Ditemukan 1772 data
94 — 37
Komariah EmongSupardjaja, SH hanyalah berlaku khusus dalam hukum pidana Indonesiamengingat masih berlakunya hukum adat (Soepomo, dikuatkan olehMoeljatno), tetapi itupun terbatas sepanjang tidak ada padanannya dalamKUHP (Pasal 5 UndangUndang No. 1 Drt Tahun 1951).b.
1.FEBRIAN JAMES
2.ADIANSYAH
3.MAWARDI
Tergugat:
1.PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk
2.PT. Town Management Development, Tanjung Bunga. Cq. PT. Wahana Mustika Gemilang
Turut Tergugat:
Kantor PDAM Perusahaan Air Minum Kota Makassar)
168 — 66
Dengan demikian perubahan gugatan yang dibenarkan menuruthukum adalah yang tidak mengubah dan menyimpangi kejadian materil.Menurt Soepomo, perkataan pokok gugatan berasal dari onderwerp vanden eis. Beliau mengakui perkataan ini tidak terang. Kita sependapatdengan penegasan, sehingga perkataan itu) dalam pengkajianyurisprudensi tergolong penggarisan kabur (vague outline) atauHalaman 81 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 435/Pat.G/2020/PN.MKSmengandung pengertian luas (broad term).
674 — 955
Soepomo, SHKav.178 A Jakarta Selatan dan MN Insank Nasrudin., S.H., Nikolas JnohanKilikily., S.H., M.H, Sakti Prawira Halomoan., S.H, Penasihat Hukum berkantorpada Law Firm INSANK NASRUDIN & CO, Wisma NH lantai dasar JalanRaya Pasar Minggu Kav.2 BC, Pancoran, Jakarta Selatan 12780 berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2019;Terdakwa 31. Nama lengkap : Galih Ginanjar Saputra2. Tempat lahir : Garut3. Umur/Tanggallahir : 33 Tahun /9 April 19864. Jenis kelamin : Lakilaki5.
83 — 96
Soepomo, SH., dalam bukunya HukumAcara Perdata Pengadilan Negeri, Penerbit : Pradnya Paramita, Cetakanke17, halaman 68 (enam puluh delapan), menyatakan sebagai berikut :Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, menurut Pasal 174Reglemen Indonesia mempunyai kekuatan sempurna (volledigbewijs).
SESOTYOADHI. WNT
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK
Intervensi:
M. SALEH SUGANDHI SUMANTA
228 — 156
SURAT UKUR No.595.3/405/1986 135/SawanganBaru/2000Sebelah Utara Kosum UtamSebelah Timur Soepomo H. AmalSebelah Selatan Rencana Jalan JalanSebelah Barat Jalan Desa Jl. H. Maksum 29.Bahwa jika dirunut kepemilikan tanah dari pemilik tanah yang berbatasandengan tanah dari Objek Sengketa, data yang tertulis di Surat Ukur No.Halaman 21 dari 117 Putusan Perkara Nomor: 38/G/2021/PTUN.BDG 489/1980 milik PT. Karya Mitra Insani (d/n A.
SESOTYOADHI. WNT
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK
Intervensi:
M. SALEH SUGANDHI SUMANTA
282 — 231
SURAT UKUR No.595.3/405/1986 135/SawanganBaru/2000Sebelah Utara Kosum UtamSebelah Timur Soepomo H. AmalSebelah Selatan Rencana Jalan JalanSebelah Barat Jalan Desa Jl. H. Maksum 29.Bahwa jika dirunut kepemilikan tanah dari pemilik tanah yang berbatasandengan tanah dari Objek Sengketa, data yang tertulis di Surat Ukur No.Halaman 21 dari 117 Putusan Perkara Nomor: 38/G/2021/PTUN.BDG 489/1980 milik PT. Karya Mitra Insani (d/n A.
159 — 92
Soepomo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara PerdataPengadilan Negeri, Penerbit Pradnya Paramita Jakarta, 2000, hal. 11).Dengan demikian, sudah jelaslah penggunaan Pasal 165 Rv sebagaidasar pengajuan eksepsi kompetensi absolut tidak dapat diterima sesuaipengaturan pasal 393 ayat 1 dan ayat 2 HIR yang menyatakan tegasHal 83 dari 129 Hal. Put No.114/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.pengadilan negeri tidak boleh menggunakan acara yang lain atau yanglebih daripada yang ditentukan dalam reglemen iniB.
194 — 65
Komariah EmongSupardjaja, SH hanyalah berlaku khusus dalam hukum pidanaIndonesia mengingat masih berlakunya hukum adat (Soepomo,dikuatkan oleh Moeljatno), tetapi itupun terbatas sepanjang tidakada padanannya dalam KUHP (Pasal 5 UndangUndang No. 1 DrtTahun 1951).b.
1.Nursamawati Binti Usman TK
2.Muhammad Ansari Bin Syarifuddin
3.Mahda Lena Binti Syarifuddin
Tergugat:
1.Safpelita Ali
2.Husaini,
3.M. Indrawan Nursabil
4.Siren
5.Pemerintah Republik Indonesia, C.q Kepala Badan Pertanahan Nasional, C.q Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya
6.PT. Tower Bersama,
7.Masitoh
8.Muhammad Resep Ginting
9.Khalid Musliadi
10.Sayed Fajar
11.Ermawati
12.Edi Wulan Saputra
13.Erismawati
14.Cut Keumalasari,
15.Drg. Doni Asirin
16.Desry Wahyuni
Turut Tergugat:
1.Camat Kuala
2.Keuchik Gampong Ujong Patihah
3.Notaris M. Hardisyah N.K, S.H., M.Kn,
141 — 98
dalamJawabannya tersebut, maka sesuai tertib hukum acara perdata yang berlaku,Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebin dahulu kebenaran EksepsiHalaman 110 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Skmeksepsi tersebut, apakah beralasan hukum atau tidak, sebelummempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi pokok perkaranya sendiri;Menimbang bahwa terhadap Eksepsi dari para Tergugat Majelis Hakimakan mempertimbangkan sebagai berikut;DALAM EKSEPSIMenimbang bahwa menurut Prof Dr.R Soepomo
238 — 62
Komariah Emong Supardjaja, SHhanyalah berlaku khusus dalam hukum pidana Indonesia mengingat masihberlakunya hukum adat (Soepomo, dikuatkan oleh Moeljatno), tetapi itupunterbatas sepanjang tidak ada padanannya dalam KUHP (Pasal 5 UndangUndangRI Nomor : 1 Drt Tahun 1951).b.
86 — 19
No.810/Penk.Perd/2015/PN.Mdn ;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim telah diupayakanperdamaian diantara kedua belah pihak yang berperkara dengan cara Mediasi,dimana atas persetujuan kedua belah pihak yang berperkara telah ditunjuk :SOEPOMO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan sebagai Mediator,berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 17 Juni 2015,Nomor : 28/Pdt.G/2015/PN.Mdn ;Menimbang, bahwa sesuai dengan pemberitahuan Mediator kepadaMajelis Hakim dengan suratnya
187 — 93
Soepomo, yang menyebutkan :"Terhadap eksepsi tidak berkuasanya hakim itu, pasal 136mengizinkan adanya pemeriksaan dan putusan tersendiri."Pendapat ahli Krisna Harahap, yang menyebutkan :"Pasal 136 HIR menyebutkan bahwa kecuali eksepsi yangmenyangkut kekuasaan hakim secara absolut dan relatif, eksepsi lainharus dibahas dan diputuskan bersamasama dengan pokokperkara."
400 — 1024
Soepomo, S.H.,Blok A01 No. 231, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota JakartaSelatan, Prov. DKI Jakarta. Dalam hal ini memberi kuasa kepada RahmadanyFirmansyah DKK, Advokat berkedudukan di Jalan Tebet Timur Dalam Raya No.24 Jakarta Selatan 12820, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November2018, sebagai TERGUGAT I;Hal 4 dan 102 hal Putusan Nomor3. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Cq.
