Ditemukan 211 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 22-03-2010 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1099 K/PDT/2009
Tanggal 22 Maret 2010 —
2817 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bdg, tertanggal 05 Februari2009, dimana Pernyataan dan Memori Kasasi tersebut masih dalam tenggangwaktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangUndang;Bahwa PEMOHON KASASI juga TERMOHON KASASI semulaTERGUGAT Konpensi/PENGGUGAT Rekonpensi/PEMBANDING telah pulamengajukan permohonan pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana Akta Kasasitertanggal 19 Januari 2009 No. 03/Pdt/KS/2009/PN .Bdg yang MemoriKasasinya telah di terima di Kepani teraan Pengadilan Negeri Bandung padatanggal 02 Februari 2009 dan
Register : 17-02-2011 — Putus : 20-06-2013 — Upload : 11-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 99/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 20 Juni 2013 —
13186
  • Setelah ijin diperoleh penerbit dokumen juga harusmelaporkan mengenai jenis mesin teraan sistem komputerisasi, merk mesindan tahun pembuatannya kepada Dirjen Pajak ;Bahwa penerbit dokumen ic Tergugat I juga diwajibkan untukmemperbaharui ijin pelunasan pembayaran pajak cq pajak dokumen cq pajakBea Meterai dengan sistem komputerisasi setiap bulan dan wajib pulamelaporkan jumlah penggunaan dan sisa penggunaan saldo tersebut setiapbulan kepada Dirjen Pajak, sehingga secara yuridis pelunasan pembayarandan
    saldo pajak dokumen cq pajak Bea Meterai dalam mesin teraan sistemkomputerisasi selalu berubahubah dan berbedabeda setiap bulannya ;Bahwa sebagaimana yang Penggugat ketahui dalam pelunasan pajak cq pajakdokumen cq pajak Bea Meterai dengan cara pelunasan sistem komputerisasidalam setiap lembar penagihan atau dalam setiap dokumen yang wajibdikenakan pajak dokumen, biasanya tertulis dan tercetak secara tegas dalamdokumen yang telah lunas pajak dokumen cq pajak Bea Meterai dengan carapelunasan sistem
    penagihan (billingstatement) kartu kredit yang diterbitkan Tergugat I adalah sistem pelunasankomputerisasi ala Citibank bukan sistem pelunasan komputerisasi alaDirjen Pajak, sehingga diduga Tergugat I V juga telah melakukanpelunasan pajak cq pajak dokumen cq pajak Bea Meterai dalam dokumenlembar penagihan kartu kredit secara tidak sah dan illegal, karena tidakmungkin Dirjen Pajak menerbitkan dan memberlakukan sistem pelunasanpajak dengan cara sistem komputerisasi dengan menggunakan 2 (dua) alatmesin teraan
    Pasal 7 UU No. 13 Tahun 1985 (BUKTI TIV/11):(2) Bea Meterai atas dokumen dilunasi dengan cara:a. menggunakan benda meterai;b. menggunakan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 133b/KMK.04/2000 (BUKTI TIV/12):Pelunasan Bea Meterai dengan mengggunakan cara lain sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b Undangundang Nomor 13Tahun 1985 tentang Bea Meterai adalah dengan membubuhkan tandameterai lunas, dengan menggunakan mesin teraan
Register : 16-03-2013 — Putus : 26-07-2010 — Upload : 16-03-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 341/Pid.Sus/2010/PN.BLT
Tanggal 26 Juli 2010 — SETIJONO, S.Sos. bin SALEH ADI PRIJONO
7515
  • di KecamatanBinangun, bahwa telah terjadi tidak keluarnya dana SBPP/BOP tahun 2001untuk triwulan I dan II, jumlahnya sesuai di BAP sudah pernah dicocokkan dansama ;Bahwa kejadian persisnya saksi tidak tahu hanya memberikan data yang ada dikecamatan Binangun keadaan tahun 2001 ;Bahwa Pemerintah menggulirkan Bantuan Operasional Pendidikan yangnamanya Sumbangan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan, dimana bantuantersebut diperuntukkan : 1.Untuk kebutuhan murid, 2.Untuk kebutuhan kelas,3.Untuk kesejah teraan
Register : 05-10-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 11-03-2019
Putusan PA TALU Nomor 432/Pdt.G/2018/PA TALU
Tanggal 11 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
7427
  • Wartira & Associatesyang beralamat di Jalan Durian Ratus No. 58, KuraoNanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, untukselanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Halaman 1 dari 49 Halaman Putusan Nomor 432/Pdt.G/2018/PA.TALUTelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kep**********teraan Pengadilan AgamaTalu, Nomor
Putus : 24-09-2014 — Upload : 14-01-2015
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 207/Pid.B/2014/PN.Pwk
