540/500/73.05/V/2018 tanggal 25 Mei 2018Perihal Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian Pengadaan TanahTahap Bendungan Pammukkulu Kabupaten Takalar yang ditujukan kepadaKepala Kantor BPN Kabupaten Takalar, Kepala seksi Pengadaan Tanah,Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan, Kepala Seksi InfrastrukturPertanahan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahanan KabupatenTakalar, Camat Polut, Kepala Desa Kale Komara, Kepala Sub SeksiFasilitasi Pengadaan Tanah dan Penetapan Tanah Pemerintah, Kepala Subbagian

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas SubBagian dan20.

di SubBagian Pemasaran agar menjadi efesien dan efektif;Halaman 77 dari 333 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2019/PN.Bjm.5. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala BagianHubungan langganan;b. Tanggung Jawab:1. Menyampaikan informasi atau memberikan penjelasan atasproduk dan kegiatan PDAM kepada calon pelanggan;2. Menjamin keakuratan pemasukan data calon pelanggan sertapenyelesaian permasalahan calon pelanggan;3.

Melakukan pembinaan, motivasi sumber daya manusia di subbagian pemasaran;5. Membuat laporan mingguan pelaksanaan tugas kepada atasanlangsung;c. Wewenang:1. Memberikan keterangan/informasi tentang kegiatan pelayananPDAM kepada pelanggan;2. Memberikan rekomendasi/penilaian atas kinerja staf pegawai disub bagian pemasaran;Bahwa Terdakwa BOY RACHMAD NOOR, S.AP., selaku Pelaksana CV.ALDY KARYA MANDIRI memiliki tugas dan kewenangan : menjalankandan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap CV.

INTAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungankeluarga; Bahwa pada tahun 2016 Saksi sebagai Kepala Badan PengelolaaKeuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar dengan tugasdan fungsi hanya bersifat kesekretariatan saja dalam arti mengelolaSubbagian umum, Subbag Kepegawaian dan Subbagian Keuangan; Bahwa setelah melihat dan membaca Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kab.

Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Lingkup Tata UsahaPimpinan dan Keuangan Sekretariat Daerah serta Sandi danTelekomunikasi.(3) Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dan (2), Bagian Tata Usaha membawahkan : Sub Bagian KeuanganSekretariat Daerah, Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah dan SubBagian Administrasi, Sandi dan Telekomunikasi.Bahwa terdakwa UUS RUSLAN, SE.

PARA PENGGUGAT Ako Lani, John Ndollu dan Ose Lani dituduh bahwa:Antara tanggal 21 April 2010 dan 26 April 2012, di Indonesia dan diwilayah Ashmore dan Pulau Cartier (Australia) dan beberapa lautandiantaranya, mereka memfasilitasi pengangkutan ke Australia untuk 5Halaman 16 dari 115 putusan nomor 76/PDT/2019/PT.DKI(lima) orang atau lebih yang dinyatakan dalam subbagian 42(1) Undangundang Migrasi (1958), yaitu sekelompok dari 41 invidu dari Afgahanistandan Iran, dan dengan tidak memperdulikan akan

Anmad Bulya selaku Staf (tenaga kontrak) pada SubBagian Umum tanpa SK penugasan.c) Kelompok Kerja (POKJA) Barang dan Jasa Lainnya ULP Pemerintah Aceh IIditetapkan sesuai dengan Surat Penugasan Kepala ULP Pemerintah AcehNomor 027/ST/012/ULP/2014 tanggal 11 Februari 2014 yang terdiri dari:(1) Syahrial, S.E., NIP 197101112002121004 selaku Ketua.(2) Afri Fakhriza, S.Sos NIP 198404082005041005 selakuSekretaris.(3) Jonni Satria, ST NIP 198501012006041005 selaku Anggota.(4) Chairul Nizar, SE,M,Si NIP 197907212006041005

DIPDATahun Anggaran 2001 sebesar Rp. 150.000.000, untukproyek yang dikerjakan secara Swakelola =;SAKSI TX : HALIMAH DUMATUBUN Lahir di Waemangit, 6Februari 1976 (32 Tahun), Tempat tinggal di Namlea, AgamaIslam, Pekerjaan PNS pada Bagian Keuangan Setda KabupatenBuru, Pendidikan SMA pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikut Bahwa saksi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak115Tahun 2000, yang ditempatkan di Bagian Keuangan, SetdaKabupaten Buru ;Bahwa saksi bertugas di Bagian Keuangan pada SubBagian

penyelenggaraan rapat dan ataupersidangan, data rancangan produk hukum dari DPRDdan mengolah perbaikan / Revisi Produk hukum sertaprotokol.Mempunyai Wewenang :e Penyusunan Rencana Kerja Sub Bagian Rapat dan Protokol.e Pengumpulan bahan dan Data pelaksanaanpenyelenggaraan rapat dan atau persidangan sertaprotokol.e Pengumpulan bahan dan data rancangan produk hukumdari DPRD serta pengolahan perbaikan / Revisi produkhukum.e Penyeliaan bawahan dilingkungannya.e Pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Subbagian

tahun Anggaran adalah rencana Kerja Tahunan yangdibuat oleh Panmus (Panitia Musyawarah) berdasarkan Kinerja tahunsebelumnya, masukan~ dari pihak OEksekutif dan Aspirasimasyarakat121yang di tampung oleh Komisi dan fraksifraksi di DPRD untuk dijadikanacuan / pedoman, adapun pelaksanaan kegiatan yang dilakukan olehDPRD tiap bulan merupakan penjabaran dari kinerja Tahunan yangmeliputi kegiatan Rapat Pripurna dan Rapatrapat diluar Paripurna ;e Bahwa kegiatan pelaksanaan Rapat Paripurna difasilitasi oleh SubBagian

Tugas :1) Membantu kepala Bagian Operasional dengan sebaikbaiknyadalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala SubBagian Kredit.2) Mengusulkan kepada Kepala bagian Operasional tentangrencana kerja dan anggaran serta Laporan Tahunan3) Menyelenggarakan ,koordinasi dan mengawasi dalampelaksanaan tugastugas pegawai yang berada dibawahnya sertamelaksanakan pengendalian terhadap seluruh tugas secaraefektif dan efesien dengan memperhatikan prinsip kehatihatian .4) Meneliti mengelola dokumen, administrasi

masalah tindakpidana dugaan Korupsi atau penyimpangan dalam pelaksanaan penyaluran kreditkonsuntif/kredit pegawai berpenghasilan tetap tahun 2008 s/d 2011 di PD.BPRCabang Banjaran Kabupaten Bandung ;Bahwa posisi jabatan saksi di PD.BPR Banjaran Kabupaten Bandung adalah sebagaiPJS Kepala Sub Bagian Kredit dan Marketing BPR Banjaran Kabupaten Bandung,diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD.BPR Kabupaten Bandung No.800.4/49/S.Kep.Dit/V/2012 tentang penunjukan Pejabat Sementara (PJS) Kepala SubBagian

Dan berdasarkan dokumen persyaratankredit, secara formil sudah terpenuhi dan dinyatakan lengkap oleh Kepala SubBagian Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Pelaksanaan Kredityang diatur dalam Keputusan Direksi Nomor : 581/13 /KEP.DIR/II/2010tanggal 05 Pebruari 2010.

Banjaran,berkas permohonan pinjaman diserahkan ke SubBagian Administrasi Kredit.Sub Bagian Administrasi kredit membuat SuratPerjanjian kredit dan kuitansi pencairan pinjaman danBukti potongan biaya administrasi pinjaman dan BukuTabungan yang di cap besarnya tabungan barudiserahkan ke Kantor PD.BPR Kabupaten BandungCabang Banjaran/Pimpinan Cabang Banjaran untukditanda trangani.243.

Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Laporan RSUD Sejiran Setason.

No 2152 K/Pid.Sus/2014114443.444.445.446.447.perubahan atas peraturan Sekjen DPR RI Nomor : 400/SEKJEN/2005 Tentang Organisasi dan tata kerja Setjen DPR RI beserta 3(tiga) lembar fotokopi legalisir Rincian Tugas Jabatan : Kepala BagianSekretariat Komisi VIII, Kepala Subbagian Rapat, Kepala Subbagiantata Usaha bagian sekretariat Komisi VIII.1 (satu) lembar fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor : AG/352/KOM.VIII/X/2011 tanggal 24 Oktober

No 2152 K/Pid.Sus/20142802010 tentang perubahan atas peraturan Sekjen DPR RI Nomor :400/SEKJEN/2005 Tentang Organisasi dan tata kerja Setjen DPRRI beserta 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Rincian Tugas Jabatan :Kepala Bagian Sekretariat Komisi VIII, Kepala Subbagian Rapat,Kepala Subbagian tata Usaha bagian sekretariat Komisi VIII.443. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RINomor : AG/352/KOM.VIII/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011

2010beserta 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lampirannya;1 (satu) bundel fotokopi legalisir Struktur Organisasi SekretariatJenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiaberdasarkan Peraturan Sekjen DPR RI Nomor : 3/PERSEKJEN/2010 tentang perubahan atas peraturan Sekjen DPR RI Nomor400/SEKJEN/2005 Tentang Organisasi dan tata kerja Setjen DPRRI beserta 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Rincian Tugas443.444.445.446.447.Jabatan : Kepala Bagian Sekretariat Komisi VIII, KepalaSubbagian Rapat, Kepala Subbagian

Pejabat Pelaksana pada Subbagian PNEksekutif/Subbagian PN Non Eksekutif melakukanpengumpulan data, koordinasi dan analisis dilanjutkanHalaman 151 dari 269 halaman Putusan Nomor 82/G/2020/PTUNJKTmenyusun Rancangan Keputusan Presiden dankonsep memorandum pengantamya;b. Kasubbag PN Eksekutif/Kasubbag PN NonEksekutif melakukan pemeriksaan terhadapRancangan Keputusan Presiden dan konsepmemorandum pengantamya;C.

dimintakanagar di masukkan dalam PAPBD tahun 2004 ternyata tidakada dianggarkan.e Bahwa uang sebesar Rp. 480.000.000, telah saksi salurkankepada masingmasing aparat pemerintah Desa melaluiCamat Se Kabupaten Tapanuli Selatan.e Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya3 Rahmat Syah Harahap, di depan persidangan pada pokoknya menerangkansebagai berikut:e Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak adahubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.e Bahwa pada tahun 2004 saksi menjabat sebagai Kepala SubBagian

Bojonegoro saksi menjabat sebagai Kepala SubBagian Tata Usaha UPTD Dinas Pendidikan Kec. Ngraho dimana saksi mendudukijabatan tersebut sejak Oktober 2009 sampai dengan Pebruari 2013.Bahwa benar di Kabupaten Bojonegoro ada 28 (dua puluh delapan) UPTD DinasPendidikan yang tersebar di masingmasing kecamatan dan 1 (satu) UPTD SekolahModel Terpadu.

(III/D), Jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha,berdasar Surat Tugas Nomor 53/ST12.13/VIII/2017 tanggal 23Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II sekarangPEMBANDING II;PEMERINTAH RI di JAKARTA Cq.

ANDERSON, SH,MMmerupakan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang,HERKOLANUS RONI, SH, M.Si merupakan Kepala Sub bagian Bantuan HukumSekretariat Daerah kabupaten Sintang, HARTATI, SH merupakan Kepala SubBagian Perundangundangan Sekretariat Kabupaten Sintang, ANDI RAJASURYANTO, SH merupakan kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Sintang, ERNY SUMIYATI TJUNG, SH merupakan Staff BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, dan HENGKY ARIANTO, SHmerupakan

Melaksanakan tugastugas lain yang dilimpahkan oleh pimpinan danMenyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas SubBagian Pengeluaran;Bahwa dalam Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial tahun anggaran 2010 dan tahunanggaran 2011, terjadi penyimpangan yang menyebabkan terjadinya kerugian Negarasebesar Rp. 1.628.000.000, (satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta rupiah) karenaTerdakwa selaku Kepala Sub Bagian Pengeluaran pada Biro Keuangan Sekretariat DaerahPropinsi

di depan persidangan untuk memberikanketerangan sehubungan dengan adanya temuan BPK terhadap Penyaluran DanaBantuan Sosial dan Dana Hibah tahun anggaran 2010 dan 2011 padaPemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ; e Bahwa saksi menyatakan pernah disidik oleh Penyidik pada Kejaksaan TinggiSulawesi Tengah dan tetap pada keterangannya di dalam Berkas Perkara;e Bahwa saksi diangkat menjadi PNS pada Dinas Pemuda dan Olah Raga DearahSulawesi Tengah sejak tahun 2008 sampai sekarang sebagai staf pada SubBagian

Membantu menyiapkan data dalam rangka pembinaan pada SubBagian Badan Usaha Milik daerah;c. Membantu menyiapkan rencana dan program kerja Sub Bagian;Bahwa, yang menjadi Tugas selaku Kasubag Koordinasi PenanamanModal dan BUMD yaitu:a. Menyiapkan rencana dan program kerja Subbag BUMD sebagaipedoman pelaksanaan tugas;b. Pengumpulan data dan pembinaan dibidang BUMD;c. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis di bidang BUMD;d. Menyiapkan bahan serta menyusun petunjuk teknis yang berkaitandengan BUMD;e.

Yusuf Supriatna,S.H, M.AP,Jabatan Kepala SubBagian HAM pada Biro Hukum dan HAM SekretariatDaerah Provinsi Jawa Barat ;6. Dindin Jamaludin,S.H, M.H, Jabatan Kepala Seksi Pengaduan dan Advokasi pada Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ;7. Ary Sutarman,ST, Jabatan Kepala Seksi PencegahanDampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan HidupPemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ;8.

Anggaran dan Belanjauntuk didisposisi kepada Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Umum untukHalaman 155 dari 321 Putusan Nomor : 136/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sbydilakukan verifikasi, ketika dilakukan verifikasi ternyata ada beberapapersyaratan yang tidak dilampirkan dalam SPP tersebut sehingga SPP tersebutdikembalikan kepada Bagian Perekonomian untuk dilengkapi, selanjutnyadilengkapi oleh Bagian Perekonomian dengan melampirkan perjanjian jualbeli dan nota dinas Bupati selanjutnya dibuatkan SPM oleh staf pada SubBagian