Ditemukan 562 data
EstariaPanggabean
Tergugat:
1.Jonas Marolop Simarmata, SH, Mkn
2.Jonas Marolop Simarmata SH
352 — 121
(Reglement op het Notarisambt in Nederland Indie (Stb.
40 — 9
Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwaHalaman10 dari 16halamanPerkara Nomor 81/Pid.B/2017/PN Mresubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
82 — 36
Perlu Majelis Hakim ketahui pula bahwa tanah a quo adalah benar milikPemerintah Kota Bandung yang dikelola oleh PDAM Tirtawening KotaBandung, dimana perolehan Pemerintah Kota Bandung dahuluStadsgemeente Bandoeng sebagaimana Verklaring Nomor 12/42tanggal 24 Februari 1942 yang ditandatangan Loerah Desa Tjikidangpada kertas Zegel Van Ned Indie 1,5 Gulden Tahun 1941 berasal dari 44persil sebagaimana lampiran Verklaring a quo seluas kurang lebih56.405 m2.
1.BAGAS SASONGKO, SH
2.HARIS MAHARDIKA, SH.
Terdakwa:
ARIS SUTISNA alias GODAG bin H ACEP
71 — 18
sertamampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidakterjadi error in persona atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkepersoon (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNederland Indie
GUSTIAN WINANDA,SH
Terdakwa:
TEGUH JULIANSYAH Bin YANTO
18 — 4
secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijkke person (manusia) yang hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
1.ESTER MARISSA RS,SH
2.PALITO HAMONANGAN,SH
Terdakwa:
WEMPI CANDRA BIN RUSLI
51 — 6
Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanHalaman 9 dari 15 halamanPerkara Nomor 537/Pid.B/2017/PN MreNedherland Indie
1.PENDETA ATHES JOHANIS SEMUEL WERINUSSA atas nama GEREJA PROTESTAN MALUKU
2.PENDETA ELIFAS TOMIX MASPAITELLA atas nama GEREJA PROTESTAN MALUKU
Tergugat:
1.ANDARIAS LEAUA selaku Ketua Badan Pelayanan Jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia GKPII Negeri Passo
2.HENI RIDOLOP SIMAUW
3.DRS. JACOB LATUPEIRISSA
4.THERESIA MAITIMU SIMAUW
5.DRS. IZAAC MAITIMU
6.SAMUEL LEAUA
7.VEROL SIMAUW
8.MAIKEL SIMAUW
9.IBU YENI SIMAUW
10.AGUSTINA NANLOHY PATTY
140 — 108
padatanggal 19 Mei 1904 yang dihibahkan dan diperuntukan kepada seluruhmasyarakat Negeri Passo untuk melaksanakan Ibadah Kristiani dan samasekali tidak diberikan kepada Gereja Protestan Indonesia (GPi/ IndischeKrek atau nama singkat dari Het Protestanche Kerk In NederlandschIndie), yang dahulu juga termasuk di dalamnya adalah Jemaat GerejaProtestas (GPM) dan kemudian Jemaat Kristiani dibawah Gereja KristenIndonesia (GPI/ Indische Krek atau nama singkat dari Het ProtestancheKerk In Nederlandsch Indie
26,45 x 21,00 meter diperuntukan sebagai lokasi pembangunansebuah gedung gereja yang saat ini dikenal dengan nama (Gedung GerejaMenara Iman), sekitar tahun 1895 dimulailah pembangunan (GedungGereja Menara Iman) dan diresmikan pada tanggal 19 Mei 1904 yangdihibahkan dan diperuntukan kepada seluruh masyarakat Negeri Passountuk melaksanakan Ibadah Kristiani dan sama sekali tidak diberikankepada Gereja Protestan Indonesia (GPI/ Indische Krek atau namasingkat dari Met Protestanche Kerk In Nederlandsch Indie
), yang dahulujuga termasuk di dalamnya adalah Jemaat Gereja Protestas (GPM) dankemudian Jemaat Kristiani dibawah Gereja Kristen Indonesia (GPI/Indische Krek atau nama singkat dari Het Protestanche Kerk InNederiandsch Indie) sebagian telah keluar dan memekarkan diri diantaranya Gereja Protestan Maluku (GPM) tersebut.
