Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertibangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agamadan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan;b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomisyari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat danTergugat berkualitas legitima persona standi in judicio dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukunrukun saja selama 3 tahun namunsetelah

Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil gugatan Penggugat,Penggugat mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang menurut Majelis telahmemenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA Jo.Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.

maka sesuai ketentuanPasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka hak pemeliharaannya menjadi hakIbunya, maka terhadap tuntutan Penggugat agar anak tersebut ditetapkan dibawahpemeliharaan Penggugat sudah selayaknya dikabulkan dengan tidak mengurangi hakhak Tergugat selaku bapak untuk tetap dapat berhubungan dengan anak tersebutsebagaimana layaknya hubungan bapak terhadap anak atau sebaliknya;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, makasesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA

gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertibangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agamadan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang No. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tenangPeradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdi bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq;h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

No. 41/Pdt.G/2013/PA.KtbmPasal 7 ayat (1) KHI, maka Penggugat dan Tergugat berkualitas legitima personastandi in judicio dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agarbersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukunrukun saja selama 15 hari namunsetelah

Pasal 27 ayat (4) PPNo. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa P1 dan P2 yang menurut majelis telahmemenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkansebagaimana di atas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA Jo

Dengan demikian gugatan ceraiPenggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bainsughro;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, makasesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat ;Mengingat pasalpasal peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadapke persidangan, tidak hadir;2.

Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan PengadilanAgama dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g.infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.dan sesuai identitas Penggugat, ternyata Penggugat telah berdomisili di wilayahyurisdiksi Pengadilan Agama Amuntai, maka terhadap perkara ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Amuntai;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, menurutMajelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio dalam perkaraa quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agarbersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Putusan Nomor 41/Pdt.

sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. ayat (1);Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa P. yang menurut majelis telahmemenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat diterima sebagaialat bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Pasal 7 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitaslegitima persona standi in judicio (pihak yang sah yang mempunyai kewenangan diPengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga

kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti Pl berupa Surat Keterangan Domisili mengenaiKewenangan Relatif Pengadilan Agama Kotabumi, dan oleh karena tidak ada eksespidari Tergugat mengenai hal tersebut, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkannya;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Kutipan Buku Nikah mengenaikedudukan hukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebutdi atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuai ketentuanPasal 76 ayat (1) UUPA

No. 0088/Pdt.G/2014/PA.Ktbm(c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu Bain SughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebin dahulu mengenai kKewenangan PengadilanAgama dan kedudukan hukum (/egal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 yang dirubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu,menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas /egitima persona standi in judicio(pihak yang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalamperkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohonagar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumahtangga

merupakan akta otentik, bermaterai cukupdan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara,sehingga dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil, olehkarena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P berupa Catatan Akta Nikah mengenaikedudukan hukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkansebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telahsesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

Oleh sebab itu,permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 UUPA untukkepentingan sidang penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon,Majelis Hakim akan menentukan hari sidang berikutnya setelah putusan inimempunyai kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPAdengan segala perubahannya Jo. Pasal 35 PP.

No. 9 Tahun 1975, MajelisHakim perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepadaPanitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkan satu helai salinanpenetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempatkediaman Pemohon dan Termohon atau tempat dimana pernikahan Pemohondan Termohon dilangsungkan sebagaimana maksud pasal tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA, biaya perkara dibebankankepada

bercerai dengan Tergugat ;enimbang, bahwa Majelis telah memberikan upaya damaikepada kedua belah pihak, baik secara langsung pada setiapkali persidangan maupun melalui mediasi, namun upaya tersebuttidak berhasil ;Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidangperkawinan maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a UndangUndangNo. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 4Tahun = 2006 serta perubahanterakhir dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009(selanjutnya disebut UUPA

) beserta penjelasannya, perkara inimenjadi kewenangan absolut dari Peradilan Agama ; dan olehkarena pihak Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah KotaJambi sebagaimana surat bukti (P.1), maka sesuai dengan Pasal73 ayat 1 UUPA, Pengadilan Agama Jambi berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.2Oyang secara formal telah memenuhi turan ang berlakusebagai alat bukti, maka harus an terbukti bahwaantara Penggugat dengan Tergug t@lah dan masih

