Ditemukan 28373 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 04-10-2017 — Putus : 06-10-2017 — Upload : 28-08-2020
Putusan PT PALU Nomor 15/PID.SUS-Anak/2017/PAL
Tanggal 6 Oktober 2017 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
3712
  • SH dariLBH Donggala, berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim Pengadilan NegeriDonggala Nomor 8/Pid.SusAnak/2017/PN Dgl, tanggal 18 September 2017;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah,Nomor 15/Pid.SusAnak/2017/PT PAL tanggal 4 Oktoberl 2017 tentangPenunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak dalam tingkatbanding;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutanserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor8
    perkara yangdibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Donggala masingmasingpada tanggal 28 September 2017 dan tanggal 2 Oktober 2017;Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat bandingoleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan caraserta syaratsyarat yang ditentukan Undangundang maka permintaan bandingtersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelan mempelajari dengan seksama berkasperkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor8
    Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor8/Pid.SusAnak/2017/PN Dgl tanggal 22 September 2017 yang dimohonkanbanding;3. Memerintahkan anak tetap dalam tahanan;4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;5.
Register : 21-06-2017 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN BOYOLALI Nomor -81/Pdt.P/2017/PN Byl
Tanggal 25 April 2017 — -GURUH SUGIARTO PUTRO
353
  • Penetapan Nomor8 1/Pdt.P/2017/PN.BylMenimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapatmembuktikan dalildalil permohonannya dan oleh karena permohonannyatersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan peraturanperundangan yang berlaku, adat istiadat, maupun normanorma yangberlaku di masyarakat, maka permohonan Pemohon terkait perubahan tahunkelahiran anak Pemohon yang no2 tersebut sebagaimana petitum angka 2dapat dikabulkan
    Penetapan Nomor8 1/Pdt.P/2017/PN.Bylperaturan perundangundangan yang berlaku, sehingga sudah selayaknyaterhadap petitum angka 1 dapat dikabulkan untuk seluruhnya;Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi danuntuk kepentingan Pemohon, maka biayabiaya yang timbul dalampermohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon; Memperhatikan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 13 Tahun 2014tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun
    Penetapan Nomor8 1/Pdt.P/2017/PN.Byl4.
    Penetapan Nomor8 1/Pdt.P/2017/PN.Byl
Putus : 12-03-2019 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 166 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 12 Maret 2019 — FADHLI HASMIN alias FADHLI LEMBAH alias FADHLI, S.T
2420 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarapada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkansebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor8/Akta.Pid.SusTPK/2018/PN Pal yang dibuat oleh Panitera PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkanbahwa pada tanggal 28 September 2018, Penuntut Umum pada CabangKejaksaan Negeri Tojo Una Una di Wakai mengajukan permohonan kasasiterhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana
    kKeuangan negara karenaTerdakwa selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan/Penyedia Barang/JasaPemerintah, maka dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dakwaanPrimair melanggar Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana adalah tepat dan benarditerapkan pada Terdakwa, dan Putusan Judex Facti Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu Nomor8
    ke1 KUHP,sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwatersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumtersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 8/Pid.SusTPK/2018/PTPAL tanggal 13 Agustus 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor8
    2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUTUMUM PADA CABANG KEJAKSAAN NEGERI TOJO UNA UNA DIWAKAIT tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor8
Register : 16-01-2020 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 24-01-2020
Putusan PN BATULICIN Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Bln
Tanggal 21 Januari 2020 — Pemohon:
LILIS VERIAWATY
2113
  • Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau Buku Nikah, Ijazah atauSurat Baptis;Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yangmemperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataanuntuk memilih kewarganegaraan sesuai ketentuan peraturanperundangundangan;Surat Penetapan Ganti Nama dari Pejabat yang berwenang bagiyang mengganti nama;Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8
    Nomor :9905/IST/CSLTB/V/2010, sebagaimana telah disebutkan, namaPemohon yang benar adalah Lilis Veriawaty;Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8
    tersebut di atas beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8
Putus : 15-09-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 300/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 15 September 2017 — Perseroan Terbatas KERETA API INDONESIA (Persero), melawan Nyonya NUR ISTIKHAROH dkk
8954
  • Padahal dalamPutusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 05 Mei 1988 Nomor8/Pdt.G/1987/PN.Slw. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarangtanggal 28 Februari 1989 Nomor 556/Pdt/1988/PT.Smg. juncto PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Maret 1993 Nomor 2505K/Pdt/1989 Tergugat 2 menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 43 adalahsah, karena Penggugat (dalam perkara tersebut ibunya Penggugat) dalammemperoleh tanah tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukumyang berlaku;9.
    /Pdt.G/1987/PN.Slw. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarangtanggal 28 Februari 1989 Nomor 556/Pdt/1988/PT.Smg. juncto PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Maret 1993 Nomor 2505K/Pdt/1989tidak mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan Tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum,yang merugikan Penggugat, yaitu mengajukan bukti GRONDKAART (petatanah) tahun 1929 yang bukan dibuat tahun 1929 dalam perkarasebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tanggal 05 Mei 1988 Nomor8/Pdt.G/1987/PN.Slw
    Eksepsi obscuur libel1.Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT mendalilkan mengenai alat buktigrondkaart yang telah diterima menjadi alat bukti yang sah di hadapanmajelis hakim Pengadilan Negeri Slawi pemeriksa perkara nomor8/Pdt.G/1987/PN.Slw yang telah berkekuatan hukum tetap.Bahwa PENGGUGAT dalam posita gugatan tidak menjelaskan dasarhukum (rechtsgrond) dan tidak dijelaskan dasar fakta (faitelijke grond) darigugatan yang diajukan PENGGUGAT.Bahwa dalil gugatan seharusnya harus terang dan jelas atau tegas
    Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan mengetahui grondkaartyang diajukan oleh TERGUGAT sebagai salah satu alat bukti yangsah dalam Putusan Nomor 2505 K/Pdt/1989 tanggal 15 Maret 1993 joNomor 556/Pdt/1988/PT.SMG tanggal 28 Februari 1989 jo Nomor8/Pdt.G/1987/PN.Slw tanggal 5 Mei 1988 yang telah berkekuatanhukum tetap (inkracht van gewijsde) patut dipertanyakan karenaPENGGUGAT bukan pihak yang memiliki kKewenangan untukmemeriksa dokumen negara berupa grondkaart dan terhadap dalildalam posita angka 5
    Bahwa grondkaart tahun 1929 telah diterima menjadi alat bukti yangsah dalam Putusan Nomor 2505 K/Pdt/1989 tanggal 15 Maret 1993 joNomor 556/Pdt/1988/PT.SMG tanggal 28 Februari 1989 jo Nomor8/Pdt.G/1987/PN.Slw tanggal 5 Mei 1988 yang telah berkekuatanhukum tetap (inkracht van gewijsde) sehingga telah menjadi satukesatuan dari isi putusan yang memiliki Kekuatan hukum yang samasebagai alat bukti yang sempurna, sehingga gugatan PENGGUGATtidak memiliki dasar hukum (rechtsgrond) dan patut untuk ditolak
Putus : 11-07-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 175/Pid.Sus/2018/PT SMG
Tanggal 11 Juli 2018 — Ahmad Syafuwan Bin Sunardi
2317
  • Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Patitersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapanPanitera Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 21 Juni 2018,sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor8/Akta.Pid.Bd/2018/PN Pti dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum padatanggal 21 Juni 2018, sebagaimana tertera
    didalam AktaPemberitahuan permintaan banding, Nomor 8/Akta Pid.Bd/ 2018/PN Ptioleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Pati ;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Patitersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan bandingdihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 21 Juni2018, sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor8/Akta.Pid.Bd/2018/PN Pti dan permintaan banding tersebut telahHalaman 5 .
    sebagaimana tertera didalam AktaPemberitahuan permintaan banding, Nomor 8/Akta Pid.Bd/ 2018/PN Ptioleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Pati ;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggalPati, 22 Juni 2018 telah mengajukan Memori banding dan telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 22Juni 2018 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada JaksaPenuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2018 sebagaimana terteradidalam Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding Nomor8
Register : 25-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 11-10-2019
Putusan PN SERUI Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Sru
Tanggal 26 September 2019 — Penggugat:
YUSMAN DABRI DABE
Tergugat:
PT. Bank Pembangunan Daerah Papua kantor Cabang Pembantu Urfas
7719
  • Lahir Lapao, 01 April 1964, AgamaIslam, Status Kawin, pekerjaaan Wiraswasta, WargaNegara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Ghoyui,Kelurahan Ghoyui, Kecamatan Urei Faisei, KabupatenWaropen, Provinsi Papua;Menurut surat gugatan dalam perkara Nomor8/Pdt.G/2019/PN Sru, tersebut sebagai.......... PENGGUGAT;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MINA NUMBERI, SH. Advokat /Pengacara, yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Saireri(LBH SAIRERI), JI.
    BankPembangunan Daerah Papua Kantor CabangPembantu Urfas beralamat di Jalan Inpres Urfas,Distrik Urai Faisei, Kabupaten Waropen;Menurut surat gugatan dalam perkara Nomor8/Pdt.G/2019/PN Sru, tersebut sebagai.............. TERGUGAT;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ALEXANDER SIMSON MEBRI, dkkyang merupakan Pegawai pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua diJayapura dan PT.
Register : 27-02-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOYOLALI Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Byl
Tanggal 19 Maret 2020 — Penggugat:
1.Tn. AHMADI
2.Tn. BAMBANG SUTOPO
Tergugat:
Tn. GUNADI BUDI SANTOSO
Turut Tergugat:
Irma Dwi Karnawati, SH
9020
  • Kantor BadanPertanahan Nasional Kabupaten Boyolali, beralamat Jalan AnggrekNo. 1, Madumulyo, Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali,Jawa Tengah ;Selanjutnya akan disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;Telah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Byltanggal 27 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo ;Menimbang, bahwa diluar persidangan pada tanggal 3 Maret 2020Penggugat telah mengajukan surat pencabutan perkara Nomor8
    Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara perdata Nomor8/Pdt.G/2020/PN Byl dari Kuasa Penggugat ;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali untuk mencatatpencabutan perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Byl dalam registerperkara ;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah).Ditetapkan di BoyolallPada tanggal 19 Maret 2020Hakimhakim Anggota Hakim KetuaIMELDA, SH. AGUS DARMANTO, SH., MH.NALFRIJHON, SH.
Register : 20-12-2017 — Putus : 08-03-2018 — Upload : 22-03-2018
Putusan PN SERANG Nomor 931/Pid.B/2017/PN Srg
Tanggal 8 Maret 2018 — Penuntut Umum:
DIRJA, SH.
Terdakwa:
SYARIFUDIN AWAN, S.E BIN ALM. ASRI
130
  • Memperhatikan, Pasal264 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

    M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan terdakwaSYAFRUDINAWAN, S.E.
Register : 21-07-2022 — Putus : 22-09-2022 — Upload : 28-09-2022
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 642/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt
Tanggal 22 September 2022 — Penuntut Umum:
1.VALENT BT. SILANGIT, SH
2.ALIF DARMAWAN MARUSZAMA, SH., MH.
Terdakwa:
PETER JULIANTO BIN WONG FO TJOENG
325
  • Memperhatikan, Pasal114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

    MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa PETER JULIANTO bin WONG FO TJOENGtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukummenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima

Register : 10-02-2016 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN Tpg
Tanggal 26 April 2016 — Cindy Mulia Binti M. Nasir
296
  • Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;1. Menyatakan Terdakwa CINDY MULIA BINTI M. NASIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Telah melakukan permufakatan jahat dengan secara tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan narkotika golongan I;2.
Register : 27-06-2019 — Putus : 22-07-2019 — Upload : 08-09-2021
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Pkb
Tanggal 22 Juli 2019 — Penggugat:
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Unit Betung Kantor Cabang Sekayu
Tergugat:
ERIKA WALBER
4012
  • ./2019/PN Pkb dari Penggugat tersebut di atas adalah tidakbertentangan dengan hukum dan karenanya dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Gugatan Perkara perdata Nomor8/Pdt.G.S./2019/PN Pkbo, maka seluruh biaya yang timbul karena adanyagugatan ini sepatutnya dibebankan kepada Penggugat;Mengingat akan ketentuan perundangundangan yang bersangkutan ;MENETAPKAN: 1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;2.
    Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balaiuntuk mencatat pencabutan Gugatan perkara perdata Nomor8/Pdt.G.S./2019/PN Pkb. ini dalam buku register perkara perdata yangtersedia untuk itu;4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara ini sebesar Rp. 916.000, (Sembilan ratus enam belas riburupiah);Demikian ditetapbkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 oleh DWINOVITA PURBASARI, SH.
Register : 26-04-2019 — Putus : 10-05-2019 — Upload : 13-05-2019
Putusan PT AMBON Nomor 18/PID/2019/PT AMB
Tanggal 10 Mei 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : ELIMANUEL LOLONGAN , SH. MH
Terbanding/Terdakwa : Abdul Hamid Musiin Alias Amin
8824
  • Penuntut Umum Nomor 8/Akta Pid.B/2019/PN Msh, danterhadap permohonan upaya hukum banding tersebut telah diberitahukansecara seksama kepada Terdakwa tanggal 12 April 2019 sebagaimana RelaasPemberitahuan Permintaan Banding Nomor 8/Pid.B/2019/PN Msh ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan upaya hukumbanding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telahmengajukan Memori Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Masohitanggal 11 April 2019 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor8
    /Akta Pid.B/2019/PN Msh, dan terhadap Memori Banding Jaksa/PenuntutUmum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwatanggal12 April 2019 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor8/Pid.B/2019/PN MshHalaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 18/PID/2019/PT AMBMenimbang, bahwa terhadap Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa telahdiberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana masingmasingRelaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas untuk Terdakwa tanggal 12 April2019 Nomor 8/Pid.B
    /2019/PN Msh, kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 22April 2019 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor8/Pid.B/2019/PN Msh,terhitung tanggal 10 April 2019 dalam tenggang waktu7 (tujuh) hari kerja, untuk mempelajari berkas perkara; sebelum berkasperkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon ;Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkatbanding oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telahdiajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syaratsyarat yangditentukan
    kekeliruan dengan tidak menerapkan atau menerapkanperaturan hukum tidak sebagaimana mestinya, Majelis Hakim JudexFactie Pengadilan Tingkat Pertama telah mengesampingkan hukumpembuktian dengan cara tidak memperhatikan secara seksamaadanya kekuatan pembuktian dan alatalat bukti yang diperoleh dalampersidangan ;Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Judex Factie PengadilanTinggi Ambon mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmiPutusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 10 April 2019 Nomor8
Register : 02-10-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 02-01-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 525/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 3 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat III : AHMAD HADI SUYOTO Diwakili Oleh : Sukmawan Ariwibowo, S.H.
Terbanding/Penggugat : RUBOWO
Terbanding/Turut Tergugat I : LUKAS TJAHJADI WIDJAJA,SH.M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat II : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANYUMAS
Turut Terbanding/Tergugat I : EROS RESMIATI
Turut Terbanding/Tergugat II : INA SUMARYANTARI
6252
  • Dari datadata yang ada kami simpulkan PENGGUGAT salah dalam halmenyebutkan obyek perkaranya sehingga gugatan menjadi tidak jelas(ERROR IN OBJECTO);Berdasarkan uraian diatas mohon Majelis Hakim berkenan memberikanputusannya sebagai berikut: Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima; Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini;Membaca, putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor8/Pdt.G/2019/PN Pwt
    Menghukum Turut Tergugat Il untuk memproses peralihan hak yang telahdilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat dan selanjutnya menerbitkansertipikatnya;10.Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yangsampai dengan pengucapan putusan ini sejumlah Rp2.454.000,00 (duajuta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);Membaca, Risalah tanggal 20 Agustus 2019 dan tanggal 23 Agustus2019, perihal Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor8/Pdt.G/2019/PN Pwt tanggal 14 Agustus 2019
    , masingmasing kepada TurutTergugat dan Tergugat yang tidak hadir dipersidangan pada saat putusandibacakan;Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor8/Pdt.G/2019/PN Pwt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto,berisi pada pokoknya bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 KuasaTergugat Ill menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan NegeriPurwokerto Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Pwt tanggal 14 Agustus 2019;Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuatoleh Jurusita
    Putusan Pengadilan Negeri tentang duduk perkara dalam halaman 2 (dua)terjadi kesalahan pemuatan/pengetikan, dalam putusan tersebut tertulissurat gugatan tanggal 18 April 2018 yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 18 April 2018dalam register Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Pwt, seharusnya dalam suratgugatannya tanggal 12 Februari 2018 dalam register perdata nomor8/Pdt.G/2019/PN Pwt;2.
    Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor8/Pdt.G/2019/PN Pwt tanggal 14 Agustus 2019 yang dimohonkanbanding;3.
Register : 07-06-2017 — Putus : 21-08-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 131/PID.B/2017/PT.PBR.
Tanggal 21 Agustus 2017 — H. ZAILANI SIANTURI.
5832
  • Memperhatikan pasal 378 dan pasal 372 KUHPidanadan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;M E N G A D I L I ; Menerima Permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 535/Pid.B/2016/PN.Rhl,tanggal 4 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut; M E N G A D I L I S E N D I R I1.
Register : 04-01-2022 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 13-01-2022
Putusan PA TILAMUTA Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Tlm
Tanggal 13 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
3113
  • Membebankan biaya perkara ini Sesuai peraturan yang berlaku;Subsider:Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya ( exaequo etbono);Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan, Penggugat telahhadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pulamenghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas penggilan Nomor8/Pdt.G/2022/PA Tlm pada tanggal 06 Januari 2022.
    Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor8/Pdt.G/2022/PA.Tlm dari Penggugat;2.
Register : 16-02-2021 — Putus : 10-03-2021 — Upload : 10-03-2021
Putusan PTUN PADANG Nomor 8/G/2021/PTUN.PDG
Tanggal 10 Maret 2021 — Penggugat:
YUHENDRI Bin Mukhtar
Tergugat:
Wali Nagari Simarasok
15446
  • Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor8/PENMH/2021/PTUN.PDG, tanggal 18 Februari 2021, tentangPenunjukan Majelis Hakim;Penetapan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PDGHalaman 13. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara PadangNomor 8/PENPPJS/2021/PTUN.PDG, tanggal 18 Februari 2021 tentangPenunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 8/PENPP/2021/PTUN.PDG,tanggal, 22 Februari 2021 tentang Pemeriksaan Persiapan;5.
    Berkas perkara beserta lampirannya;Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dengan Gugatan tanggal 15Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraPadang pada tanggal 16 Februari 2021 dengan register Nomor8/G/2021/PTUN.PDG, yang pada intinya meminta kepada Pengadilan untukmenyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Wali Nagari Simarosok No.101 Tahun 2020 tanggal 23 November 2020 Tentang Pemberhentian Penggugatsebagai Wali Jorong Koto Tuo;Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut
Register : 02-03-2020 — Putus : 09-03-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 4/PID.SUS-Anak/2020/PT MKS
Tanggal 9 Maret 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : Juandarita Rachman, S.H.
Terbanding/Anak Berhadapan dengan Hukum : MUH.IRFAN ALIAS KANCIL BIN KAMARUDDIN DG TAWANG
3715
  • Abdul Halil, SH, para Advokat dariPerhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI),yang beralamat di jalan Topaz Raya, Kompleks Ruko Zamrud Blok B/16Makassar, Sulawesi Selatan berdasarkan Penepatan Hakim Nomor8/Pid.Sus.
    meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakankepadanya dalam dakwaan primair dan pertimbangan hukum Hakimtingkat pertama tresebut diambil alin serta dijadikan sebagaipertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara inidalam tingkat banding, demikian juga mengenai lamanya pidana yangdijatunkan terhadap Anak dipandang sudah cukup adil, sehingga setelahmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yangmeringankan, maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor8
    Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor8/Pid.SusAnak/2020/PN.Sgm, tanggal 13 Februari 2020 yangdimintakan banding tersebut,3. Membebankan biaya perkara kepada anak dalam kedua tingkat perdilanyang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,(dua ribu lima ratusrupiah)Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakanterbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 olehH. AHMAD GAFFAR, SH., MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar,dibantu H. AKHMAD,SH.
Register : 01-10-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN BATULICIN Nomor 127/Pdt.P/2019/PN Bln
Tanggal 15 Oktober 2019 — Pemohon:
HJ. ARBAYAH
3916
  • Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau Buku Nikah, Ijazah atauSurat Baptis;Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yangmemperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataanuntuk memilih kewarganegaraan sesuai ketentuan peraturanperundangundangan;Surat Penetapan Ganti Nama dari Pejabat yang berwenang bagiyang mengganti nama;Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8
    yang di keluarkanKepala Kantor Imigrasi Kotabaru tertanggal 5 September 2014,dengan No Paspor A 8149993 ;Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8
    beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untukkepentingan Pemohon maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepadaPemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8
Putus : 05-02-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 K/Pdt/2020
Tanggal 5 Februari 2020 — EVY LUSIA EKAWATI, S.H., M.H., dkk VS SRIWATI, dkk
14282 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;Bahwa kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan olehPengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor8/PDT/2019/PT KDI., tanggal 24 April 2019:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Mei 2019 kemudianterhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2018 diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2019
    Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor8/PDT/2019/PT KDI., tanggal 24 April 2019, yang dimohonkan kasasitersebut;Mengadili sendiri:Halaman 6 dari 10 hal. Put.
    PALU tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor8/Pdt/2019/PT KDI., tanggal 24 April 2019 yang menguatkan PutusanPengadilan Negeri Kendari Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Kdi., tanggal5 November 2018:MENGADILI SENDIRI:Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt/2020Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.