209 — 42
Soepomo, S.H. v..apabila suatu BANTAHAN dari Tergugat dianggap oleh Hakim ternyataBENAR, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehinggahakim dapat memberi keputusan akhir (eind vonis) dimana eksepsi yangdiajukan Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan Penggugat tidakdapat dikabulkan., (HukumAcara Pengadilan Negeri Cetakan Tahun 1973, hal 5152); Yuris* rudensi MARI tan al 11 Desember 1975 No. 22 K/Si /1974dengan kaidah Hukum :"Karena Eksepsi yang diajukan Terbantah dianggap benar,
727 — 555 — Berkekuatan Hukum Tetap
Soepomo, SH., No.1A, Menteng Dalam Jakarta Selatan 12870 berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2009 ;Pemohon Kasasi Il sampai dengan VII dahulu Kreditur Lain;melawan:CROWN CAPITAL GLOBAL LIMITED, suatu perusahaan yangdidirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands, berkedudukandi Offshore Incorporation Limited, P.O.BOX 957, OffshoreIncorporation Center, Road Town, Tortola British Virgin Islands,dalam hal ini memberi kuasa : Ibrahim Senen,SH.
261 — 83
Soepomo, Komplek Bier No. 18E, Menteng Dalam, Jakarta Selatan,Indonesia.
Soepomo Komplek BierNo. 18E, Menteng Dalam, Jakarta Selatan, Indonesia.B. Dalam EksepsiBahwa KOHIPSI yang dinyatakan sebagai Tergugat XLII menyatakanmenolak gugatan Penggugat yang ternyata tidak memenuhi persyaratanformal dari peraturan perundangan yang berlaku.C.
41 — 28
Komariah Emong Supardjaja, SH hanyalah berlaku khususdalam hukum pidana Indonesia mengingat masih berlakunya hukum adat (Soepomo,dikuatkan oleh Moeljatno), tetapi itupun terbatas sepanjang tidak ada padanannyadalam KUHP (Pasal 5 UndangUndang No. 1 Drt Tahun 1951).b.
177 — 62
Soepomo menyatakan tentang hukum adat(Hilman Hadikusuma. PokokPokok Pengertian Hukum Adat. Bandung:Alumni. 1980, halaman 32) sebagai berikut.Hukum adat adalah hukum Nonstatuair yang sebagian besar adalahhukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusankeputusan hakimyang berisi asasasas hukum dalam lingkungan, di mana iamemutuskan perkara. Hukum adat berurat berakar pada kebudayaantradisionil.
620 — 1094
Soepomo Nomor 231, Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2019;Hal. 2 dari 338 Hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.
1.DEWI SARASWATI binti RAHMAT bin MOESTOPO
2.BAGUS RAHADI bin RAHMAT bin MOESTOPO
3.SUPRAPTO AGUNG WAHONO bin RAHMAT bin MOESTOPO
4.TOTO IRAWANTO SH, bin RAHMAT bin MOESTOPO
Tergugat:
1.YAYASAN UNIVERSITAS PROFESOR DOKTOR MOESTOPO BERAGAMA disingkat Ys. UPDM B
2.Drg. Hyginus Hermanto MM, bin Joesoef bin MOESTOPO
3.Romualdus Kusumanto bin Joesoef bin MOESTOPO
4.Yohanes Kusdharmanto bin Joesoef bin MOESTOPO
5.Drg. Lukas Kusparmanto MARS, bin Joesoef bin MOESTOPO
6.Maria Margaretha Kusnandari binti Joesoef bin MOESTOPO
7.Ignatius Kusnanto bin Joesoef bin MOESTOPO
Turut Tergugat:
1.Ny. Raden Ayu Soepartien MOESTOPO
2.FX. Soseko bin MOESTOPO
3.TOTO IRAWANTO SH bin RAHMAT bin MOESTOPO
4.BAMBANG ARDIYANTO bin RAHMAT bin MOESTOPO
5.Ny. Endang setyawati Rahmat
173 — 77
Soepomo, dalam buku Hukum AcaraPerdata Pengadilan Negeri (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993),menyatakan bahwa Ada 2 (syarat) pokok penggabungan gugatan,yaitu: 1. Terdapat hubungan erat, menurut Soepomo antara gugatangugatan yang digabung itu harus ada hubungan batin (innerlijkesamenhang). Dalam praktek, tidak mudah mengkonstruksi hubunganerat antara gugatan yang satu dengan yang lain; 2. Terdapat hubunganhukum antara para penggugat atau antara para tergugat.