Ditemukan 2144 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menteri meter mentari member mantur mentek mester meneer mentar mentor
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-10-2014 — Putus : 15-10-2015 — Upload : 16-12-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 460/PDT.G/2014/PN.BDG.,.,.,
Tanggal 15 Oktober 2015 — Yeti Herawati, dkk LAWAN Departemen Pertahanan dan Keamanan/ Angkatan Bersenjata Republik Indonesia cq. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer III/ Siliwangi, DKK
82 — 10
  • . : Ka.40/15/10 tanggal 27 April 1959tentang Penjelasan tanahtanah yang dahulu diambil olehPemerintah Pendudukan Jepang.Lebih lanjut Surat Menter Pertahanan Keamanan/Pangab No.B/2488/16/3/10/Set tanggal 13 September 1975 tentang7115.Penyelesaian tanahtanah yang dahulu diambil oleh Jepangdimana surat ini ditujukan kepada Kasad, Kasal, Kasau danKapolri.5) Surat Kepala Staf TNI AD No.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 22-08-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps
Tanggal 13 Desember 2017 — Penuntut Umum:
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
1.HERU SUPRIYADI, SH.
2.JONI EDY SUSANTO
126 — 32
  • ., atas nama MenteriPerhubungan.7) Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor : 1333 / Na Nama Kapal DREAM BALI , tanggal 15 Pebruari 2016, yang dikeluarkanoleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi ditandatangani oleh atas nama Menter!
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 19-11-2020 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 15-04-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 13 April 2021 — Penggugat:
Ahmad Abdul Hay
Tergugat:
Menteri Kesehatan
433 — 352
  • Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKTBahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Menter!Kesehatan Nomor KP.04.01/Menkes/269/2020 tentang PenurunanPangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun, atas namaAhmad Abdul Hay NIP 198104042005011005, Pangkat Penata MudaTingkat 1, Golongan Ill.o, Jabatan Pelaksana Penyusun BahanKebijakan, yang diterbitkan pada 21 April 2020;Upaya Administratif1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 11-03-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 31-01-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 P/HUM/2019
Tanggal 20 Mei 2019 — HERI DJOHAN (KETUA UMUM PERHIMPUNAN DISTRIBUSI IMPORTIR DAN PRODUSEN PELUMAS INDONESIA (PERDIPPI)) VS MENTERI PERINDUSTRISN RI;
167 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Permen 25/2018.Bahwa selanjutnya, sesuai dengan Pasal 1 (9), Pasal 1 (20) PP 102/2000mengatur bahwa standarisasi atas suatu barang dan/atau jasa dilakukanoleh menteri atau pimpinan departemen atau pimpinan lembaga sesuaidengan kewenangannya.Pasal 1 (9) PP 102/2000Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia adalah keputusan pimpinaninstansi teknis yang berwenang untuk memberlakukan Standar NasionalIndonesia secara wajib terhadap barang dan atau jasa.Pasal 1 (20) PP 102/2000Pimpinan instansi teknis adalah Menter
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 15-03-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 31-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 149/PDT/2017/PT BDG
Tanggal 20 April 2017 — Pembanding/Penggugat : RULDEY R. SUMBAYAK
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SUKABUMI
Terbanding/Tergugat I : MUHAMMAD HENDRI,SH.
Terbanding/Tergugat IV : ELLY HERYATI,SH.
Terbanding/Tergugat II : PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk Kantor Cabang Sukabumi
187 — 112
  • M.02.PR.08.10 Tahun 2004:Putusan Majelis Pemeriksa Pusat bersifat final dan mempunyaikekuatan hukum tetap, kecuali putusan tentang pengusulan pemberiansanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menter!
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 05-07-2011 — Putus : 29-11-2011 — Upload : 06-01-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 136/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 29 Nopember 2011 — Martinus Suparman;1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan,2.PT. Perdana Gapuraprima, Tbk,DKK
98 — 33
  • dapat mengujilebih lanjut berdasarkan AsasAsas Umum Pemerintahan yangbei 2 = see ses o eee 2 ome semeMenimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebutdiatas maka penerbitan sertipikat sertipikat objeksengketa telah sesual peraturan perundang undangansebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1), Pasal 59Peraturan Pemerintah Nomor 24 ~~ Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah,Pasal 105 ayat (1) Peratutran Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun1997, dan Pasal 138 Peraturan Menter
Pengadilan PN LUMAJANG Pidana Khusus
Register : 16-08-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PN LUMAJANG Nomor 231/Pid.B/LH/2018/PN Lmj
Tanggal 27 September 2018 — Penuntut Umum:
Bambang Heru, S.H.
Terdakwa:
1.Eko Bin Untung
2.Alim Bin Alm. Tarji
375 — 15
  • ekosistemnya; Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsipokok memproduksi hasil hutan; Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsipokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untukmengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi,mencegah instrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2018/PN Lmj Bahwa ahli menerangkan yang menjadi dasar Perum Perhutanimengelola kawasan hutan adalah berdasarkan Keputusan Menter
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 25-10-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 05-03-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 272/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat:
CV. DIORI DIWAKILI BUDI SIAGIAN , ST
Tergugat:
POKJA PEMILIHAN 011-PK UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROV SUMUT TA 2019
230 — 154
  • Peraturan Menter) Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatRepublik Indonesia Nomor : 07/PTR/M/2019 Tentang Standard danPedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia ;e.
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 18-12-2019 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN BOGOR Nomor 221/Pdt.G/2019/PN Bgr
Tanggal 16 September 2020 — Penggugat:
Eddy Chandra, Yenni Rahmawati, Meliyani Sanusi, Januar Chandra,
Tergugat:
1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BOGOR
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL Bogor,
3.PIMPINAN PUSAT PT. BANK RAKYAT INDONESIA,
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
Turut Tergugat:
1.NOTARIS LETTY YUSNIAR WAHAB, SH., MKN,
2.HERLAN MAULANA
3.PT. INDOSURYA INTI FINANCE
4.PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BAHANA EKONOMI SENTOSA
181 — 41
  • Nomor 27/PMK.06/2016 disebutkanKepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas Il tidak boleh menolakpermohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumenpersyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas FormalSubjek dan Objek Lelang;Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelishakim menilai bahwa proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat II ataspermohonan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menter
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 15-05-2020 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Bgr
Tanggal 24 Maret 2021 — Penggugat:
1.Ir. Sinta Tjandra Gunawan.
2.drh.Hartono.
3.England Rhys Can, S.E., MSc.
4.Canyon Keanu Can.
Tergugat:
H. Moch. Ruddy Ferdian,
Turut Tergugat:
1.Direktur Utama PT. BANK NEGARA INDONESIA Persero Tbk,
2.Kepala Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang Negara KPKLN Bogor,
3.Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Kota Bogor,
143 — 27
  • H.Moch.Ruddy Ferdian sebagai Tergugat;Menimbang,bahwa berdasarkan bukti TTIII.2 yaitu warkah permohonanperalinan hak sertifikat Hak milik no. 132 kelurahan babakan kecamatan Bogortengah yang beradasarkan Risalah lelang No. 2061/32/2019 tanggal 22oktober 2019 yang telah sesuai dengan persyaratan untuk peralihan Hak milikkepada Tergugat yaitu H.Moch.Ruddy Ferdian, dengan demikian Tergugatmerupakan Pembeli yang beritikad baik dan wajib dilindungi;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menter
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata
Register : 04-12-2018 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Psp
Tanggal 20 Juni 2019 — Penggugat:
Drs. TODUNG SIREGAR
Tergugat:
1.Dr. H. Badjora M. Siregar, Sp.B.
2.Iman Caecar Siregar
3.Syarif Muda Halomoan Siregar
143 — 40
  • Sama halnya dengan subjekhukum orang/manusia, subjek Hukum Badan hukum juga memiliki hak sertadapat melakukan perbuatan hukum baik didepan Pengadilan maupun diluarPengadilan sama seperti orang/manusia, dengan perantara penguruspengurusnya;Bahwa, didalam Pasal 7 ayat 4 Undangundang No. 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas disebutkan bahwa Perseroan memperoleh statusbadan hukum pada tanggal diterbitkanya keputusan Menter!
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 23-11-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 119/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
PT Sarana Ventura Selaras / diwakili Alamsyah
Tergugat:
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A BEKASI
110 — 60
  • uraian barang berupa Sisa dan skrapdari sel primer, baterai primer dan akumulator listrik; selprimer bekas pakai, baterai primer bekas pakai danakumulator listrik bekas pakai; bagian elektrik dari mesinatau apparatus.Namun pada faktanya Penggugat melakukan importasi barangdiluar pos tarif APIU Penggugat, sehingga sudah sangat jelasbahwa Penggugat sengaja melarikan pos tarif dan jenis barangdalam rangka menghindari ketentuan larangan pembatasanberupa wajib SNI sebagaimana diatur dalam Peraturan Menter
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 11-08-2015 — Putus : 25-08-2015 — Upload : 09-05-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 474/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 25 Agustus 2015 — PT. BARA PRIMA MANDIRI., suatu perseroan terbatas yang berdomisili di Rukan Crown Palace Blok B-19 Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 231, Tebet, Jakarta Selatan. 12760, dalam hal ini diwakili oleh ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA, selaku Direktur Utama dan Direktur PT.Bara Prima Mandiri, dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada : ALDI FIRMANSYAH,SH.MH. ICHSAN PERWIRA KURNIAGUNG, SH.MH. SUGIARTO,SH. GHINA THAHRINA,SH. Para Advokad, pada kantor Hukum Firmansyah & Kurniagung Law Firm, beralamat di Kemang Point, Lantai 1,Unit 104-A & 105, Jl.Kemang Raya No.3 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2015,yang selanjutnya disebut sebagai : P E N G G U G A T.;
225 — 346
  • Pasal 8 ayat (1) PERATURAN MENTERI ENERGIDAN SUMBER DAYA MINERAL No. 28 Tahun 2009, adalah KeputusanDirektur Jendral atas nama Menter yang isinya merupakan Persetujuankepada pemegang JIUP atau = JUPK untuk melibatkan anakperusahaan/perusahaan afiliasinya.
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Khusus
Register : 01-07-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PN UNAAHA Nomor 110/Pid.B/LH/2020/PN Unh
Tanggal 7 September 2020 — Penuntut Umum:
1.GIDEON GULTOM, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
3.Irwan Said, S.H.
4.FITRIANI HASAN, SH.
5.IRWAN BAHARUDDIN, SH
6.ANDI HERNAWATI, S.H.
7.ARBIN NU'MAN, SH
Terdakwa:
Baharuddin Bin Abdul Razak
482 — 123
  • Penjualan;Peraturan Menter!
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 28-02-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 September 2018 — Penggugat:
GATOT KRISDIANTO. DKK
Tergugat:
PT. AVENTIS PHARMA
128 — 41
  • tahunan Erik Wibowo;Fotokopi Amplop dan bukti surat pemotongan pajakpenghasilan tahunan Romsi Raynilda Sihotang;Print out Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan GatotKrisdianto;Print out Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan HotmaRosenta Munthe;Print out Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan EntinKustini;Print out Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan AgusRiyanto;Print out Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Rudianto;Print out Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 676K/Pdt.Sus/2012, tanggal 15 Januari 2015;Print out Surat Edaran Menter
Pengadilan PN DONGGALA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 15-04-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 13-09-2021
Putusan PN DONGGALA Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Dgl
Tanggal 16 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.HANGRENGGA BERLIAN, S.H., M.H
2.NOVAN HARPANTA, S.H., M.H
3.ERLIN TANHARDJO, S.H.,M.H.
