Ditemukan 1780 data
219 — 54
Komariah Emong Supardjaja, SHhanyalah berlaku khusus dalam hukum pidana Indonesia mengingat masihberlakunya hukum adat (Soepomo, dikuatkan oleh Moeljatno), tetapi itupunterbatas sepanjang tidak ada padanannya dalam KUHP (Pasal 5 UndangUndangRI Nomor : 1 Drt Tahun 1951).b.
193 — 92
Soepomo, SH No. 44 Jakarta Selatan,12870, Telp. (021) 83701957, 83701958 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4Desember 2014, yang kuasanya berakhir tanggal 18 Desember 2014 berdasarkansurat pemberitahuan pengakhiran kuasa tanggal 17 Desember 2014, dan digantikanoleh PIETER ELL, SH, RAHMAN RAMLI, SH, JOHANIS H. MATURBONGS, SH danDAVID SOUMOKIL, SH, masingmasing sebagai Advokat pada Kantor AdvokadPIETER ELL, SH dan ASSOCIATES, beralamat di Jl.
1.A. KADIR OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Kepala Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
2.HASAN BASRI OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Sekretaris Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
Tergugat:
1.BUPATI MALUKU TENGAH
2.Kepala Kecamatan Salahutu Camat Salahutu
3.Pejabat Pemerintah Negeri Tulehu
4.Saniri Negeri Tulehu yang dipimpin oleh Usman Umarella
5.Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu
Intervensi:
Dr. H. Ibrahim Ohorella
201 — 114
Soepomo, SH. :... apabila suatu BANTAHAN dari Tergugat dianggap oleh Hakim ternyataBENAR, maka tidak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehinggahakim dapat memberikan keputusan akhir (eind vonis) dimana eksepsi yangHalaman 30 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Padt.G/2021/PN Ambdiajukan Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan Penggugat tidakdapat dikabulkan. (Hukum Acara Pengadilan Negeri Tahun 1973, hal 5152).A.
80 — 96
Soepomo, SH., dalam bukunya HukumAcara Perdata Pengadilan Negeri, Penerbit : Pradnya Paramita, Cetakanke17, halaman 68 (enam puluh delapan), menyatakan sebagai berikut :Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, menurut Pasal 174Reglemen Indonesia mempunyai kekuatan sempurna (volledigbewijs).
SESOTYOADHI. WNT
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK
Intervensi:
M. SALEH SUGANDHI SUMANTA
206 — 139
SURAT UKUR No.595.3/405/1986 135/SawanganBaru/2000Sebelah Utara Kosum UtamSebelah Timur Soepomo H. AmalSebelah Selatan Rencana Jalan JalanSebelah Barat Jalan Desa Jl. H. Maksum 29.Bahwa jika dirunut kepemilikan tanah dari pemilik tanah yang berbatasandengan tanah dari Objek Sengketa, data yang tertulis di Surat Ukur No.Halaman 21 dari 117 Putusan Perkara Nomor: 38/G/2021/PTUN.BDG 489/1980 milik PT. Karya Mitra Insani (d/n A.
SESOTYOADHI. WNT
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK
Intervensi:
M. SALEH SUGANDHI SUMANTA
255 — 206
SURAT UKUR No.595.3/405/1986 135/SawanganBaru/2000Sebelah Utara Kosum UtamSebelah Timur Soepomo H. AmalSebelah Selatan Rencana Jalan JalanSebelah Barat Jalan Desa Jl. H. Maksum 29.Bahwa jika dirunut kepemilikan tanah dari pemilik tanah yang berbatasandengan tanah dari Objek Sengketa, data yang tertulis di Surat Ukur No.Halaman 21 dari 117 Putusan Perkara Nomor: 38/G/2021/PTUN.BDG 489/1980 milik PT. Karya Mitra Insani (d/n A.
