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA (TERGUGAT III)
63 — 15
63 — 15
Eng yang disangkamelanggar Pasal 2 atau Pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 jo UU RI No. 20 tahun2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasanTindak Pidana Korupsi dan atau Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 ayat (1) UU RI No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucianuang jo Pasal 55 ayat (1) kele KUHPidana sudah lengkap (P21) dinagazelen,dilegalisir dan diberi materai sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberiTANGO... eee ce cece ccecccceeeeeececeeseuseuueeeeueceeeeseuauaueuase
Register : 11-05-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 29-09-2020
Putusan PN PALU Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal Tanggal 7 September 2020 — Penuntut Umum:
Benu Elamrusyiah, S.H.
Terdakwa:
STANLEY TAMPOHELA Als. PAPA HENY
120 — 29
Benu Elamrusyiah, S.H.
Terdakwa:
STANLEY TAMPOHELA Als. PAPA HENY
120 — 29
UtaraKeadaan yang Meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa sopan dalam persidangan ;Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang Nomor: 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangNomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto paal 55ayat (1) keLe
Register : 29-07-2013 — Putus : 10-10-2013 — Upload : 05-03-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 23/PID.SUS/TPK/2013/PN.PL.R Tanggal 10 Oktober 2013 — Ir. WAHYUDI RAHARJO Bin ROEMEDI
48 — 20
48 — 20
Wahyudi Raharjo BinRoemedi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kebudayaan dan ParawisataKabupaten Kotawaringin Barat dengan jabatan Kepala Bidang PengembanganPawawisata, ada perbuatan pembarengan/turut serta sebagaimana yang terdapatdalam Pasal 55 ayat (1) ke le KUHP; Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsur yang terkandung dalam Pasal 55ayat (1) kele KUHPidana adalah : Dihukum sebagai orang yang melakukanperistiwa pidana : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turutmelakukan perbuatan
Register : 11-03-2010 — Putus : 30-08-2010 — Upload : 23-03-2011
Putusan PN POSO Nomor 109/PID.SUS/2010/PN.PSO Tanggal 30 Agustus 2010 —
99 — 16
99 — 16
Unsur "Turut serta atau secara bersamasama;er rene Menimbang, bahwa unsur turut serta/ dilakukan secara bersamasama ini dirumuskandalam Pasal 55 ayat (1) kele KUHP yang dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimatbersamasama.
Register : 26-05-2014 — Putus : 30-09-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 40/Pid.sus-TPK/2014/PN Plk Tanggal 30 September 2014 — Drs. H.M. HASANUDDIN,M.AP
56 — 14
56 — 14
; Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsur yang terkandung dalam Pasal 55ayat (1) kele KUHPidana adalah : Dihukum sebagai orang yang melakukanperistiwa pidana : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turutmelakukan perbuatan itu;~ Menimbang, bahwa ketentuan yanag diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPidana sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif, yaitu salah satu dari peranyang disebutkan apabila sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi danterbukti menurut hukum
Upload : 14-08-2014
Putusan PT MEDAN Nomor 26/PID.SUS.K/2014/PT-MDN JHONY ARIFIN SIAHAAN
32 — 24
32 — 24
Pasal55 Ayat (1) Kele jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaanPRIMAIR.2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa JOHNNY ARIFIN SIAHAANdengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selamaTerdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetapditahan dan ditambah dengan pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000.(lima ratus juta rupiah) Subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan. 3.
Putus : 26-07-2011 — Upload : 14-12-2013
Putusan PN SIDOARJO Nomor 407/Pid.B/2011/PN.Sda Tanggal 26 Juli 2011 — TRI YUDHA BARATA
36 — 9
36 — 9
saksiAYUB IRFANI SULISTYO mendapat' bagian sekurangkurangnyaRp.311.500.000, (tiga ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah), saksi SUGIHARSONO mendapat bagian sekurangkurangnya Rp.89.900.000, (delapanpuluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), dan saksi KURNIA TRIKUSNANTO mendapat bagian sekurangkurangnya Rp.364.150.000, (tiga ratusenam puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPjo Pasal 55 ayat (1) kele
Register : 31-07-2008 — Putus : 04-12-2008 — Upload : 22-10-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 2396/Pid.B/2008/PN Jkt.Brt Tanggal 4 Desember 2008 — Penuntut Umum:
JHONNY W. PARDEDE, SH
Terdakwa:
1.TENG TZU CHIANG
2.LI YI HAO
176 — 127
JHONNY W. PARDEDE, SH
Terdakwa:
1.TENG TZU CHIANG
2.LI YI HAO
176 — 127
UU No. 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika jo.Pasal 55 ayat (1) kele KUHP.KEDUA:ooo Bahwa mereka terdakwa 1. Teng Tzu Chiang dan terdakwa 2.
Register : 25-02-2015 — Putus : 25-03-2015 — Upload : 01-08-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 04/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR Tanggal 25 Maret 2015 — Drs. H.DEDDY CHANDRA, MM ;
47 — 23
47 — 23
Deddy Chandra, MM dan saksi Gustian Bayusecara bersamasama sehingga merugikan keuangan negara dan perbuatan terdakwa dapatdikwalifisir sebagai medepleger yang telah memenuhi semua unsur dari medepleger,sehingga dengan demikian unsur Pasal 55 ayat (1) kele KUHP telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari pasal 3 UndangUndang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan
Register : 23-12-2020 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 25-01-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN Tanggal 25 Januari 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
162 — 80
162 — 80
ada alasan menangguhkan penahanan Terdakwakarenanya Terdakwa harus tetap dalam tahanan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karenaTerdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan, maka Terdakwa harusdibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawahini;Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana diubah UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55ayat (1) kele
Register : 13-12-2011 — Putus : 15-03-2012 — Upload : 20-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 100 /Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg. Tanggal 15 Maret 2012 — AYI SOLEHUDIN Bin LILI
56 — 18
56 — 18
Pasal55 ayat (1) kele KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaansubsidaritas maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulubaru kemudian dakwaan Subsidiair , apabila dakwaan Primair tidak terbukti , akantetapi kalau dakwaan Primair terbukti maka majelis tidak perlu mempertimbangkandakwaan Subsidiair atau dakwaan selanjutnya ; DAKWAAN PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Jo.