1904 dan raja (regent) saat peletakan batu pertama adalah Raja R.W Simauw,pembangunan mana telah direncanakan jauh sebelumnya pada masa RajaChristofeffel Simauw serta untuk pembangunan lokasi gedung gereja mengunakantanah yang telah diberikan oleh keluarga besar Simauw, namun sebagaimanaketerangan Ahli Hendrik Everwinus Niemeijer dihubungkan dengan bukti P16dan P17 di ketahui pula Gereja Menara Iman Passo dibawah naungan /ndischeKerk atau yang disebut Het Protestansche Kerk in Nederlandsch Indie
90 — 23
Pulogadung JakartaTimur seluas + 15.005 M2 milik Tergugat IV adalah bekas HakEigendom verponding No. 15550 SEB dengan Surat Hak Tanah No.2099 tanggal 31 Desember 1920 atas nama GOUVERNEMENT VANNEDERLANDSCH INDIE, sleanjuutnya berdasarkan Surat SetoranPenerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) tanggal 24 Agustus 1982Halaman 77 Putusan No. 203/Pdt.G/2012/PN.Jkt.TimTergugat IV telah membayar kepada Negara sebesar Rp.276.392.100, sebagai pembayaran HGB atas tanah di JI.
tanah bergirik C No.551 Persil No. 55A SIll atas nama Nadji Bin Bair ;Menimbang, bahwa Tergugat IV yang didukung oleh Tergugat II didalamjawabannya mengemukakan pada pokoknya bahwa Tergugat IV adalah pemiliktanah sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3466/Desa KayuPutih, Gambar Situasi Nomor : 4092/1991 tanggal 08 November 1991 seluas15.005 M2 bekas eigendom verponding No. 15550 SEB berdasarkan surat haktanah No. 2099 tanggal 31 Desember 1920 atas nama : GOUVERNEMENT VANNEDERLANDSCH INDIE
hasil pemeriksaan setempat yang telahdilakukan oleh Majelis Hakim terhadap tanah sengketa didukung dengankehadiran saksi Afriah Zaih dari Kantor Badan Pertanahan dipersidangan gunamemperlihatkan dokumendokumen yang terkait dengan tanah sengketa makadiperoleh fakta, pada masa penjajahan Belanda, tanah sengketa terdaftar dalamadministrasi pemerintahan kolonial sebagai tanah eigendom No. 15550 SEB,berdasarkan Surat Hak Tanah No. 2099 tanggal 31 Desember 1920 atas namaGOUVERNEMENT VAN NEDERLANDSCH INDIE
Nadji Bin Bair membayar pajak atastanah garapannya tersebut dan karena itu Nadji Bin Bair tercatat dalamadministrasi perpajakan sebagai pembayar pajak atas tanah tersebut (bukansebagai pemilik) dan diberi Girik No. 551 Persil 55A SIII ;Menimbang, bahwa oleh karena itu tanah yang tertulis dalam Girik C No.551 Persil 55A SIll atas nama Nadji Bin Bair adalah sama dengan tanah bekasHalaman 85 Putusan No. 203/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Timeigendom verponding No. 15550 SEB atas nama GOUVERNEMENT VANNEDERLANDSCH INDIE
yang oleh Tergugat Rekonpensipada pokoknya mengemukakan bahwa tanah sengketa berasal dari tanah adatbergirik No. 551 persil No. 55A SIIl namun dalam Sertifikat Hak Guna BangunanNo. 3466/Desa Kayu Putih (T.IV9) tercatat berasal dari tanah negara bekaseigendom No. 15550 SEB Blok B.C/II juga dinilai tidak beralasan karena padadasarnya tanah bergirik C No. 551 Persil 55A SIIl atas nama Nadji Bin Bair adalahsama dengan tanah eigendom / bekas eigendom No. 15550 SEB atas namaGOUVERNEMENT VAN NEDERLANDSCH INDIE
65 — 29
buah bendera bintang kejora.1 (satu) buah Cap stempel.1 (satu) buah tiang bendera.1 (satu) pasang Sepatu PDL.1 (satu) lembar celana panjang motif loreng.1 (satu) lembar baju lengan panjang motif loreng bertuliskan ISAK KALAIBIN.1 (satu) buah topi rimba.6 (enam) buah tongkat mambruk.1 (satu) buah senjata api rakitan.59 (lima puluh sembilan) butir amunisi tajam.35 (tiga puluh lima) selongsong amunisi hampa.1 (satu) buah magasin.10 (sepuluh) buah koin papua new guinea.1 (satu) buah koin nederland indie
stempel.48. 1 (satu) buah tiang bendera.49. 1 (satu) pasang Sepatu PDL.50. 1 (satu) lembar celana panjang motif loreng.51. 1 (satu) lembar baju lengan panjang motif loreng bertuliskan ISAK KALAIBIN.52. 1 (satu) buah topi rimba.53. 6 (enam) buah tongkat mambruk.54. 1 (satu) buah senjata api rakitan.55. 59 (lima puluh sembilan) butir amunisi tajam.56. 35 (tiga puluh lima) selongsong amunisi hampa.3357. 1 (satu) buah magasin.58. 10 (sepuluh) buah koin papua new guinea.59. 1 (satu) buah koin nederland indie
DESTY PUSPITA SARI, SH
Terdakwa:
IRSANTO ALS IRSAN BIN ZAINAL
89 — 35
secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
127 — 11
sertamampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidakterjadi error in persona atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkepersoon (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNederland Indie
51 — 7
dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidakada Error in Personaatau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ; Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : H. Guritno Diwakili Oleh : H. Guritno
Terbanding/Pembanding/Tergugat XIX : Bangun Raharjo Diwakili Oleh : H. Guritno
Terbanding/Tergugat I : Ny. Hadisusanti Idris
Terbanding/Tergugat III : Ny. Wawang Kurniasih
Terbanding/Tergugat IV : Rita Mulyanti
Terbanding/Tergugat V : H. Bagus Budi Prabowo
Terbanding/Tergugat VI : Ny. Suwarti Sobandi
Terbanding/Tergugat VII : Rosalia Rosita
Terbanding/Tergugat VIII : Soeratno
Terbanding/Tergugat IX : Ny. Ceacilia Leny Windaryati
Terbanding/Tergugat X : Ny. Evie Sumolang
Terbanding/Tergugat XI : Ny. Nancy Esther Turangan
Terbanding/Tergugat XII : Yahma Yulfefman Achmad
Terbanding/Tergugat XIII : Ny. Noor Enny Budiningrum
Terbanding/Tergugat XIV : Nenden Purwitasari
Terbanding/Tergugat XV : Edi Sudana
Terbanding/Tergugat XVI : Kurniadi
Terbanding/Tergugat XVII : Rujaman Djayaatmaja
Terbanding/Tergugat XVIII : Henny Yulia Heryani
Terbanding/Tergugat XX : Nani Chaerani
Terbanding/Tergugat XXI : Ferdy Hadi Suprobo
Terbanding/Tergugat XXII : Arief Muhamad Nafrizal
Terbanding/Tergugat XXIII : Yis Wiriani
Terbanding/Tergugat XXIV : R. Dadang Mufarmalah
Terbanding/Tergugat XXV : Yudi Setiawan
Terbanding/Tergugat XXVI : Mira Tjandrarini
Terbanding/Tergugat XXVII : Soraya Aldjufrie
Terbanding/Tergugat XXVIII : Drs. Ichsan Talib
Terbanding/Tergugat XXIX : Titiek Irawati S, S.H.,
Terbanding/Turut Tergugat XXIX : Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
Terbanding/Turut Tergugat XXX : Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan cq. Lurah Kelurahan Selong
25 — 34
Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat XXVII, XXVIII, XXIX Konvensi sebagai pemilik Hak Prioritas Atas Tanah seluas 4. 308 M2 (lebih kurang empat ribu tiga ratus delapan meter persegi) beserta segala sesuatu yang ada dan akan ada di atasnya terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Desa/Kelurahan Selong (dahulu Bekas Eigindom Verponding (EV) No. 1684 seluas 4.308 m2 atas nama Het Gouvernement Van Nederlands Indie
