waktusudah dirumah terdakwa ; Bahwa terdakwa hanya memukul 2 kali dan menendang satu kali saksi Ratni ; Bahwa selama rumah tangga terdakwa sering hanya cekcok mulut saja dan tidaksuka memukul ; Menimbang, bahwa dari faktafakta yuridis tersebut diatas, Majelis Hakim akanmenilai terobukti bersalah atau tidaknya terdakwa melanggar ketentuan pasal yangdidakwakan kepadanya itu ;Menimbang, bahwa terdakwa ARIF BIN SAKIM tersebut oleh Jaksa/PenuntutUmum dengan Surat Dakwaannya Nomor : REG.PERKARA PDM07/RKAS

PPU1 (satu) lembar Foto copy dokumen Rencana Kerja AnggaranSekolah (RKAS) SMK Pelita Gamma TA 2015 sebagai dasarPengajuan dana BOSDA Bankeu Provinsi TA 20151 (Satu) lembar Foto copy dokumen Rencana Anggaran Pendapatandan Belanja Sekolah (RAPBS) SMK Pelita Gamma TA 20151 (satu) bundle Asli dan Foto copy Laporan PertanggungjawabanBOS PROVINSI Triwulan Il SMK Pelita Gamma TA 20151 (satu) bundle Asli dan Foto copy Laporan PertanggungjawabanBOS PROVINSI Triwulan II SMK Pelita Gamma TA 20151 (satu) bundle

PPU berdasarkan Data Siswa,Laporan Bulanan, RAPBS dan RKAS selama 1 (satu) tahun berjalandari pihak SMK Pelita Gamma dimana pencairan triwulan sampaidengan seterusnya berdasarkan RAPBS dan RKAS yang telahdiajukan sebelumnya dan pihak SMK Pelita Gamma tidak wajibmembuat laporan penggunaan dana BOSPRO karena sesuai juknispihak SMK Pelita Gamma dapat membuat SPJ sampai dengan 31Desember 2015 namun atas pemberitahuan dari Kepala DinasPendidikan Kab.

PPU, pihak SMK Pelita Gamma harus membuatrekap namun apabila rekap tidak ada, saya tetap dapat mengajukandana BOSPRO tahun 2015 SMK Pelita Gamma untuk triwulanberikutnya berdasarkan RAPBS dan RKAS yang diajukan oleh pihakSMK Pelita Gamma;Bahwa saksi menerangkan dalam pencairan Triwulan sampaidengan Triwulan IV SMK Pelita Gamma tidak ada menyerahkan buktiPertangunggjawaban penggunaan dana Bantuan OperasionalSekolah Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim sampai dengan saat ini.Bahwa saksi menerangkan tindakan

PPU yangdidasarkan oleh peraturan dan perundangundangan yangberlaku; Kemudian sekolah mengajukan jenis kegiatan dan anggaran(RKAS) yang sesuai dengan RAPBS masingmasing dan DPADisdikpora Kab. PPU; Terakhir dana BOSDA Propinsi direalisasikan kesekolah melaluitransfer / non tunai setelah PPTK Bosda Propinsi mengajukanpencairan panjar kepada Bendahara Pengeluaran DisdikporaKab.

Hal tersebut tidak sesuai denganRencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) tertanggal Oktober2014 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah(RAPBS) tanggal 15 Juli 2014 sebesar Rp1.086.708.000,00sehingga terdapat selisin sebesar Rp54,792,000,00.. Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) BantuanKeuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015Triwulan sebesar Rp268.575.530,00.