Tanggal 24 September 2014 — Aji Santoso bin Jaja
5612
  • No. 24 Rt.Rw015/004 kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru rtlchfcs1abafOaf's24 ltrchfcsOfs24lang1057langfe1033dbchaf35langnp1057insrsid13439268charrsid15169151 hichafOdbchaf35lochf0 , hendak dijual rtlchfcs1 abafOafs24 ltrchfcsO fs24lang 1057langfe1033dbchaf35langnp1057insrsid3678332charrsid15169151hichafOdbchaf35lochf0O untuk kesejah rtlchfcs1 abafOafs24 ltrchfcsO fs24lang1057langfe 1033dbchaf35langnp 1057insrsid6373574charrsid 15169151 hichaf0dbchaf35lochf0 teraan dan
Putus : 13-10-2016 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1620 K/Pdt/2016
Tanggal 13 Oktober 2016 — HAGUS SUANTO, vs. CITIBANK N.A INDONESIA, dkk
166522 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengenai jenis mesin teraansistem komputerisasi, merk mesin dan tahun pembuatannya kepadaDirjen Pajak;Bahwa penerbit dokumen in casu Tergugat juga diwajibkan untukmemperbaharui ijin pelunasan pembayaran pajak cq. pajak dokumen cq.pajak bea materai dengan sistem komputerisasi setiap bulan dan wajibpula melaporkan jumlah penggunaan dan sisa penggunaan saldotersebut setiap bulan kepada Dirjen Pajak, sehingga secara yuridispelunasan pembayaran dan saldo pajak dokumen cq. pajak bea materaidalam mesin teraan
    lembarpenagihan (billing statement) kartu kredit yang diterbitkan Tergugat adalah sistem pelunasan komputerisasi ala Citibank bukan sistempelunasan komputerisasi ala Dirjen Pajak, sehingga diduga Tergugat V juga telah melakukan pelunasan pajak cq. pajak dokumen cq. pajakbea materai dalam dokumen lembar penagihan kartu kredit secara tidaksah dan illegal, karena tidak mungkin Dirjen Pajak menerbitkan danmemberlakukan sistem pelunasan pajak dengan cara sistemkomputerisasi dengan menggunakan 2 (dua) alat mesin teraan
    Menggunakan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000Pasal 1Pelunasan Bea Melerai dengan menggunakan cara lain sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b Undangundang Nomor 13Tahun 1985 Tentang Bea Materai adalah dengan membubuhkan tandabea materai lunas dengan menggunakan mesin teraan meterai,teknologi percetakan, sistem komputerisasi, dan alat lain denganteknologi tertentu;Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor Kep 122d/PJ./2000Pasal
Register : 16-11-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 05-01-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 620/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 16 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat : YPK AMPERA YAPERMA Diwakili Oleh : Ahmad Rifai Maulana
Terbanding/Tergugat : PT. DIPO STAR FINANCE Cabang Karawang
10938
  • Ramlan Marzuki) yangditandatangani diatas materai teraan tertanggal 20032020 antaraKonsumen(Ic. Ramlan Marzuki) dengan Tergugat (Ic. PT. Dipo Star FinanceCab. Karawang), dimana Tergugat memberikan fasilitas pembiayaan atas 1(Satu) unit Kendaraan roda empat kepada Konsumen (Ic.
Register : 29-04-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Mnd
Tanggal 22 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.SRI SURYANTI MALOTU, SH.MH
2.TEDDY RORIE, SH
Terdakwa:
VEIKE ALMA ANGELIQUE WAKKARY, SP
21883
  • Adanya penggunaan Barcode pada setiap polis yang posisinyaterdapat pada bagian tengah atas dibawah tulisan namaTertanggung dimana apabila dicek menggunakan aplikasi scanbarcode akan muncul nomor polis tersebut;Penggunaan logo leges materai sinarmas MSGI life yang terdapatpada bagian tengah sampai kanan atas lembar polis bersamadengan meterai teraan digunakan hingga bulan April 2020,selanjutnya setelah April 2020 posisi dari logo leges meterai danmeterai teraan tersebut berubah di posisi kanan bawah
Putus : 02-05-2016 — Upload : 14-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1375 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 2 Mei 2016 — AGUS MURDIANTO
367654 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor SDB : 2007 tanggal 05 April 2011tertera cap Meterai Teraan Direktorat Jenderal Pajak Rp6.000,00tanggal 12/01/11 antara Sigit Murtiyoso (Bank) dan Ratna Dewi(Penyewa);Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank RakyatIndonesia (Persero) Tok. Nomor SDB : 1158 tanggal 27 September2010 tertera cap Meterai Tempel Rp6.000,00 antara Sigit Murtiyoso(Bank) dan Ratna Dewi (Penyewa);Fotokopi Surat Keputusan PT.