Tergugat Rekonvensi (KEMENDIKBUDRISTEK R.I.) bukan pemilik dan atau tidak berhak atas obyek terperkara a quo berupa Tanah seluas 4. 308 M2 (lebih kurang empat ribu tiga ratus delapan meter persegi) beserta segala sesuatu yang ada dan akan ada di atasnya terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Desa/Kelurahan Selong (dahulu Bekas Eigindom Verponding (EV) No. 1684 seluas 4.308 m2 atas nama Het Gouvernement Van Nederlands Indie
semua pihak yang ditempatkan olehnya untuk menyerahkan secara langsung dan sekaligus obyek terperkara a quo berupa Tanah seluas 4. 308 M2 (lebih kurang empat ribu tiga ratus delapan meter persegi) beserta segala sesuatu yang ada dan akan ada di atasnya terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Desa/Kelurahan Selong (dahulu Bekas Eigindom Verponding (EV) No. 1684 seluas 4.308 m2 atas nama Het Gouvernement Van Nederlands Indie
Tergugat Rekonvensi (KEMENDIKBUDRISTEK R.I.) untuk melaksanakan penghapusbukuan Barang Milik Negara (BMN) atas Tanah seluas 4. 308 M2 (lebih kurang empat ribu tiga ratus delapan meter persegi) beserta segala sesuatu yang ada dan akan ada di atasnya terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Desa/Kelurahan Selong (dahulu Bekas Eigindom Verponding (EV) No. 1684 seluas 4.308 m2 atas nama Het Gouvernement Van Nederlands Indie
56 — 3
secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyekhukum pidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkanbahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalahnatuurlijke person (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshofvan Nedherland Indie
14 — 3
(yo (cle aiald indie go pe (3a) Cptial Cy OSArtinya: Setiap orang yang menahan hak orang lain ataupun kemanfaatannya,maka ta bertanggungjawab memberikannya biaya belanja (living cost). Dandalam seorang pakar hukum Islam dalam kitab A/Muhadzdzab, juz 2 halaman175 menegaskan sebagai berikut:Jud Y ig Aided 8 Lis ARKIN Gi plea Be Cutan yin ARAL Gia gall CySeill) tag 1)Hal. 16 dari 21 hal.
45 — 6
secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh MHoofgerechshof vanNedherland Indie
DETI SUSANTI, SH
Terdakwa:
TRI SATRIAWAN bin YAMIN Almarhum
401 — 32
sertamampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidakterjadi error in persona atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkepersoon (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNederland Indie
1.EKA MAINA LISTUTI, SH.
2.ISTI PUSPITASARI.,SH
Terdakwa:
HENDRIK COKRO Alias WILLY
40 — 11
dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Persona ataukesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalamsistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkke person (manusia) yang haltersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Persona ataukesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalamsistem hukum pidana Indonesia adalah natuurliike person (manusia) yang haltersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
27 — 7
dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Personaatau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
Hendro Purwoko, SH
Terdakwa:
M. FAIZAR alias IJANG alias RADITIYA Bin SUTRISNO
103 — 14
dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyekhukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatanyang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam SuratDakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie