Ditemukan 4909 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-11-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 91/PDT/2016/PT BJM
Tanggal 24 Januari 2017 — H. ABDUL WAHID -dkk Melawan Hj. RUSMANIAH.
4418
  • Dengan demikian dasarpenerbitan sertifikat pada segel 59/1984 adalah cacad hukum andai sertifikatdan segel 59/1984 dibenarkan tentu BPN dan Kades Sei. Riam diikutsertakansama seperti terbanding yang memperoleh tanah karena pewarisan dari orangtua terbanding Arjan Tanang..
    No. 2872K/Pdt/1998tanggal 29 Desember 1998 "seseorang tampil di Pengadiian Negeri sebagaipenggugat mempermasalahkan/ menuntut kepemilikan saham; padahal diabukan pemilik sebenarnya dari saham tersebut maka tampilnya ia sebagaipenggugat berada dalam posisi diskualifikasi in person; selanjutnya pihakketiga (pemilik saham) yang erat kaitannya dengan gugatan tersebutseharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut,bila hal ini tidak dilakukan maka gugatan tersebut mengandung cacad
    Segel 59/1984 yang menjadi alas hak diterbitkan SHM pembanding secaraotomatis perolehan hak dari Ramlan dkk kepada pembanding batal demihukum karena cacad hukum terindikasi sertifikat aspal yaitu secara formalditerbitkan oleh BPN Pelaihari tetapi suratsurat bukti pemilikan atau surat yangdigunakan berupa segel 59/1984 sebagai dasar pembuatan dan penerbitan(warkah) sertifikat tersebut palsu (pidana) secara perdata alas hak seritifikattersebut cacad hukum dimulai saat penerbitan surat minta (P6A) surat
Putus : 16-12-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3424 K/Pdt/2019
Tanggal 16 Desember 2019 — SUHARTONO VS PIMPINAN PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk MEDAN, dk
3815 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggunggan Nomor 28/2012 tanggal16 Maret 2012 yang diperbuat dihadapan TergugatIl adalah cacad hukumserta tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;6. Menghukum TergugatI untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor207/Desa Tanjung Morawa A tanggal 22 Agustus 2001 yang dijadikan HakHalaman 2 dari 8 Hal. Put. Nomor 3424 K/Pdt/2019Tanggunggan Nomor 28/2012 tanggal 16 Maret 2012 kepada Penggugattanpa beban apapun juga;7.
    Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggunggan Nomor 28/2012tanggal 16 Maret 2012 yang diperbuat Tergugat dihadapan Tergugat Iladalah cacad hukum serta tidak berkekuatan hukum dengan segala akibathukumnya;6.
Putus : 15-03-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3506 K/Pdt./2015
Tanggal 15 Maret 2016 — THAM JUK PENG VS PT. BANK SWADESI Tbk, DKK
4830 Berkekuatan Hukum Tetap
  • oleh Tergugat V;e Grosse Akta Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat (Pertama) Nomor551/2002, tanggal 20 Juni 2002 jo Akta Pemberian Hak TanggunganPeringkat Nomor 148/2002 tertanggal 10 Juni 2002 yang dibuat olehTergugat Ill dan Grosse Akta Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II(Kedua) Nomor 8/2003 tanggal 13 Januari 2003 jo Akta Pemberian HakTanggungan Peringkat Il Nomor 1/2003 tertanggal 2 Januari 2003 yangdibuat oleh Tergugat VI sudah seharusnya dinyatakan tidak mempunyaikekuatan eksekutorial dan cacad
    hukum karena diterbitkan sebelumadanya Perjanjian Kredit Angsuran Nomor 3/3/BS.JKG/I/2004, tanggal 14Januari 2004;11.Bahwa oleh karena Tergugat mengajukan permohonan eksekusiberdasarkan pada Grosse Akta yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorialdan cacad hukum maka sudah seharusnya Penetapan Pengadilan NegeriBekasi Nomor 55/EKS.HT/2005/PN.BKS., tanggal 6 September 2005dinyatakan batal demi hukum atau setidak tidaknya dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum;Hal. 6 dari 24 Hal.
    hukumkarena diterbitkan sebelum adanya Perjanjian Kredit Angsuran Nomor3/3/SS.JKG/I/2004, tanggal 14 Januari 2004;18.Bahwa oleh karena Grosse Akta Sertifikat Hak Tanggungan tersebut di atastidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan cacad hukum maka tidak dapatdijadikan dasar untuk melakukan eksekusi lelang terhadap:> Sebidang tanah SHGB Nomor 1429/Cibatu seluas 3.370 meter persegiberikut bangunan beserta segala turutan yang berada di atasnya, terletakdan saat ini dikenal unum dengan Komplek Lippo
    Grosse Akta Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat (Pertama) Nomor551/2002, tanggal 20 Juni 2002 jo Akta Pemberian Hak TanggunganPeringkat Nomor 148/2002 tertanggal 10 Juni 2002 yang dibuat olehTergugat Ill dan Grosse Akta Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II(Kedua) Nomor 8/2003 tanggal 13 Januari 2003 jo Akta Pemberian HakTanggungan Peringkat II Nomor 1/2003, tertanggal 2 Januari 2003 yangdibuat oleh Tergugat VI;Tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan cacad hukum karenaditerbitkan sebelum adanya
    Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor55/EKS.HT/2005/PN.BKS., tanggal 6 September 2005 cacad hukum dantidak mempuyai kekuatan yuridis;7. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 8tanggal 14 Januari 2004 yang dibuat oleh Tergugat IX batal demi hukumatau setidak tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;8.
Register : 19-11-2014 — Putus : 24-12-2014 — Upload : 10-03-2015
Putusan PN TEMANGGUNG Nomor 124/Pid.B/2014/PN Tmg
Tanggal 24 Desember 2014 — ARIF FAJAR ADI NUGROHO alias AMBON bin BAMBANG EDI KUNCORO
376
  • Cacad ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 351 ayat (2) KUH Pidana ;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa ARIF FAJAR ADI NUGROHO alias AMBON binBAMBANG EDI KUNCORO padahari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar pukul 19.30 WIB atausetidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat dirumah korban MAHFUD JAELANI di Dusun Sudikampir, RT.O01/RW.03,Desa Danupayan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung atausetidaktidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah
    Cacad ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana ;Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan dari PenuntutUmum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi danmaksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi ataukeberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannyatersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksisaksi yang masingmasing dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikanketerangan di persidangan yang pada pokoknya adalah
    pemeriksaan sebagai berikut := Kesadaran : Sadar penuh=> Kepala St lokalis dengan vulnus scissum phalanxproximal + 3cm;Vulnus scissum phalanx intermediate + 2 cm;Vulnus amputant phalanx distal ;Vulnus scissum phalanx + 1 cm ;= Dada: Dalam batas normal ;= Perut : Dalam batas normal ;= AnggotaGerak =: Tidak adakelainan ;= Diagnosa : Vulnus amputant digitiIV manus dextra ;Vulnus scissum digiti & III manus dextra :Kesimpulan :=> Kejadian tersebut akibat kecelakaan ;= Kejadian tersebut telah menjadikan cacad
    pemeriksaan sebagai berikut := Kesadaran : Sadar penuh= Kepala St lokalis dengan vulnus scissum phalanxproximal + 3cm;Vulnus scissum phalanx intermediate + 2 cm;Vulnus amputant phalanx distal ;Vulnus scissum phalanx + 1 cm ;= Dada: Dalam batas normal ;= Perut : Dalam batas normal ;= AnggotaGerak =: Tidak adakelainan ;= Diagnosa : Vulnus amputant digitiIV manus dextra ;Vulnus scissum digiti & Ill manus dextra :Kesimpulan :=> Kejadian tersebut akibat kecelakaan ;= Kejadian tersebut telah menjadikan cacad
    pemeriksaan sebagai berikut := Kesadaran : Sadar penuh= Kepala St lokalis dengan vulnus scissum phalanxproximal + 3cm;Vulnus scissum phalanx intermediate + 2 cm;Vulnus amputant phalanx distal ;Vulnus scissum phalanx + 1 cm ;= Dada: Dalam batas normal ;= Perut : Dalam batas normal ;= AnggotaGerak =: Tidak adakelainan ;= Diagnosa : Vulnus amputant digitiIV manus dextra ;Vulnus scissum digiti & Ill manus dextra :Kesimpulan :=> Kejadian tersebut akibat kecelakaan ;=> Kejadian tersebut telah menjadikan cacad
Register : 01-02-2018 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 23-11-2018
Putusan PA ENREKANG Nomor 53/Pdt.G/2018/PA.Ek
Tanggal 6 Maret 2018 — PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV VS TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI
4111
  • PEWARIS Binti PEWARIS dinyatakan CACAD HUKUM dan atau tidakmempunyai kekuatan mengikat menurut hukum ;9.
    sawah dan tanah kebun obyeksengketa akan tetapi terlebihlebih lagi tanah sawah obyek sengketa olehtergugat bekerjasama dengan Tergugat Il telah dijual kepada Tergugat XHalaman 6 dari 13 halaman Putusan No.53/Pdt.G/2018/PA.Ek.selaku pembeli melalui Notaris/PPAT Halomoan Edy Raja NapatarRumohorbo, SH. di Enrekang, tanggal 26 Februari 2015 No. 109/2015,perbuatan tergugat mengalinkan tanah sawah obyek sengketa yangmerupakan harta warisan yang belum dibagi waris kepada para ahli warisyang berhak adalah cacad
    yuridis sehingga berdasar dan beralasan hukumjual beli atas tanah sawah obyek sengketa antara tergugat denganTergugat XI dinyatakan Cacad Hukum dan atau tidak mempunyai kekuatanmengikat menurut hukum ;10.Bahwa tanah perumahan/kering obyek sengketa point 6.2, kini dikuasai11oleh Tergugat dan Tergugat Il, sedangkan objek srngketa point 6.3 dantanah kebun serta tanah sawah objek sengketa point 6.4 kini masihdikuasai oleh semua ahli waris baik para penggugat maupun para tergugat s/d Tergugat X in casu
Register : 07-12-2021 — Putus : 10-01-2022 — Upload : 10-01-2022
Putusan PT SAMARINDA Nomor 215/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 10 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat I : H.ALIMUDDIN,DM Diwakili Oleh : H.ALIMUDDIN,DM
Pembanding/Penggugat II : HJ. HALIMA.DM Diwakili Oleh : H.ALIMUDDIN,DM
Terbanding/Tergugat : WAHYUDDIN
6239
  • Dalam surat gugatanPenggugat mengenai hutang piutang dengan jaminan sertifikat tanah atas namaTergugat, dalam petitum Penggugat menuntut pelunasan hutang dengan dendadan bunganya, serta menuntut pula agar Tergugat/Terbanding menyerahkanHalaman 4 dari 6 Putusan Nomor 215/PDT/2021/PT SMRsertifikat tanah yang menjadi Jaminannya dan membalik namakan atas namaPembanding/Penggugat, Oleh sebab sebab itu keadaan yang demikianmenjadikan surat gugatan cacad hukum, dan menjadikan surat gugatan menjadikabur
    Bon, tanggal 21Oktober 2021 yang menyatakan cacad hukum atau surat gugatan kabur dangugatan tidak dapat diterima, beralasan hukum untuk dipertahankan dandikuatkan di tingkat peradilan Banding dan permohonan banding Pembandingsemula Penggugat sebagaimana tersebut dalam memori bandingnyadinyatakan ditolak;Menimbang bahwa, oleh karena permohonanperkara bandingdinyatakan ditolak, maka kepada para Pembanding semula Penggugat dibebaniuntuk membayar sejumlah biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yangditingkat
Register : 05-11-2020 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 29-01-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 385/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 28 Januari 2021 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : ASNANI, SP BINTI ALIMUDDIN Diwakili Oleh : Zamzam, S.H
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : HASAN BIN RATTE Diwakili Oleh : Zamzam, S.H
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : HASANAWIAH BINTI GILLE Diwakili Oleh : Zamzam, S.H
Pembanding/Terbanding/Tergugat IV : MUHAMMAD BIN MANGNGARIBI Diwakili Oleh : Zamzam, S.H
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN JENEPONTO
Terbanding/Penggugat : H. KAIMUDDIN BIN MADJU
7936
  • No. 7/Pdt.G/2020/PN.Jnp., tanggal 7 Agustus 2020secara yuridis formal adalah cacad yuridis dan oleh karena itu berdasar hukum untukdibatalkan.KEBERATAN KEENAM,Bahwa Pengadilan Negeri Jeneponto telah lambat menyerahkan putusan atasperkara a quo kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat (Pembanding) denganalasan putusan masih harus dikoreksi, padahal Para Tergugat termasuk juga TurutTergugat (Pembanding) sudah berkalikali mempertanyakannya dan meminta salinanputusan tersebut.
    Bahwa sangat jelas dalam Petitum dan Posita penggugat menyatakan sertifikat inlitis tidak sah bahwa fundamentum petendi demikian mengarah pada kesalahanprosedural penerbitan Sertifikat Tanah yang mana untuk menguji Keabsahan suatusertipikat atau cacad administrasi adalah kewenangan absolut Pengadilan TataUsaha Negara.8.
    (Putusan Mahkamah Agung No. 589K/Sip/1970 Tanggal 13 Maret 1971).KEBERATAN KEENAMBahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto tidak objektif dansalah atau keliru didalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara in litiskhususnya mengenai Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto No.7/Pdt.G/2020/PN.Jnp yang cacad Yuridis, argumentasi hukumnya dapat dijelaskansebagai berikut:1.
    Bahwa pada amar atau dictum putusan tidak ada tertulis Dalam Eksepsi danDalam Pokok Perkara maka putusan tersebut mengandung cacad yuridis;2. Amar putusan Hakim Pengadilan tidak boleh bersifat kabur, yang dapatmenimbulkan berbagai macam penafsiran, sehingga dalam eksekusi putusantersebut, tidak akan mengalami kesulitan, Karena kKemungkinan timbulnyamasalahmasalah yang baru.
    UUNo. 9/2004 terdapat cacad yuridis sehingga Sertifikat harus dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum;. Bahwa penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telahdiubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 .....dst Tanda Pembayaran / pelunasanHalaman 31 dari 51 Halaman Putusan Nomor : 385/ PDT/ 2020/ PT.
Putus : 22-12-2011 — Upload : 05-11-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 50/Pdt.G/2011/PN.Kdr.
Tanggal 22 Desember 2011 — INAWATI JANDA SUTOKO, Dkk
Melawan TJIONG SANTOSO
7323
  • Cacad yuridis pembuatan akta jual beli tanggal 4 Desember 1992 yang dibuatoleh Notaris RUDIANTO TANIDJAJA, SH. (The yuridical flawed).i. FAKTA HUKUM (The True Fact)1. Bahwa Tergugat telah menikah dengan TAN SWIELIAN atau LIANAWATI(Almarhumah) pada tanggal 2 Juli tahun 1973 (vide bukti T1) ;2. Bahwa dari pernikahan tersebut lahir anakanak bernama :a. SYLVIA DEWI SANTOSO (vide bukti T2) .b. ALEXANDER CANDRA (vide bukti T3) .c. AILEEN JUNITA CHANDRA (vide bukti T4) .3.
    Bahwa sangat tidak rasional, apabila benar quodnon terjadi jual beli padatahun 1992 maka tidak mungkin semua pajak bumi dan bangunan tetap danmasih dibayar oleh Tergugat sampai dengan tahun 2010 ;CACAD YURIDIS AKTA JUAL BELI TANGGAL 4 DESEMBER 1992 YANGDIBUAT OLEH NOTARIS RUDIANTO TANIDJAJA, SH. ( THE JURIDICALFLAWED);Bahwa akta jual beli dibuat karena adanya dwaling ( kesesatan ), sehingga merupakan cacad kehendak ( wilsgebreke ) sehingga bertentangan dengan Pasal1320 KUHPerdata jo.
    Dengandemikian jelas akta jual beli tersebut cacad hukum ;6. Bahwa akta jual beli tanggal 4 Desember memuat sebab yang tidak diperbolehkan(lihat Pasal 1320 ayat 3 jo.
    Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam bagian Konpensi, akta jual beli No. 26 / 15 /kk / 1992 tanggal 4 desember 1992 memuat cacad kehendak (dwaling) yangdisesatkan oleh Alm. SUTOKO. Seolaholah akta yang ditandatangani hanyalahpengaturan hutang dengan jaminan Sertifikat bukan akta jual beli.
    Bahwa mengingat akta jual beli No. 26/ 15 / kk / 1992 tanggal 4 Desember 1992adalah cacad hukum, maka menurut hukum haruslah dinyatakan tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan berlaku ;9. Bahwa karena akta jual beli No. 26 / 15 / kk/ 1992 tanggal 4 Desember 1992 tidaksah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku, maka semua peralihan hak dariPenggugat Rekonpensi kepada Alm.
Register : 16-02-2016 — Putus : 05-04-2016 — Upload : 29-04-2016
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 17/B/2016/PT.TUN.MKS.
Tanggal 5 April 2016 — KEPALA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAYAPURA Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/ PEMBANDING ; M E L A W A N YOHANA RETTOB. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/TERBANDING
5819
  • Dengan demikianpemberlakuan peraturan yang tersebut diatas yang dijadikan menjadi dasar terbitnyakeputusan Objek sengketa adalah bertentangan dengan asas larangan peraturan berlakusurut (asas larangan Retroaktif) terhadap peraturan perundang undangan danbertentangan dengan asas Kepastian Hukum dari asas asas umum pemerintahan yangMenimbang, bahwa karena Tergugat menerapkan peraturan perundang undangan secara berlaku surut dan merugikan Penggugat/Terbanding makapenerbitanobjek sengketa adalah cacad
    juridis atau cacad dasar hukum ; Halaman 7 dari 9 hal.
Putus : 30-03-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2601 K/PDT/2010
Tanggal 30 Maret 2011 — ANTONIUS SIMANJUNTAK ; RUSMINAH LUBIS dkk
146 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2601 K/PDT/2010Bahwa Surat Penyerahan / Ganti Rugi tanggal 13 Mei 1991 atas namaTergugat tersebut adalah Cacad Hukum yang dikarenakan Surat Penyerahan /Ganti Rugi tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal 13 Mei 1991 di ataskertas bermaterai (Segel) tahun 1992, dan juga tidak ditandatangani oleh Saksi Ilsebagai Kepala Dusun setempat ;Bahwa Penyerahan / Ganti Rugi tersebut antara Tergugat denganTergugat Il tidak diketahui oleh petugas / aparat pemerintahan setempat ataubadan hukum lainnya
    perbuatan hukum Tergugat dan Il yang telah membuat SuratPenyerahan / Ganti Rugi tanggal 13 Mei 1991 di atas Kertas Segel tahun 1992itu adalah perbuatan melawan hukum, dan Perobuatan Hukum Tergugat Ill yangtelah menerbitkan Surat Keterangan tanah No. 593/03/DST/94 tanggal 10 April1994 juga adalah perbuatan melawan hukum ;Bahwa oleh karena Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/03/DST/94tanggal 10 April 1994 diterbitkan oleh Tergugat Ill berdasarkan SuratPenyerahan / Ganti Rugi tanggal 13 Mei 1991 yang telah cacad
    hukum makaadalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim YangMulia yang memeriksa perkara perdata a quo menyatakan Surat KeteranganTanah Nomor : 593/03/DST/94 tanggal 10 April 1994 yang telah diterbitkan olehTergugat Ill berdasarkan Surat Penyerahan / Ganti Rugi tanggal 13 Mei 1991adalah cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum = sertamemerintahkan kepada Tergugat Ill untuk mencoret Surat Keterangan TanahNomor : 593/03/DST/94 tanggal 10 April 1994 dari buku Register Tergugat
    Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/03/DST/94 tanggal 10April 1994 dan Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 13 Mei 1991 atas namaTergugat adalah cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;8. Menghukum Tergugat Ill untuk mencoret Surat Keterangan Tanah Nomor :593/03/DST/94 tanggal 10 April 1994 atas nama Tergugat dalam BukuRegister Tergugat Ill ;9.
Putus : 08-01-2012 — Upload : 22-10-2015
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Ta.
Tanggal 8 Januari 2012 — Nyonya LILY SETIANINGSIH,dkk melawan PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. KANWIL VII MALANG, dkk
6810
  • (Turut Terlawan) tanggal 25 April2009 Nomor 72/2009, adalah merupakan perbuatan hukum yang tidak sah danmengandung cacad hukum, ternyata oleh Terlawan II dengan persetujuan TerlawanII Sertifikat Hak Milk no. 745/Desa Karang Tempel, tertanggal 15 Agustus 1986,SU tanggal 4121982 Nomor 5558/1982, yang terletak di Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah seluas264 M2, terdaftar atas nama LELY SETIANINGSIH = dahulu Joe Lely Nio(Pelawan I) yang telah dibalik
    Notaris di Tulungagung,tanggal 27 April 2009 Nomor 23.Bahwa oleh karena Jualbeli bidang tanah berikut bangunan tempat tinggaldiatasnya, yang dilakukan oleh Nyonya LILY SETIANINGSIH (Pelawan I) daninsnyur INAWATI WIJONO (Terlawan ID) terhadap harta warisan dimaksud dalamakta Jualbeli yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan nyonya TANTYHERAWATI, SH (Turut Terlawan) tanggal 25 April 2009 Nomor 72/2009 adalahmerupakan Perbuatan hukum yang tidak sah dan mengandung cacad hukum, makasemua perbuatan hukum
    yang dilakukan oleh siapapun terkait dengan dengan idangtanah berikut bangunan tempat tinggal yang ada diatasnya, sebagaimana dimaksuddalam Sertifkat Hak Milk no. 745/Desa Karang Tempel, tertanggal 15 Agustus1986, SU tanggal 4121982 Nomor 5558/1982, yang terletak di Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah seluas264 M2, kim terdaftar insnyur INAWATI WIJONO (Terlawan II) adalahmengandung cacad hukum dan tidak sah, termasuk perjanjian kredit yang dibuatdan
    Notaris di Tulungagung tanggal 27 April 2009 Nomor 23adalah cacad hukum, tidak sah dan harus dibatakan, maka secara hukumpermohonan eksekusi lelang yang diajukan oleh Terlawan I terhadap bidang tanahberikut bangunan tempat tinggal yang ada diatasnya, sebagaimana dimaksud dalamSetrtifikat Hak Milk no. 745/Desa Karang Tempel, tertanggal 15 Agustus 1986, SUtanggal 4121982 Nomor 5558/1982, yang terletak di Kelurahan Karang tempel,Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah seluas 264
Upload : 10-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172 K/PDT/2010
ROHANI H. ABDURAHMAN, DKK.; H.A. WAHAB JAFAR
2014 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat, Turut Tergugat dan Turut Tergugat Iluntuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah diajukan Eksepsi dangugatan balik (Rekonpensi) oleh Tergugat dan Turut Tergugat dan Il :DALAM EKSEPSI TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT :Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 10 Nopember Agustus 2008, yangterdaftar di Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 10 Nopember 2008 adalahgugatan yang keliru, salah dan kurang sempurna serta gugatan yang sangatkabur dan cacad
    Bahwa putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor01/PDT.PLW/2007/PN.RBI tanggal 20 Agustus 2007 dan putusanPengadilan Tinggi Mataram Nomor : PDT/2009/PT.MTR, tanggal 05Agustus 2009, adalah putusan yang mengandung cacad yuridis yaituPengadilan Negeri Raba Bima dan Pengadilan Tinggi Nusa TenggaraBarat tersebut, didalam pertimbangan hukumnya tidak cukup bukti atautidak cukup beralasan bahkan tidak memperhatikan dalildalil dan buktibukti yang telah diajukan oleh para Pemohon Kasasi melalui kuasanyahukumnya
    Jadi menurut Tergugat dan para Turut Tergugat/PemohonKasasi bahwa Surat Jual Beli tersebut adalah cacad hukum, karena suratjual beli tersebut adalah sematamata direkayasa oleh Penggugat/Termohon Kasasi, hal tersebut telah terungkap dan terbukti didalampersidangan melalui keterangan saksisaksi Penggugat/TermohonKasasi bahwa saksisaksi tersebut sama sekali TIDAK PERNAH melihatTergugat dan para Turut Tergugat/oara Pemohon Kasasi menandatangan surat jual beli tersebut, hanya saja para saksisaksi tersebut
Putus : 13-07-2011 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161 K/TUN/2011
Tanggal 13 Juli 2011 — PERUM DAMRI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG, DK
5215 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 161 K/TUN/2011Tata Usaha Negara Semarang memberikan putusan sebagai berikut:12Intervensi mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalildalil sebagai tEksepsi Tergugat17 Bahwa berdasarkan penjelasanpenjelasan tersebut diatas, ob)Sertifikat Hak Milik Nomor. 909/ Genuk, gambar situasi tanggiNomor :Soebagio Wiriodharmoro, Kecamatan Ungaran Kabupatensertifikat tanah obyek sengketa adalah cacad yuridis formal dyvek sengketa atauhl 2 Februari 1987132/1987, luas tanah kurang lebih 2.075 m2, tetdaftar
    atas namaSemarang atauhn cacad materiil,sehingga dinyatakan batal atau tidak sah maka kepada Tergugat diperintahkanuntuk mencabut penerbitan sertifikat tanah obyek sengketa tersBahwa berdasarkan halhal tersebut diatas Penggugat mohon kMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik NonKecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Gambar Situasi tangg:Nomor : 132/1987, luas tanah kurang lebih 2.075 m2, terdaftar atWiriodharmoro tersebut ;Memerintahkan
    adalah cacad yuridis sehingga tidak sah ;Bahwa Tergugat/ Tergugat I mengajukan bukti T.2., yaitu Buku TanahHak Guna Bangunan No.26 atas nama Soebagio Wiriodharmoro,berdasarkan Akta Hibah tanggal 18 Januari 1969 No.1/1969 beralihhaknya dari Raden Soedjiono menjadi atas nama SoebagioWiriodharmoro/ Tergugat II Intervensi/ Terbanding II/ Termohon KasasiII, bahwa Akta Hibah tanggal 18 Januari 1969 No.1/1969 adalah cacadyuridis, karena fisik tanah dan rumah dari KODIM 0714 Salatiga sejaktanggal 31 Mei
    A, B., tersebut diatas oleh karenanya Sertifikat HakMilik Nomor 909/Genuk, atas nama Tergugat II Intervensi/ TerbandingII/ Termohon Kasasi II tersebut mengandung cacad hukum olehkarenanya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;Bahwa Tanah dan rumah atau obyek sengketa telah menjadi assetPERUM DAMRI berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan RepublikIndonesia Nomor KM.138/KU.404/PHB86 dan Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 40/KMK.01 1/1987 (vide bukti P.2)karena tanah dan rumah
    atau obyek sengketa telah menjadi asset negaraatau PERUM DAMRI sehingga wajar pemegang Sertifikat Hak MilikNomor 909/Genuk atas nama Tergugat II Intervensi/ Terbanding/Termohon Kasasi yang mengandung cacad hukum tersebut dinyatakantidak sah dan batal demi hukum ;Bahwaterhadap tanah dan rumah Okupasi KODIM 0714 Salatiga,setelah berlakunya UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960terhadap tanah dan rumah atau obyek sengketa tersebut statusnya menjaditanah negara yang langsung dikuasai oleh Negara
Register : 06-09-2017 — Putus : 13-10-2017 — Upload : 13-11-2017
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 153/B/2017/PT.TUN.MKS
Tanggal 13 Oktober 2017 — HJ. HALIJAH sebagai Penggugat Melawan : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN sebagai Tergugat DAN Drs. M. ARBIT SADJO sebagai Tergugat II Intervensi
8227
  • Arbit Sadjo, Msi(Asal Referensi Surat Hak Guna Bangunan Nomor3980/Tamalanrea), sehingga terdapat cacad hukum administrasidalam penerbitan sertipikatsertipikat milik Penggugat.Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada tingkat pertamatersebut adalah merupakan Pertimbangan Hukum yang keliru,seharusnya Majelis Hakim Judex factie mempertimbangkansuratsurat yang diajukan oleh Penggugat yakni Bukti P4berupa hasil ldentifikasi dan Investigasi bukti data dan faktayang menggugurkan Indikasi Tumpang Tindih sebahagianantara
    HalijahDan Subaedah, yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Indah,Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi SulawesiSelatan terdapat cacad hukum atau dengan kata lain telahHal 6 dari 12 Halamn Putusan Nomor 153/B/2017/PTTUN Mksmelanggar pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UndangUndangNomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan Permohonan kami,yaitu. untuk menguji dan membuktikan kebenaran tudinganTergugat dan Badan Pertanahan Nasional Kota Makassartentang
    Arbit Sadjo, MSi., (asalreferensi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor3980/Tamalanrea), sehingga terdapat cacad hukumadministrasi dalam penerbitan sertipikatsertipikat milikPenggugat;Bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat bahwapertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertamatersebut sudah tepat dan benar karena pada perinsipnyasatu bidang tanah hanya boleh dilekati satu sertipikat olehkarenya Majelis Hakim Banding mengambil alihPertimbangan Hukum tersebut menjadi pertimbanganhukum dalam memutus perkara
Register : 12-11-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PT MANADO Nomor 146/PDT/2019/PT MND
Tanggal 12 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : TREESJE S KUMEANG
Terbanding/Tergugat : GRETJE KUMEANG
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH KOTA MANADO Cq. KEPALA KECAMATAN SARIO Cq. KEPALA KELURAHAN SARIO TUMPAAN
Terbanding/Turut Tergugat II : IRENE KUMEANG
6732
  • gugatan point 2 anakanak dari Pewaris Daud Kumeang danLies Cornelia Ratu ada sejumlah 7 (tujuh) orang dan ada yang sudahmeninggal Stien Kumeang, Elisa Kumeang, seharusnya semua anakanakdari yang meninggal ditarik sebagai pihak dalam perkara sebagai ahli warispengganti ;Bahwa Tergugat memperoleh objek sengketa menerima hibah dari DientjeKumeang karena objek sengketa dalam pembahagian menjadi milik DientjeKumeang, seharusnya Dientje Kumeang ditarik menjadi pihak dalam perkaraEKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT CACAD
    HUKUMBahwa gugatan Penggugat cacad hukum atau cacad formil karena didalamposita gugatan Penggugat tidak bertindak menggugat guna kepentinganseluruh ahli waris Pewaris Daud Kumeang dan Lies Cornelia Ratu ;Dalam Pokok PerkaraBahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat sebagaidalil tidak beralasan hukum ;Bahwa halhal terurai dalam Eksepsi ditarik pula menjadi jawaban dalampokok perkara ;Halaman 6 dari 17 halaman putusan Nomor 146/PDT/2019/PT MNDBahwa tidak benar dalil Penggugat point
    Bahwa Keberatan Pembanding Point f dan g patut ditolak bahwaPembanding mempersoalkan Pembahagian Warisan dari Ayah dan Ibu DaudKumeang dan Lies Cornelia Ratu, tetapi dalam Gugatan Penggugat /Pembanding tidak menarik Semua Ahli Waris / Anakanak 7 (Tujuh)Halaman 13 dari 17 halaman putusan Nomor 146/PDT/2019/PT MNDOrang dan Ahli Waris Pengganti dari Anak yang meninggal In Casu StienKumeang clan Elly Kumeang karenanya Gugatan Kurang Pihak(Plurium Lities Consortium) dan selain itu Gugatan Cacad Hukum.5
Register : 01-03-2021 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 125/PID.SUS/2021/PT MKS
Tanggal 31 Maret 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ASWAR JAMALUDDIN Diwakili Oleh : ASWAR JAMALUDDIN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : HAERANA ALI JAYA, SH
5337
  • gambar apalagi membuat video" sehingga ASWARJAMALUDDIN sempat dibebaskan dengan alasan " PENANGGUHANPENAHANAN ", sementara balk ASWAR JAMALUDDIN maupunkeluarganya yang lain" tak pernah sekalipun bermohon untukPENANGGUHAN PENAHANAN." ni sangat mencurigakan bahwa "PERKARA NI SANGAT DIPAKSAKAN dan TELAH MELANGGARPROSEDUR HUKUM yang berlaku di NKRI yang kita cintai ml.SEHINGGA SEMUA PROSES HUKUM yang dijalani ASWAR JAMALUDDINsejak dalam proses PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, hingga di dalampersidangan adalah "CACAD
    HUKUM (CACAD YURIDIS)", betapa tidak,sebab unsurunsur yang harus dipenuhi untuk mentersangkakan seseorangdan awal tidak benar yakni menyangkut "TEMPAT, WAKTU dan URAIANLAPORAN POLISI dan PELAPOR" yang kesemuanya adalah penuh denganrekayasa dan kebohongan.
    serta pemkasaan dan bujuk rayuHalaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 125/PID.SUS/2021/PT MKSdengan tipuan/kebohngan" adalah sesuatu KEBOHONGANNYATA yang ditampilkan oleh oknum PENYIDIK PolrestabesMakasssar dalam BAP perkara yang dihadapi TERDAKWAASWAR JAMALUDDIN; Bahwa inti dan "PERMOHONAN BANDING" mi kami selakuPenasihat Hukum ASWAR JAMLUDDIN mohonkan banding yakni: BAHWA seluruh proses hukum sejak dan Proses Penyelidikan,Penyididkan, hingga proses Persidangan di PENADILANNEGERI MAKASSAR adalah CACAD
    HUKUM (CACAD YURIDIS)karena tidak memenuhi standar baku unsurunsur pemidanaanyakni terkait " TEMPAT (LOCUS) KEJADIAN PERKARA, WAKTU(TEMPUS) KEJADIAN PERKARA, serta Laporan awal Sangkaanpidana terhadap ASWAR JAMALUDDIN.
Putus : 24-09-2008 — Upload : 28-11-2013
Putusan PN MAKASSAR Nomor 181/Pdt.G/2007/PN.Mks
Tanggal 24 September 2008 — JOHNNY ALIKSANDER VS. I. H. MUHAMMAD IDRIS MANGSABARANI, SE dkk.
8222
  • Bahwa pencoretan atau pembaliknamaan pada serifikattersebut, yang didasarkan pada Akte Jual Bell No.16 / KT / 1980tanggal 25011980 milik Tergugatll sampai VIl yang dibuatmelalui Lurah (Turut Tergugatll) dan (Camat Tallo Turut Tergugat1), adalah pokok persoalan yang sungguh merupakan suatu buktipengalihan hak yang mengidap cacad hukum (akte hasilperbuatan meiawan hukum), oleh karena nama dan tanda tangansebagai pihak penjual dalam akte tersebut seakanakanmenyerupai nama dan tanda tangan Penggugat,
    ANDI IDRIS MANGGABARANI, SE(Tergugatl);Bahwa Peralihan hak dan ahliwaris DJUFRI SERANG, SH (TergugatllSampai VII) kepada TergugatI melalui Turut Tergugatlll (NotarisFrans Polim, SH sebagai PPAT) berdasarkan Aka Jual Bell No.1359 /2006 tanggal 2608.2006, adalah juga merupakan perbuatanmelawan hukum, oleh karena TergugatIl sampai TergugatVII sudahmengetahui bahwa serifikat tersebut terbit atas dasar akta jualPALSU alias CACAD YURIDIS, denaan cara Penggugat berkalikalimenemui beberapa ahli waris DJUFRI
    Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Kepala WilayahKecamatan Tallo selaku PPAT dengan penerbitan akta jual bellNo.16 / KT / A / 1980 tanggal 25 Januari 1980 adalahperbuatan yang legal dan sah menurut hukum karena dibuatberdasarkan wewenang dan jabatannya selaku PPATKecamatan Tallo pada saat obyektum liti dialinkan olehpenggugat kepada DJUFRI SERANG, oleh karena itu tidakberdasar hokum apabila penggugat memandang bahwa aktajual bell tersebut cacad hukum, karena diterbitkan tidaksesuai dengan prosedur
    Bahkandiatas objek sengketa tersebut terdapatadanya keahatai', atuu melawan berupadiatas Akta Jual Beli No.16 / KT / 1980 tanggal 25011980 milikTergugat sampai VII mengandung cacad yuridis yang sedangdilaporkan pihak kepolisian setempat;TERHADAP TURUT TERGUGATI DAN II;4.
    Bahwa Akte Jual Beli No. 16 / KT / 1980 tanggal 25011980milik TergugatIl sampai VII yang dibuat melalui Lurah (TurutTergugatll) dan (Camat Tall Turut Tergugatl) sungguhmerupakan bukti pengalihan hak yang mengidap cacad hukum(akte hasil perbuatan melawan hukum), oleh karena nama dantanda tangan sebagai Pihak Penjual dalam akte tersebutmenyerupai nama dan tanda tangan Penggugat padahalPenggugat sama sekali tidak mengetahui atau tidak terlibatdalam proses jual bell tersebut dengan JUFRI SERANG, SH (
Register : 26-11-2019 — Putus : 31-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PT PADANG Nomor 201/PDT/2019/PT PDG
Tanggal 31 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat II : SUMARNIATI Diwakili Oleh : YUSRIL
Terbanding/Penggugat : INDRA CATRI, bupati agam
Terbanding/Turut Tergugat : SRI HUSNIATI NAJMI,S.H
Turut Terbanding/Tergugat I : PT.SITINGKAI SAKTI GROUP
Turut Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor BPN Agam
14947
  • 2001,dan bukan Akta Nomor 244/LBS/2001, sebagaimana yang dipertimbangkanPengadilan Tingkat pertama;Menimbang, bahwa karena pemecahan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 8 tahun 1989 menjadi beberapa Sertifikat Hak GunaBangunan antara lain Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 72, tahun 2001dengan masa berlaku haknya sampai tahun 2021 bertentangan denganketentuan Pasal 48 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,Tentang Pendaftaran Tanah, maka Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 72,mengandung cacad
    hukum sehingga harus dinyatakan lumpuh atau tidakHalaman 8 dari 14 Putusan Nomor 201/PDT/2019/PT Pdgmemiliki daya berlaku, dengan demikian, alasan banding Pembandingtersebut di atas tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;Menimbang, bahwa karena Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 72,tanggal 17 September 2001 mengandung cacad hukum dan dinyatakanlumpuh, maka jual belli antara Turut Terbanding, semula Tergugat denganPembanding ,semula Tergugat B terhadap Sertifikat Hak Guna BangunanNomor
    72, tanggal 17 September 2001 juga mengandung cacad hukum,sehingga tuntutan Terbanding, semula Penggugat pada petitum angka 9(sembilan) beralasan untuk dikabulkan;DALAM REKONVENSIDakam EksepsiMenimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui danmembenarkan putusan hakim tingkat pertama, yang menyatakan menolakeksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kanvensi, oleh karena dalampertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat danbenar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam
Register : 04-10-2013 — Putus : 16-12-2013 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 423/PDT/2013/PT BDG
Tanggal 16 Desember 2013 — Pembanding/Penggugat : Sarki Bin Asmad Diwakili Oleh : SRI KURNIASIH, SH.
Terbanding/Tergugat : Sarmin Bin Sartiman
Terbanding/Tergugat : Kariman Alias Banjir Bin Sartiman
Terbanding/Tergugat : Saridah Binti Sartiman
Terbanding/Tergugat : Masyana Binti Sartiman
Terbanding/Tergugat : Badriyah Binti Sartiman
3018
  • tanggal 16 Agustus 2013 ;TENTANG HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembandingsemula Penggugat telah diajukan dalam tengggang waktu dan menuruttata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UndangHalaman 6 dari 9 Perkara No. 423/Pdt.G/2013.PT.Bdg.undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formaldapat diterima.Menimbang, bahwa Pembading semula Penggugat didalammemori bandingnya pada pokoknya menyatakan, Akta Jual BeliNo.53/70.2008/1990,tanggal 23 Maret 1990 cacad
    karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dandijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutusperkara ini pada tingkat banding ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 2 Juli 2013 ,Nomor:05/Pdt.G/2013/PN.Im dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;Menimbang, bahwa mengenai pernyataan Pembandingsemula Penggugat didalam memori bandingnya yang menyatakan AktaJual Beli No.53/70.2008/1990,tanggal 23 Maret 1990 cacad
Register : 11-02-2014 — Putus : 04-04-2014 — Upload : 06-10-2014
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 31/B/2014/PTTUN-MDN
Tanggal 4 April 2014 — IDA THAHIR vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, Cs
4326
  • (vide Bukti P1; T10) yang diperlihatkam didalam persidangan asli ada pada Penggugat (Ida Thahir); hal tersebut membuktikanbahwa pemohon (Nirwan Munir) telah memberikan informasi atau keterangan secaratidak benar (kebohongan) mengenai data yuridis, menurut Majelis Hakim Tinggi1819bertentangan dengan Pasal 107 huruf h cacad hukum administrasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah : h.
    Sengketa in litisadalah 44 (empat puluh empat) hari, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; Halaman 21 sampai 26 Putusan Perkara Nomor : 31/B/2014/PTTUNMDN2D,Menimbang, bahwa oleh karena mekanisme Pengumuman yang dilaksanakanoleh Tergugat sebelum menerbitkan Sertifikat Hak Milik obyek sengketa a quo tidaksesuai dengan Ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah sehingga mengandung cacad
    yuridis ; Menimbang, bahwa oleh karena diterbitkannya Sertifikat Hak Milik obyeksengketa didasarkan pada adanya cacad yuridis, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal106 juncto Pasal 107 huruf h Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian DanPembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan Sertifikat Hak Milik obyeksengketa a quo haruslah dibatalkan ; Menimbang, bahwa oleh sebab Sertifikat Hak Milik yang dijadikan obyekSengketa
    Usaha Negara Medan Nomor : 59/G/2013/PTUNMDN. tanggal 04 Desember 2013 tidak dapat dipertahankan dan haruspula dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku PengadilanTingkat Banding, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akanmengadili sendiri ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, terdapat alasan yang kuat menuruthukum untuk menyatakan penerbitan obyek sengketa mengandung cacad