Kepala Dinas Perhubungan Dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta >< PT Ifani Dewi,Cs

Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pengadaan Bus BuswayPaket IV (Single Bus) Tahun Anggaran 2013 Dinas Perhubungan ProvinsiDKI Jakarta yang merupakan bagian dari Pelawan dengan Terlawan telahmelakukan perjanjian/ kontrak Pengadaan Single Bus Paket VV Nomor 993/1.811.125 tanggal 22 Juli 2013.2.

Drajad Adhyaksa, MT selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Provinsi DKI JakartaTahun Anggaran 2013 dalam Kegiatan Pengadaan Busway Articulated,Pengadaan Bus Single dan Pengadaan Bus Sedang pada DinasPerhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013.7.

Agus Sudiarso selaku Direktur Utama PT IfaniDewi in casu Terlawan sebagai tersangka dengan dugaan tindakpidana korupsi dalam pengadaan armada bus busway danpengadaan bus untuk peremajaan angkutan umum regular padaDinas Perhubungan Provinsi DK!

Drajad Adhyaksa, MT selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Provinsi DKIJakarta Tahun Anggaran 2013 dalam kegiatan pengadaanbusway articulated, pengadaan bus single dan pengadaan bussedang pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta TahunAnggaran 2013. Penjelasan:Kedua dokumen ini jelas juga tidak memenuhi poin b Pasal 70UUAAPS di atas karena :# sebagaimana dokumen Surat Perintah Penyidikan yangmenetapkan Sdr.

Drajad Adhyaksa,MT, diberi tanda P5d6.1.Surat Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKIJakarta kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata UsahaNegara tanggal 16 Februari 2015 Nomor: 914/075.51 Hal:Permohonan Pendapat Hukum, diberitanda P6a;6.2.Surat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara kepadaKepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakartatanggal 20 April 2015 Nomor: B103/G/Gp. 1/04/2015 Perihal: PendapatHukum, diberitanda P6bMenimbang bahwa dipersidangan Pelawan

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN UDARA REPUBLIK INDONESIA, cq DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, cq KEPALA DINAS PERHUBUNGAN UDARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI SAMARINDA, cq DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA BANDAR UDARA KLAS I KHUSUS JUWATA TARAKAN, 2. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI SAMARINDA, cq PEMERINTAH KOTA TARAKAN

., dankawankawan, Para Advokat, berkantor di Jalan JenderalSudirman, Markoni Atas, RT 46 Nomor 30, Balikpapan,Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 12 Januari 2015;Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu ParaPemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding;Lawan:KEMENTERIAN PERHUBUNGAN UDARA REPUBLIKINDONESIA, cq DIREKTORAT JENDERALPERHUBUNGAN UDARA, cq KEPALA DINASPERHUBUNGAN UDARA PROVINSI KALIMANTANTIMUR DI SAMARINDA, cq DIREKTORAT JENDERALPERHUBUNGAN UDARA BANDAR UDARA KLAS KHUSUS

Nomor 129 PK/Pdt/2016pertemuan maupun diruang kerja Kepala Bandara Udara Klas 1 JuwataTarakan (bapak Husni Djau) yang pada intinya pihak Tergugat Ilmenyatakan tidak bertanggung jawab terhadap lahan Para Penggugatyang diambil alih oleh Tergugat , semuanya menjadi tanggung jawabTergugat dan bukan Tergugat II;Bahwa kemudian berdasarkan informasi yang Para Penggugat peroleh dariDirektorat Jenderal Perhubungan Udara di Jakarta ketika Para Penggugatmengajukan usulan ganti rugi lahan Para Penggugat yang

telah diambil aliholeh pihak Tergugat I, dan pada saat itu kami didampingi oleh KepalaBandara Klas Khusus Juwata Tarakan (bapak Husni Djau), pihakDirektorat Perhubungan Udara (Tergugat ) mengatakan bahwa lahanlahanyang telah diambil alih oleh pihak Bandara Klas Khusus Juwata Tarakanmerupakan lahan yang telah dibebaskan atau diganti rugikan kepadaseluruh masyarakat yang mempunyai lahan di sekitar Bandara Udara Klas Khusus Juwata Tarakan melalui Tergugat II (Pemkot Tarakan) dengan nilaiganti rugi

Untuk itu, kami berpendapat gugatan yang diajukan Penggugat tidakdapat diterima karena telah da/uwarsa pengajuannya;Eksepsi Tergugat II:Perihal kompetensi pengadilan/kewenangan mengadili;deBahwa pemegang hak atas tanah dalam perkara a quo berdasar SertifikatNomor 174 dan 175 tanggal 5121994 yang dibuat dan dikeluarkan olehBadan Pertanahan Nasional adalah Departemen Perhubungan RI, yangpenguasaannya diserahkan kepada Bandar Udara Klas Khusus JuwataTarakan.

Hal ini menunjukkan suatu kekeliruanyang dapat dikategorikan sebagai kesengajaan untuk maksud dantujuan tertentu yang melawan kelaziman suatu arti dan nilai suatupembuktian dalam pemeriksaan hukum perkara perdata;Kecurigaan yang logis dapat juga dikemukakan bahwa dalamperkara perdata antara masyarakat pemilik lahan garapan denganbandara dalam hal ini Dinas Perhubungan yaitu Perkara Nomor11/Pdt.G/1995/PN Trk tanggal 17 Juli 1995, nyatanyata dalamperkara a quo, Dinas Perhubungan nyata kalah dalam perkaradimana

CQ.MENTERI PERHUBUNGAN RI.CQ. DIRJEND.PERHUBUNGAN LAUT RI.; HI. MOH. THAHIR HI. MOH. THAHA

SAHAT, SH.MH, Kepala Sub Bagian Bantuan HukumSekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ;2. M. ISRAYADI, SH.MH, Pelaksana Bagian Hukum SekretariatDirektorat Jenderal Perhubungan Laut ;keduanya berkantor di Jalan Merdeka Barat No. 8 JakartaPusat;3. ABD. FAISAL AB. PONTOH, SE, Kepala Kantor PelabuhanOgoamas ;berkantor di Jalan Pelabuhan No. 7 Ogoamas KabupatenDonggala, Sulawesi Tenggara ;4.

NURDIANSYAH, SH, Pelaksana Bagian Hukum SekretariatDirektorat Jenderal Perhubungan Laut ;Berkantor di Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 JakartaPusat;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II / Pembanding ;melawan:Hi. MOH. THAHIR Hi. MOH. THAHA, bertempat tinggal di JalanLenju RT. 01, Kecamatan Sojol, Desa Lenju ;Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding ;dan:1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA / PRESIDENREPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR SULAWESITENGAH CQ.

Thaha ;Bahwa pada akhir tahun 1994 sebagian tanah tersebut yaitu seluaskurang lebih 65 x 53 M2 = 3.445 M2 telah dikuasai dan dijadikan lokasipelabuhan (operasional pelabuhan Ogoamas) oleh Direktur JenderalPerhubungan RI (Tergugat Il) melalui Kantor Wilayah Perhubungan PropinsiSulawesi Tengah pada waktu itu dengan batasbatas sebagaimana teruraidalam surat gugatan ;Bahwa penguasaan Tergugat Il atas tanah milik Penggugattersebut yangkini pengelolaannya telah diserahkan kepada Tergugat adalah merupakanperbuatan

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIA CQ.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT REPUBLIKINDONESIA tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 48 Tahun 2009 danUndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang No 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan

Ondo Ebenezer H.P
Tergugat:
Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Menerima permohonan banding dari Pemohon KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI PROVINSI DKI JAKARTA tersebut;

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI PROVINSI DKI JAKARTA VS 1. PT IFANI DEWI, DK

PUTUSANNomor 266 B/Pdt.SusArbt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus arbitrase dalam tingkat banding telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASIPROVINS DKI JAKARTA, yang diwakili Kepala DinasPerhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus lbukotaJakarta Dr. Ir.

Setiyo Tuhu, SE, MMTr selaku Ketua PanitiaPengadaan Barang/Jasa Bidang Kontruksi Dinas Perhubungan ProvinsiDKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 dalam Kegiatan Pengadaan BuswayArticulated, Pengadaan Bus Medium dan Pengadaan Bus Sedang padaDinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;c. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 101/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Maret2015 dengan Terdakwa Sdr. R.

Efani Dewi in casu Terbanding sebagal Tersangkadengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Armada BusBusway dan Pengadaan Bus Untuk Peremajaan Angkutan Umum Regulerpada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;b. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Maret2015 dengan Terdakwa Sdr. Setiyo Tuhu, S.E.

Drajad Adhyaksa, MT., selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Provinsi DKI JakartaTahun Anggaran 2013 dalam Kegiatan Pengadaan Busway Articulated,Pengadaan Bus Single dan Pengadaan Bus Sedang pada DinasPerhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 266 B/Padt.SusArbt/20164.

Drajad Adhyaksa, MI selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pengadaan Bus Busway Paket V(Articulated Bus) Tahun Anggaran 2013 Dinas Perhubungan Provinsi DKIJakarta, yang menandatangani perjanjian/kontrak Pengadaan ArticulatedHalaman 18 dari 23 hal. Put.

Pembanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Perhubungan, Cq Gubernur Sulawesi Utara Cq Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Provinsi Sulawesi Utara, Dkk
Terbanding/Penggugat : MARIA NELLIE AWUY SUMAKUL

Republik Indonesia cq DirektoratJendral Perhubungan Udara seluas 459.100 m2 bukti (T II1), (li) sertipikathak pakai No 2 tahun 1981 Desa Mapanget Kec Dimembe Atas namapemegang hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia cq DirektoratJendral Perhubungan Udara seluas 486.150 m2 Bukti (T II 2) dan (ili)sertipikat hak pakai No 1 tahun 1981 Desa Mapanget Barat Kec Dimembeatas nama pemegang hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia cqDirektorat Jendral Perhubungan Udara seluas 912.800 m2 Bukti (

Dalamhal ini, kedudukan Departemen Perhubungan Republik Indonesia cq.Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah sebagai pihak yangmembebaskan tanah negara karena Departemen Perhubungan RepublikIndonesia cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah melakukanpembayaran kepada pihakpihak yang berhak dan memiliki tanah. Hal inisesuai dengan keterangan saksi Sdr. Simon Albert Max Sendow dan saksiSdr.

Jendral Perhubungan Udara seluas 912.800 m2 Bukti (T II3);b.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara(Tergugat 1). Artinya bila benar Departement Perhubungan c.q DirektoratJenderal Perhubungan Udara (Tergugat 1) ada memiliki documen yangberkaitan dengan proses pembebasan dan peralihan hak atas tanah objeksengketa tersebut, maka sudah sewajarnya bila Departemen Perhubungan c.qDirektorat Jenderal Perhubungan Udara (Tergugat !)

KEMENTERIANPERHUBUNGAN Cq. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGANUDARA Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJABANDAR UDARA MEDAN BARU VS PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk., DK

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJABANDAR UDARA MEDAN BARU, dahulu berkedudukan di KomplekProyek Pembangunan Bandar Udara Medan Baru, Desa Kualanamu,Pasar VI, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, SumateraUtara, sekarang berkedudukan di Gedung Karsa Lantai 5 KementrianPerhubungan, Jalan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta, diwakili olehDirektur Jenderal Perhubungan Udara dalam hal ini memberi kuasakepada Israfulhayat, S.H., dan kawankawan, Kepala Bagian Hukum danHumas, Kasubag Bagian Hukum dan

Nomor 3330 K/Pdt/201511.12.13.14.diusulkan oleh Penggugat (Bukti P 5);Bahwa terhadap permohonan Penggugat kepada Tergugat agar KementerianPerhubungan/Direktur Jenderal Perhubungan Udara dapat menetapkan DaftarKoefisien Komponen Pekerjaan dalam Proyek Aeronautical, maka melalui suratnomor: 324/P.105/BUMB/KONT/IV/2013, tanggal 15 April 2013 (Bukti P6),Tergugat telah menyampaikan kepada Penggugat bahwa KementerianPerhubungan/Direktur Jenderal Perhubungan Udara telah memberikanpersetujuan koefisien komponen

Jika indeks harga tidakdimuat dalam penerbitan BPS, maka digunakanindeks harga yang disiapkan oleh DirektoratJenderal Perhubungan Udara;33.6.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Ca.DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Cq.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Cq. DIREKTORATJENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Cg. PEJABAT PEMBUATKOMITMEN SATUAN KERJA BANDAR UDARA MEDAN BARU, tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan S.H., S.IP.

MENTERI PERHUBUNGAN RI Cq. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT Cq. ADMINISTRATOR PELABUHAN DUMAI, PEMERINTAH RI Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN KOTA DUMAI,

MENTERI PERHUBUNGAN RI Cq.DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT Cq.ADMINISTRATOR PELABUHAN DUMAI, beralamat diJalan Yos Sudarso No.9 Dumai, dalam hal ini diwakili olehkuasanya :1. SAHAT, SH., 2. M. ISRAYADI, SH., 3. BASYIRUDDIN.,4. H. HAMUDI YUNUS, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 15 Januari 2009,Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding ;dan:PEMERINTAH RI Cq. BADAN PERT ANAHAN NASIONALCq.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DANINFORMATIKA KABUPATEN SERUYAN, dk VS PT. SWA KARYA JAYA

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DANINFORMATIKA KABUPATEN SERUYAN, berkedudukan diJalan AIS. Nasution Kuala Pembuang;2. BUPATI SERUYAN, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor1 Kuala Pembuang, dalam hal ini Keduanya memberi kuasakepada Djasmaniar, S.H.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KabupatenSeruyan;b. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KabupatenSeruyan;Perihal Perintan Melaksanakan Prosedure Pembayaran Klaim PT.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KabupatenSeruyan;b. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KabupatenSeruyan;Perihal Perintah Melaksanakan Prosedure Pembayaran Klaim PT.

Darwan Ali) terhadap konsep eksepsi awal, pencabutanbanding dan upaya gugatan balik (rekovensi) atas klaim yang sudahterbayarkan sebesar Rp12.000.000.000,00;Tergugat (Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan InformatikaKabupaten Seruyan) mendapat intervensi dari Bupati Kabupaten Seruyan(Tergugat II/H.M.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DANINFORMATIKA KABUPATEN SERUYAN dan 2. BUPATI SERUYANtersebut;2.

Ondo Ebenezer H.P
Terbanding/Tergugat : Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

,M.H, Advokatberalamat di Jalan Proklamasi Gang Mesjid Nomor 40RT.003, RW.010 Kelurahan Karawaci, Kecamatan CimonenCimone, Tangerang, Banten, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 26 April 2019, selanjutnya disebut sebagai :PEMBANDING semula PENGGUGAT;melawan:DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA, Beralamat di KompleksDinas Teknis Jatibaru, Jalan Taman Jatibaru Nomor 1Cideng Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili olehKepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta : SafriLiputo, memberikan

Total kerugian sebesarRp. 501.130.000, (lima ratus satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);TERGUGAT dengan kewenangannya sesuai Peratuan Gubernur nomor 270tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan ProvinsiDKI Jakarta, bertanggung jawab penuh dalam penegakan hukum yang ada didalam pasal 64 Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2012 tentang Perparkirandan pasal 62 jo pasal 64 Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2014 tentangTransportasi.

Kota Administrasi Jakarta Timur Unit Derek Bus Sekolah(Zona B) dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengawasan danPengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Umum/Barang di Wilayah JakartaTimur berdasarkan Surat Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota AdministrasiJakarta Timur Nomor 2184/1.811.22 tanggal 29 Maret 2019 tentangPelaksanaan Tugas dan Pembagian Zona Wilayah Pada Pengawasan danPengendalian Lalu Lintas Oleh Unit Derek Suku Dinas Perhubungan KotaAdministrasi Jakarta Timur;Bahwa Petugas Seksi Pengendalian

Kota Administrasi Jakarta Timurmenugaskan Petugas Seksi Pengendalian dan Operasional (Dal Ops) SukuDinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur Unit Derek Bus Sekolah(Zona B) melakukan operasi penertiban parkir liar/poenderekan di wilayahzona B berdasarkan Surat Kepala Suku Dinas Perhubungan KotaAdministrasi Jakarta Timur Nomor 2184/1.811.22 tanggal 29 Maret 2019tentang Pelaksanaan Tugas dan Pembagian Zona Wilayah PadaPengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Oleh Unit Derek Suku DinasPerhubungan

No. 11/ Pdt/2020/PT.DKI19.20.21.22.menyerahkan kembali Kendaraan Daihatsu Xenia B 1283 FRV kepadaPenggugat dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugattelah selesai;Bahwa selanjutnya Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota AdministrasiJakarta Timur mengeluarkan Surat Nomor 7209/073.554 tanggal 7 Mei 2019Hal Pengeluaran Kendaraan yang ditujukan kepada Koordinator PenderekanSuku Dinas Perhubungan Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;Bahwa berdasarkan penjelasanpenjelasan tersebut di atas, terbuktiTergugat

Penggugat:
Frans Ariatna
Tergugat:
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN GRESIK

NURUL ) adalah selaku pelaksanadalam pekerjaan pemungutan Retribusi parkir di Tepi jalan umum yangsudah berjalan beberapa tahun dan setidak tidaknya atas dasar perjanjianKerjasama yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresikdengan Penggugat sebagaimana ternyata tertuang dalam Surat PerjanjianNo : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, dan 10 tahun 2010 tanggal 6 januari2010 berikut sebagian diperpanjang terhadap pelaksanaannya untuk tahun2011 yang telah dibuat, dituangkan dan ditandatangani

Bahwa Tergugat ( Kepala Dinas Perhubungan ) telah memanggil Penggugatsecara mendadak pada tanggal 11 juli 2011 di kantor Dinas Perhubungan yangpada saat itu penggugat dalam keadaan kurang sehat dan merasa tertekandipaksa untuk menandatangani Surat Perjanjian bernomor : 56, 57, 58, 59, 60,61, 62 dan 63 tahun 2011 tentang Kerjasama Dalam Pemungutan RetribusiTempat Khusus Parkir yang nilai hasil pekerjaan mencapai Rp.1.543.500.000, ( satu milyart limaratus empatpuluh tiga juta limaratus riburupiah )

Menteri Perhubungan Republik Indonesia, di Jakarta, cq Dirjen Perhubungan Udara di Jakarta, cq Kepala Bandara Betoambari Baubau, - 2. Bupati Kabupaten Buton, DKK

Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 03/Katobengke, luas 524.131 m2, atasnama Depatemen Perhubungan Rl/Tergugat , tanggal 18 September 1996, GSNo : 2144 tahun 1996 tanggal 7 Agustus 1996, adalah tidak mempunyai kekuatanmengikat terhadap tanah obyek perkara a quo yang luas keseluruhannya sekitar45.770. m2 ;6.

BauMaret 1978 tentang pernyataan penyerahan Lokasi lapangan Terbang PerintisBetoambari secara rela dan mengihlaskan;e Surat penyerahan hak kepemilikan tanah lokasi Lapangan Terbang Perintisdari Pemda =Tk.ll Buton kepada Dirjen Perhubungan Udara No.WP.IV/57/4/8/663/PPIN tanggal 7 Agustus tahun 1978;e Surat Keputusan Pemerintah Dati Il Buton No.82/KDR/78 tanggal 7 Nopember1978 tentang penyerahan hak milik tanah Lokasi Lapangan Terbang perintisBetoambari kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

, hingga saat ini dimiliki dandikuasai oleh Kementerian Perhubungan, tetapi Penggugat malah meminta gantirugi kepada Pemerintah Kota Baubau.Hal ini sangat tidak berdasar dan membuat gugatan cacat formil dan materil;Selain itu, karena Penggugat menginginkan agar Tergugat Ill yang membayarganti rugi, sementara semua hal yang menyangkut eksistensi tanah objeksengketa yang saat ini menjadi milik Kementerian Perhubungan, justru tidak adasangkut pautnya dengan Pemerintah Kota Baubau.

menginginkan agar Tergugat Ill yang membayar ganti rugi, sementarasemua hal yang menyangkut eksistensi tanah objek sengketa yang saat inimenjadi milik Kementerian Perhubungan, justru tidak ada sangkut pautnya denganPemerintah Kota Baubau.

Saksi kenalTergugat Il, Tergugat Ill dan turut Tergugat, namun tidak ada hubungankeluarga maupun pekerjaan;Bahwa Saksi pernah bekerja di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Butondan pensiun tahun 2016;Bahwa pada tahun 1996 Saksi bersama tim dari Badan PertanahanKabupaten Buton sebanyak 5 (lima) orang pernah melakukan pengukurantanah bandara untuk pembuatan sertifikat;Bahwa adapun yang mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikattersebut adalah Departemen Perhubungan;Bahwa saat itu Departemen Perhubungan

1.SUHARTO2.YAYAN;KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KAPUAS, KALIMANTAN TENGAH

RT.V Kelurahan Murung Keramat, Kuala Kapuas, KecamatanSelat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, pekerjaan Swasta,selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II / PEMBANDING II;MELAWANKEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKABUPATEN KAPUAS, KALIMANTAN TENGAH, berkedudukandi Jalan Pemuda Km.3 Kode Pos 73516 Kuala Kapuas, KalimantanTengah; Dalam hal init = memberikan kuasa kepadaHal.1 dari 10 hal. Put.

Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Kapuas; 4 Jainudin, S.E., Jabatan Kabid Perhubungan Laut, Sungai danPenyeberangan Dishubkominfo Kabupaten Kapuas; 5 Masturi, A.Md., Jabatan Pelaks.

Tanggal 26 Februari 2013; 2 Memerintahkan kepada tergugat atau kepada Dinas Perhubungan danInformatika Kabupaten Kapuas, untuk mencabut alat bukti PI10 danPIl14 atau T.19 atau IZIN TRAYEK perpanjangan No. 551/311/89/Dishubkominfo/2012, tanggal 12 Juli 2012 tersebut; 3 Membebankan biaya perkara kepada terbanding; DanApabila majelis hakim tinggi pengadilan tata usaha negara berpendapat lainmohon memberikan putusan yang seadiladilnya; Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat/Terbanding menyerahkanKontra

Februari2013 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan dan beritaacara pemeriksaan persidangan, berpendapat bahwa pertimbanganpertimbanganhukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraPalangkaraya dalam menjatuhkan putusannya tersebut sudah tepat dan benardengan mempertimbangkan bahwa Penerbitan Surat Izin Trayek No : 551.311/89/Dishubkominfo/2012 tanggal 12 Juli 2012 Tentang Surat Izin Trayek AngkutanPenumpang/ Kendaraan, nama pemilik IWAN, oleh Kepala Dinas Perhubungan

Penggugat:
INDONESIA SARANA SERVIS - KSO
Tergugat:
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO

GRAHA TEHNIK
Tergugat:
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Penggugat:
Christiana Istini
Tergugat:
1.PT.Putera Mulya Sejahtera
2.Kurnia Lesani Adnan
3.Merry Angesti
4.Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARATKEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, alamatHalaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 641/Pdt.G/2021/PN Jkt UtrGedung Karya Jalan Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta 10110,selanjutnya disebut Turut Tergugat III;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 641/Pdt.G/2021/PN Jkt Utr, tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 641/Pdt.G/2021/PN Jkt Utr, tanggal26

Pemohon:
KEMENTRIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
Termohon:
PT. UPAYA KARSA MANDIRI

Jkt.Sel.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKami Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ; Membaca Surat Permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJakarta Selatan pada tanggal : 23 Februari 2021 dibawah Register Nomor144/Pdt.P/2021/PN.Jak.Sel. dalam perkara permohonan atas nama : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN, yangberkantor di Jalan Jend Gatot Subroto Kav.72, Kel.

Menerima permohonan banding dari Pemohon KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI PROVINSI DKI JAKARTA tersebut;

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI PROVINSI DKI JAKARTA VS 1. PT IFANI DEWI, DK

PUTUSANNomor 265 B/Pdt.SusArbt/2016DEMI KEADILA BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalamperkara antara:KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASIPROVINSI DKI JAKARTA, yang diwakili oleh Kepala DinasPerhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus lbukotaJakarta, Dr. Ir.

., selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Provinsi DKI JakartaTahun Anggaran 2013 dalam Kegiatan Pengadaan Busway Articulated,Pengadaan Bus Single dan Pengadaan Bus Sedang pada DinasPerhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;7.

Setiyo Tuhu, S.E., M.M.Tr., selakuKetua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa terbukti secara bersamasamamelakukan tindak pidana korupsi pada Proyek Pengadaan Bus BuswayPaket IV (Single Bus) Tahun Anggaran 2013 di Dinas Perhubungan ProvinsiDKI Jakarta;Bahwa oleh karena Sdr.

., juga selaku KetuaPanitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Proyek Pengadaan Bus BuswayPaket IV (Single Bus) Tahun Anggaran 2013 Dinas Perhubungan ProvinsiDKI Jakarta, telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsiHalaman 7 dari 24 hal. Put.

., selaku Ketua PanitiaPengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi Dinas Perhubungan ProvinsiDKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 dalam Kegiatan Pengadaan BuswayArticulated, Pengadaan Bus Single dan Pengadaan Bus Sedang padaDinas Perhubungan Provinsi DK! Jakarta Tahun Anggaran 2013;c. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 101/Pid.Sus/TPK/2014/PN Jkt. Pst. tanggal 6 Maret2015 dengan Terdakwa Sdr. R.

berbunyi sebagai berikut :-------------------------------------------------------------------