    Nomor SDB: 2007, tanggal 05 April 2011,tertera cap Meterai Teraan Direktorat Jenderal Pajak Rp 06000 tanggal12/01/11, antara Sigit Murtiyoso (Bank) dan Ratna Dewi (Penyewa);Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank RakyatIndonesia (Persero) Tok. Nomor SDB: 1158, tanggal 27 September2010, tertera cap Meterai Tempel Rp6.000,00 antara Sigit Murtiyoso(Bank) dan Ratna Dewi (Penyewa);Fotokopi Surat Keputusan PT.
    Nomor SDB: 2007 tanggal 05 April2011, tertera cap Meterai Teraan Direktorat Jenderal Pajak Rp06000 tanggal 12/01/11 antara Sigit Murtiyoso (Bank) dan RatnaDewi (Penyewa);Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. BankRakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor SDB: 1158, tanggal 27September 2010, tertera cap Meterai Tempel Rp6.000,00 antaraSigit Murtiyoso (Bank) dan Ratna Dewi (Penyewa);Fotokopi Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk.
Register : 07-07-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 82/PDT/2020/PT KPG
Tanggal 8 September 2020 — Pembanding/Terbanding/Turut Tergugat II : KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN NEGARA Cq KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BALI DAN NUSA TENGGARA Cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL KUPANG
Terbanding/Pembanding/Tergugat : Joice Mbatu
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat III : PT. BANK CENTRAL ASIA TBK, KANTOR CABANG UTAMA KUPANG
Terbanding/Penggugat : STANLY SANJAYA
Terbanding/Turut Tergugat I : LIAU JUNG NYAP SELAKU KUASA DARI PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK
Terbanding/Turut Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL AGRARIA DAN TATA RUANG KOTA KUPANG
6335
  • Maka Salinan Risalah Lelang Nomor:186/69/2018 tanggal 04 Desember 2018 diterbitkan tanggal 10 Desember2018 maka penerbitan tersebut terhitung 4 (empat) hari kerja adalah sah dansesuai aturan yang berlaku (PMK 27/PMK.06/2016 Pasal 92 angka (1)).Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 27/PMK.06/2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Lelang, Pasal 94angka (3) dan (4), Kutipan/Salinan/Grosse yang otentik dari Minuta RisalahLelang ditandatangani, diberikan teraan cap atau
Putus : 04-05-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1409 K/PID.SUS/2015
Tanggal 4 Mei 2016 — ROTUA ANASTASIA SINAGA
189111 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank RakyatIndonesia (Persero) Tok Nomor SDB: 2007 tanggal 05 April 2011 terteracap Materai Teraan Direktorat Jenderal Pajak Rp6.000,00 tanggal12/01/11 antara SIGIT MURTIYOSO (Bank) dan RATNA DEWI(Penyewa);Hal. 166 dar 217 hal. Put. Nomor 1409 K/PID.SUS/201552.53.54.55.56.Dis58.59.Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT.
    Bank RakyatIndonesia (Persero) Tok Nomor SDB: 2007 tanggal 05 April 2011 terteracap Materai Teraan Direktorat Jenderal Pajak Rp6.000,00 tanggal12/01/11 antara SIGIT MURTIYOSO (Bank) dan RATNA DEWI(Penyewa);Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank RakyatIndonesia (Persero) Tok Nomor SDB: 1158 tanggal 27 September 2010tertera cap Materai Tempel Rp6.000,00 antara SIGIT MURTIYOSO(Bank) dan RATNA DEWI (Penyewa);Fotokopi Surat Keputusan PT.
    BankRakyat Indonesia (Persero) Tok Nomor SDB: 2007 tanggal 05 April2011 tertera cap Materai Teraan Direktorat Jenderal Pajak Rp6.000,00tanggal 12/01/11 antara SIGIT MURTIYOSO (Bank) dan RATNA DEWI(Penyewa);Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. BankRakyat Indonesia (Persero) Tok Nomor SDB: 1158 tanggal 27September 2010 tertera cap Materai Tempel Rp6.000,00 antara SIGITMURTIYOSO (Bank) dan RATNA DEWI (Penyewa);Fotokopi Surat Keputusan PT.
    ToniSoetirto (Direktur);Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT Bank RakyatIndonesia (Persero) Tok Nomor SDB: 2007 tanggal 05 April 2011tertera cap Materai Teraan Direktorat Jenderal Pajak Rp6.000,00Hal. 213 dar 217 hal. Put.
Register : 13-02-2017 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 10-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 85/PDT/2017/PT BDG
Tanggal 9 Mei 2017 — Pembanding/Tergugat I : Tuan Lioe Kans Djunaedi
Terbanding/Penggugat : P.T. Cikarang Listrindo, Tbk
Turut Terbanding/Tergugat III : Tuan Herry Julianto, S.H.
Turut Terbanding/Tergugat IV : Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat II : Tuan Lioe Hendrik Djunaedi
6833
  • ., pihak Pembanding/Terlawan tidakmengajukan/menyerahkan memori banding di Kepani teraan PengadilanNegeri Bekasi sesuai dengan Surat Pernyataan Banding tanggal 16September 2016 terhadap perkara Nomor : 8/Pdt.Plw/2016/PN.Bks Jo.85/Bdg/2016/ PN.Bks.Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage)perkara Nomor 8/Pdt.Plw/2016/PN.Bks, Jo.
Register : 10-07-2014 — Putus : 25-08-2014 — Upload : 16-10-2014
Putusan PT JAKARTA Nomor 201/PID/2014/PT.DKI
Tanggal 25 Agustus 2014 — AGUS MURDIANTO
211117
  • Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SDB: 2007 tanggal 05 April 2011, tertera cap Materai Teraan Direktorat Jenderal Pajak Rp 06000 tanggal 12/01/11 antara SIGIT MURTIYOSO (Bank) dan RATNA DEWI (Penyewa);52. Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SDB: 1158, tanggal 27 September 2010, tertera cap Materai Tempel Rp 6000, antara SIGIT MURTIYOSO (Bank) dan RATNA DEWI (Penyewa);53. Fotokopi Surat Keputusan PT.
    BankRakyat Indonesia (Persero) Tok Nomor SDB : 2007 tanggal 05 April2011 tertera cap Materai Teraan Direktorat Jenderal Pajak Rp.6.000,tanggal 12/01/11 antara SIGIT MURTIYOSO (Bank) dan RATNADEWI (Penyewa)Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. BankRakyat Indonesia (Persero) Tok Nomor SDB : 1158 tanggal 27Hal. 183 dari 214 Hal.
    BankRakyat Indonesia (Persero) Tok Nomor SDB: 2007, tanggal 05April 2011, tertera cap Materai Teraan Direktorat Jenderal PajakRp 06000 tanggal 12/01/11, antara SIGIT MURTIYOSO (Bank)dan RATNA DEWI (Penyewa)52.Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. BankRakyat Indonesia (Persero) Tok Nomor SDB: 1158, tanggal 27September 2010, tertera cap Materai Tempel Rp 6000, antaraSIGIT MURTIYOSO (Bank) dan RATNA DEWI (Penyewa).53.Fotokopi Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk.
    BankRakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SDB: 2007 tanggal 05 April2011, tertera cap Materai Teraan Direktorat Jenderal Pajak Rp 06000tanggal 12/01/11 antara SIGIT MURTIYOSO (Bank) dan RATNADEWI (Penyewa);52.Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. BankRakyat Indonesia (Persero) Tok Nomor SDB: 1158, tanggal 27September 2010, tertera cap Materai Tempel Rp 6000, antara SIGITMURTIYOSO (Bank) dan RATNA DEWI (Penyewa);53.Fotokopi Surat Keputusan PT.
Putus : 22-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1024 K/Pdt2013
Tanggal 22 April 2015 — SITI MUSYAITUN, DKK VS S U J A D I, DKK
3820 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1024 K/PDT/2013Pendaftaran Tanah, bahwa Dokumen alat bukti hak lama sebagaimanadimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) yang menjadi dasar pembukuandicoret silang dengan tinta dengan tidak terbacanya tulisan/tanda yangada atau diberi teraan berupa cap atau tulisan yang menyatakan bahwadokumen itu sudah dipergunakan untuk pembukuan hak, sebelumdisimpan sebagai warkah.
Register : 23-06-2016 — Putus : 22-11-2017 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 300/Pdt.G/2016/PN .JKT.UTR
Tanggal 22 Nopember 2017 — Penggugat:
1.JO SIOK HA
2.OEY PIE ING
Tergugat:
1.DAMIANUS TAKNDARE
2.BONG SIOE LENG
3.BONG SIAW PING
4925
  • Instansi yang berwenang dalam balik nama kepemilikan hakobjek lelang memperoleh Salinan Risalah Lelang sesuaikebutuhan.(3) Kutipan/ Salinan/ Grosse yang otentik dari Minuta Risalah Lelangditandatangani, diberikan teraan cap atau stempel basah dan diberitanggal pengeluaran oleh Kepala KPKNL atau Pejabat LelangKelas II yang bersangkutan.(4) Kutipan Risalah Lelang untuk lelang tanah atau tanah danbangunan ditandatangani oleh Kepala KPKNL atau Pejabat LelangKelas II setelah Pembeli menyerahkan bukti
Register : 23-03-2018 — Putus : 19-04-2018 — Upload : 26-02-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 2/P/FP/2018/PTUN.BDG
Tanggal 19 April 2018 — Pemohon:
Ruldey R Sumbayak
Termohon:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Sukabumi
14068
  • :Bahwa MUHAMMAD HENDRI, SH, PPAT Kota Sukabumi terbuktitidak menerima/menyimpan lembar kedua surat pengantar yangtelah dibubuhi teraan cap dan ditandatangani oleh petugas KantorPertanahan Kota Sukabumi sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 114 ayat (1) huruf a, ayat (3) Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 (lihat Putusan PengadilanNegeri Sukabumi Nomor: 11/Pdt.G/2015/PN Sukabumi, tanggal 9September 2015. Him. 2627 angka 1 S/d Q).
Register : 04-02-2020 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 24-03-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 92/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 24 Maret 2020 — Pembanding/Tergugat II : ALIMUDDIN
Terbanding/Penggugat I : VICTOR MANALU
Terbanding/Penggugat II : LASRIA SITOHANG
Terbanding/Turut Tergugat I : Notaris atau PPAT Ari Hambawan
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan Pertanahan Republik Indonesia q.q. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat q.q. Kantor Pertanahan Kota CImahi
Turut Terbanding/Tergugat I : TINO MANALU
Turut Terbanding/Tergugat III : Notaris atau PPAT Maryoto
10968
  • Pengikatanan Jual Beli tersebut ParaPenggugat selaku Calon Penjual dan Tergugat II selaku CalonPembeli atas sebidang tanah yang tercatat dalam Sertipikatdalam perkara A Quo;3) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi DanBangunan Nop : 32.80.720.005.0110215.0 Tahun 2018;Bahwa berdasarkan dokumen yang diperlihatkan pada TurutTergugat tersebut di atas, maka Turut Tergugat melakukanpengecekan atas Sertipikat Hak Milik dalam Perkara A Quo padaKantor Turut Tergugat II, hal ini dibuktikan dengan teraan
Putus : 28-10-2015 — Upload : 31-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — EDISON SALELEUBAJA, S.Th
7860 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan No. 95 PK/PID.SUS/2015 teraan Rakyat Sekda Kubupaten Kep. Mentawai(Jeffi Hamzah, S.Sos.) 6. Asisten Administrasi dan Keuangan 2,00 7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, 1,00Koperasi dan Pertambangan Kep. Mentawai(Drs. S. Halomoan Pardede) 8. Kabag Hukum Sekda Kep. Mentawai (L. 1,00Sihombing, S.H.) Sub jumlah 20,00B TIM OPERASIONAL PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)1. Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan 40,00Mentawai2.
Register : 20-01-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 18-02-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 9/PDT/2021/PT BTN
Tanggal 17 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat I : Drh. Olan Sebastian MM Diwakili Oleh : Ahmad Tamam
Pembanding/Penggugat II : Ny. Winarti Kusuma Diwakili Oleh : Ahmad Tamam
Terbanding/Tergugat I : PT. Modernland Realty, Tbk
Terbanding/Tergugat II : PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk
193102
  • Bahwa Tergugat membuat komitmen tertulis tertanggal 14 Juni 2013yang diserahkan kepada Penggugat dengan materai teraan bertanggal11.07.2013 yang berisi uraian bahwa :Olan Sebastian KPR Memakai nama Winarti Kusuma alamat Jl.
Putus : 04-08-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85 PK/TUN/2016
Tanggal 4 Agustus 2016 — PT HK REALTINDO vs PT JAYA NUR SUKSES
139114 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Eksepsi Error In Persona:1:Berdasarkan pasal 86 ayat (3) PMK Nomor 93/PMK.06/2010menyebutkan bahwa Kutipan/Salinan/Grosse yang otentik dari MinutaRisalah Lelang ditandatangani, diberikan teraan cap/stempel basah dandiberi tanggal pengeluaran oleh Kepala KPKNL atau Pejabat LelangKelas Il yang bersangkutan;Berdasarkan uralanuraian tersebut di atas, Penggugat dalamgugatannya telah salah Subjek Yang dijadikan Tergugat, maka Tergugatmohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yangmulia menyatakan