Pengacara Abdul Hakim Rijal, S ekanberalamat di Komplek Pasar Sei Harapan Blok.KK No.8 Sekup Batam,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/SK.PidKHAHR SopAgustus 2016; ~, tanggal 22Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca Penetapan Wakil K Renyacitan Tinggi Pekanbarutanggal 6 Januari 2017 Nomor 3/PID.B/2 T PBR, tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan gadili perkara ini dan pada hari itu jugatanggal penunjukan Panitera P a oleh Panitera Pengadilan TinggiPekanbaru; SS Setelah membaca p rkas

Aditya Raro Palas

>1 rangkap foto copy RKAS

melalui siplah

Padang Lawas

nenoo= Bahwa Uang senilai Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yangterdakwa serahkan kepada Yosef Subani telah dibelanjakan sesuai denganRKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah)/RAPBS (Rencana AnggaranPendapatan dan Belanja Sekolah), buku Panduan BOS tahun 2009 dan dapatdipertanggungjawabkan;= === == 2=Akan tetapi dari uang senilai Ro151.350.000,00 (seratus lima puluh satu jutatiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikelola sendiri oleh terdakwa untukkeperluan sekolah sesuai dengan RKAS

TriwulanIV / 2010 sampai dengan Triwulan II /2011.Bahwa terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd selaku penanggungjawab dana BOS SMP Negeri 1 Lahusa dan SMP Terbuka Lahusa tidakpernah membuat syarat syarat yang harus dipenuhi oleh sekolah sebelumditetapkan menjadi penerima Dana BOS dengan menyampaikan dokumendokumen sebagai berikut:e Daftar Siswa Miskin yang harus dibebaskan darisegala jenis pungutan/iuran;e Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah(RAPBS);e Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS

Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia No. 51 Tahun 2011 tanggal 5 Desember2011 tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana BOS tahun dan Laporankeuangan Bantuan Operasional Sekolah tahun Anggaran 2012, BAB IIIOrganisasi Pelaksana, dimana pada tingkat Sekolah selaku penanggungJawab adalah Kepala Sekolah dimana tugas dan tanggung jawab TimManajemen BOS Sekolah antara lain := Mengisi dan menyerahkan data sekolah secara lengkap ke TIMManajemen BOS Kab/Kota (Formulir BOS01A,BOS01B, danBOS01C)= Membuat RKAS

Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia No. 51 Tahun 2011 tanggal 5 Desember2011 tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana BOS tahun dan Laporan53keuangan Bantuan Operasional Sekolah tahun Anggaran 2012, BABWWOrganisasi Pelaksana, dimana pada tingkat Sekolah selaku penanggungJawab adalah Kepala Sekolah dimana tugas dan tanggung jawab TimManajemen BOS Sekolah antara lain := Mengisi dan menyerahkan data sekolah secara lengkap ke TIMManajemen BOS Kab/Kota (Formulir BOS01A,BOS01B, danBOS01C)= Membuat RKAS

umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan PNS (TUSMP 2 Sakra Timur), tempat tinggal di Gubuk Tengak,RT.09 RW. 04 Desa Kelayu utara, Kecamatan Selong,Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagaiPemohon;Lawan :TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam,Pendidikan SMP, pekerjaanWiraswasta, bertempat tinggal di Kampung DasanMalang Timur RT.O1 Desa Paok motong,Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur,Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama terse but;Setelah mempelajari be rkas

Besarpenggunaan dana tiap bulan disesuaikandengan kebutuhan sekolah sebagaimanatertuang dalam Rencana Kegiatan danAnggaran Sekolah (RKAS) atau RAPBS.Sedangkan penggunaan dana BOS di Sekolah harus didasarkanpada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim ManajemenBOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah, yang gharusdidaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, di samping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumberlain yang sah.e Bahwa kemudian setelah mendapat surat KeputusanKepala

yang sah e Angka 4.c setiap pembayaran dalam kuitansi harus jelas danterinci sesuai dengan peruntukannyaBahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa juga bertentangandengan buku panduan BOS tahun 2009 Bagian Panduan bos dan bosbuku Bab.1V Mekanisme Pelaksanaane Hurup C Penggunaan Dana Bos Penggunaan dana BOS disekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusanbersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Gurudan Komite Sekolah, yang harus didaftar sebagai salah satusumber penerimaan dalam RKAS

Besarpenggunaan dana tiap bulan disesuaikandengan kebutuhan sekolah sebagaimanatertuang dalam Rencana Kegiatan danAnggaran Sekolah (RKAS) atau RAPBS.Sedangkan penggunaan dana BOS di Sekolah harus didasarkanpada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim ManajemenBOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah, yang gharushal 42 dari 198 halaman, Putusan No.34/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi.didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, di samping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumberlain

Sus/TPK/2013/PN.Jbi.e Huruf c Penggunaan dana BOS Penggunaan dana BOS disekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusanbersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Gurudan Komite Sekolah, yang harus di daftar sebagai salah satusumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, disamping danayang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah;e Huruf d Larangan Penggunaan Dana BOS angka 3 membiayaikegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukanbiaya besar, misalnya studi banding, studi tour

adanyapermohonan dari yang bersangkutan diatas kertas bermateraiyang dilengkapi data pendukung dari Kepala Desa danBahwa pada waktu itu tidak ada yangkeberatan ;Bahwa saksi tidak tahu tahun kelahiran MAHRUSBahwa Data ljazah, saksi tidak pernah tahu karena belumpernah dilampirkan dalam permohonan, sedangkan kalauperubahan pada KTP tidak perlu penetapan Pengadilan, akantetapi kalau) perubahan akta kelahiran harus melaluipenetapan Pengadilan ;Bahwa saksi tidak mengecek langsung saksi simpan didalamB@rKaS

terhadap sekolah terkait informasi informasi yangdimohonkan.Majelis Komisioner menilai Pemohon tidak tidak memilikiitikad baik dan sungguhsungguh dalam melakukan permohonaninformasi publik,untuk itu) Komisi Informasi tidak wajib menanggapipermohonan yang tidak dilakukan dengan sungguhsungguh dan itikad baik sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (2);Perki 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa Informasi Publik;Mengingat yang diminta Pemohon adalah rencana kegiatan dananggaran sekolah (RKAS

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Perkara : PDM138/ RKAS/11/2011, yang padapokoknya sebagai berikutMenyatakan mereka Terdakwa I NOVITA UTAMI BINTI RIFAI (Alm)dan terdakwa II DESRI ANTI ALS. TYANG BINTI RIFAI (Alm)telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan,sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHPMenjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I NOVITA UTAMIBINTI RIFAI (Alm) dan terdakwa II DESRI ANTI ALS.

yang berisikan kristal bening yang diduganarkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,81 gram; 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor sim085340582922; een eeHalaman 14 dari 15 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PT.SULTRAdirampas untuk dimus nahkan; 19 (sembilan belas) lembar hasil print out data transmisi informasielektronik dan/atau dokumen elektronik berupa SMS dan call log daridanke nomor sim card 085340582922 hasil cetakan dari DitresnarkobaPolda Sultra; Tetap terlampir dalam be rkas

laboratorium IPA Sekolah Menengah Pertama, petunjukpelaksanaan dana BSM/PIP Nomor : 08/D/PP/2016, Nomor : 04/C/PM/2016 danJuklak PIP Nomor 07/D/PP/2017, Nomor : 02/PMK.C/PM/2017, dilakukan olehterdakwa dengan cara mengelola sendiri anggaran Dana alokasi Khusus(DAK),Bansos/Block Grant, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BantuanSiswa miskin/PIP (BSM/PIP)secara pribadi, tidak melaksanakan kegiatansebagaimana yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) DAK,Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS

Pengelolaan BOSmengikutsertakan dewan guru dan komite Sekolah dalam rangkamenyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana KerjaTahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS),namun kenyataannya Terdakwa Sobo Makatitta selaku kepala sekolahSMP Negeri 8 Leihitu tidak pernah melakukan rapat dengan dewan gurudan komite sekolah untuk membahas kegiatankegiatan yang akandisusun dalam RKT dan RKAS tersebut.Bahwa dalam pengelolaan Dana BOS pada SMP Negeri 8 LeihituTerdakwa Sobo Makatitta

Pengelolaan BOSmengikutsertakan dewan guru dan komite Sekolah dalam rangkamenyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana KerjaTahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS),namun kenyataannya Terdakwa Sobo Makatitta selaku kepala sekolahSMP Negeri 8 Leihitu tidak pernah melakukan rapat dengan dewan gurudan komite sekolah untuk membahas kegiatankegiatan yang akandisusun dalam RKT dan RKAS tersebut.

