Ditemukan 2144 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menteri meter mentari member mantur mentek mester meneer mentar mentor
Pengadilan PN BONTANG Pidana Umum
Register : 15-10-2020 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PN BONTANG Nomor 163/Pid.B/2020/PN Bon
Tanggal 29 April 2021 — Penuntut Umum:
1.MARY YULIARTY, SH. MH
2.ARGA BRAMANTYO CAHYA SAHERTIAN, SH.
Terdakwa:
BINSAR SIMORANGKIR Anak Dari Alm SINEL SIMIRANGKIR.
107 — 38
  • Peraturan Menter! Koperasi dan UKM Nomor11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan PemupukanModal Penyertaan Pada Koperasi;f. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam OlehKoperasi;g. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 02/Per/M.KUKM/II/2017tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam OlehKoperasi;h.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 24-08-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 29/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY
Tanggal 23 September 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : HERI MARTONO.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TONI WIBISONO, S.H
161 — 78
  • Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, padapokoknya menyatakan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat padaperaturan perundangundangan, efisien, ekonomis, transparan, danbertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutandan manfaat untuk masyarakat;=" Pasal 122 Ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menter
Pengadilan PN MAKALE Perdata
Register : 23-08-2019 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PN MAKALE Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Mak
Tanggal 12 Mei 2020 — Penggugat:
LAI SAKKE ALIAS NE ANA
Tergugat:
KEMENTERIAN LIGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SULAWESI SELATAN
237 — 1691
  • HUTANLATIMOJONG KABUPATEN DATI Il TANA TORAJA PROVINSI DATI SULAWESISELATAN, berdasarkan SK MENTAN NO. 760/Kpts/Um/10/1982, tanggal 12Oktober 1982, dengan skala 1:20000, Peta tersebut telah ditandatangani olehKetua tata batas dan belum disahkan, dan belum ditandatangani oleh MenteriKehutanan Soedjarwo di Jakarta (P.21), Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor;SE.1/Menhut11/2013 tanggal 16 Juni 2013 tentang Putusan Mahkamah KonstitusiNomor: 35/PUUX/2012 tanggal 16 Mei 2013 (P.22), Peraturan bersama Menter
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 07-06-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 16-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 31/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY
Tanggal 16 Agustus 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : ISKANDAR MARWANTO
Terbanding/Terdakwa : EDDY RUMPOKO
148 — 110
  • menyatakan EDISETIAWAN, S.IP telah menjalankan tugas sebagai Kepala BagianPelayanan Pengadaan Bagian Layanan Pengadaan Kota Batu;2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir salinan Keputusan MenteriDalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35852 tahun 2012tanggal 3 Desember 2012 tentang Pengesahan PengangkatanWalikota Batu Provinsi Jawa Timur masa jabatan tahun 2012 s/d2017;Halaman 67 dari 129 Putusan Nomor 31/PID.SUSTPK/2018/PT SBY48).49).50.51).52).53).2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir salinan Keputusan Menter
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 27-08-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN PALU Nomor 365/Pid.B/LH/2019/PN Pal
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
HAMKA MUCHTAR, S.H
Terdakwa:
Haji AGUS
478 — 184
  • Peraturan Menteri LHK Nomor :P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 tentang Pengangkutan Hasil Hutan KayuBudidaya dari Hutan Hak, yaitu pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal darihutan hak yang tumbuh secara alami mengikuti ketentuan dalam peraturan Menter!
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 28-12-2017 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 11-01-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 1100/Pdt.G/2017/PN Dps
Tanggal 20 Desember 2018 — Penggugat:
Doktor Dokter Ida Bagus Gede Fajar Manuaba
Tergugat:
1.Dokter Ida Ayu Ratih Wulansari Manuaba
2.Dokter Ida Ayu Chandranita Manuaba Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Magister Manajemen
3.Dokter Ida Bagus Surya Manuaba
4.Hajjah Sri Subekti
Turut Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
193 — 126
  • didaftarkan (dilaporkan) kepada Menteri; (Vide Pasal19 A Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 yang telah dirubah denganPP Nomor 3 Tahun 2013, tentang Pelaksanaan UU Yayasan);Menimbang, bahwa Pasal 19 A Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun2008 yang telah dirubah dengan PP Nomor 3 Tahun 2013, tentangPelaksanaan UU Tentang Yayasan Yayasan berbunyi:Menteri hanya dapat menerima perubahan Anggaran Dasar dan/atauPerubahan Data Yayasan yang dilakukan oleh anggota organ yang telahdiberitahukan kepada Menter
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 05-05-2020 — Putus : 03-07-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 14/PID.TPK/2020/PT MKS
Tanggal 3 Juli 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : RIDWAN, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si Bin MAPPATURUNG Diwakili Oleh : UDDIN LABE,SH
112 — 53
  • dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011.Namun terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat PembuatKomitmen pada Badan Perencanaan, Penelitian dan PengembanganKabupaten Takalar dalam melaksanakan tugas pengelolaan anggaranBadan Perancanaan, Penelitian, dan Pengembangan(Bapelitbang)tahun2017, telah dengan sengaja tidak melaksanakan sesuai dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menter
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 27-04-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 92/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
Welly Titah; dkk.
Tergugat:
1. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
268 — 134
  • Putusan Nomor : 1122 K/Pid.Sus/2011tanggal 10 Agustus 2011.Bahwa, karena ada kekeliruan di dalam Surat Keputusan Nomor :131.713241 Tahun 2017 tersebut PARA PENGGUGAT padatanggal 5 Oktober 2018 mengajukan gugatan ke Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta atas objek sengketa berupa SuratKeputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 131.713241 Tahun2017, tanggal 2 Juni 2017 tentang Perubahan Keputusan Menter!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 12-09-2012 — Upload : 04-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 P/HUM/2012
Tanggal 12 September 2012 — ASOSIASI PEMERINTAH KABUPATEN SELURUH INDONESIA disingkat APKASI, ; MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,
1016 — 1994 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mentert ESDM RI selakuTermohon hendak mengambil alih kembali;Bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 8 ayat (3) yang selengkapnyaberbunyi:Rencana kerjasama pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimanadimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan setelahmendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menter?
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 20-04-2021 — Putus : 04-06-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR
Tanggal 4 Juni 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
246 — 101
  • Keputusan Menter! ESDM Nomor 1796/K/30/MEM/2018 tentangPedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitanperizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara lampiran XIangka 4 disebutkan untuk mendapatkan Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Untuk Penjualan terdapat syarat yang harusHalaman 8 dari 129 Putusan Nomor 14/PID.SUSTPK/2021/PT PBRdipenuhi yaitu adanya Jumlah tonase mineral dan/atau batubarayang tergali akibat kegiatan yang dilakukan ;.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 26-03-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
LUKMAN JAFAR bin JAFAR THALIB
147 — 35
  • MUHAMMAD JASIN, M.Si selaku mantan Pit SekdaPemerintah Kota Surabaya sebagai berikut :1.1 ( satu ) lembar foto copy legalisir Surat Departemen DalamNegeri Republik Indonesia dengan Nomor : 242/BK.2/2000,tanggal 15 Agustus 2000, perihal Penyampaian Petikan danSalinan keputusan Menteri Dalam Negeri.1 ( satu ) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan DalamNegeri Nomor : 835.212.23937 tanggal 5 Agustus 2000 yangditanda tangani oleh Sdr SURJADI SOEDIRDJA selaku Menter!
    Sekretaris Daerah Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Menter!Halaman 15Put. No. 51/Pid.Sus/TPK/2019/PNSbyDalam Negeri Nomor : 835.212.23937 tanggal 15 Agustus 2000 bersamasama dengan H. SUGIJANTO, S.H., selaku Kepala Bagian PemerintahanKeluranhan Sekretariat Daerah Kota Surabaya berdasarkan KeputusanWalikota Surabaya Nomor : = 821.2/255/402.03.01/2000 tentangPengangkatan Dalam Jabatan tanggal 27 Oktober 2000 (masingmasingdiajukan dalam penuntutan terpisah).
Pengadilan PN KUTAI BARAT Perdata
Register : 27-04-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 22-10-2018
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw
Tanggal 16 Oktober 2018 — Penggugat:
MARKUS MAS JAYA, S.E
Tergugat:
1.PT. KEDAP SAYAAQ
2.PERSEROAN TERBATAS TATA ALAM NUSANTARA
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH R I cq MENTERI KEHUTANAN cq GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR cq BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT
2.PEMERINTAH RI cq MENTERI ESDM RI cq GUBERNUR PROV KALTIM cq DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROV KALTIM
140 — 83
  • Kedap Sayaaq di Kabupaten Kutai Barat,Provinsi Kalimantan Timur sebagai Lampiran Keputusan Menter!Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.528/MenhutII/2010,tanggal 24 September 2012 ;Bahwa berkaitan dengan kegiatan pengeboran yang dilakukanoleh Tergugat ( PT. Kedap Sayaaq ) seperti tersebut diatas,Tegugat ( PT.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 30-04-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 55/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
AGUS HARTONO
Tergugat:
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SUARABAYA
Intervensi:
BING HARIYANTO
331 — 182
  • lembar.Pasal 46Setiap orang atau badan yang mendirikan usaha dengan kategorimenengah wajib memiliki lzin Usaha Industri.Perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebihdahulu memiliki Persetujuan Prinsip sebelum diterbitkan Izin UsahaIndustri, apabila :a. berlokasi di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat;b. jenis industrinya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri PerindustnianNomor 148/M/Sk/7/1995 dan/atau perubahannya;Cc. jenis industrinya tercantum dalam Lampiran huruf G Peraturan Menter
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 15-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 140 K/PDT.SUS/2011
1. PENGURUS HARIAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEDAULATAN., 2. PEMERINTAH RI CQ. DEP.KEH & HAM RI.; HERO SAMUDRA, SH., MH.
68 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • telahdijadikan pertimbangan Judex Facti adalah tidak tepat, karenasenyatanya Termohon' Kasasi dahulu Penggugat tidaksedang mempertahankan keberadaan dirinya sebagaipengurus di dalam Surat Keputusan Nomor 40 Tahun 2008, akantetapi Termohon Kasasi dahulu Penggugat menginginkan agarJudex Facti memerintahkan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia menerbitkan Surat Keputusan untuk Termohon Kasasidahulu Penggugat sebagaimana terbukti di dalam petitumPenggugat poin 7 yang berbunyi "memerintahkan Tergugat Il(Menter
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-06-2017 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 13-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 44/PID.SUS/2017/PT SBY
Tanggal 6 April 2017 — Ir. NINIS RINDHAWATI, M.T
97 — 66
  • Data Produksi Konsentrat pasir besi, data ekspor pasirbesi, Surat Setoran Pabeanan, Cukai, dan Pajak (SSCP),dan SSBP;L 1. bendel Peraturan Perundangan tentang KegiatanPertambangan: UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batu Bara; Peraturan Menter ESDM Nomor 28 Tahun 2009tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa PertambanganMineral dan Batu Bara; PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang PelaksanaanKegiatan Usaha;54. 1 (satu) bendel copy dokumen P.T. SUCOFINDO (PERSERO),terdiri dari:a.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 20-04-2021 — Putus : 04-06-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR
Tanggal 4 Juni 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : M. AHCMAD
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DODI GAZALI EMIL, S.H
85 — 43
  • Ahcmad tersebutbertentangan dengan Pasal Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menter!
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 28-03-2014 — Putus : 09-03-2015 — Upload : 02-05-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 183/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 9 Maret 2015 — NICO LIEKE, Lawan 1. HANDI PUTRANTO WILAMARTA, 2. STEPHANIE WILAMARTA, SH. 3. TONNY CHANDRA,
699 — 1576
  • notarissetelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksudpada ayat (4) ;6) Permohonan' persetujuan perubahan Anggaran Dasar tertentusebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri, dalamjangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggalakta notaries yang memuat perubahan Anggaran Dasar ;7) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud padaayat (6) telah lewat, permohonan persetujuan perubahan AnggaranDasar tidak dapat diajukan kepada Menter
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 25-06-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1492 — 3087
  • Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.syarat: lolos verifikasi yang menyatakan status partai politik tidak sedangdalam perselisihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2)Permenkumham No. 34/2017, yang menetapkan:(2) Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10 menyatakan bahwa status Partai Politiktidak sedang dalam perselisihan, Menter memberikan Hak Akseskepada Pemohon.8.
    politik yang berkenaandengan kepengurusan, putusannya bersifat final dan mengikat.Maka secara a contrario, bentuk perselisihan lainnya tidak bersifatfinal dan mengikat.Menimbang, bahwa pada halaman berikutnya, pertimbangan angka3.7.14, putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUUXIII/2015 tersebut diuraikansebagai berikut:3.7.14 Bahwa terkait dengan frasa badan peradilan dalamPasal 2 angka 5 UU PTUN, menurut Mahkamah, putusanPengadilan Tata Usaha Negara yang menerima dan mengabulkangugatan atas keputusan Menter
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 10-01-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 6 Mei 2019 — Penuntut Umum:
EKO BAROTO, SH, MH
Terdakwa:
MOHAMAD SUBUR
146 — 52
  • Sugeng Rianto, sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) orang pesertaprogram PTSL;Bahwa biaya persiapan pemberkasan Prona yang ditentukanTerdakwa sebesarRp.1.000.000, kepada pemohon prona untuk setiap satu bidang tanah tarifnyalebin besar daripada yang ditentukan dalam Surat Keputusan Bersama Menter!
    Sugeng Rianto, sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) orang pesertaprogram PTSL;Bahwa biaya persiapan pemberkasan Prona yang ditentukan Terdakwa sebesarRp.1.000.000, kepada pemohon prona untuk setiap satu bidang tanah tarifnyalebin besar daripada yang ditentukan dalam Surat Keputusan Bersama Menter!
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 27-11-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 16 April 2019 — Penuntut Umum:
RUSLI USMAN, S,H,
Terdakwa:
H. JUNIANSYAH, SE Als JUNI Bin H. ABD. TALIB
153 — 44
  • Jasa Angkutan LautPengawasan kegiatan bongkar muat barang di Pelabuhan1% dari tarif jasa bongkar muat per pelayanan Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Unit PenyelenggaraPelabuhan Kelas III Sungai Nyamuk berdasarkan Surat Keputusan Menter!Perhubungan No: SK. 494 Tahun 2013 tanggal 07 November 2013 tentangPemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan di LingkunganKementerian Perhubungan dengan tugas sebagai berikut:1.
    termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda ProvinsiKalimantan Timur,"yang menerima atau) = menguasai penempatan,pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran,atau) menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patutdiduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi , dengan cara antaralain sebagai berikut: Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Unit PenyelenggaraPelabuhan Kelas IIl Sungai Nyamuk berdasarkan Surat Keputusan Menter