Selanjutnya pada bulan Desember 2009perteng an kembali terjadi yang mengakibatkan keduanyaisah rumah hingga sekarang ; berdasarkan fakta tersebutdi atas, maka Majelis berpendapat bahwa alasan yangdikemukakan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya ;Menimbang, bahwa meskipun telah jelas bagi Majelistentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat,namun Majelis tetap harus mendengar keterangan saksi daripihak keluarga kedua belah pihak sebagaimana ketentuanPasal 76 ayat (1)UUPA jo Pasal 22

NOY 975 jo Pasal 116huruf (f) Kompilasi MHukum yaitu antarapenggugat dan er eielNy erus menerus terjadiperselisihan dan 7pertengkaran dan CPs ada harapan akan hidup rukun lagidalam rumah tang Olehkarena Sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Unda dang Nomor Tahunjo Pasal 65 UUPA, maka Majelis sepakateSimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai denganTergugat dapat di kabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatanperceraian

dan sesuai pula dengan Pasal 84 ayat (1) UUPAserta Surat Edaran Mahkamah Agung No : 28/Tuada AG/X/2002tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlumemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambiuntuk mengirimkan salinan putusan yang telahberkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikahditempat tinggal penggugat serta tergugat dan di tempatperkawinan dicatat;Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, berdasarkanPasal 89 ayat (1) UUPA maka biaya perkara dibebankankepada Penggugat;OMemperhatikan

bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Kewenangan Pengadilan Agama (CourtCompetence) dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

No. 0143/Pdt.G/2014/PA.KtbmMenimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka terhadap perkara a quo menjadikewengan absolut Pengadilan Agama untuk mengadili dan memeriksanya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UUPA yangmenjelaskan bahwa Pemohon yang akan menceraikan istrinya mengajukanpermohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediamanTermohon...dst.

Oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untukmenjatuhkan talak dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 UUPA untuk kepentingansidang penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon, Majelis Hakim akanmenentukan hari sidang berikutnya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukumtetap;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan,terungkap bahwa selama pisah, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon tanpaalasan dan perceraian ini atas kehendak

Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukumPemohon agar dapat memenuhi kewajibannya sesuai sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

Pasal 35 PP No. 7 Tahun 1975, Majelis Hakim perlumenambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera PengadilanAgama Kotabumi untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepadaPegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon atautempat dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan sebagaimanamaksud pasal tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA, biaya perkara dibebankan

No. 128/Pdt.G/2013/PA.KtbmPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tenang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari

bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.

Dansesuai bukti P1, Penggugat telah berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaKotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan AgamaKotabum1;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

PP No. 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UUP;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa P1 dan P2 yang menurut majelis telah memenuhipersyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagaimana diatas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA

No. 93/Pdt.G/2013/PA.KtbmKewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris

; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst.

Dansesuai bukti P.1, Penggugat telah berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan AgamaKotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan AgamaKotabum1;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, menurut Majelis Hakim Penggugatberkualitas legitima persona standi in judicio (pihak yang sah yang mempunyaikewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga

Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkandengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughro;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya jo.

Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan PengadilanAgama dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g.infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.dan sesuai identitas Penggugat, ternyata Penggugat telah berdomisili di wilayahyurisdiksi Pengadilan Agama Amuntai, maka terhadap perkara ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Amuntai;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri

G/2013/PA Amt. him 5 dari11Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agarbersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sudah sering terjadi perselisihandan pertengkaran disebabkan oleh halhal yang telah diuraikan dalam dudukperkara tersebut di atas;Menimbang, bahwa atas

sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. ayat (1);Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa P. yang menurut majelis telahmemenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat diterima sebagaialat bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan PengadilanAgama dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g.infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.dan sesuai identitas Penggugat, ternyata Penggugat telah berdomisili di wilayahyurisdiksi Pengadilan Agama Amuntai, maka terhadap perkara ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Amuntai;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri

G/2013/PA Amt. hlm 5 dari11Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agarbersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2012 sudah sering terjadiperselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh halhal sebagaimana yang telahdiuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas

sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. ayat (1);Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa P. yang menurut majelis telahmemenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat diterima sebagaialat bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

Hukum yang dilanggar adalah UUPA,UndangUndang HAM, UndangUndang PPLH, UndangUndangHalaman 61 dari 149 halaman.

UUPA;Halaman 85 dari 149 halaman.

Putusan Nomor 560 K/TUN/2017Negara Indonesia dalam membentuk UUPA secara eksplisit dinyatakandalam konsideran pertimbangannya.

dituliskan oleh Penjelasan UUPA.