Pengelolaan BOSmengikutsertakan dewan guru dan komite Sekolah dalam rangkamenyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana KerjaTahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS),namun dalam pelaksanaan terdakwa selaku Penangung jawab TimManajemen BOS sekolah tidak melibatkan dewan guru dan Komitesekolah.Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Ny. Mariam Makatitta,Indrawati H. S. Pellu, Ristha Devie Anggraini, Abd.

Pengelolaan BOSmengikutsertakan dewan guru dan komite Sekolah dalam rangkamenyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana KerjaTahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS),namun kenyataannya Terdakwa Sobo Makatitta selaku kepala sekolahSMP Negeri 8 Leihitu tidak pernah melakukan rapat dengan dewan gurudan komite sekolah untuk membahas kegiatankegiatan yang akandisusun dalam RKT dan RKAS tersebut.Bahwa dari dana BSM yang diterima oleh SMP Negeri 8 Leihitu tersebutsesuai petunjuk

laboratorium IPA Sekolah Menengah Pertama, petunjukpelaksanaan dana BSM/PIP Nomor : 08/D/PP/2016, Nomor : 04/C/PM/2016 danJuklak PIP Nomor 07/D/PP/2017, Nomor : 02/PMK.C/PM/2017, dilakukan olehterdakwa dengan cara mengelola sendiri anggaran Dana alokasi Khusus (DAK),Bansos/Block Grant, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Siswamiskin/PIP (BSM/PIP) secara pribadi, tidak melaksanakan kegiatansebagaimana yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) DAK,Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS

Bahwa kemudian peruntukkan itemitem pembiayaan sesuai PetunjukTeknis Dana BOS dariDirektorat Jenderal Pendidikan Dasar dan MenengahKementerian Pendidikan dan Kebudayaan dituangkan dalam Rencana KegiatanAnggaran Sekolah (RKAS) = TA 20152017 SMP Negeri 8 Leihitu adalahsebagai berikut :TA 2015 :1. Pengembangan kompetensi lulusan = Rp. 7.500.000.2. Pengembangan lurikulum KTSP = Rp. 7.500.000.3. Pengembangan pembelajaran = Rp. 8.000.000.4. Pengembangan system penilaian = Rp. 6.000.000.5.

Pengelolaan BOS mengikutsertakandewan guru dan komite Sekolah dalam rangka menyusun Rencana KerjaJangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan RencanaKegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), namun kenyataannya Terdakwa SoboMakatitta selaku kepala sekolan SMP Negeri 8 Leihitu tidak pernah melakukanrapat dengan dewan guru dan komite sekolah untuk membahas kegiatankegiatan yang akan disusun dalam RKT dan RKAS tersebut.

Bahwa kemudian peruntukkan itemitem pembiayaan sesuai PetunjukTeknis Dana BOS dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan MenengahKementerian Pendidikan dan Kebudayaan dituangkan dalam Rencana KegiatanAnggaran Sekolah (RKAS) = TA 20152017 SMP Negeri 8 Leihitu adalahsebagai berikut :TA 2015 :Pengembangan kompetensi lulusanPengembangan lurikulum KTSPPengembangan pembelajaranPengembangan system penilaianPengembangan pendidikan & tenaga kependidikanPengembangan sarana & prasarana sekolahPengembangan

(6) huruf d wajibmemenuhi ketentuan sebagai berikut : tidak dialokasikan baiklangsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggotakomite sekolah / madrasah atau lembaga reprensetasi pemangkukepentingan satuan pendidikan;*Bahwa dalam persidangan di PN Rangkasbitung, dimana Paratergugat dan Turut Tergugat menyampaikan buktibukti penggunaandana hasil pungutan berupa DSP dan SPP di SMAN 1Rangkasbitung tahun ajaran 2015/2016, yang diberi kode T 39,tentang Rencana Kegiatan dan anggaran Sekolah (RKAS

) tahun2014/2015 dan T 43 tentang Rencana Kegiatan dan anggaranSekolah (RKAS) Tahun 2015/2016, sebagaimana tertulis di Hal 27putusan PN Rangkasbitung Nomor 6/PDT.G/2016/PN.