4.HARIS ABDUL ROHMAN IBAWI, S.H.
5.NANDA YOGA ROHMANA, S.H.,M.H.
Terdakwa:
SURIADIN KOI HAJI ABDULRAHIM
68 — 41
  • yang sah,sedangkan didalam ketentuan Pasal 39 (1) Undangundang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkanoleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanansediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undangundang inidan pada ayat (2) mengatur bahwa Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi,dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) wajib memiliki izin Knhusus penyaluran Narkotika dari Menter
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 12-08-2008 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 PK/PID/2008
Tanggal 12 Agustus 2008 — H. ALI ROSYAD, MBA. alias ALI IRSYAD bin H. MUSLIM
67 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • antaralain memberikan kuasa kepada Pemohon Peninjauan KembaliIl/Terpidana IIl untuk menetapkan dalam Akte Notaris danada Cap Stempel Yayasan IKIP Veteran Semarangsebagaimana tertulis dalam Notulen Rapat tanggal 6 April2003, yang berbunyi bahwa dalam Rapat tersebutmemutuskan pula, memberi Kuasa kepada Nama : HajiSoenawi, bertempat tinggal di Desa Tambakagung RT.03RW.01 Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, untukmenetapkan Putusan Rapat tersebut dalam Akte Notaris danselanjutnya dimintakan pengesahan dari Menter
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 06-12-2019 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Rap
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat:
ROBIN
Tergugat:
PT. PUTRA LIKA PERKASA
162 — 42
  • Telah memenuhi target luas, volume atau berat yang diizinkan dalam izinpemungutan hasil hutan;Bahwa Tergugat adalah pihak yang berhak untuk menguasai danmengusahai objek sengketa yang berada didalam areal kerja HakPengusahaan Hutan Tanaman Industri Tergugat yang dilokasi Aek Napanas,Kelurahan Langga Payung, Kecamatan Sungai Kanan KabupatenHalamanPutusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Rap46.13.Labuhanbatu (Sekarang Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah KawasanHutan berdasarkan Surat Keputusan Menter!
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 20-07-2020 — Putus : 27-10-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 551/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 27 Oktober 2021 — Penggugat:
Tri Sulastri
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri kesehatan Republik Indonesia
2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
3.Lurah Campaka,
Turut Tergugat:
1.Bapak Husen atau ahli warisnya
2.Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia.
3.Lurah Cibeureum,
4.Menteri Keuangan Republik Indonesia
5.Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat,
122 — 85
  • Bahwa PENGGUGAT pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Keputusan Menter! Kesehatan Nomor00488/12017/AZ/12/18 tanggal 10 Desember 2018 tentangPemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian danPemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai BatasUsia Pensiun, dimana PENGGUGAT pensiun TMT 1 Juni 2019.c. Bahwa sebagai pensiunan PNS jelas bahwa PENGGUGAT tidakmemenuhi syarat untuk dapat menghuni objek perkara yangmerupakan Rumah Negara Golongan II.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-09-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 182/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 16 Februari 2021 — Penggugat:
Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya yang diwakili oleh: H.Hutomo Mandala Putra,S.H. (Ketua Umum)
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
Partai Beringin Karya (Berkarya) Diwakili oleh : Mayjen (Purn) TNI Muchdi Purwoprandjono
1002 — 1615
  • Menteri adalah Menteri yangmembidangi urusan hukum dan hak asasi manusia";Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (3) UndangUndang No. 2Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 2 Tahun 2008tentang Partai Politik menyatakan:"Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusdidaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitungsejak terjadinya perubahan tersebut",Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 UndangUndang No. 2 Tahun2008 tentang Partai Politik menyatakan:(1) Menter
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusanPartai Politik;(3) Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusdidaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitungsejak terjadinya perubahan tersebut;(4) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)menyertakan akta notaris mengenal perubahan AD dan ART.Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 UndangUndang No. 2 Tahun2008 tentang Partai Politik menyatakan:(1) Menter