;Dalam penjelasan UUPA Pasal 18 disebutkan mengenai jaminan bagirakyat mengenai hakhaknya atas tanah.

Tergugat menjadi atas namaPenggugat, namun tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat sudah tidakdiketahui lagi alamatnya;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan faktafakta tersebutdiatas, Hakim mempertimbangkan pokok sengketa yang pertama yaitu apakahHalaman 7 dari 14 Putusan Nomor 56/Padt.G/2019/PN TimPenggugat dalam proses jual beli tanah obyek sengketa dengan Tergugatadalah pembeli yang beritikad baik;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA

) yang mengatur mengenaihukum tanah di Indonesia, telah menghapuskan dualisme ketentuan hukumyang berlaku terhadap jual beli tanah yang tidak lagi mengacu kepada apa yangdimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata dan Pasal 1456KUHPerdata, namun UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA) telah menciptakan unifikasi di bidang hukum tanah yangdidasarkan kepada ketentuan hukum adat.

Meskipun dalam UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA) tidak dijelaskan apayang dimaksud dengan jual beli tanah, namun dalam ketentuan Pasal 26UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA)yang menyatakan Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian denganwasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan lain yang dimaksudkan untukmemindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan PeraturanPemerintah.

Oleh karena itu meskipun UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang PokokPokok Agraria (UUPA) tidak mengatur secara knusus mengenaijual beli tanah, sebagaimana ketentuan Pasal 5 UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA), dapat dipahami pengertianjual beli dalam Hukum Tanah Nasional adalah jual beli tanah dalam pengertianhukum adat mengingat Hukum Tanah Nasional yang berlaku adalah hukumadat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum adat, jual bellibukanlah suatu bentuk perjanjian

Dalam hukum adat tidak ada penyerahan yuridissebagai pemenuhan kewajiban penjual, karena justru apa yang disebut jualbeli tanah adalah penyerahan hak atas tanah kepada pembeli yang pada saatyang sama membayar kepada penjual harga yang telah disetujui, sehingga jualbeli tanah yang demikian ini pengaturannya termasuk dalam Hukum TanahNasional;Menimbang, bahwa dalam perkembangannya lembaga jual beli tanahsebagaimana yang terkandung dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang PokokPokok Agraria (UUPA

No. 214/Pdt.G/2013/PA.Ktbmdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Dansesuai bukti P.1, Penggugat telah berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaKotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan AgamaKotabum1;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

No. 214/Pdt.G/2013/PA.Ktbmpersyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagaimana diatas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA Jo. Pasal 22 ayat(2) PP No. 9 Tahun 1975 Jo.

Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkandengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughro;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo. Pasal 35 PP No. 7 Tahun 1975, Pengadilan Agama Kotabumimelalui Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkankepada Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkan satu helai salinanHal. 11 dari 15 hal. Put.

No. 436/Pdt.G/2013/PA.KtbmMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan

Dansesuai bukti P1, Penggugat telah berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaKotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan AgamaKotabum1;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

4) PP No. 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UUP;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa Pl dan P2 yang menurut Majelis telah memenuhipersyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagaimana diatas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapatdikabulkan dengan Verstek;Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai dan dalam keadaan bada dukhul (telah berhubungan layaknya suami istri),maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, MajelisHakim menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

gugatan Penggugat adalah sepertidiuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

Dansesuai bukti Pl berupa Surat Keterangan Domisili, Penggugat telah berdomisili diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi, maka terhadap perkara ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabumi;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

PP No. 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UUP;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa P1 dan P2 yang menurut majelis telah memenuhipersyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagaimana diatas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA

Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkandengan Verstek;Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai dan dalam keadaan bada dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf(c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu Bain SughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

hal ini dapatdinyatakan sah sebagai pemilik atas tanah yang dimaksud menurut hukum.danPenggugat sebagai pembeli yang beritikad baik patut dilindungi menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitumangka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa terkait petitum angka 3 Penggugat, menurut MajelisHakim sebagaimana ketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangHalaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN TimPokokPokok Agraria (UUPA

) yang mengatur mengenai hukum tanah diIndonesia, telah menghapuskan dualisme ketentuan hukum yang berlakuterhadap jual beli tanah yang tidak lagi mengacu kepada apa yang dimaksudkandalam ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata dan Pasal 1458 KUHPerdata, namunUndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA)telah menciptakan unifikasi dibidang hukum tanah yang didasarkan kepadaketentuan hukum adat.

Meskipun dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang PokokPokok Agraria (UUPA) tidak dijelaskan apa yang dimaksuddengan jual beli tanah, namun dalam ketentuan Pasal 26 UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA) yang menyatakanJual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberianmenurut adat dan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hakmilik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Oleh karenaitu. meskipun UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokokAgraria (UUPA) tidak mengatur secara khusus mengenai jual beli tanah,sebagaimana ketentuan Pasal 5 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPokokPokok Agraria (UUPA), dapat dipahami pengertian jual beli dalam HukumTanah Nasional adalah jual beli tanah dalam pengertian hukum adat mengingatHukum Tanah Nasional yang berlaku adalah hukum adat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum adat, jual belibukanlah suatu bentuk perjanjian

) yang menyatakanHak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannyadengan hakhak lain harus didaftarkan menurut ketentuanketentuan yangHalaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Timdimaksud Pasal 19 dan ketentuan Pasal 19 UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA) menyatakan untuk menjaminkepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruhwilayah Republik Indonesia menurut ketentuanketentuan yang diatur denganPeraturan

Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan PengadilanAgama dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g.infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.dan sesuai identitas Penggugat, ternyata Penggugat telah berdomisili di wilayahyurisdiksi Pengadilan Agama Amuntai, maka terhadap perkara ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Amuntai;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, menurutMajelis Penggugat berkualitas /egitima persona standi in judicio dalam perkaraa quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agarbersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan awal perkawinan sudah

sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. ayat (1);Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa P. yang menurut majelis telahmemenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat diterima sebagaialat bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

Tergugat ;Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan Penggugat namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, dan pihak Penggugatbertempat tinggal dalam wilayah Kota Jambi sebagaimana bukti surat P.1, maka sesuai denganPasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahanterakhir dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya (selanjutnyadisebut UUPA

surat talak kepada Penggugat ;Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahanbantahan bahkan tidak hadir dipersidangan, padahal ia telah dipanggil dengan sepatutnya,sehingga Majelis menduga bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebutadalah benar dan Tergugat tidak keberatan atas maksud Penggugat untuk bercerai dengannya ;Namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dengan alasansebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) UUPA

9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf fKompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun di masa yangakan datang ; Dengan terpenuhinya alasan tersebut, maka Majelis tidak perlu lagimempertimbangkan tentang alasan pelanggaran taklik talak oleh Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan Pasal39 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 UUPA

dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu bainsughro Tergugat terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : No.28/TuadaAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan PaniteraPengadilan Agama Jambi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatanhukum tetap kepada PPN di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinanmereka dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA

bahwa Majelis telah memberikan upaya damaikepada Penggugat namun tidak berhasil, sedangkan mediasitidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadirkepersidangan, padahal ia telah dipanggil dengan sah ;Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidangperkawinan maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang UndangNo. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan Undang undang Nomor 3 4Tahun 2006 serta perubahanterakhir dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009(selanjutnya disebut UUPA

) beserta penjelasannya, perkara inimenjadi kewenangan absolut dari Peradilan Agama ; dan olehkarena pihak Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah KotaJambi sebagaimana surat bukti (P.1), maka sesuai dengan Pasal73 ayat 1 UUPA, Pengadilan Agama Jambi berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini ;oOMenimbang, bahwa berdasarkan mE tertulis P.2 yang secara formal telah memenuhi u yang berlaku sebagaialat bukti, maka harus gin n terbukti bahwaantaraPenggugat dengan rrenen A dan masih terikat

tersebut di atas, maka telahter i alasan perceraian sebagaimana tercantum pada Pasal116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yaitu' pelanggaran takliktalak oleh Tergugat, dan kemudian Penggugat menyatakanbersedia pula menyerahkan uang iwadh sebesar Rp.10.000,sesuai bunyi lafaz, maka terpenuhi pula syarat jatuhnya talaksatu. khuli Tergugat terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2)Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 UUPA

kabulkan, dengan menjatuhkan talaksatu khuli Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadhRp.10.000, ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatanperceraian dan memenuhi SuratOEdaran Mahkamah Agung RI No : none 002 tanggal22 Oktober 2002, maka Majelis pertfingheFintahkan PaniteraPengadilan Agama Jambi agar mengirimkansalinan putusan yang Oy berkekuatan hukum tetapkepada Pegawai Pencatat aN di tempat perkawinan dicatatdan ditempat tinggal ERyyeat serta tergugat ;Menimbang, bah berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA