Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor8/Pdt.G/2021/PN.Tjk. tanggal 17 Juni 2021 ;Menimbang, bahwa dari alasanalasan kontra memori banding yangdiajukan Kuasa Terbanding/semula Tergugat pada pokoknya memohon kepadaPengadilan Tinggi Tanjungkarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA TanjungkarangNomor Register : 8/Pdt.G/2021/PN Tjk tanggal 17 Juni 2021 ;2.

2021/PT TJK.Menimbang, bahwa oleh karena alasan banding Pembanding/semulaPenggugat di dalam Memori Bandingnya, serta Kontra Memori Banding dariTerbanding/semula Tergugat tidak ada hal hal yang baru yang dapatmelemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut,karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh MajelisHakim Tingkat Pertama;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaputusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 17 Juni 2021 Nomor8

bersangkutan berikutturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri SambasNomor 8/Pid.C/2018/PN Sbs tertanggal 24 Januari 2018 dalam perkaraTerdakwa tersebut diatas;Menimbang bahwa Terdakwa diajukan di persidangan PengadilanNegeri Sambas oleh Penyidik Kepolisian Sektor Selakau, dimana dalamcatatan dakwaan yang diajukan Penyidik di persidangan, Terdakwa didakwamelanggar Pasal 364 KUHP;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sambas memutuskanperkara ini melalui putusannya tertanggal 24 Januari 2018 Nomor8

Nomor8/Pid.C/2018/PN.Sbs yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan NegeriSambas dan Penasihat Hukum Terdakwa;Menimbang, bahwa perihal adanya Pengajuan memori bandingtersebut telah diberitahukan kepada Penyidik maupun kepada PenuntutUmum masingmasing pada tanggal 6 Februari 2018, sebagaimana ternyatadari :1) Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor1/Akta.Pid/2018/PN.Sbs Jo.

Nomor8/Pid.C/2018/PN.Sbs tertanggal 6 Februari 2018 yang ditandatanganioleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sambas dan PenuntutUmum;Menimbang, bahwa Penyidik/ Terbanding, mengajukan kontra memoribanding tertanggal 8 Februari 2018 dan diterima di Pengadilan NegeriSambas pada tanggal 9 Februari 2018, sebagaimana ternyata dari aktatanda terima kontra memori banding tertanggal 9 Faruari 2018 Nomor :Halaman 3 dari 8 Halaman Perkara Nomor 26/PID/2018/PT PTK1/Akta.Pid/2018/PN.Sbs Jo.

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sgtamaka perkara a quo termasuk dalam kompetensi absolut (attributie vanrechtsmatch) Peradila Agama;Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikahpara Pemohon telah diumumkan melalui surat pengumuman dengan Nomor8/Pdt.P/2020/PA.Sgta tanggal 08 Januari 2021 pada papan pengumumanPengadilan Agama Sangatta selama 14 hari sebelum perkara a quodisidangkan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung NomorKMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman

pihak lain yang menentang atau mengajukan keberatan ataspermohonan Pengesahan/Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, oleh karena ituMajelis Hakim berpendapat perkara a quo dapat diperiksa lebih lanjut;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanternyata Pemohon dan Pemohon Il tidak datang menghadap di mukapersidangan secara pribadi dan tidak pula menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya lalu Ketua Majelis memeriksaSurat/relaas panggilan Pemohon 1 dan Pemohon Il Nomor8

Nomor 11 Tahun 2007 tentang PencatatanNikah, disebutkan Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupunwali harus berdasarkan kepada Putusan Pengadilan pada wilayah yangbersangkutan;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikahnya adalah bahwaPemohon pada tanggal 04 Nopember 1965 menikah dengan seorang lakilakibernama XXXX, dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah dengan Nomor8/956/1965, yang dikelurkan oleh KUA Kecamatan Sawahan

Nomor 11 Tahun2007, permohonan Pemohon tentang perubahan biodata tentang namaPemohon sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor8/956/1965 tanggal 04 Nopember 1965, patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohontersebut, maka Majelis Hakim menetapkan menurut hukum bahwa namaPemohon yang tertulis/tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 8/956/1965tanggal 04 Nopember 1965 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya

, dari XXXX, menjadi XXXX;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan biodata dimaksud adalahperubahan nama Pemohon berkaitan dengan biodata pernikahansebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, dengan Nomor8/956/1965 tanggal 04 Nopember 1965, maka sesuai dengan ketentuan pasal34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI.

