eksepsiPenasihat Hukum Terdakwa sudah menyangkut materi dari suatu dakwaanyang masih perlu dibuktikan lebih lanjut di dalam pemeriksaan perkara ini,maka oleh karena itu eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidakdapat diterima ;Bahwa Pemohon sependapat dengan pertimbangan putusan PengadilanNegeri Ende menyatakan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair,karena dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak terpenuhi dan tidak terbuktiunsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain darisuatu koporasi

mendasar atau kurang mencermati adanya faktafakta di dalampersidangan berupa analisa fakta maupun analisa yuridis, dengandemikian Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat pula dalam halstraachtmats (penjatuhan pidana) yang tidak memperhatikan ketentuanketentuan serta Penjelasan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Bahwa Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi :setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu koporasi

tersebut belum menerima salinan putusan dari PengadilanNegeri Ende terhadap perkara atas nama Terdakwa Abdullah Medjidyang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang berbunyi setiap orang yang dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi

SAIDE alias SAIDE BIN KALO untukmembayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (Dua riburupiah); a Menimbang, bahwa keberatan banding dari Jaksa Penuntut Umum dalammemori bandingnya tersebut, adalah tentang terlalu ringannya pidana yangdijatunkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, mengingat diwilayahhukum Pengadilan Negeri Palopo penggelapan atau penyerobotan tanah baik milikpribadi maupun Koporasi sudah sangat meningkat, oleh karenanya pidana yangdijatunkan kepada Terdakwa tidak mendidik Terdakwa

kawasan hutan tanpa izindari pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini :Ad.1 Unsur Setiap orang;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir 21 Undangundang Nomor 18 Tahun 2013, yang dimaksud Setiap Orang adalah orangperseorangan dan / atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakanhutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/ atau berakibathukum diwilayah hukum Indonesia;Sedangkan yang dimaksud Koporasi

kantor UKM SejahteraMandiri melainkan diperpergunakan tidak mestinya melainkan terdakwamengelola sendiri uang tersebut untuk kepentingan pribadi, dan terdakwa jugagunakan untuk dipinjamkan kepada orang lain tanpa seijin dari saksi NI LUHPUTU YULIANI ALS YULI.Bahwa UKM sejahtera Mandiri yang terdakwa pimpin tidak memiliki jinuntuk melakukan usaha simpan pinjam, kemudian terdakwa berniat mengambilalih ijin kKoperasi milik orang lain yang sudah tidak beroperasi untuk dijadikan ijinkoperasi miliknya dan koporasi

Nomor :32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup (UUPPLH) pada angka 6 sangat jelas adanyaAsas Ultimum Remedium, yang menyatakan sebagai berikut Penegak hukum Pidana dalam undang undang inidiperkenalkan ancaman hukuman minimum disampingmaksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaranbaku mutu, keterpakuan penegak hukum pidana danpengaturan tindak pidana koporasi : Penegak hukum pidanalingkungan tetap memperhatikan Asas Ultimum Remediumyang mewajibkan penerapan

Oleh karena itu adalah sangat adildan bijaksan apabila majelis hakim banding menolak dalilpertimbangan hukumjudex factie.Ad.2 unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi.Bahwa judex factie telah memberikan pertimbangan hukum dalam unsurdengan tujuan menguntungka diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi,sebagai berikut:menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa terdakwa dalam melakukanperbuatanya memiliki atau mempunyai tujuan tertentu dimana dalam

melakukansesuatu atau memperoleh keuntungan baik untuk diri sendiri atau orang lainataupun suatu koporasi.

TPK/2016/PT.Mks40karena bersifat alternatif yaitu menguntungkan diri sendiri, orang lain ataupunsuatu koporasi maka cukup dengan terpenuhinya salah satu, terdakwa dapatdipersalahkan.Bahwa terhadap pertimbangan majelis hakim tersebut di atas jelas harusdihubungkan dengan faktafakta hukum dari persidangan namunharusmenggunakan interpretasi yang jernih dan benarbenar sesuai denga logika hukumyang sesungguhnya dan bukan menggunakan interpretasi yang menyesatkan hanyakarena bertujuan untuk menghukum terdakwapembanding

Unsur memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin.Ad.1 Unsur Setiap orang.Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal butir 21 Undangundang Nomor 18Tahun 2013, yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan dan / atau korporasi yangmelakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum diwilayah hukum Indonesia.Sedangkan yang dimaksud Koporasi menurut Pasal butir 22 UndangUndang

Unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin daripejabat yang berwenang.Ad.1 Unsur Setiap orang.Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir 21 Undangundang Nomor 18Tahun 2013, yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan dan / atau korporasi yangmelakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum diwilayah hukum Indonesia.Sedangkan yang dimaksud Koporasi menurut Pasal butir 22 UndangUndang Nomor 18 tahun2013

Fotokopi formulir kwintansi pembayaran Koporasi SerbaUsaha /KSU XXXXXXXXXX Puncak Wangi , yang bermeteraicukup , dinazzegelen serta dicocokkan dengan aslinya danternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);A. Bukti Saksisaksi:1.

delik13tertentu (spesiale Delicten) didalam KUHP karangan Prof.Dr.Andi Hamzah KetuaPusat studi Hukum Pidana Universitas Trisakti kesimpulannya :Walaupun aneh (janggal) penggugat harus menghormati keputusan Pengadilanyang telah berkekuatan hukum tetap.Masalah ini menjadi wilayah kepolisian dan Penggugat harus melaporkan hal inikarena sudah masuk PENIPUAN (pasal 378 KUHP pidana penjara paling mala 4tahun) pemerasan Afpersing Blackmail (pasal 368 KUHP penjara paling lama 9tahun) tindak pidana/kejahatan koporasi

Untuk itu Tergugatpun kembali mensomeer Penggugat untuk membuktikan:e Apakah CV Sari Indo Prima sebagai koporasi terlibat dalamperjanjian atau kesepakatan pemberian uang 1,220 milyard dariPenggugat kepada Tergugat I;e Apakah CV Sari Indo Prima sebagai koporasi tanda tanganpemberian uang 1,220 milyard dari Penggugat kepada Tergugat ;e Apakah Tergugat itu bertindak sebagai pribadi ataukah bertindakmewakili dan bertindak untuk dan atas nama CV sari Indo PrimaHalaman 12 dari 39 halaman Putusan No. 69

AMIRUDDIN IS, bersamasama dengan BASUDIN(berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Mei sampaidengan Oktober tahun 2005, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten AcehTenggara atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaraini, bersama sama turut melakukan dengan BASUDIN (berkas terpisah) dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi

PRAPTINI, M.Pd, bersalah melakukan tindak pidanakorupsi secara bersama sama dua orang atau lebih dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan, yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI No. : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah danditambah dengan UU

berikut:Bahwa pendidikan saksi dalah sebagai berikut: lulus SD Negeri Berastagitahun 1969, Lulus SMP Budi Medan tahun 1971, Lulus SMA NegeriBerastagi 1975, Lulus S.1 (SH) Fakultas Hukum Unpar tahun 1981, Luluss2 (MH) Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta tahun 1956, Lulus S3(Dr) Pascasarjana Universitas Katolik Pahyangan Bandung 2005 danriwayat pekerjaan saksi adalah sebagai berikut Dosen Fakultas HuumUnpar sejak tahun 1984 sampai dengan sekarang;Bahwa yang terkait dengan badan usaha atau koporasi

Selanjutnya dalam pasal 11 ayat 1 dikemukakan:21Anggota Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawassedangkan untuk Perseroan Komanditer dalam hal ini CV.Galuh BahariLestari untuk kegiatan seharihari diwakili oleh Direktur;Bahwa yang terkait dengan badan usaha atau koporasi saksi kKemukakanuntuk perusahaan daerah, dasar hukumnya adalah UU No.5 tahun 1962tentang Perusahaan Daerah (UUPD) dalam pasal 2 dikemukakan dalamUndangundang ini yang didirikan berdasarkan Undangundang ini yangmodalnya

No. 77PK/Pid.Sus/201 131 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh UndangUndang No 20 Tahun 2001 adalah berbunyi sebagai berikut :Pasal 3Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu koporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidanadengan pidana penjara sumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling

sahnya hasil hutansebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e.Ad.1 Unsur orang perseorangan.Menimbang, bahwa orang perseorangan adalah mempunyai pergertian yang samadengan setiap orang, yang mana menurut ketentuan Pasal butir 21 UndangundangNomor 18 Tahun 2013, yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan dan /atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi diwilayah hukum Indonesia dan/ atau berakibat hukum diwilayah hukum Indonesia.Sedangkan yang dimaksud Koporasi

Tanah Bumbu.Bahwa dasar ahli memberikan keterangan selaku ahli sesuaidengan surat tugas dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Tanah Bumbu No. 090/762SET/DISTAMBEN tanggal 10Desember 2012.Bahwa persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang, koporasi,atau badan usaha didalam melakukan penambangan batubaraadalah harus memiliki ijin usaha pertambangan (IUP)sebagaimana diatur didalam pasal 37 UU No. 4 Tahun2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.Bahwa kegiatan yang ditemukan oleh petugas dari

Yang menjadi persoalanpokok pada unsur ini adalah, apakah perbuatan Terdakwa memperolehkeuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi dilakukandengan cara menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kKedudukannya tersebut atau tidakbahwa dalam hal ini terjadi kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim dalammenjatuhkan putusan;Bahwa Majelis hakim tidak mempertimbangkan keseluruhan faktafaktayang terungkap di persidangan, karena dalam pertimbangan

Selanjutnya telahdiperiksa/ di audit oleh Badan Pemeriksan Keuangan pada bulandesember 2014, dan dinyatakan tidak ada masalah dan atau catatansedikitpun;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas tidak ada yang menunjukkandan membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tujuanmenguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;Dengan demikian unsur MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAUORANG LAIN ATAU SUATU KOPORASI tidak terpenuhi dan terbuktisecara sah dan meyakinkan.ALASAN KEBERATAN KEDUA:Bahwa

NYIWI tidak terbukti bersalah melakukan, menyuruh melakukan,atau turut melakukan perbuatan itu secara melawan hukum telah melakukanperbuatan telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu koporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauHal 15 dari 25 Hal Put. No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS.perekonomian Negara sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu kesatu Primair;2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa ANDI NURHAWAISA, S.PdBinti H. A.

ODE IHU dijatuhi pidanapengganti denda berupa pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;Amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama ini dikuatkan oleh PengadilanTingkat Banding (Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara) No : 22/Pid/2008/PT.Sultra tanggal 22 September 2008 yang mana jika dikaitkan denganketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selengkapnya berbunyi : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu koporasi