bandingcara seksama kepadaum pada tanggal 5 November2015; SMenimbang, bahwa nner dari Penasihat Hukum Terdakwa padadtanggal 24 November 2015 itrima dikepaniteraan Pengadilan Negeri RokanHilir pada tanggal 24 Novembkepada jaksa NY pada tanggal 7 Desember 2015;PS wa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada015 dan memori banding tersebut telah diserahkanJaksa Penwnt um pada tanggal 11 November 2015 dan kepada terdakwa padatangg ember 2015 telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkarase rkas

Besar pengunaan dana tiap bulan disesuaikandengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam RencanaKegiatan Anggaran Sekolah (RKAS).Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 terdakwa menyampaikan LKIS(Lembar Kerja Individu Siswa) SDN 2 Sido Mukti Kecamatan Gedung AjiBaru Kabupaten Tulang Bawang yang terdiri dari 129 (seratus dua puluhsembilan) siswa kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten untukmemperoleh alokasi dana BOS pada Triwulan pertama (Januari Maret)Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 18.705.000, (delapan

bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

1. 1 (satu) exemplar Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS

   ) Tahun Anggaran 2015 SDN 19 Cakranegara;

TriwulanIV /2010 sampai dengan Triwulan Il /2011.Bahwa terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd selaku penanggung jawabdana BOS SMP Negeri 1 Lahusa dan SMP Terbuka 1 Lahusa tidak pernah32membuat syarat syarat yang harus dipenuhi oleh sekolah sebelum ditetapkanmenjadi penerima Dana BOS dengan menyampaikan dokumendokumensebagai berikut:Y Daftar Siswa Miskin yang harus dibebaskan dari segala jenis pungutan/iuran;v Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);v Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS

Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia No. 51 Tahun 2011 tanggal 5 Desember 2011 tentangPetunjuk Tekhnis Penggunaan Dana BOS tahun dan Laporan keuanganBantuan Operasional Sekolah tahun Anggaran 2012, BAB Ill OrganisasiPelaksana, dimana pada tingkat Sekolah selaku penanggung Jawab adalahKepala Sekolah dimana tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen BOSSekolah antara lain :> Mengisi dan menyerahkan data sekolah secara lengkap ke TIM ManajemenBOS Kab/Kota (Formulir BOS01A,BOS01B, dan BOS01C)> Membuat RKAS

TriwulanIV /2010 sampai dengan Triwulan Il /2011.Bahwa terdakva SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd selaku penanggung jawabdana BOS SMP Negeri 1 Lahusa dan SMP Terbuka 1 Lahusa tidak pernahmembuat syarat syarat yang harus dipenuhi oleh sekolah sebelum ditetapkanmenjadi penerima Dana BOS dengan menyampaikan dokumendokumensebagai berikut:Y Daftar Siswa Miskin yang harus dibebaskan dari segala jenis pungutan/iuran;v Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);v Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS

Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia No. 51 Tahun 2011 tanggal 5 Desember 2011 tentangPetunjuk Tekhnis Penggunaan Dana BOS tahun dan Laporan keuanganBantuan Operasional Sekolah tahun Anggaran 2012, BAB lllOrganisasiPelaksana, dimana pada tingkat Sekolah selaku penanggung Jawab adalahKepala Sekolah dimana tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen BOSSekolah antara lain :> Mengisi dan menyerahkan data sekolah secara lengkap ke TIM ManajemenBOS Kab/Kota (Formulir BOS01A,BOS01B, dan BOS01C)> Membuat RKAS

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ;Bahwa saksi tidak ada melakukan verifikasi terhadap kebenaran isi usulantersebut ;Bahwa saksi tidak ada melakukan monitoring dan evaluasi dikarenakan tidakada waktu dan kesibukan di Dinas Pendidikan ;Bahwa saksi menjelaskan prosedur pencairan Dana BOS adalah: Sekolahterlebin dahulu harus mempersiapkan Laporan Penggunaan Dana BOStriwulan sebelumnya, RAPBS dan RKAS yang mana setelah dinyatakanlengkap barulah diberikan Rekomendasi yang ditandatangani oleh