Penetapan Nomor 8/PdtPlw/2015/PN.Kdl.ac Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendaltertanggal 19 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmengadili perkara ini; a Setelah membaca Surat Permohonan dari Pelawan tertanggal20 April 2015 tentang pencabutan perkara Nomor8/Pdt/Plw/2015/PN.Kdl;ac Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Pelawan tentang pencabutan perkara a quo, dan oleh karena Para Terlawanbelum menyampaikan jawaban atas surat perlawanan Pelawan, makaMajelis berpendapat

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendal untukmencatat tentang pencabutan perkara Nomor8/Pdt/Plw/2015/PN.Kdl. dalam register perkara perdata yang sedangberjalan; 4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hinggasaatini ditaksir sejumlah Rp. 534.000, (Lima ratus tiga puluhempat ribu rupiah); Hal. 6 dari7 hal.

agama Islam, pendidikan S1, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Yos sudarso,RT 001, Kelurahan Wagom Utara, Kecamatan Pariwari, Kab.Fak Fak, selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Penggugat.DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Januari2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada hariRabu tanggal 19 Januari 2022 dengan register perkara Nomor8

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor8/Pdt.G/2022/PA.Ff. dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).Hal. 5 dari 7 Hal. Pentp..

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentangPeradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PUTRI ALIAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Abdul Halil, SH, para Advokat dariPerhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI),yang beralamat di jalan Topaz Raya, Kompleks Ruko Zamrud Blok B/16Makassar, Sulawesi Selatan berdasarkan Penepatan Hakim Nomor8/Pid.Sus.

meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakankepadanya dalam dakwaan primair dan pertimbangan hukum Hakimtingkat pertama tresebut diambil alin serta dijadikan sebagaipertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara inidalam tingkat banding, demikian juga mengenai lamanya pidana yangdijatunkan terhadap Anak dipandang sudah cukup adil, sehingga setelahmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yangmeringankan, maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor8

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor8/Pid.SusAnak/2020/PN.Sgm, tanggal 13 Februari 2020 yangdimintakan banding tersebut,3. Membebankan biaya perkara kepada anak dalam kedua tingkat perdilanyang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,(dua ribu lima ratusrupiah)Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakanterbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 olehH. AHMAD GAFFAR, SH., MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar,dibantu H. AKHMAD,SH.

Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor,disebutkan bahwa : Dalam hal terjadi perubahan data pemegang pasporbiasa yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat, Pemohon dapatmengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada KepalaKantor Imigrasi / Pejabat Imigrasi.

orang tuanya dalam hal ini ayah kandungnya yaitu Pemohonberhak mewakili Sang anak di depan persidangan;Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

tersebut di atas beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor,Halaman 6 dari 9 penetapan perdata nomor 139/Pdt.P/2019/PN Bin.disebutkan bahwa : Dalam hal terjadi perubahan data pemegang pasporbiasa yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat, Pemohon dapatmengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada KepalaKantor

6310091703120314, Kutipan Akta Kelahiran Nomor6310LT211020190022 dan Kutipan Akta Nikah Nomor145/30/III/2001;Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untukkepentingan Pemohon maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepadaPemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

Surat Penetapan Ganti Nama dari Pejabat yang berwenangbagi yang mengganti nama;f, Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor,disebutkan bahwa : Dalam hal terjadi perubahan data pemegang pasporbiasa yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat, Pemohon dapatmengajukan permohonan perubahan data paspor

Penetapan No. 151/Pdt.P/2018/PN Bin.Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor

tersebut di atas beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebutsebagai Penggugat;melawanXXxXxXX, UMur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaanPetani, bertempat tinggal di Xxxxx,Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebutsebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah memeriksa dan meneliti Suratsurat terkait dengan perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksisaksi;DUDUK PERKARABahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan register nomor8

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor8/Pdt.G/2021/PA.Sub dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

secara bersamasama selanjutnya disebutPara Pemohon.Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Setelah memeriksa suratsurat bukti dan mendengar saksisaksi yangdihadirkan ke muka sidang;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa para Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal12 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Raha pada tanggal 18 Februari 2019 dalam Register Nomor8

Bahwa bagaimana mungkin itu dikatakan kesalahan ketik Sertipikat No.196/Kelurahan Raha II yaitu tahun 1987 yang seharusnya 1984 yangtermuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor8/Pdt.G/2018/PN.Rah, Tanggal 4 Desember 2018 dan telah berkekuatanhukum tetap (incrht van gewijsde) adalah clerical error yang bisaditoleransi.

Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor8/Pdt.G/2018/PN Rah., tanggal 4 Desember 2018 dalam Perkara PerdataGugatan antara Rakhmat Hidayat dkk sebagai Para Penggugat lawanSyahrir Ato sebagai Tergugat dan Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi SulawesiTenggara cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Muna sebagai Tergugat II, diberitanda Bukti P.1;2.

Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor8/Pdt.G/2018/PN Rah., tanggal 4 Desember 2018 dalam Perkara PerdataGugatan antara Rakhmat Hidayat dkk sebagai Para Penggugat lawanSyahrir Ato sebagai Tergugat dan Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi SulawesiTenggara cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Muna sebagai Tergugat II, diberitanda Bukti TI.1;2.

;Menimbang, bahwa selain berkas perkara permohonan a quo, untukmenambah keyakinkan, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quojuga telah membaca dengan seksama arsip berkas perkara perdata Nomor8/Pdt.G/2018/PN Rah beserta seluruh lampirannya, dimana setelah mencermatialat bukti yang diajukan oleh para Pihak dalam perkara a quo, Hakimmenemukan halhal sebagai berikut:1.

Terggugat Rekonpensi untuk membayarongkos perkara senilai Rp. 6.269.000, (Enam juta dua ratus enam puluhsembilan ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Mempawah tersebut diatas pihakPara Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding dengan pernyataan bandingdihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, sesuai dengan Akte PermohonanBanding Nomor : 9/Pdt.Bdg/2015/PN Mpw tanggal 5 Agustus 2015, serta telahdicantumkan dalam Register Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor8

pencabutan pernyataan banding dariPembanding/semula Penggugat diterima oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Baratsebelum perkara banding tersebut diputus, maka permohonan banding tersebut dapatdikabulkan; Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan banding tersebutmaka perlu dituangkan dalam bentuk penetapan serta memerintahkan kepada PaniteraPengadilan Tinggi Kalimantan Barat untuk mencatat pencabutan banding dari ParaPembanding semula Para Penggugat pada Register banding perkara Nomor8

Berkas perkara, serta SuratSurat yang bersangkutan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARA:Menerima dan mengutip keadaankeadaan mengenai duduk perkaraseperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan, Nomor8/Pdt.G/2020/PN Pnn, tanggal 10 September 2020 yang amarnya berbunyisebagai berikut:Dalam eksepsiMenyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;Dalam pokok perkara1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari iniditetapkan sejumlah Rp1. 340.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh riburupiah);Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor12/Akta.Band/2020/PN Pnn, tanggal 18 September 2020 yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Painan menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telahmenyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Painan, Nomor8/Pdt.G/2020/PN Pnn, tanggal 10 September 2020 dan Pernyataan Bandingtersebut telan diberitahukan

Memperhatikan, Pasal264 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwaSYAFRUDINAWAN, S.E.