.1 sampai dengan P.6 dan saksisaksi yangbernama MADI dan KUSNANI, sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannyaTergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat diberi tanda TI &II.1 sampaidengan TI &II.4 dan saksi yang bernama DIAN RONY, Tergugat III mengajukanbukti surat diberi tanda T.III1 sampai dengan T.III.6 dan Tergugat IV mengajukansurat bukti diberi tanda T.IV1 sampai dengan T.IV9; Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang menjadi masalah pokokdari gugatan Penggugat adalah apakah ada dwaling

(kekhilafan), dwang (paksaan)dan bedrog (penipuan) ketika Penggugat menandatangani dokumen/ suratsurat padasaat di kantor Tergugat III sehingga dokumen/ suratsurat tersebut dapat dibatalkan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud suratsurat/ dokumen yang ditandatanganioleh Penggugat di Kantor Tergugat III adalah berupa Borgtoch dan Kuasa Menjual dan Akte Pemberian Hak Tanggungan ;Menimbang, bahwa dwaling (kekhilafan) tidak mengakibatkan batalnya suatuperjanjian selain apabila kekhilafan itu terjadi mengenai

Sarana KaltengVentura; Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tersebut sudah ditunjukkan aslinyadan dibuat dihadapan pejabat yang berwenang serta tidak melanggar aturan yangberlaku maka sesuai dengan pasal 1868 KUHPerdata merupakan akte otentik danmerupakan bukti yang sempurna, sehingga dalil Penggugat bahwa akta Bortocg danKuasa Menjual dan akta Pemberian Hak Tanggungan dibuat karena adanya dwaling(kekhilafan), dwang (paksaan) dan bedrog (penipuan) dwaling (kekhilafan), dwang (paksaan) dan bedrog

Namun justru sebaliknya, Surat Keputusan Pembebasantersebut mengalami kekurangan yuridis, dalam hal ini salah kira (dwaling).Juga, kedua Surat Keputusan Pembebasan, baik Nomor 125 dan 242,bentuk dan prosedur tidak sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarkeputusan Tata Usaha Negara. Serta, Isi dan tujuan kedua Surat KeputusanPembebasan, baik Nomor 125 dan 242, tidak sesuai dengan isi dan tujuanyang ditentukan oleh peraturan dasarnya.

2017Artinya sudah definitif, tidak lagi memerlukan persetujuan atasandan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;Hal ini berarti ada syarat materiil dalam suatu keputusan, yaitu:1) Pejabat pembuat Tata Usaha Negara yang membuat penetapan ituharuslah mendapat wewenang dari UndangUndang yang berlaku, baiksecara atribusi, delegasi, maupun mandat;2) Pembentukan kehendak dari alat negara yang mengeluarkanKeputusan Tata Usaha Negara tidak mengalami kekurangan yuridis,artinya tidak mengalami salah kira (dwaling

Namun, kedua SuratKeputusan Pembebasan, baik Nomor 125 dan 242, mengalami kekuranganyuridis, dalam hal ini salah kira (dwaling). Juga, kedua Surat KeputusanPembebasan, baik Nomor 125 dan 242, bentuk dan prosedur tidak sesuaidengan peraturan yang menjadi dasar keputusan Tata Usaha Negara.Serta, Isi dan tujuan kedua Surat Keputusan Pembebasan, baik Nomor 125dan 242, tidak sesuai dengan isi dan tujuan yang ditentukan oleh peraturandasarnya.Halaman 23 dari 38 halaman.

Selainitu suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak boleh mengalami kekuranganyuridis (salah kira/dwaling), bentuk dan prosedurnya harus sesuai denganperaturan yang menjadi dasar Keputusan Tata Usaha Negara, serta isi dantujuan harus sesuai dengan isi dan tujuan yang ditentukan oleh peraturandasarnya.

Bahwa kesalahan dalampembuatan sertipikat bisa saja karena adanya unsur penipuan (bedrog),kesesatan (dwaling), dan/atau paksaan (dwang) dalam pembuatan data fisikmaupun data yuridis yang dibukukan dalam buku tanah. Dengan demikiansertipikat yang dihasilkan dapat berakibat batal demi hukum.

Sedangkan bagisubjek yang melakukan hal tersebut dapat dikatakan telah melakukanperbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);Bahwa Para Penggugat menduga adanya terjadi kesalahan (schuld) yangdilakukan oleh Turut Tergugat Ill dan juga adanya upaya penipuan (bedrog)dan kesesatan (dwaling) yang dilakukan oleh Tergugat dalam prosespembuatan data fisik maupun data yuridis yang dijadikan dasar hak dan telahdibukukan dalam buku tanah Sertifikat Hak Milik No.: 105/Sitoluamatertanggal 16 September 2011, Surat

ketetapanyang bersangkutan menjadi ketetapan yang tidak sah, misalnya: Ketetapanyang dibuat oleh organ atau pejabat yang berwenang (on bevogd), ketetapanitu dibuat karena adanya penipuan (bedrag), ketetapan itu tidak menurutprosedur berdasarkan hukum (rechtmatige), dan ketetapan itu tidakmemenuhi tujuan peraturan dasarnya (doelmatige) atau telah terjadipenyalahgunaan wewenang (detounament de pauvoir);Bahwa kesalahan dalam pembuatan sertipikat bisa saja karenaadanya unsur penipuan (bedrog), kesesatan (dwaling

Bahwa gugatan Penggugat yang menarik Tergugat baik sebagai pribadi maupunsebagai Direktur adalah Gugatan yang salah sasaran orangnya (Error inPersona/keliru tentang orang atau dwaling van persoonliykheid van der persoon);sehingga gugatan versi Penggugat aquo adalah gugatan yang tidak jelas alurOleh karena itu berdasarkan tangkisan diatas; maka secara yuridis GugatanPenggugat adalah Gugatan yang Obscuur Libel dan menurut hukum haruslahditolak, setidaktidaknya tidak dapat diterima; sehingga dengan

Bahwa gugatan Penggugat yang menarik Tergugat baik sebagai pribadi maupun sebagaiDirektur adalah Gugatan yang salah sasaran orangnya (Error in Persona/keliru tentangorang atau dwaling van persoonljkheid van der persoon) ; sehingga gugatan versiPenggugat aquo adalah gugatan yang tidak jelas alur hukumnya ; Oleh karena itu berdasarkan tangkisan diatas, maka secara yuridis Gugatan Penggugatadalah Gugatan yang Obscuur Libel dan menurut hokum haruslah ditolak, setidaktidaknya............15tidaknya tidak

Nomor 1711 K/Pdt/2020.mengenai adanya penipuan dan bujuk rayu oleh Tergugattergugat dalamproses pemberian jaminan, Penggugat tidak dapat membuktikan denganbuktibukti yang cukup tentang adanya paksaan (dwang), kekhilafan(dwaling) atau penipuan (bedrog), karena itu gugatan Penggugat menjaditidak beralasan;Bahwa tentang buktibukti Penggugat berupa putusan yangberkekuatan hukum tetap ternyata objeknya berbeda dengan objek dalamperkara a quo, karena objek dalam putusan berkekuatan hukum tetaptersebut

Kristinah merupakanPerbuatan manipulasi data kebenaran dan melakukan Pemalsuan danatau menempatan keterangan palsu ke dalam Akta Otentik dengandilandasiitikat tidak baik (Kwade trouw), Cacat Yuridis denganmengandung unsur unsur kekhilafan (dwaling), kecurangan (bedrog), tipu daya dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum serta sangat merugikan Penggugat dalam Kedudukannya Sebagai Pemilikyang sah dan berhak atas Obyek sengketa : 17.Bahwa untuk menjamin pemenuhan atas isi putusan ini sampai nantidapat

Kekilapan (dwaling, mistake);Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor47/Pdt.GS/2019/PN.Btm.Sebagaimana pada pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa katasepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh denganpaksaan atau penipuan;2. Wenang / Kecakapan berbuat menurut hukum (Capacity) ;Syarat wenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yangmelakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenangmembuat kontrak tersebut.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim TingkatBanding telah memberikan pertimbangan hukumyang menyatakan dan perjanjian dapatdibatalkan karena cacat kehendak disebabkanoleh dwaling (kesesatan), Dwangsom (Paksaan)dan bedrog (penipuan) sebagaimana diaturdalam Pasal 1321 KUHPerdata" (pertimbanganhukum alinea 2, halaman 7);Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalahkeliru karena perjanjian tidak dapatdibatalkan oleh dwangsom, sebab dwangsomadalah hukuman tambahan berupa membayarsejumlah uang untuk menekan si terhukum

hal ini, MajelisHakim Peradilan Tingkat Banding dalampertimbangan hukum Dalam Provisi alinea 2,halaman 7, yang menyatakan bahwa "walaupunAkta No. 2, tanggal 1 Agustus 1992, Tergugat/Pembanding ikut menandatangani, tetapiharuslah diingat bahwa suatu perjanjian haruspula didasarkan kepada azas keadilan, sepertitelah ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3)KUHPerdata, yaitu) bahwa suatu perjanjian harusdilaksanakan dengan itikad baik dan perjanjiandapat dibatalkan, karena cacat kehendakdisebabkan oleh dwaling

Dengan demikian jelas bahwaAkta No. 2, tanggal 1 Agustus 1992 dibuatatas dasar konsensus antara kedua belahpihak yang murni, sehingga memenuhiketentuan tentang syarat syarat sahnya suatuperjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal1320 KUHPerdata, tanpa ada dwang, dwaling,bedrog sebagaimana dikatakan oleh Majelis34Hakim Tingkat Banding;e.

Bahwa mengenai' pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Banding, yang menyatakan bahwaperjanjian dapat dibatalkan karena cacatkehendak disebabkan oleh dwaling (kesesatan),dwangsom (paksaan) dan bedrog (penipuan)sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata, pertimbangan hukum Majelis HakimTingkat Banding tersebut adalah tidak benardan bersifat onvoldoende gemotiveerd" karenatidak cukup memberikan pertimbangan, dimana44syarat batal (pembatalan atau kebatalan) suatuperikatan dalam hal ini "Perubahan

wanitawanita Tang Soo Hong dan LieBie Eng, serta ketiga anak saya lainnya ialah:So Tje Ka, So Wie See danSo Siok Ling semuanya tersebut di atas, masingmasing untuk bagian yangsama besarnya.0 Bahwa harta peninggalan Souw Tjong Boen (So Agus) dikuasai olehTergugat I, II, HI, IV, V, dan Tergugat VI berawal dan berdasarkan AktaNomor: 266 Tanggal 21 September 1989, Salinan Jual Beli Rumah DenganPengoperan Hak yang dibuat dihadapan Tergugat VIII, dimana tidakterbantahkan kebenarannya terdapat kekeliruan (dwaling

dibantah kebenarannya tanah yang menjadiobjek jual beli dimaksud adalah tanah waris So (Souw) Tjong Boen/So Agusyang belum pernah dibagi;33 Bahwa oleh karena objek jual beli dalam Akta Nomor: 266 Tanggal 21September 1989 adalah tanah waris So (Souw) Tjong Boen/So Agus yangbelum pernah dibagi, maka Penggugat dan Tergugat VII dalamkedudukannya selaku penjual dan Tergugat I yang juga mewakili TergugatII, Il, I1V, V dan VI dalam kedudukannya selaku pembeli, secara nyatanyata telah melakukan kekeliruan (dwaling

mengikatkan dirinya;2 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;3 Suatu hal tertentu;4 Suatu sebab yang halal.Pasal 1321 KUHPerdata:Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan,atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaPUTUSAN MARI NO: 3427K/PDT/1987 TANGGAL 22 MEI 1991Hal 15 dari 72 Hal Putusan No. 570/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.1616Perjanjian jual beli rumah yang dituangkan dalam akta notaries, yangterjadinya karena adanya dwaling

sehubungan Akta Nomor: 266Tanggal 21 September 1989, Jual Beli Rumah Dengan Pengoperan Hak,ternyata oleh Turut Tergugat diproses untuk penerbitan Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor: 293 tanggal 25 Oktober 1995;Bahwa berdasarkan poin 43 di atas, penerbitan Sertipikat HGB Nomor: 293tanggal 25 Oktober 1995 oleh Turut Tergugat terbukti mendasarkan padaAkta Nomor: 266 Tanggal 21 September 1989, Jual Beli Rumah DenganPengoperan Hak, yang tidak dapat dibantah kebenarannya mengandung danterdapat kekeliruan (dwaling

Tukgali, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta tanggal 16Desember 1991;Hal 19 dari 72 Hal Putusan No. 570/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.20Menyatakan Penggugat dan Tergugat I, II, HI, 1V, V, VI, VU, VIII melakukankekeliruan (dwaling) dan kekhilafan sehubungan penandatanganan AktaNomor: 266 Tanggal 21 September 1989, Jual Beli Rumah DenganPengoperan Hak;Menyatakan Akta Nomor: 266 Tanggal 21 September 1989, Jual Beli RumahDengan Pengoperan Hak, yang dibuat dihadapan John Leonard Waworuntu,Notaris di Jakarta, beserta

dari Penggugat, sehingga Hakimberpendapat bahwa isi perjanjian dalam kesepakatan yang dibuat Penggugatdengan Tergugat terdapat pemahaman adanya hak dan kewajiban serta sanksiyang diatur di dalamnya secara sadar telah dibuat para pihak, dah juga tidakditemukan fakta bahwa para pihak yang menandatangani perjanjian tidak cakapberbuat hukum dan kesepakatan yang dibuat tidak didasarkan adanya paksaan,Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Padt.G.S/2018/PN PTK.kesesatanatau penipuan (dwang, dwaling

Bahwa dalam persidangan Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikandalilnya, sebaliknya terbukti bahwa perjanjian kredit mikro, denganpemberian jaminan serta pemberian kuasa menjual objek jaminan dalamperkara a quo dibuat atas dasar kesepakatan, tidak ada dwang, dwaling,bedrog;6. Bahwa terbukti setelah menerima fasilitas kredit Pemohon Kasasi tidakmembayar cicilan hutang pokok serta bunga sebagaimana disepakatidalam perjanjian sehingga Pemohon Kasasi telah ingkar janji;7.

saksisaksi dan hasil pemeriksaan ditempat tanah sengketa terbuktimasuk dalam areal HGU No.1 Tahun 1980, dan areal tersebut secara nyata dikuasaioleh Penggugat sebagaimana ternyata dari adanya pembayaran pajak 5 (lima) tahunterakhir (bukti P2 s/d 6) ; === Menimbang, bahwa selain daripada itu penguasaan tanah sengketa olehmasingmasing pihak sebagaimana disebutkan dalam bukti TI, TIIJ dan TIII,hanyalah penguasaan yang bersifat spekulatif, dan keberadaan buktibukti tersebutmengandung salah satu unsur dwaling

Pasal 66 UndangUndang tentang Mahkamah Agung tersebut diatas memberi hak kepada para pihak yangberperkara untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yangtelah berkekuatan hukum tetap apabila didalam putusan tersebut terdapat kekeliruanatau kekhilafan yang nyata ;e Bahwa kekeliruan atas hukum (rechts dwaling) yang dilakukan olehMahkamah Agung RI di dalam putusannya No. 138 K/TUN/2011 tanggal 21 Juni 2011jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 178/B/ 2010/PT.TUNMDNtanggal 07 Januari 2011 tersebut telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tidakcukup (onvoeldoende gemotiveerd); Bahwa kekeliruan hukum (rechts dwaling) yang meliputi penerapan danpelaksanaan hukum di dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 138 K/ TUN/2011tanggal 21 Juni 2011 jo.

Sendiri saat itu ;5 Bahwa dengan demikian kepemilikan Penggugat terhadap tanah objek sengketamenurut hemat Kami adalah suatu rekayasa semata yang telah dilakukannyadengan memanfaatkan suatu situasi tertentu dan tidak dilandasi oleh adanyasuatu dasar hukum yang jelas;6 Bahwa selain dari itu penguasaan Penggugat dan/atau pensertifikatan yang telahdilakukan penggugat terhadap tanah objek sengketa adalah melalui programProna adalah suatu penguasaan yang dilakukannya berdasarkan suatu ItikadBuruk ( Owang Dwaling

mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,untuk selanjut berkenan menjatuhkan hukuman sebagai berikut :1 Menolak dalildalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2 Mengabulkan Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya ;3 Menyatakan hukum penguasaan Penggugat atas tanah objek sengketa tidakdilandasi oleh suatu dasar hukum yang sah ;114 Menyatakan hukum penguasaan Penggugat dan/atau PensertifikatanPenggugat terhadap tanah objek sengketa dilakukannya berdasarkan suatuitikad buruk ( Dwang Dwaling

dibuktikan.Menimbang, pula dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa kepemilikanPenggugat terhadap tanah objek sengketa menurut adalah suatu rekayasa semata yang31telah dilakukannya dengan memanfaatkan suatu situasi tertentu dan tidak dilandasi olehadanya suatu dasar hukum yang jelas dan penguasaan Penggugat dan/ataupensertifikatan yang telah dilakukan penggugat terhadap tanah objek sengketa adalahmelalui program Prona adalah suatu penguasaan yang dilakukannya berdasarkan suatuItikad Buruk ( Owang Dwaling