1.FEBRIAN JAMES
2.ADIANSYAH
3.MAWARDI
Tergugat:
1.PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk
2.PT. Town Management Development, Tanjung Bunga. Cq. PT. Wahana Mustika Gemilang
Turut Tergugat:
Kantor PDAM Perusahaan Air Minum Kota Makassar)
154 — 66
Dengan demikian perubahan gugatan yang dibenarkan menuruthukum adalah yang tidak mengubah dan menyimpangi kejadian materil.Menurt Soepomo, perkataan pokok gugatan berasal dari onderwerp vanden eis. Beliau mengakui perkataan ini tidak terang. Kita sependapatdengan penegasan, sehingga perkataan itu) dalam pengkajianyurisprudensi tergolong penggarisan kabur (vague outline) atauHalaman 81 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 435/Pat.G/2020/PN.MKSmengandung pengertian luas (broad term).
80 — 28
Komariah EmongSupardjaja, SH hanyalah berlaku khusus dalam hukum pidana Indonesiamengingat masih berlakunya hukum adat (Soepomo, dikuatkan olehMoeljatno), tetapi itupun terbatas sepanjang tidak ada padanannya dalamKUHP (Pasal 5 UndangUndang No. 1 Drt Tahun 1951).b.
Ahmad Firdaus
194 — 119
Soepomo, SH.
Alias Abdul Gani
Tergugat:
1.Aisyah Mohamad
2.Ruslan Abdullah
3.Dange Numba
4.Maimunah
5.Hasyim Udin
6.Hamidah Bima
7.Haji H. Mohamad saleh
8.Leo H. Mohamad Saleh
9.Rani bin Umar
10.Nur Asih binti Umar
11.Fatimah Binti Umar
12.Muslati bin Umar
13.Yahya bin Umar
Turut Tergugat:
1.Hj. Ridwan H. Ahmad
2.H. Karim Basa
3.Abdul Muthalib Longgi
4.Ny. Hj. Rahma Pua Longgi
5.Abubekar Longgi
6.Ahmad Abdullah
78 — 26
memerlukan persetujuan ahli waris;2) Hibah tidak menyebabkan ahli waris yang lain menjadi kehilangan hak atasharta kekayaan tersebut; Bahwa Hukum waris adat adalah merupakan hukum penerus harta kekayaan dariSuatu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan oleh TerHaar:Hukum waris adat adalah aturanaturan hukum yang mengatur carabagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yangberwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut, Selain itu,pendapat Soepomo
611 — 875
Soepomo, SHKav.178 A Jakarta Selatan dan MN Insank Nasrudin., S.H., Nikolas JnohanKilikily., S.H., M.H, Sakti Prawira Halomoan., S.H, Penasihat Hukum berkantorpada Law Firm INSANK NASRUDIN & CO, Wisma NH lantai dasar JalanRaya Pasar Minggu Kav.2 BC, Pancoran, Jakarta Selatan 12780 berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2019;Terdakwa 31. Nama lengkap : Galih Ginanjar Saputra2. Tempat lahir : Garut3. Umur/Tanggallahir : 33 Tahun /9 April 19864. Jenis kelamin : Lakilaki5.
149 — 89
Soepomo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara PerdataPengadilan Negeri, Penerbit Pradnya Paramita Jakarta, 2000, hal. 11).Dengan demikian, sudah jelaslah penggunaan Pasal 165 Rv sebagaidasar pengajuan eksepsi kompetensi absolut tidak dapat diterima sesuaipengaturan pasal 393 ayat 1 dan ayat 2 HIR yang menyatakan tegasHal 83 dari 129 Hal. Put No.114/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.pengadilan negeri tidak boleh menggunakan acara yang lain atau yanglebih daripada yang ditentukan dalam reglemen iniB.
88 — 8
bahwa sepanjangdan setiap kali Terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harusdiserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim,dan uang tersebut dinamakan uang paksa, sementara berdasarkan Pasal 606bRv dinyatakan bahwa : Bila keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihaklawan dari Terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadapsejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperolehalas hak baru menurut hukum;Bahwa terkait dengan dwangsom, Soepomo
182 — 77
Soepomo, S.H., dalam bukunya HukumAcara Perdata Pengadilan Negeri, Cet. ke14, Pradnya Paramita,Jakarta, 2000, him. 52, yang menyatakan:Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakimternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaanperkara, sehingga hakim dapat member putusanterakhir(eindvonnis) di mana exsepsi yang diajukan oleh Tergugat ituditerima dan dengan itu gugatnya Penggugat tidak dapatdikabulkan,Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, sepatutnya dandemi hukum agar Majelis
472 — 948
Soepomo berpendapat bahwa Putusan Selaatas Eksepsi Kompetensi Absolut harus diputus tersendiribahkan tanpa menunggu pembelaan dan keberatan daripara pihak yang berperkara.Dalam buku HUKUM ACARA PERDATA DILINGKUNGAN PERADILAN UMUM* oleh RidwanSyahrani, S.H., Penerbit Pustaka Kartini, 1988, halaman52, Ridwan Syahrani, S.H., (Bukti T11) berpendapat:Menurut pasal 136 H.!.
174 — 44
Komariah EmongSupardjaja, SH hanyalah berlaku khusus dalam hukum pidanaIndonesia mengingat masih berlakunya hukum adat (Soepomo,dikuatkan oleh Moeljatno), tetapi itupun terbatas sepanjang tidakada padanannya dalam KUHP (Pasal 5 UndangUndang No. 1 DrtTahun 1951).b.
1.Nursamawati Binti Usman TK
2.Muhammad Ansari Bin Syarifuddin
3.Mahda Lena Binti Syarifuddin
Tergugat:
1.Safpelita Ali
2.Husaini,
3.M. Indrawan Nursabil
4.Siren
5.Pemerintah Republik Indonesia, C.q Kepala Badan Pertanahan Nasional, C.q Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya
6.PT. Tower Bersama,
7.Masitoh
8.Muhammad Resep Ginting
9.Khalid Musliadi
10.Sayed Fajar
11.Ermawati
12.Edi Wulan Saputra
13.Erismawati
14.Cut Keumalasari,
15.Drg. Doni Asirin
16.Desry Wahyuni
Turut Tergugat:
1.Camat Kuala
2.Keuchik Gampong Ujong Patihah
3.Notaris M. Hardisyah N.K, S.H., M.Kn,
105 — 52
dalamJawabannya tersebut, maka sesuai tertib hukum acara perdata yang berlaku,Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebin dahulu kebenaran EksepsiHalaman 110 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Skmeksepsi tersebut, apakah beralasan hukum atau tidak, sebelummempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi pokok perkaranya sendiri;Menimbang bahwa terhadap Eksepsi dari para Tergugat Majelis Hakimakan mempertimbangkan sebagai berikut;DALAM EKSEPSIMenimbang bahwa menurut Prof Dr.R Soepomo
33 — 23
Komariah Emong Supardjaja, SH hanyalah berlaku khususdalam hukum pidana Indonesia mengingat masih berlakunya hukum adat (Soepomo,dikuatkan oleh Moeljatno), tetapi itupun terbatas sepanjang tidak ada padanannyadalam KUHP (Pasal 5 UndangUndang No. 1 Drt Tahun 1951).b.
172 — 85
Soepomo, yang menyebutkan :"Terhadap eksepsi tidak berkuasanya hakim itu, pasal 136mengizinkan adanya pemeriksaan dan putusan tersendiri."Pendapat ahli Krisna Harahap, yang menyebutkan :"Pasal 136 HIR menyebutkan bahwa kecuali eksepsi yangmenyangkut kekuasaan hakim secara absolut dan relatif, eksepsi lainharus dibahas dan diputuskan bersamasama dengan pokokperkara."
179 — 42
Soepomo, S.H. v..apabila suatu BANTAHAN dari Tergugat dianggap oleh Hakim ternyataBENAR, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehinggahakim dapat memberi keputusan akhir (eind vonis) dimana eksepsi yangdiajukan Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan Penggugat tidakdapat dikabulkan., (HukumAcara Pengadilan Negeri Cetakan Tahun 1973, hal 5152); Yuris* rudensi MARI tan al 11 Desember 1975 No. 22 K/Si /1974dengan kaidah Hukum :"Karena Eksepsi yang diajukan Terbantah dianggap benar,