SusPHI/2021luran Pasti (PPIP) yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga KeuanganBRI (DPLK.BRI) dengan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) yangdikelola oleh Dana Pensiun dengan beban antara Penggugat denganPara Tergugat, sehingga kesepakatan tersebut karena dilakukan tanpaadanya dwang, dwaling dan bedrog serta penyalahgunaan keadaansehingga mengikat para pihak termasuk Penggugat; Bahwa keikutsertaan Penggugat dalam 2 (dua) Program Pensiuntersebut tidak menyalahi ketentuan (vide Pasal 167 ayat (1) UndangUndang

yaitu bagianTerlawan dan bagian milik lain yang telah dijual oleh alin waris lain kepadaHalaman 21 dari 29 Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT AMBPara Pelawan jauh sebelum adanya PutusanPutusan Pengadilansebelumnya, sesungguhnya menunjukan bahwa BuktiBukti surat yangdiajukan oleh Para Pelawan memiliki relevansinya dengan perkara a quo,sehingga pertimbangan judex facti Tingkat Pertama merupakan suatu bentukkekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, karena disebabkan adanyakesesatan fakta (fietelijke dwaling

Bahwa akibat pertimbangan judex facti Tingkat Pertama yang merupakansuatu. bentuk kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, karenadisebabkan adanya kesesatan fakta (fietelijkke dwaling) maupun kesesatanhukumnya (dwaling omtrent het recht), maka kiranya Majelis Hakim padaPengadilan Tinggi Ambon, kiranya memberikan putusan yang seadiladilnyadalam perkara a quo ;Menimbang, bahwa atas memori banding Para Pembanding semula ParaPelawan selanjutnya Terbanding semula Terlawan telah pula mengemukakankontra

Putusan Peradilan yang keliru, baik karena kekeliruan fakta (faetelijke dwaling) maupunkekeliruan hal hukumnya (dwaling omtrent net recht)e Judex Juris telah mengutip pertimbangan hukum judex facti secara keseluruhan,sehingga dalam bunyi amar putusan sama hanya beda lama hukumannya saja.Putusan menyatakan Terdakwa CAHYATI,SE alias ICHA binti SUMAR telahHal. 13 dari 19 hal. Put.

Timurmemiliki wewenang untuk membatalkan atau mencabut keputusan yangdikeluarkannya;Menimbang bahwa, selanjutnya yang menjadi pertanyaan hukum dalamsengketa in casu, apakah keluarnya obyek sengketa oleh Tergugat telah secaratepat dan teliti mempertimbangkan adanya kecacatan pada Surat KeputusanGubernur Jawa Timur Nomor 188/113/KPTS/013/2012 Tentang PenyelesaianPerselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Blitar Dengan Kabupaten KediriYang Terletak Pada Kawasan Gunung Kelud Di Provinsi Jawa Timur, baikberupa dwaling

Kabupaten BlitarDengan Kabupaten Kediri Yang Terletak Pada Kawasan Gunung Kelud DiProvinsi Jawa Timur, oleh kalangan masyarakat tertentu dimaknai sebagaiputusan batas daerah Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Blitar yangbersifat final, sehingga menutup dialog untuk musyawarah mufakatterhadap penyelesaian batas daerah Kabupaten Kediri dengan KabupatenMenimbang, bahwa terhadap kedua alasan pertimbangan pencabutanoleh Tergugat tersebut apakah dapat dibenarkan menurut hukum sehinggatermasuk ke dalam unsur dwaling

2012 Tentang Penyelesaian Perselisinan BatasDaerah Antara Kabupaten Blitar Dengan Kabupaten Kediri Yang Terletak PadaKawasan Gunung Kelud Di Provinsi Jawa Timur, mengenai keabsahan obyeksengketa baik dari segi syarat formil (prosedur/cara pembuatan keputusan,bentuk keputusan, dan pemberitahuan keputusan) maupun syarat materiilnya(badan/pejabat yang membuat keputusan harus berwenang menurut hukum;keputusan harus dibuat tanoa ada kekurangan yuridis dalam proses maupundalam penerbitannya baik berupa dwaling

dalam kapasitas melaksanakanfungsi pembentukan peraturan perundangundangan (wetgeving) dan fungsimengadili (rechtspraak) sehingga pada kedudukan yang demikian itu GubernurJawa Timur dapat didudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negaraberdasar Pasal 1 angka 8 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha negara; Menimbang, bahwa apabila kedudukan dalam pertimbangan hukumyang demikian itu ditafsirkan sebagai unsur dwaling

Blitar dari sejak dilakukannya kegiatan fasilitasi sampaidengan keluarnya Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/113/KPTS/013/2012 Tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah AntaraKabupaten Blitar Dengan Kabupaten Kediri Yang Terletak Pada KawasanGunung Kelud Di Provinsi Jawa Timur tanggal 28 Pebruari 2012;Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan sebagaimanatersebut di atas, maka alasan pertimbangan sebagaimana huruf b obyeksengketa menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan sebagai unsur dwaling

Kekurangan yuridis dalam pembentukan dapatterjadi karena kesesatan/kekhilafan (dwaling), penipuan (berdrog),atau paksaan (dwang);Bahwa tidak dipenuhinya syarat materiil suatu kKeputusan PejabatTata Usaha Negara, maka akan berakibat Keputusan tersebut cacatyuridis maka Keputusan tersebut menjadi batal demi hukum ataukeputusan tersebut menjadi tidak sah;Bahwa terbitnya Keputusan Nomor 131.531324 dan KeputusanNomor 131.531325 oleh Tergugat tidak memenuhi syarat materiilsuatu keputusan Pejabat Tata Usaha

ditujukanKepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, danDitembuskan kepada Tergugat;b) Surat Nomor 006/03/DPRD/SBD/I/2014, tanggal 24Januari 2014, Perihal : Klarifikasi Terhadap SuratMenteri Dalam Negeri Nomor 131.53/237/SJ tanggal 13Januari 2014 perihal : Pengesahan PengangkatanBupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, yangditujukan Kepada Tergugat dan Gubernur NusaTenggara Timur;Sehingga dengan demikian kedua Keputusan a quo tidakmemenuhi syarat materiill karena didasarkan padakesesatan/kekhilafan (dwaling

Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 sehinggadengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Sumba Barat Daya Nomor 45/Kpts/KPUKab.180.964761/2013, tanggal 10 Agustus 2013, tentangPenetapan pasangan Calon Terpilin Bupati dan WakilBupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 sejak tanggal 26September 2013 sudah tidak berlaku lagi, sehingga dengandemikian jelas terbitnya Keputusan Nomor 131.531324dan Keputusan Nomor 131.531325 tidak memenuhi syaratmateriil karena didasarkan pada kesesatan/kekhilafan(dwaling

Kekurangan yuridisdalam pembentukan dapat terjadi karena kesesatan/kekhilafan (dwaling), penipuan (bedrog), atau paksaan(dwang),Bahwa tidak dipenuhinya syarat materiil suatu keputusanPejabat Tata Usaha Negara, maka akan berakibat Keputusantersebut cacat yuridis maka Keputusan tersebut menjadi bataldemi hukum atau keputusan tersebut menjadi tidak sah;Bahwa terbitnya Kep. Nomor 131.531324 Tahun 2014 danKep.

Nomor 131.531324 Tahun 2014 dan Kep.Nomor 131.531325 Tahun 2014 tidak memenuhisyarat materiil karena didasarkan pada kesesatan/kekhilafan (dwaling) dan penipuan (bedrog), karenasurat Nomor 170/KPUKab/018.964761/1X/2013tanggal 02 September 2013 perihal : PenyampaianKelengkapan Administrasi Pasangan Calon TerpilihBupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, tidakditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten SumbaBarat Daya (Drs.Yohanes Bili Kil), tetapiditandatangani oleh Sdr. Petrus Bulu Walu, A.Md.

Nomor 2982 K/PDT/2010;Bahwa permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan adalahpermohonan eksekusi yang perolehannya didasarkan adanya dwaling/penyesatan, karena Terlawan untuk memperoleh hak yang telah diputusdalam perkara Nomor 30/Pdt.G/2008/PN.Sda., ternyata telah terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana PutusanMahkamah Agung RI Nomor 1911 K/Pid/2008/tanggal 20 Maret 2009, yangamarnya: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan